KPU Kabupaten Gorontalo

18/09/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Manajemen Risiko, Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada KPU Se-Provinsi Gorontalo secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (18/09/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, dengan didampingi Anggota KPU Provinsi Gorontalo—Risan Pakaya, Hendrik Imran, Roy Hamrain, dan Opan Hamsah—serta Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Marleni Makuta. Turut hadir jajaran Pejabat Eselon III dan IV serta Fungsional Ahli Madya di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran satuan kerja (satker) dalam memperkuat tata kelola lembaga. Beliau mengajak jajaran KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo untuk saling bergotong-royong dan berkolaborasi dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini krusial guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang terpercaya, akuntabel, dan berintegritas.

Memasuki sesi pemaparan, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya, membawakan materi bertajuk “Cetak Biru Arsitektur Integritas: Menyelaraskan Manajemen Risiko, Penilaian Mandiri SPIP, dan Zona Integritas menuju WBK”. Dalam arahannya, Risan menyampaikan rencana KPU Provinsi Gorontalo untuk mengadakan agenda studi tiru serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Pembangunan ZI di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Langkah ini diambil untuk memastikan implementasi ZI berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

Dari KPU Kabupaten Gorontalo, rakor ini diikuti secara aktif oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Sekretaris, jajaran Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional Ahli Muda, hingga Pelaksana/Operator teknis terkait. Keikutsertaan ini menegaskan komitmen penuh KPU Kabupaten Gorontalo dalam menerapkan pengawasan internal yang ketat, mengelola risiko kelembagaan, serta mewujudkan zona integritas di seluruh lini kerja.

Rapat koordinasi ini juga diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sebagai bentuk penyamaan persepsi dan penguatan tata kelola kelembagaan di wilayah Gorontalo.

17/09/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengikuti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Kamis, (17/9/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, keperdulian, dan kesadaran seluruh jajaran KPU terhadap pentingnya pencegahan serta penanganan kekersan seksual di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan bertujuan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, yaman, profesional, berintegritas, inklusif, serta menjunjung tinggi hak dan mertabat setiap individu.

Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menekankan pentingnya komitmen dan kepedulian bersama seluruh jajaran KPU dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja. Upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang membahas kebijakan, langkah-langkah pencegahan, mekanisme penaganan, serta tindak lanjut terhadap dugaan kekerasan seksual di lingkungan KPU. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 186 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo bersama jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo secara daring.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Gorontalo terus memperkuat komitmen dalam menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta membangun budaya kerja yang saling menghormati, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab

17/09/2026

, LENSA KEGIATAN | KPU Kabupaten Gorontalo – Agustus 2026 | Penguatan Kelembagaan & Edukasi Kepemiluan

15/09/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengikuti Rapat Evaluasi Pengelolaan E-PPID dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (15/9/2026).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsah. Dalam arahannya, Opan menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting untuk memastikan pengelolaan E-PPID serta pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi pengelolaan E-PPID dilakukan sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan informasi publik agar berjalan efektif, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, evaluasi laporan pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi sarana untuk meninjau pelaksanaan kegiatan Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas program pendidikan pemilih di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, pejabat struktural KPU Provinsi Gorontalo, kepala subbagian yang membidangi Parhubmas dan SDM, serta staf pengelola Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

14/09/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo melaksanakan apel pagi rutin di halaman Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Senin (14/9/2026). Apel dipimpin Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto M. Bahua, dan diikuti jajaran pejabat serta staf Sekretariat.

Dalam arahannya, Windarto menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi dalam mendukung kinerja kelembagaan. Ia mengingatkan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel, baik WFH maupun WFA, bukan merupakan waktu libur. Setiap pegawai tetap dituntut memenuhi kewajiban dan menjaga kinerja secara optimal.

Windarto juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh jajaran dalam menyukseskan kegiatan Navigasi Iman. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dan kerja sama dalam mendukung tugas kelembagaan.

Menghadapi persiapan tahapan penting menuju 2027, seluruh jajaran didorong untuk aktif meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan tugas maupun struktur kelembagaan. Setiap pegawai juga diharapkan memahami tugas dan fungsi KPU, perkembangan kepemiluan, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

Mengakhiri arahannya, Windarto menegaskan tiga nilai utama budaya kerja, yaitu disiplin, kolaborasi, dan kerja sama. Ketiga nilai tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Gorontalo.

11/09/2026

, Segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menghadiri kegiatan “Navigasi Iman” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo di Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan mengusung tema “Kompas Iman dalam Menjaga dan Mengawal Netralitas Aparatur dalam Demokrasi”, dengan menghadirkan Ustadz Iqbal Pakaya sebagai penceramah.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto M. Bahua, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat nilai keimanan sekaligus membangun kesadaran bersama dalam menjaga netralitas aparatur.

Menurutnya, regulasi dan ketentuan mengenai netralitas aparatur telah diatur dengan jelas dan disertai sanksi. Namun, kepatuhan terhadap aturan tidak cukup hanya mengandalkan aspek regulasi, melainkan juga membutuhkan kekuatan iman dan integritas pribadi.

Windarto mengibaratkan iman sebagai kompas yang menjadi penunjuk arah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana kompas yang tetap menunjukkan arah yang benar, iman juga harus menjadi pedoman agar aparatur tetap teguh dalam menjalankan tugas secara profesional dan netral.

Sebaliknya, seperti kompas yang dapat terganggu ketika berada di dekat magnet, keteguhan iman juga dapat terganggu oleh berbagai kepentingan, tekanan, maupun kedekatan tertentu yang berpotensi memengaruhi sikap dan mengganggu netralitas.

“Netralitas aparatur tidak cukup hanya dijaga melalui aturan, tetapi juga membutuhkan iman yang kokoh sebagai kompas batin agar tetap lurus dan tidak mudah bergeser oleh kepentingan maupun tekanan,” pesan Windarto.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat ketahanan diri dan integritas aparatur dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi, termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang menuju Pemilu 2029.

Kegiatan turut dihadiri Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, S.T., unsur Forkopimda Kabupaten Gorontalo, Ketua TP-PKK Kabupaten Gorontalo, Ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Kabupaten Gorontalo, para Kepala OPD, jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, serta ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Melalui kegiatan “Navigasi Iman”, diharapkan nilai keimanan dan integritas semakin menjadi landasan bagi aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional, menjaga netralitas, serta bersama-sama mengawal demokrasi yang berintegritas di Kabupaten Gorontalo.

10/09/2026

, BEDAH BUKU DINAMIKA HUKUM PILKADA | Syarat Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

09/09/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo bersama KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Pulubala, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara panel dan kolaboratif ini menghadirkan Anggota KPU Provinsi Gorontalo Opan Hamzah dan Roy Hamrain, serta Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Sowan S. Dehi dan Kadir Mertosono, bersama jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten Gorontalo.

Materi yang disampaikan meliputi demokrasi, pentingnya menggunakan hak pilih, serta ajakan menolak politik uang. Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai persyaratan menjadi pemilih, pentingnya memastikan terdaftar sebagai pemilih, serta tata cara menggunakan hak pilih dengan benar.

KPU mendorong pemilih pemula menjadi pemilih cerdas dengan mencari dan memeriksa informasi mengenai peserta Pemilu atau pasangan calon, serta tidak mudah terpengaruh hoaks, provokasi, politik uang, maupun informasi yang menyesatkan.

Siswa juga diajak menggunakan media sosial secara bijak dengan memastikan kebenaran informasi dari sumber terpercaya serta memahami visi, misi, program, dan rekam jejak peserta Pemilu sebelum menentukan pilihan.

Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pulubala Bidang Kesiswaan, Adnan Husain, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap materi yang diberikan dapat dipahami dan diteruskan kepada siswa lainnya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat mendapatkan doorprize dari KPU Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan yang sama, KPU Kabupaten Gorontalo menyerahkan piagam penghargaan wakil kepala SMK Negeri 1 Pulubala yang diterima langsung oleh Adnan Husain, S.Pd.

Melalui kegiatan ini, KPU berharap pemilih pemula dapat menjadi generasi yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

07/09/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menggelar Bedah Buku Sesi I dengan tema “Dinamika Hukum Pilkada: Syarat Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah” di Aula Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Senin (7/9/2026).

Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, akademisi, mahasiswa, pimpinan partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat umum.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto M. Bahua, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bedah buku merupakan bagian dari upaya memperluas wawasan dan pengetahuan kepemiluan, khususnya terkait dinamika hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Windarto, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk memperkaya pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga diharapkan dapat melahirkan gagasan konstruktif serta memperkuat budaya literasi kepemiluan di kalangan penyelenggara pemilu dan masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang diskusi yang hidup untuk memperkuat pemahaman kita terhadap perkembangan hukum Pilkada, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi lokal,” ujar Windarto.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Dr. Hendrik Imran, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan bedah buku tersebut merupakan bagian dari kegiatan nasional yang digagas oleh Divisi Teknis KPU Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat budaya literasi kepemiluan di seluruh jajaran KPU.

Kegiatan menghadirkan Dr. T**i Anggraini, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus penulis buku, sebagai narasumber yang mengikuti kegiatan secara daring.

Diskusi dipandu oleh Dr. Agustina A. Bilondatu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Gorontalo. Forum tersebut juga menghadirkan Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag., M.H., Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, sebagai pembanding.

Sementara itu, Dr. Fadliyanto Koem, S.Ag., M.Pd., akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, hadir secara langsung sebagai panelis. Adapun Dr. Robby Hunawa, S.I.P., M.Si., Rektor Universitas Gorontalo, mengikuti kegiatan secara daring sebagai panelis.

Dalam pemaparannya, Dr. T**i Anggraini menjelaskan berbagai perkembangan hukum Pilkada, termasuk perubahan sistem pemilihan kepala daerah serta dinamika regulasi yang memengaruhi proses pencalonan.

Salah satu pembahasan utama dalam kegiatan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut antara lain membuka ruang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan memenuhi persyaratan dukungan suara sah sebagaimana diatur dalam putusan tersebut.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Gorontalo berharap pemahaman terhadap perkembangan hukum Pilkada dapat semakin luas, sekaligus memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu dan budaya literasi kepemiluan di tengah masyarakat.

07/09/2026

, Bedah Buku - Dinamika Hukum Pilkada dari Pengangkatan Hingga Pilkada Serentak Nasional

Hanya di kanal YouTobe KPU Kabupaten Gorontalo https://www.youtube.com/watch?v=tlUOe6GJ0cA&t=3940s

Bedah Buku - Dinamika Hukum Pilkada dari Pengangkatan Hingga Pilkad...