IKMBD Mega Rezky Makassar

11/12/2020

|HABIB RIZIEQ WARGA BIASA, BAYAR DENDA, PERNAH DIPENJARA DAN SIAP DIKUBUR|

Oleh: Hariqo*

Saya banyak tidak setuju dengan HRS, saya juga bukan alumni 411, 212, namun saya harus adil, berikut beberapa fakta kepatuhan HRS.

Pertama, 15 Nov 2020, HRS patuh membayar denda 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan saat akad nikah anaknya sekaligus peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Ia Sportif dan sadar sebagai warga biasa.

Ini tercatat sebagai denda terbesar dalam sejarah NKRI terkait pelanggaran protokol kesehatan. Apakah pembuat kerumunan di banyak tempat lain membayar denda?

Kedua, pada 2 Desember 2020, HRS mengadakan reuni secara online sesuai anjuran pemerintah.

Lalu karena khawatir kerumunan, HRS juga membatalkan rencana keliling Indonesia untuk menyampaikan revolusi akhlak. Nah ini yang menarik, HRS juga secara terbuka meminta maaf karena telah membuat kerumunan. Semoga pembuat kerumunan di banyak tempat lain juga melakukan hal yang sama.

Ketiga, pada 9 Desember 2020, HRS meminta pendukungnya bersabar menghadapi tragedi kemanusiaan meninggalnya enam anggota laskar FPI.

Sebagai manusia ia pasti marah, sedih dengan apa yang disebut oleh banyak pakar sebagai pembunuhan di luar putusan pengadilan itu (extra-judicial killing). Namun HRS menegaskan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Saya mengikuti seluruh pemberitaan dan mengamati pembicaraan di media sosial tanpa henti selama tiga hari terakhir.

Pembenci HRS berkurang karena bersimpati dan hormat pada korban dan keluarganya, sedangkan kelompok yang netral bersimpati pada HRS dan keluarga korban, ini soal kemanusiaan. Secara umum warga mencintai institusi POLRI dengan menginginkan evaluasi atau perbaikan.

Saya juga menonton banyak video terkait meninggalnya enam anak muda penjaga HRS. Di dalam video2 itu tergambar keyakinan yang sangat kuat pada sila pertama Pancasila, “Tuhan melihat semuanya”.

Saya terharu, di dalam video2 itu selalu ada ajakan menahan diri dan menyerahkan penyelidikan pada tim independen yang jujur.

Terakhir saya melihat video seorang Ibu, sambil menangis sedih karena meninggalnya enam pemuda pengawal HRS, ibu itu mengatakan "Islam tidak pernah mengenal dendam, Islam tidak pernah mengenal balas dendam, Islam adalah yang senantiasa rahmatan lil alamiin.

Mari kita doakan enam pemuda yang meninggal dunia tersebut husnul khatimah, ditempatkan di surga Allah SWT, kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Bapak, Ibu, kita boleh tak sepaham dengan FPI dan HRS, tapi kita harus adil. HRS itu warga biasa, ia juga pernah dipenjara sampai dua kali (2003, 2008) tentu bukan karena kasus korupsi.

Yang belum pernah dipenjara justru para penghina HRS, walaupun hinaannya sudah sangat melampaui batas. Kalau HRS bilang siap mati itu artinya dia siap dikubur, siap menerima resiko perjuangannya, bukan berarti dia siap membunuh orang.

Dari silsilah jelas HRS memang keturunan Nabi Muhammad (Nusron Wahid, Mantan Ketum GP Ansor). Tapi HRS tidak merasa derajatnya di atas kita, sama sekali, salah ya HRS bayar denda. Apa ada HRS teriak “saya keturunan Nabi, masak Maulid Nabi di denda?”.

Teman-teman, musuh kita bukan FPI, POLRI, TNI, musuh kita kesenjangan sosial, kok satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional?, korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, separatisme, kebakaran hutan, perusakan alam. Bangsa ini sudah pernah dirampok selama 350 tahun, dan sekarang masih dirampok, saat FPI dan POLRI ribut terus, maka para perampok itu terkekeh girang.

Bapak, Ibu, korupsi lobster bikin semua sedih, dan tolong bantu saya menjawab ini, dari semua negara yang terdampak COVID-19 di bumi ini, apakah ada yang meng-korupsi dana bansos untuk rakyatnya?. Mengapa HRS yang sudah membayar denda, meminta maaf secara terbuka masih dikejar seperti koruptor atau teroris?.

HRS hanya jadi penyamb**g lidah dari organisasi mahasiswa dan kelompok intelektual yang lama b**gkam. Jujur saja, saya melihat selama tiga hari kemarin, hilang kampanye anti politik uang di pilkada, sementara 931 korporasi berafiliasi dengan kandidat di pilkada (Data Tempo dan Auriga Nusantara). Ngeri ini b**g, kalau pengusaha jahat terus mengontrol kepala daerah, oligarki menang terus.

Bapak, ibu yang merasa paling Pancasila, kita semua sudah paham NKRI dan Pancasila sudah final, negara ini untuk semua suku, agama, dll. Jangan mengajarkan Pancasila kepada orang yang sudah mengamalkan bahwa kepentingan nasional di atas kepentingan dirinya.

Marilah fokus pada masalah penting saat ini, yaitu penanganan covid, pemulihan ekonomi. Penggunaan buzzer untuk menyerang FPI justru menurunkan kredibilitas, gunakan d**g buzzer2 itu untuk diplomacy (social media diplomacy); pertahanan negara, melawan buzzer para koruptor. Gunakan akun-akun buzzer itu untuk pariwisata yang kalah terus sama Thailand, Singapura, Malaysia, dll.

Saya setuju dengan ide dialog dari Emha Ainun Nadjib, mengapa? Kontribusi Cak Nun banyak sejak muda, ia juga tokoh reformasi yang ikut meminta Presiden Soeharto lengser, dan setelah itu Cak Nun menghilang, semua jabatan yang digaji APBN ditolaknya, Cak Nun tak ada kepentingannya. Listrik dan air di rumahnya dari uang pribadi.

Bayangkan situasi terburuk jika terjadi konflik horizontal. Tidak ada yang diuntungkan. Kita semua akan rugi, dan butuh waktu lama untuk pemulihan psikis. Ayolah para pemimpin, baik pemimpin yang dibayar oleh uang rakyat maupun pemimpin yang dihormati umat, tolonglah salinglah berkomunikasi. Bukan pelucutan senjata yang menyebabkan perdamaian, tapi pelucutan kebencian dari hati kita semua.

Mari cek hati kita, apakah sudah adil atau belum, sebelum kita menuduh hati orang lain penuh kebencian?. Alfatihah untuk enam pemuda, terima kasih untuk para aktivis yang tidak dibayar, terima kasih untuk Bang Ari Yusuf Amir, terima kasih untuk Bang Fadli Zon dan sedikit anggota DPR, DPRD yang mengawal demokrasi kita.

Untuk mereka yang dipilih dan digaji karena demokrasi, mengapa diam ketika demokrasi terancam.

Terima kasih. Jakarta, 10 Desember 2020. Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial, Direktur Eksekutif Komunikonten.

19/06/2020

https://www.bacanews.id/2020/06/airlangga-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-sudah-disetujui-dpr.html

Mеntеrі Kооrdіnаtоr Bіdаng Pеrеkоnоmіаn Airlangga Hаrtаrtо mengatakan ѕааt іnі pemerintah dan Dewan Pеrwаkіlаn Rаkуаt masih bеrfоkuѕ mеnuntаѕkаn реmbаhаѕаn Omnіbuѕ Lаw Rancangan Undаng-Undаng atau RUU Cipta Kеrjа. Mеѕkі mаѕіh dіbаhаѕ, Aіr...

26/05/2020

PAHLAWAN WANITA BERKERUDUNG SYAR'I YANG TERLUPAKAN.

"Kartini" yang tidak pernah dimunculkan profilnya. Pengaruhnya dalam dunia pendidikan begitu nyata. Bahkan sekaliber Al-Azhar Mesir pun terinpirasi dari tindakan beliau. Dan, point yang tidak kalah penting, pakaian anggun dengan kerudung yang menutup dada itu sudah lama ada sebelum Indonesia merdeka.. Allahu Akbar..

Syaikhah Hajjah Rangkayo Rahmah El Yunusiyyah (1900-1969) adalah salah satu pahlawan wanita milik bangsa Indonesia, yang dengan hijab syar'i-nya tak membatasi segala aktifitas dan semangat perjuangannya.

Rahmah, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang guru, pejuang pendidikan, pendiri sekolah Islam wanita pertama di Indonesia, aktifis kemanusiaan, anggota parlemen wanita RI, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketika Rahmah bersekolah, dengan bercampurnya murid laki-laki dan perempuan dalam kelas yang sama, menjadikan perempuan tidak bebas dalam mengutarakan pendapat dan menggunakan haknya dalam belajar. Ia mengamati banyak masalah perempuan terutama dalam perspektif fiqih tidak dijelaskan secara rinci oleh guru yang notabene laki-laki, sementara murid perempuan enggan bertanya. Kemudian Rahmah mempelajari fiqih lebih dalam kepada Abdul Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi, dan tercatat sebagai murid-perempuan pertama yang ikut belajar fiqih, sebagaimana dicatat oleh Hamka.

Setelah itu, Rahmah mendirikan Madrasah Diniyah Lil Banaat (Perguruan Diniyah Putri) di Padang Panjang sebagai sekolah agama Islam khusus wanita pertama di Indonesia. Ia menginginkan agar perempuan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan fitrah mereka dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tekadnya, "Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa?"

Rahmah meluaskan penguasaannya dalam beberapa ilmu terapan agar dapat diajarkan pada murid-muridnya. Ia belajar bertenun tradisional, juga secara privat mempelajari olahraga dan senam dengan seorang guru asal Belanda. Selain itu, ia mengikuti kursus kebidanan di beberapa rumah sakit dibimbing beberapa bidan dan dokter hingga mendapat izin membuka praktek sendiri.
Berbagai ilmu lainnya seperti ilmu hayat dan ilmu alam ia pelajari sendiri dari buku. Penguasaan Rahmah dalam berbagai ilmu ini yang ia terapkan di Diniyah Putri dan dilimpahkan semua ilmunya itu kepada murid-murid perempuannya.

Pada 1926, Rahmah juga membuka program pemberantasan buta huruf bagi ibu-ibu rumah tangga yang belum sempat mengenyam pendidikan dan dikenal dengan nama Sekolah Menyesal.

Selama pemerintahan kolonial Belanda, Rahmah menghindari aktifitas di jalur politik untuk melindungi kelangsungan sekolah yang dipimpinnya. Ia memilih tidak bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Ketika Belanda menawarkan kepada Rahmah agar Diniyah Putri didaftarkan sebagai lembaga pendidikan terdaftar agar dapat menerima subsidi dari pemerintah, Rahmah menolak, mengungkapkan bahwa Diniyah Putri adalah sekolah milik ummat, dibiayai oleh ummat, dan tidak memerlukan perlindungan selain perlindungan Allah. Menurutnya, subsidi dari pemerintah akan mengakibatkan keleluasaan pemerintah dalam memengaruhi pengelolaan Diniyah Putri.

Kiprah Rahmah di jalur pendidikan membuatnya mendapatkan perhatian luas. Ia duduk dalam kepengurusan Serikat Kaum Ibu Sumatera (SKIS). Pada 1935, ia diundang mengikuti Kongres Perempuan Indonesia di Batavia. Dalam kongres, ia memperjuangkan hijab sebagai kewajiban bagi muslimah dalam menutup aurat ke dalam kebudayaan Indonesia.
Pada April 1940, Rahmah menghadiri undangan Kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Ia dipandang oleh ulama-ulama Aceh sebagai ulama perempuan terkemuka di Sumatera.

Kedatangan tentara Jepang di Minangkabau pada Maret 1942 membawa berbagai perubahan dalam pemerintahan dan mengurangi kualitas hidup penduduk non-Jepang. Selama pendudukan Jepang, Rahmah ikut dalam berbagai kegiatan Anggota Daerah Ibu (ADI) yang bergerak di bidang sosial. Dalam situasi perang, Rahmah bersama para ADI mengumpulkan bantuan makanan dan pakaian bagi penduduk yang kekurangan. Ia memotivasi penduduk yang masih bisa makan untuk menyisihkan beras segenggam setiap kali memasak untuk dibagikan bagi penduduk yang kekurangan makanan. Kepada murid-muridnya, ia menginstruksikan bahwa seluruh taplak meja dan kain pintu yang ada pada Diniyah Putri dijadikan pakaian untuk penduduk.
Selain itu, Rahmah bersama para anggota ADI menentang pengerahan perempuan Indonesia sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Tuntutan ini dipenuhi oleh pemerintah Jepang dan tempat prostitusi di kota-kota Sumatera Barat berhasil ditutup.

Terimbas oleh Hajjah Rangkayo Rasuna Said yang terjun ke politik lebih dahulu, dan dengan kondisi Indonesia yang semakin terpuruk oleh penjajah Jepang, akhirnya Rahmah terjun ke dunia politik. Ia bergab**g dengan Majelis Islam Tinggi Minangkabau yang berkedudukan di Bukittinggi. Ia menjadi Ketua Hahanokai di Padang Panjang untuk membantu perjuangan perwira yang terhimpun dalam Giyugun (semacam tentara PETA).

Seiring memuncaknya ketegangan di Padang Panjang, Rahmah membawa sekitar 100 orang muridnya mengungsi untuk menyelamatkan mereka dari serbuan tentara Jepang. Selama pengungsian, ia menanggung sendiri semua keperluan murid-muridnya. Ketika terjadi kecelakaan kereta api pada 1944 dan 1945 di Padang Panjang, Rahmah menjadikan bangunan sekolah Diniyah Putri sebagai tempat perawatan korban kecelakaan.
Hal ini membuat Diniyah Putri mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah Jepang. Menjelang berakhirnya pendudukan, Jepang membentuk Cuo Sangi In yang diketuai oleh Muhammad Sjafei dan Rahmah duduk sebagai anggota peninjau.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah mendapatkan berita tentang proklamasi kemerdekaan langsung dari Ketua Cuo Sangi In, Muhammad Sjafei, Rahmah segera mengibarkan bendera Merah Putih di halaman perguruan Diniyah Putri. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera Merah Putih di Sumatera Barat. Berita bahwa bendera Merah Putih berkibar di sekolahnya menjalar ke seluruh pelosok daerah.

Ketika Komite Nasional Indonesia terbentuk sebagai hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945, Soekarno yang melihat kiprah Rahmah mengangkatnya sebagai salah seorang anggota.

Pada 5 Oktober 1945, Soekarno mengeluarkan dekrit pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pada 12 Oktober 1945, Rahmah memelopori berdirinya TKR untuk Padang Panjang dan sekitarnya. Ia memanggil dan mengumpulkan bekas anggota Giyugun, mengusahakan logistik dan pembelian beberapa kebutuhan alat senjata dari harta yang dimilikinya. Bersama dengan bekas anggota Hahanokai, Rahmah mengatur dapur umum di kompleks perguran Diniyah Putri untuk kebutuhan TKR. Anggota-anggota TKR ini menjadi tentara inti dari Batalyon Merapi yang dibentuk di Padang Panjang.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda kedua, Belanda menangkap sejumlah pemimpin-pemimpin Indonesia di Padang Panjang. Rahmah meninggalkan kota dan bersembunyi di lereng Gunung Singgalang. Namun, ia ditangkap Belanda pada 7 Januari 1949 dan mendekam di tahanan wanita di Padang Panjang. Setelah tujuh hari, ia dibawa ke Padang dan ditahan di sebuah rumah pegawai kepolisian Belanda berkebangsaan Indonesia. Ia melewatkan 3 bulan di Padang sebagai tahanan rumah, sebelum diringankan sebagai tahanan kota selama 5 bulan berikutnya.

Pada Oktober 1949, Rahmah meninggalkan Kota Padang untuk menghadiri undangan Kongres Pendidikan Indonesia di Yogyakarta. Ia baru kembali ke Padang Panjang setelah mengikuti Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta pada akhir 1949. Rahmah bergab**g dengan Partai Islam Masyumi. Dalam pemilu 1955, ia terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili Sumatera Tengah. Melalui Konstituante, ia membawa aspirasinya akan pendidikan dan pelajaran agama Islam.

Pada 1956, Imam Besar Al-Azhar, Kairo, Mesir, Abdurrahman Taj, berkunjung ke Indonesia dan atas ajakan Muhammad Natsir, berkunjung untuk melihat keberadaan Diniyah Putri. Imam Besar tersebut mengungkapkan kekagumannya pada Diniyah Putri, sementara Universitas Al-Azhar sendiri saat itu belum memiliki bagian khusus perempuan.

Pada Juni 1957, Rahmah berangkat ke Timur Tengah. Usai menunaikan ibadah haji, ia mengunjungi Mesir memenuhi undangan Imam Besar Al-Azhar. Dalam satu Sidang Senat Luar Biasa, Rahmah mendapat gelar kehormatan “Syaikhah” dari Universitas Al-Azhar, dimana untuk kali pertama Al-Azhar memberikan gelar kehormatan itu pada perempuan.

Hamka mencatat, Diniyah Putri mempengaruhi pimpinan Al-Azhar untuk membuka Kuliyah Qismul Banaat (kampus khusus wanita) di Universitas Al-Azhar. Sejak saat itu Universitas Al-Azhar yang berumur 11 abad membuka kampus khusus wanita, yang diinspirasi dari Diniyah Putri di Indonesia yang baru seumur jagung.

Sebelum kepulangannya ke Indonesia, Rahmah mengunjungi Syria, Lebanon, Jordan, dan Iraq atas undangan para pemimpin negara tersebut.

Sekembalinya dari kunjungan ke berbagai negara di Timur Tengah, Rahmah merasa bahwa Soekarno telah terbawa arus kuat PKI. Ia merasa tidak nyaman berjuang di Jakarta, kemudian memilih kembali pulang ke Padang Panjang. Rahmah melihat bahwa mencurahkan perhatiannya untuk memimpin perguruannya akan lebih bermanfaat daripada duduk di kursi parlemen sebagai anggota DPR yang sudah dikuasai komunis. Ketika terjadi PRRI di Sumatera Tengah akhir 1958, akibat ketidaksetujuan atas sepak terjang Soekarno, Rahmah ikut bergerilya di tengah rimba bersama tokoh-tokoh PRRI dan rakyat yang mendukungnya.

Pada 1964, ia menjalani operasi tumor payudara di RS Pirngadi, Medan. Sejak itu hingga akhir hayatnya, hidupnya didedikasikan kembali sepenuhnya untuk Diniyah Putri.

Tampak pada foto, pahlawan ini mengenakan hijab syar'i dan baju kurung basiba dengan cara yang anggun, elegan dan modern yang menampakkan kecerdasannya dan kemajuannya dalam berpikir.

(LuLu Basmah - diringkas dari berbagai sumber)

Kuy Follow IG :
Dan like Fans page : .id

28/03/2020

Selamat kepada Adinda Mujahidin atas terpilihnya sebagai ketua umum (formateur) Ikatan Keluarga Mahasiswa Bima Dompu (IKMBD) periode 2020-2021.

Semoga Amanah Adinda.

15/10/2019

Selamat datang Adek-adek Mahasiswa Baru. Selamat datang di dunia dan kehidupan baru yang kaya akan dinamika hidup yg membutuhkan usaha dan paradigma berpikir yg kuat dlm menghadapi dinamika selama mengemban kata MAHA atas ke-Siswa-annya. Kalian sudah menjadi agen of cange, agen of control, terlebih kekuatan moral bagi masyarakat. Uji kualitas mu selama menjadi MAHAsiswa krn Hidup yg tak di uji, tak pantas untuk kita jalani begitu kata Socrates.

16/08/2019

Selamat atas gelar barunya Yunda ROSTINA, S. Kep

Semoga ilmunya bermanfaat untuk ummat dan bangsa. Amiin.

27/07/2019

Urgenkah dibentuk KEMENTERIAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI?

by John Suteki

Tersiar kabar melalui REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --yang merilis warta bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mendata nomor telepon dan media sosial dosen, pegawai, dan mahasiswa pada awal tahun kalender akademik 2019/2020. Hal ini dilakukan untuk menjaga perguruan tinggi dari radikalisme dan intoleransi.

Atas dasar rencana Kemenristekdikti ini terkesan makin hari makin terasa aroma totalitarianisme yang meretas dan merasuk hingga relung hati dan jantung kawah candradimuka pencarian kebenaran (searching the truth), yakni perguruan tinggi. Perguruan tinggi di masa lalu dipercaya sebagai lembaga yang bertugas meruhanikan ilmu, bukan mewadagkan ilmu. Tugas meruhanikan ilmu itu dijalankan dengan cara melakukan pencarian kebenaran penalaran hingga tetes terakhir, hakikat ilmu sehingg terkuaklah apa sejatinya inti dari ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari.

Pencarian kebenaran di perguruan tinggi dilakukan dengan cara mengembangkan sikap kritis terhadap fenomena dan noumena kehidupan manusia. Sikap kritis itu akan muncul ketika pola pemikiran yang mendasarinya bersifat radikal atau berpikir secara mengakar, holistik dan komprehensif. Sikap kritis dan pemikiran radikal inilah yg dalam bahasa filsafat akan diperoleh karakter manusia yang kita sebut dengan kebijaksanaa atau wisdom. Seseorang yang bijaksana adalah orang yang mengambil keputusan melaui pertimbangan yang menyeluruh, bukan fragmental dan separatik. Jadi berpikir radikal bagi insan kampus itu adalah sebuah keniscayaan bila kita ingin kampus menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yg benar, humanistik, serta menjunjung tinggi kebenaran serta ilmu yang membebaskan.

Ilmu pengetahuan yang benar hanya bisa diperoleh dan dikembangkan di kampus ketika insan kampus yg kita kenal dengan istilah civitas akedemika tidak terkolonisasi dan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintahan negara. Ketika kampus terkolonisasi dan terkooptasi oleh pemerintah negara yang sedang berkuasa maka kebebasan insan kampus untuk pencarian kebenaran akan terkikis digantikan dengan suasana diktator otoritarianism yang sangat berpotensi mematikan pencarian sebenar ilmu. Mengapa? Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan yg dipelajari dan dikembangkan di perguruan tinggi disesuaikan dengan kemauan pejabat negara yg berkuasa. Bahkan perguruan tinggi pun berpotensi menjadi alat untuk mendukung dan melegitimasi kekuasaan. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ilmu pengetahuan akan berhenti stagnan dan ketika ada upaya untuk mendobrak stagnasi yg sengaja diciptakan itu maka sontak akan dilabeli sebagai sikap dan tindakan yang terpapar radikalisme dan intoleransi.

Benarkan, ada suasana di mana perguruan tinggi dewasa ini terkesan telah terjatuh pada proses kolonisasi dan kooptasi? Isu radikalisme dan intoleransi dihembuskan seolah perguruan tinggi sudah dalam keadaan paling genting dan tidak bisa ditolerir lagi. Belum cukupkan dibentuk UKM Pembinaan Ideologi Bangsa di perguruan tinggi yang dibentuk berdasarkan amanat Permendikti No. 55 Tahun 2018? Belum cukupkan BEM diamanati untuk turut menciptakan situasi kondusif kampus terkait dengan kehidupan berideologi bangsa? Belum cukupkan ada begawan-begawan Pancasila yg ada di pusat (BPIP dan perangkatnya), maupun dosen-dosen Pancasila yg tdk diragukan jiwa Pancasilaisnya? Mengapa semua itu belum cukup menentramkan jiwa-jiwa penguasa singgasana sehingga mesti harus ditempuh cara "menginteli" nomor hp dan medsos dosen dan mahasiswa? Apakah ini tidak kontra produktif dengan program demokratisasi di kampus khususnya? Mengapa justru suasana "mencekam", miskin toleransi yang hendak diciptakan di kampus melalui regulasi? Apakah memang itu yang diharapkan dari cara berhukum kita, yakni menebar ketakutan dan kekhawatiran masyarakat (kampus), bukan membuat masyarakat makin merasa tentram dan bahagia?

Masyarakat kampus setahu saya adalah masyarakat yg sangat toleran dan tidak terpapar radikalisme yang sebenarnya tidak jelas jenis kelaminnya. Radikalisme itu narasi hukum ataukah narasi politik, itu pun tidak jelas hingga sekarang ini. Lalu, masih pantaskah kita terus menerus menyemaikan narasi ini sementara di grass root sebenarnya tidak terjadi ancaman dahsyat dari radikalisme ini di kampus khususnya. Kita tengok misalnya Kampus Undip yang oleh lembaga tertentu disebut sebagai kampus yang terpapar radikalisme. Ternyata di kampus ini tidak ada warga yang terpapar apalagi terinfeksi oleh radikalisme bila kita mendasarkan pada nomenklatur BNPT (2016). Menurut BNPT radikalisme adalah sikap yang menginginkan perubaha total dan revolusioner dengan cara menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada melalui TINDAKAN KEKERASAN ( violence) dan AKSI EKSTRIM. Melalui definisi ini berarti tidak semua orang yang berbeda pendapat dlm hal ideologi dan keyakinan tidak bisa serta merta dilabeli dengan TERPAPAR RADIKALISME selama tidak ada TINDAKAN KEKERASAN dan AKSI EKSTRIM yg dilakukan oleh seseorang yg berbeda pendapat tersebut. Perbedaan itu sebagai rahmat dan tidak mesti dihub**g-hub**gkan dengan narasi radikalisme dan juga intoleransi. Justru yg membesar-besarkan isu radikalisme itu lah yang sepatutnya berintrospeksi dengan bertanya: "mungkinkah justru aku yang terpapar radikalisme dan intoleransi itu?"

Bagaimana, masih bersikukuh perlu membentuk Kementerian Radikalisme dan Intoleransi?

Tabik..!!!

27/07/2019

Siapa bisa membantah??

Bahwa :
1. Institusi sekolah (saat ini) berbentuk pabrik yang memproduksi manusia siap kerja.

2. Orientasi dasar difokuskan pada pendapatan laba yang dib**gkus dengan perekrutan anak didik dengan iming-iming ijazah Legal terbitan pemerintah.

3. Sekolah adalah wadah (tempat) pertukaran informasi dari dan oleh pendidik (Legal/bersertifikat guru yang diakui negara) untuk melaksanakan pendidikan sesuai aturan yang telah dimusyawarahkan digedung anggota dewan (tukang tidur)

4. Sekolah tidak lagi membangkitkan gairah berpikir tajam, kukuh dan lunak guna menganalisis secara kritis-faktual segala fenomena terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan, sosial dan kesemestaan

5. (........) >> //isi sendiri\

21/07/2019

Idealisme seorang laki-laki akan mengakar munafik.
Bila perempuan tidak punya nilai setara dimata sosial.

12/07/2019

Acara do'a utk ayah dari b**g adhit yg akan berangkat ke tanah suci (Mekah) dan dilanjutkan dengan diskusi persiapan dialog keperempuanan.

05/07/2019

Penguatan Daya Pikir Kader dengan pendalaman Kerangka Berpikir Ilmiah.

Penceramah : B**g Akbar Selengean

24/06/2019

Kebersamaan itu tidak boleh putus. Jend. Sudirman sendiri mengatakan bahwa tidak ada kemenangan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa kebersamaan dan Tidak ada kebersamaan tanpa silaturahim.