Barjas Kumham Sulsel

Barjas Kumham Sulsel Berbagi Informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya di Kementerian Hukum dan HAM Su

07/01/2022

Hai SobatBARJAS, Pengadaan Bama TA 2022 di lingkungan Kemenkumham Sulawesi Selatan sudah memasuki tahap akhir lho!

Pada postingan sebelumnya tahap Aanwijzing telah dilakukan (23/12), selanjutnya para peserta tender bisa melakukan upload dokumen penawaran yang akan Pokja Pemilihan (Pokmil) evaluasi dari segi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.

Setelah Pokmil mengevaluasi dokumen penawaran di LPSE, para peserta yang lolos evaluasi diundang untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi Penyedia secara langsung di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan yang berlangsung hingga 31 Desember 2021.

Pada pembuktian kualifikasi, Pokmil melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan keaslian berkas yang telah peserta tender upload sebelumnya di LPSE. Apabila peserta tender tidak dapat membawa berkas yang dipersyaratkan, peserta tersebut otomatis gugur.

Bagi peserta tender yang lolos pembuktian kualifikasi berkesempatan menjadi Pemenang Tender apabila memiliki harga penawaran yang lebih rendah dibanding peserta tender lainnya. Pengumuman Pemenang Tender bisa dilihat langsung di LPSE paling lambat 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi.

Hal yang perlu SobatBARJAS ketahui adalah apabila semua peserta tender yang hadir dalam pembuktian kualifikasi tidak lolos, maka Pokmil bisa melakukan tender ulang.


Tender BAMA 2022 di Kemenkumham Sulsel udah masuk tahap Aanwizjing Lho! Secara harfiah, Aanwijzing yang merupakan istila...
24/12/2021

Tender BAMA 2022 di Kemenkumham Sulsel udah masuk tahap Aanwizjing Lho!

Secara harfiah, Aanwijzing yang merupakan istilah dari bahasa Belanda memiliki makna indikasi, instruksi, rekomendasi, penugasan, persiapan, dan lain-lain.

Nah bila dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa, Aanwijzing ialah salah satu tahap dalam pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan (Pokmil) dan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas Model Dokumen Pemilihan (MDP).

Dalam tahap ini, Peserta Tender bisa bertanya kepada Pokmil terkait detail barang yang ditenderkan, seperti persyaratannya atau penawarannya. Tanya jawab ini dilakukan langsung di aplikasi LPSE selama 2 jam.


Siap-siap Nih Ikutan Tender BAMA 2022 di Kemenkumham SulselTim Pokmil dan PPK Satker PAS Kemenkumham Sulsel telah melaku...
20/12/2021

Siap-siap Nih Ikutan Tender BAMA 2022 di Kemenkumham Sulsel

Tim Pokmil dan PPK Satker PAS Kemenkumham Sulsel telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bahan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana Tahun Anggaran 2022 secara daring pada Jum'at, (17/12).

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengecek kembali Dokumen Persiapan yang telah dibuat PPK sebelum penayangan paket tender di LPSE.

Pada hari ini (20/12), sebanyak 24 Satker PAS di Kemenkumham Sulsel telah mengumumkan paket tender BAMA TA 2022 di LPSE.

Nah buat SobatBARJAS yang berminat mengikuti Tender ini, bisa langsung buka lpse.kemenkumham.go.id.


24/11/2021

Hai SobatBARJAS, bulan ini menjadi momen penting bagi para insan PBJ lho!

Pasalnya semua instansi, apalagi Kementerian Hukum dan HAM harus sudah siap untuk penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 dan segera mengumumkannya di aplikasi SiRUP.

Nah, agenda Tim PPBJ Kanwil Sulsel kali ini adalah melakukan pendampingan penyusunan RUP TA 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, (24/11) .

Selain memberikan saran dan masukan kepada KPA, PPK & Operator SiRUP dalam pembuatan dan pengumuman paket pengadaan di aplikasi SiRUP, Tim PPBJ Kanwil Sulsel juga melakukan pendampingan terkait Tender Pra-DIPA Pengadaan Bahan Makanan WBP & Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehab Gedung & Bangunan LPKA II Maros yang akan dimulai akhir bulan ini.


Kabar Gembira Nih Buat Para Pelaku UMKHari Rabu (10/11) lalu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) ...
11/11/2021

Kabar Gembira Nih Buat Para Pelaku UMK

Hari Rabu (10/11) lalu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) telah resmi meluncurkan Massive Open Online Course (MOOC) bagi para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Usaha Kecil (UMK), dan Koperasi agar dapat turut berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui MOOC di antaranya:
1. Pembelajaran yang dilakukan secara massif dapat diakses banyak orang;
2. Terbuka bagi semua yang memiliki akses ke dalam platform pembelajaran MOOC;
3. Diakses secara daring sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu; dan
4. Disajikan dalam format pembelajaran sehingga memiliki alur yang sistematis dan sekuensial dalam penyampaian ilmu pembelajarannya.
 
MOOC ini bertujuan untuk meningkatkan akses UMK dan Koperasi agar dapat terlibat dalam PBJP. Hal ini didukung upaya pemerintah yang telah mewajibkan alokasi 40% anggaran belanja pemerintah untuk UMK, mengingat banyaknya potensi UMK yang belum terakomodir dalam sistem PBJP.
 
Para pelaku usaha UMK diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun atas kolaborasi LKPP, United Nations Development Programme (UNDP), dan UK Government untuk meningkatkan kapasitas UMK dalam keterlibatan PBJP di Indonesia melalui MOOC.

Pelaku usaha dapat terlibat dalam PBJP dengan mendaftar MOOC melalui situs elearning.lkpp.go.id untuk dapat terus bisa survive di masa Pandemi Covid-19.


Hai SobatBARJAS, mimin mau kenalin nih giat baru PPBJ Kumham Sulsel, yaitu Berua Baji (Bincang Seru Barjas Kita). Berua ...
28/10/2021

Hai SobatBARJAS, mimin mau kenalin nih giat baru PPBJ Kumham Sulsel, yaitu Berua Baji (Bincang Seru Barjas Kita).

Berua Baji adalah ungkapan dari Makassar yang mempunyai arti kekinian yang terbaik. Giat ini dimaksudkan untuk brainstorming isu-isu pengadaan barang/jasa terkini yang dikemas dalam suasana santai.

Episode perdana giat ini mengangkat tema tentang Perencanaan Pengadaan. PPBJ Kumham Sulsel saling mengemukakan perspektifnya terhadap perencanaan pengadaan di Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Disimpulkan bahwa kedepannya sebagai PPBJ di Kanwil perlu mengedepankan 5R (Right Quality, Right Quantity, Right Place and Time, Right Source, Right Price) untuk menciptakan value for money dalam Perencanaan Pengadaan.


Reposted from .lkpp Jangan sampai terlewat ya SobatBARJAS,, Festival Pengadaan Digital, Pekan SPSE untuk SPBE.Catat tang...
28/10/2021

Reposted from .lkpp Jangan sampai terlewat ya SobatBARJAS,, Festival Pengadaan Digital, Pekan SPSE untuk SPBE.
Catat tanggal dan waktunya ya ..







SobatBARJAS wajib tahu nih apa itu E-Kontrak!E-Kontrak adalah salah satu fitur aplikasi SPSE versi terbaru 4.4 yang menc...
13/10/2021

SobatBARJAS wajib tahu nih apa itu E-Kontrak!

E-Kontrak adalah salah satu fitur aplikasi SPSE versi terbaru 4.4 yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola secara elektronik.

Sistem ini mengatur pembuatan kontrak melalui e-pengadaan langsung maupun e-penunjukan langsung sampai dengan standar kontrak hingga pencairan keuangan.

Terdapat perubahan beberapa fitur pada aplikasi tersebut terutama bagi PPK yang mewajibkan untuk melengkapi data E-Kontrak maksimal 30 hari kalender setelah penandatanganan kontrak berakhir, apabila PPK tidak melengkapi data E-Kontrak maka akun PPK tidak dapat membuat paket baru.

Terdapat beberapa dokumen yang dibuat di dalam E-Kontrak, antara lain Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kontrak (Tender) / Surat Perintah Kerja (SPK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Serah Terima (BAST) & Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pemanfaatan E-Kontrak dalam proses PBJ ini diharapkan mampu menutup celah tindak korupsi.


Rapat Progres Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BHP MakassarJFT PPBJ dan CPNS PPBJ Kanwil Kemenkumham Sulsel mengikuti giat...
12/10/2021

Rapat Progres Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BHP Makassar

JFT PPBJ dan CPNS PPBJ Kanwil Kemenkumham Sulsel mengikuti giat Rapat Progres Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BHP Makassar pada Kamis (07/10).

Bertempat di Aula BHP Makassar, rapat dihadiri oleh PPK BHP Makassar, Koordinator Tim Teknis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tim Pengelola Kegiatan, perwakilan Konsultan Perencana, perwakilan Kontraktor Pelaksana, dan perwakilan Konsultan Pengawas.

Tujuan rapat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan renovasi rumah dinas BHP, dan menilai sejauhmana perencanaan yang telah ditentukan dapat berjalan sesuai dengan harapan dapat tercapai.

Hasil rapat menunjukkan bahwa progres pekerjaan renovasi sampai minggu kedua bulan Oktober mengalami deviasi plus sebesar 10,72% dari perencanaan. Jika progres ini dipertahankan terus, optimis pekerjaan pembangunan renovasi rumah dinas BHP Makassar dapat selesai lebih cepat dari jadwal yang sudah direncanakan (berakhir pada 20/11)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan deviasi plus tersebut, yakni karena adanya tim perencanaan yang solid, tersedianya tenaga kerja terampil yang memadai, pengawasan yang efektif dan lokasi yang strategis memungkinkan mobilisasi material lebih cepat.


Siapa Bilang Menyusun Spesifikasi itu Sulit?Salah satu giat dari UKPBJ Kemenkumham yang diikuti oleh JFT PPBJ dan CPNS P...
07/10/2021

Siapa Bilang Menyusun Spesifikasi itu Sulit?

Salah satu giat dari UKPBJ Kemenkumham yang diikuti oleh JFT PPBJ dan CPNS PPBJ Kanwil Kemenkumham Sulsel, Community of Practice PBJ kali ini (07/10) menyuguhkan bahasan menarik terkait gimana sih penyusunan spesifikasi teknis yang disampaikan oleh Ibu Hidayah Amirullah (PPBJ Ahli Madya UKPBJ Kemenkumham) dan Bapak Dr.H.Fahrurazi, M.Si (Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Sukabumi).

Kedua narasumber membagikan ilmu dan pengalamannya tentang gimana sih menyusun spesifikasi teknis yang baik.

Lebih lengkapnya bisa tonton tayangan ulangnya di kanal youtube UKPBJKEMENKUMHAM


SobatBARJAS perlu tahu jenis-jenis kontrak dalam PengadaanBerdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 27, tiap jenis pen...
05/10/2021

SobatBARJAS perlu tahu jenis-jenis kontrak dalam Pengadaan

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 27, tiap jenis pengadaan terdiri dari berberapa jenis kontrak yang bisa digunakan.

Lumsum: kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.

Harga Satuan: kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spektek tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan: kontrak gabungan dari lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Payung: dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barjas yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

Putar Kunci: perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dipakai.

Biaya Plus Imbalan: kontrak dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan presentase tetap atas biaya aktual.

Waktu Penugasan: untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan secara rinci atau belum pasti.


Address

Makassar
Makassar

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Barjas Kumham Sulsel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share