https://www.facebook.com/2176985842613934/

Masyarakat Hukum Adat KKP

Home
Indonesia
Manokwari
Masyarakat Hukum Adat KKP

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Masyarakat Hukum Adat KKP, Government Organization, Manokwari.

09/03/2022

Reposted from .p4k Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah melaksanakan Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Burangasi Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis, 24 Februari 2022.

Diseminasi dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Buton Selatan, dipimpin oleh Sekda Buton Selatan selaku Ketua Panitia MHA Buton Selatan. Diseminasi dihadiri Kadis Perikanan Buton Selatan, perwakilan dari DKP Prov. Sulawesi Tenggara, Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan, DPRD Buton Selatan, Budayawan/Tokoh Adat Buton Selatan, Camat Lapandewa, Kepala Desa Burangasi, Burangasi Rumbia, Gaya Baru, serta Parabela (Ketua Adat) dan perangkat adat Burangasi.

Panitia MHA bersama Tim KKP memaparkan hasil kajian karakteristik, kearifan lokal (hak tradisional) dan peta wilayah kelola adat masyarakat yang diperoleh dari identifikasi dan pemetaan pada Juni 2021 lalu. Hasil ini akan mendasari rekomendasi pengakuan dan penetapan masyarakat Burangasi sebagai komunitas MHA melalui Peraturan Bupati Buton Selatan.

06/12/2021

Dalam rangka Pekan Pengelolaan Ruang Laut sebagai side event dari Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil ke-10 (KONAS X), Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah menyelenggarakan Forum SASI #3 pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 13.00 -15.30 WIB dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Penerapan Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil".
Yang belum berkesempatan ikutan, yuk tonton siaran ulangnya melalui Youtube Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Salam SASI!

28/11/2021

Dalam rangka Pekan Pengelolaan Ruang Laut sebagai Side Event Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke-10 (KONAS X), Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempersembahkan Forum SASI #3 bertemakan Pemberdayaan MHA dalam Penerapan Blue Economy di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

🗓️ Rabu, 1 Desember 2021
⏰ 13.00 - 15.30 WIB
🎟 https://bit.ly/ForumSASI3

Sampai jumpa di Forum SASI!

21/10/2021

Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, Ditjen PRL, KKP mengadakan Forum SASI #2 bertemakan “Pemuda Adat Bangkit Bersatu Membangun Negeri”

🗓️ Rabu, 27 Oktober 2021
⏰ 08.30 - 12.00 WIB
🎟 s.id/ForumSASI2

Sampai jumpa di Forum SASI!

19/08/2021

Halo Sobat SASI!
Dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia dan menyambut Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76, Kelompok Kerja Masyarakat Hukum Adat telah melaksanakan Forum SASI - 1 pada Senin 16 Agustus 2021 pukul 13.00 -15.30 WIB.

Forum SASI - 1 mengangkat tema "Eksistensi Masyarakat di Pesisir Indonesia Menghadapi Era Globalisasi", membahas perkembangan kebijakan pemerintah, tantangan, dan strategi bagi masyarakat di pesisir dalam menghadapi dinamika era globalisasi.

Menurut Sobat SASI kita angkat tema/isu apa lagi nih untuk Forum SASI selanjutnya? Yuk komen di kolom komentar

14/08/2021

Masyarakat Pulau Maratua Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dalam sejarahnya berakar dari kultur Suku Bajau yang terkenal menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi alamnya menjadikan Pulau Maratua aset yang tinggi di bidang ekowisata bahari. Pada tahun 2021, pencanangan Blue Economy Maratua diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur bekerjasama dengan Pemerintah Seychelles. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal di Pulau Maratua.

Menyikapi hal tersebut, KKP melalui dan .kkp bersama pada tahun 2020 telah melakukan percepatan fasilitasi izin lokasi/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) khususnya untuk melindungi hak pemanfaatan ruang laut dan eksistensi masyarakat lokal.

12/08/2021

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, merupakan salah satu MHA di pesisir yang menginspirasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Praktek kearifan lokal Sasi baik di hutan, sungai, dan laut telah dilakukan secara turun temurun, dan masih dipertahankan hingga saat ini.

hadir memfasilitasi pengakuan dan perlindungan, serta pemberdayaan MHA Negeri Haruku sejak tahun 2016, diharapkan dapat mendukung MHA semakin kuat, sejahtera, dan mandiri.

Mau tau eksistensi MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya yang masih bertahan dan berkembang di era globalisasi? Yuk ikuti Forum SASI #1 pada 16 Agustus 2021 dengan mendaftar melalui link berikut:
www.bit.ly/Webinar-Masyarakat1

Sampai jumpa di Forum SASI!

11/08/2021

Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Ditjen PRL KKP mengadakan Forum SASI #1 bertemakan Eksistensi Masyarakat di Pesisir Indonesia Menghadapi Era Globalisasi

📅 Senin, 16 Agustus 2021
⏰ 13.00 - 15.30 WIB
🎟 www.bit.ly/Webinar-Masyarakat1

Sampai jumpa di Forum SASI!

08/06/2021

Hari Laut Sedunia 2021 bertemakan atau yang artinya kehidupan dan penghidupan, mengajak kita untuk sadar akan peran laut sebagai sumber daya alam yang kaya akan kehidupan dan keanekaragaman, salah satunya menjadi sumber penghidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Yuk berpartisipasi dalam dengan menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir dan laut, mengonsumsi produk/sumber daya laut yang berkelanjutan, menghemat energi dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

29/04/2021

Reposted from Selamat berbuka puasa

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mpur Wot merupakan sebutan bagi komunitas MHA yang mendiami 5 kampung di Distrik Amberbaken Barat, Kab. Tambraw, Prov. Papua Barat. Keberadaan MHA Mpur Wot telah mendapat pengakuan dan perlindungan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Bupati Tambraw No. 21/2020.

Dit. P4K dalam kesempatan kali ini melakukan verifikasi bantuan sarana dan prasarana prioritas untuk peningkatan perekonomian dan pengawasan sumberdaya pesisir dan laut di wilayah kelola MHA Mpur Wot.

Berita selengkapnya dapat sahabat bahari baca di Website Dit P4K
https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/30038-kegiatan-verifikasi-bantuan-sarana-dan-prasarana-masyarakat-hukum-adat-kabupaten-tambrauw-provinsi-papua-barat

01/04/2021

KKP telah melaksanakan kegiatan Diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada 30 Maret 2021 bertempat di Kantor Bupati Buru Selatan. Pertemuan dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadis Perikanan, Kadis Pariwisata, Kabag Hukum Buru Selatan, Camat, Wakil Camat, Raja Masyarakat Adat Ambalau, Perangkat Desa, akademisi dan LSM

Berdasarkan hasil kegiatan diseminasi, masyarakat adat di Pulau Ambalau memenuhi karakteristik sebagai MHA sesuai dengan Permendagri 52 Tahun 2014.

Selanjutnya panitia MHA akan segera membuat laporan rekomendasi kepada Bupati agar menyusun draf peraturan Bupati tentang penetapan MHA dan kearifan lokal di Pulau Ambalau.

23/11/2020

telah melaksanakan diseminasi/sosialisasi hasil identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Distrik Amberbaken Barat, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat pada Rabu, 18 November 2020.

Diseminasi dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat di Manokwari, dihadiri oleh Kepala Dinas KP Provinsi Papua Barat, perwakilan Panitia MHA Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan, dan Camat Distrik Amberbaken Barat, serta perwakilan lembaga adat Distrik Amberbaken Barat.

Panitia MHA bersama Tim KKP memaparkan hasil kajian karakteristik, kearifan lokal (hak tradisional) dan peta wilayah kelola adat masyarakat yang diperoleh dari identifikasi dan pemetaan pada tanggal 4-8 Agustus 2020 lalu. Hasil ini akan mendasari rekomendasi pengakuan masyarakat Amberbaken Barat sebagai komunitas MHA.

Address

Manokwari

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Masyarakat Hukum Adat KKP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Want your organization to be the top-listed Government Service in Manokwari?