Dinas Sosial P3APMD Sulawesi Barat

14/07/2026

Perkuat Transformasi Posyandu, Dinsos P3APMD Sulbar Lanjutkan Peningkatan Kapasitas Kader di Mamuju Tengah

Mamuju Tengah – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat kualitas pelayanan dasar di desa terus diwujudkan secara berkelanjutan. Setelah sukses dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa kembali menggelar Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu dengan 25 Kompetensi Dasar di Kabupaten Mamuju Tengah pada 10–11 Juli 2026.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Nana Darmania, yang menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung transformasi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam sambutannya, Nana Darmania mengatakan bahwa peningkatan kapasitas kader harus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

"Kader Posyandu adalah mitra strategis pemerintah di tingkat desa. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan setiap pengelola dan kader memiliki pemahaman serta keterampilan yang sesuai dengan 25 kompetensi dasar sehingga pelayanan yang diberikan semakin berkualitas, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Nana Darmania.

Ia juga berharap seluruh peserta dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar yang semakin aktif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di Mamuju Tengah merupakan kelanjutan dari rangkaian peningkatan kapasitas yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu.
Menurutnya, program ini menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung visi pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

"Kami ingin memastikan transformasi Posyandu berjalan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dengan kader yang kompeten, Posyandu akan semakin mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, memberdayakan masyarakat, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ini merupakan investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Barat," kata Darmawati.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan mengenai 25 kompetensi dasar pengelola dan kader Posyandu yang dikemas melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta berbagi pengalaman lapangan.

Melalui kegiatan ini, Dinsos P3APMD Sulbar berharap lahir kader-kader Posyandu yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjadi penggerak pembangunan di desa. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

14/07/2026

Perkuat Transformasi Posyandu, Dinsos P3APMD Sulbar Bekali Pengelola dan Kader dengan 25 Kompetensi Dasar

Pasangkayu – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar terus memperkuat kualitas pelayanan dasar di desa. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu dengan 25 Kompetensi Dasar yang digelar di Kabupaten Pasangkayu pada 8–9 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Nana Darmania.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan kader Posyandu agar mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan transformasi Posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam sambutannya, Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, menegaskan bahwa kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi langkah penting agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Posyandu saat ini memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pelatihan ini, kami berharap para pengelola dan kader Posyandu mampu menguasai 25 kompetensi dasar sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih profesional, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga," ujar Darmawati.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Nana Darmania, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan kader dalam menjalankan berbagai fungsi Posyandu sesuai kebijakan terbaru pemerintah.

"Peningkatan kapasitas ini bukan hanya menambah pengetahuan kader, tetapi juga membangun kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, melakukan pendataan, edukasi masyarakat, hingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat desa. Kami berharap seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat menuju desa yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera," ujarnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi mengenai 25 kompetensi dasar pengelola dan kader Posyandu, yang dipadukan dengan sesi diskusi, praktik, dan berbagi pengalaman lapangan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader Posyandu yang memiliki kapasitas, keterampilan, dan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Pasangkayu serta mendorong terwujudnya masyarakat Sulawesi Barat yang sehat, mandiri, dan berdaya.

14/07/2026

13/07/2026

Dinsos P3APMD Sulbar Hadiri Undangan Ombudsman, Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Mamuju – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Dinsos P3APMD Sulbar pada kegiatan undangan perangkat daerah sampel Penilaian Ombudsman Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik Ombudsman, Senin (13/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dinsos P3APMD Sulbar diwakili oleh Staf Pelayanan, Aras, dan Sub Program dan perencana Dinas Mahyuddin, yang mengikuti pembahasan terkait kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi proses penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi sekaligus penguatan pemahaman mengenai standar pelayanan publik, pemenuhan komponen pelayanan, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Staf Pelayanan Dinsos P3APMD Sulbar, Aras, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan mengenai berbagai indikator penilaian pelayanan publik. Hal ini menjadi bekal penting bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," ujar Aras.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas yang terus didorong di lingkungan Dinsos P3APMD Sulbar.

"Pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, kami terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur, melengkapi standar pelayanan, serta membangun budaya kerja yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting dalam proses perbaikan berkelanjutan yang kami lakukan," kata Darmawati.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Dinsos P3APMD Sulbar berharap dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

13/07/2026

Dinsos P3APMD Sulbar Terima Kunjungan Universitas Tomakaka Mamuju, Bahas Implementasi Program PASTIPADU

Mamuju –Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan akademik dari Universitas Tomakaka Mamuju dalam rangka pelaksanaan penelitian mengenai implementasi Program PASTIPADU yang diintervensi oleh Dinsos P3APMD Sulbar.

Kunjungan yang berlangsung pada Senin (13/7/2026) di Ruang Rapat Dinsos P3APMD Sulbar tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Andi Muhammad Yasin. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas pelaksanaan Program PASTIPADU, mulai dari strategi intervensi, mekanisme pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, tim peneliti Universitas Tomakaka Mamuju menggali berbagai informasi terkait implementasi program sebagai bagian dari kajian akademik yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Barat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3APMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin, menyambut baik kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kebijakan berbasis data dan hasil penelitian.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan penelitian yang dilakukan Universitas Tomakaka Mamuju. Kajian akademik seperti ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami untuk melihat sejauh mana implementasi Program PASTIPADU telah berjalan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperkuat agar manfaat program semakin dirasakan oleh masyarakat," ujar Andi Muhammad Yasin.

Ia menambahkan, keterbukaan terhadap dunia akademik merupakan bagian dari komitmen Dinsos P3APMD Sulbar dalam membangun tata kelola program yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata.

"Kami memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat implementasi berbagai program sosial, termasuk Program PASTIPADU, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan," kata Darmawati.

Melalui pertemuan ini, Dinsos P3APMD Sulbar berharap terjalin kerja sama yang semakin erat dengan kalangan akademisi dalam mendukung penguatan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

13/07/2026

Dinsos P3APMD Sulbar dan Kemensos RI Matangkan Persiapan MPLS serta Pemeriksaan Kesehatan Siswa Baru Sekolah Rakyat

Mamuju – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Person in Charge (PIC) Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar rapat pemantapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa baru Sekolah Rakyat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dinsos P3APMD Sulbar pada Senin (13/7/2026) tersebut dihadiri oleh jajaran Dinsos P3APMD Sulbar, PIC Kemensos RI, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan MPLS dan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik, terkoordinasi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi para siswa baru. Selain membahas teknis pelaksanaan MPLS, rapat juga mematangkan mekanisme pemeriksaan kesehatan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3APMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin, mengatakan bahwa koordinasi lintas pihak menjadi kunci sukses pelaksanaan Sekolah Rakyat.

"Rapat ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana. Kami ingin setiap peserta didik memperoleh layanan yang optimal sejak hari pertama, baik melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah maupun pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Sinergi antara pemerintah daerah, Kemensos RI, dan seluruh pihak terkait menjadi faktor penting dalam menyukseskan program ini," ujar Andi Muhammad Yasin.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

"Sekolah Rakyat merupakan program yang memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan agar memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan memberikan pengalaman belajar yang positif sejak awal. Kami siap berkolaborasi dengan Kementerian Sosial RI dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini di Sulawesi Barat," kata Darmawati.

Melalui rapat pemantapan ini, diharapkan seluruh aspek teknis pelaksanaan MPLS dan pemeriksaan kesehatan siswa baru Sekolah Rakyat dapat terlaksana secara optimal sehingga proses pembelajaran dapat dimulai dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.