JDIH KPU Kota Malang

JDIH KPU Kota Malang Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from JDIH KPU Kota Malang, Government Organization, Jalan Bantaran Nomor 6, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang.

📚 Seri Benturan Kepentingan 7 | Identifikasi Benturan KepentinganHalo, 👋🏻Benturan Kepentingan nggak cukup hanya dikenal...
13/08/2026

📚 Seri Benturan Kepentingan 7 | Identifikasi Benturan Kepentingan

Halo, 👋🏻

Benturan Kepentingan nggak cukup hanya dikenali, tetapi juga perlu dicegah sejak awal. Dalam pelaksanaan tugas, setiap Penyelenggara Negara di lingkungan KPU perlu memahami kewajiban deklarasi, larangan yang harus dipatuhi, serta mekanisme pelaporan apabila terdapat potensi Benturan Kepentingan.

Pada bagian ini, yuk kenali langkah-langkah pencegahan Benturan Kepentingan! Mulai dari deklarasi kepentingan pribadi, berbagai larangan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan Benturan Kepentingan.

Halo, 👋🏻Ada informasi yang dikecualikan secara tetap, ada juga yang hanya sementara.Informasi yang bersifat tetap (abso...
06/05/2026

Halo, 👋🏻

Ada informasi yang dikecualikan secara tetap, ada juga yang hanya sementara.

Informasi yang bersifat tetap (absolut) langsung dilindungi oleh hukum dan tidak bergantung pada kondisi.

Sementara itu, informasi yang bersifat sementara (bersyarat) masih bergantung pada situasi, apakah jika dibuka masih menimbulkan bahaya atau tidak.

Karena itu, dilakukan Pengujian Konsekuensi untuk memastikan apakah suatu informasi tetap perlu ditutup atau sudah dapat dibuka sesuai keadaannya.

Sumber hukum:
Keputusan KPU Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Halo, 👋🏻Mau tahu gimana Pemilu diselenggarakan dari awal sampai akhir?Berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 201...
06/05/2026

Halo, 👋🏻

Mau tahu gimana Pemilu diselenggarakan dari awal sampai akhir?

Berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017,
penyelenggaraan Pemilu melewati 11 tahapan resmi, dari perencanaan program hingga pelantikan dan
pengucapan sumpah/janji pejabat terpilih.

Setiap tahap punya peran penting untuk memastikan
Pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

📌 Sumber: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Halo, 👋🏻Setelah sebelumnya kita bahas bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Pleno, sekarang kita kenalan ...
06/05/2026

Halo, 👋🏻

Setelah sebelumnya kita bahas bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Pleno, sekarang kita kenalan lebih dekat dengan salah satu jenisnya 👇

🔒 Rapat Pleno Tertutup

Rapat ini dilaksanakan untuk:
▪️ memilih Ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
▪️ dan/atau membahas masalah lain

👥 Rapat ini dihadiri oleh:
▪️ Anggota KPU sesuai tingkatannya
▪️ serta dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Karena sifatnya tertutup, tidak semua proses dapat diakses oleh publik.

📚 Dasar: Pasal 61 PKPU Nomor 3 Tahun 2020

Halo, 👋🏻Tahukah kamu?Pengambilan keputusan di lingkungan KPU dilakukan melalui Rapat Pleno sebagai forum tertinggi dala...
06/05/2026

Halo, 👋🏻

Tahukah kamu?
Pengambilan keputusan di lingkungan KPU dilakukan melalui Rapat Pleno sebagai forum tertinggi dalam menentukan kebijakan.

Berdasarkan Pasal 60 PKPU Nomor 8 Tahun 2019, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Rapat Pleno.

Rapat Pleno terdiri dari:
▪️ Rapat Pleno tertutup
▪️ Rapat Pleno terbuka
▪️ Rapat Pleno rutin

Melalui mekanisme ini, setiap keputusan diambil secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat 🤝

Halo, !👋🏻Setelah Pilkada selesai, bukan berarti proses hukumnya juga selesai. Ketahui apa itu PHP dan bagaimana peran K...
06/05/2026

Halo, !👋🏻

Setelah Pilkada selesai, bukan berarti proses hukumnya juga selesai. Ketahui apa itu PHP dan bagaimana peran KPU di dalamnya!

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Pasangan calon yang keberatan atas penetapan suara dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3 hari kerja sejak pengumuman hasil, sementara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai Termohon.

📌 Sumber:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Halo, 👋Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran penti...
05/05/2026

Halo, 👋

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penugasan personel, hingga pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Sinergi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan Pemilu yang lancar, efektif, dan berintegritas.

Halo, 👋Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU tidak bekerja sendiri. Ada banyak pihak yang terlibat dan berperan penting un...
05/05/2026

Halo, 👋
Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU tidak bekerja sendiri. Ada banyak pihak yang terlibat dan berperan penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota wajib mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari Pemilih, Peserta Pemilu, DPR, Pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Bawaslu & DKPP, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, hingga pihak lain yang dibutuhkan.

Setiap pihak punya peran masing-masing, dan sinergi di antara mereka adalah kunci terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Halo, 👋Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur...
05/05/2026

Halo, 👋

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penerapan asas tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Halo, 👋DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, sebagaimana ...
05/05/2026

Halo, 👋

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sebagai bentuk penegakan integritas dan profesionalitas.

Address

Jalan Bantaran Nomor 6, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing
Malang
65122

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Friday 09:00 - 15:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH KPU Kota Malang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category