West Papua National Committee [KNPB]

West Papua National Committee [KNPB] Make West Papua people to get their right of liberation on their own land through the referendum as

as a media for the West Papua liberation movement, KNPB focus to through the Political and law way to bring the people of West Papua to have the right of self determination though referendum as a final and democratic solution.

14/05/2025

SIARAN PERS
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Untuk Disiarkan Segera

HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) KNPB KE-VII
Mnukwar, 9–11 Mei 2025

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-VII pada tanggal 9–11 Mei 2025 di Mnukwar. Rapat ini dihadiri oleh pengurus pusat, perwakilan wilayah dari 19 daerah, serta konsulat KNPB. Rapimnas bertujuan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama setahun terakhir, menilai dinamika politik yang dihadapi rakyat Papua, serta menetapkan arah strategis perjuangan ke depan.

Dengan menjunjung tinggi prinsip sentralisme demokratik (sendem), forum berlangsung dinamis dan penuh perdebatan konstruktif. Melalui proses diskusi yang intens, Rapimnas berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi dan keputusan strategis sebagai berikut:

Rekomendasi dan Keputusan Rapimnas KNPB ke-VII:

1. Melanjutkan Perjuangan Tanpa Kekerasan
KNPB menegaskan komitmennya untuk terus melawan pendudukan ilegal kolonial Indonesia di West Papua melalui jalan damai dan tanpa kekerasan hingga hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tercapai.

2. Menyerukan Solidaritas dan Pengorganisasian
Rakyat Papua diserukan untuk memperkuat solidaritas, menolak segala upaya pecah belah dari penjajah, dan mengorganisir diri dalam wadah perjuangan politik maupun sektoral secara terstruktur.

3. Mendorong Persatuan Bangsa Papua
Rapimnas menyoroti krisis persatuan akibat infiltrasi musuh dan kepentingan pribadi dalam tubuh ULMWP. KNPB mendesak agar semua faksi kembali membangun persatuan demokratis tanpa memperpanjang dualisme kepemimpinan yang melemahkan perjuangan.

4. Koordinasi Strategi Internasional
KNPB menyerukan kepada semua pemimpin dan diplomat perjuangan di luar negeri untuk memperkuat koordinasi, menyatukan strategi diplomasi dan advokasi hukum dalam rangka membawa isu Papua secara konsisten ke panggung internasional.

5. Penguatan Peran TPNPB
TPNPB ditegaskan sebagai tentara pembebasan nasional bangsa Papua. KNPB mendukung penuh peran TPNPB dalam menjaga pertahanan rakyat dan seluruh organisasi perjuangan dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan sesuai hukum humaniter internasional.

6. Disiplin dan Komitmen Kader
Seluruh kader dan anggota KNPB diminta meningkatkan disiplin berorganisasi serta menjalankan perjuangan secara komitmen, konsisten, dan konsekuen terhadap agenda-agenda kolektif yang telah ditetapkan.

Penutup:

Rapimnas ke-VII KNPB menegaskan kembali bahwa perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan bermartabat untuk hak hidup dan kebebasan sejati. Keputusan ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyat Papua dan komunitas internasional.

Mnukwar, 12 Mei 2025
Atas nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB),

Agus Kosay
Ketua Umum KNPB

Jubir nasional
Ogram Wanimbo

Undangan Kritik Terbuka untuk KNPBKepada kawan-kawan seperjuangan, simpatisan, dan rakyat bangsa Papua yang terlibat dal...
18/11/2024

Undangan Kritik Terbuka untuk KNPB

Kepada kawan-kawan seperjuangan, simpatisan, dan rakyat bangsa Papua yang terlibat dalam gerakan pembebasan, serta pihak kolonial Indonesia yang terus mempertahankan kolonialisme di West Papua.

Pada Ulang Tahun KNPB ke-16, 19 November 2024, Kami mengundang dengan hati dan pikiran terbuka untuk menyampaikan kritik, saran, dan analisis terhadap kerja-kerja perjuangan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Gerakan ini adalah milik rakyat, bukan hanya kelompok atau elit tertentu. Sebagai representasi dari rakyat tertindas, kami menyadari bahwa perjuangan tanpa evaluasi akan kehilangan arah. Dengan ini, kami meminta:
1. Kawan Perjuangan: Sampaikan pandangan kalian mengenai taktik, strategi, atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Keterlibatan kalian adalah dasar kekuatan kolektif.
2. Pihak Kolonial: Sampaikan klaim legalitas dan moralitas anda membungkam KNPB dan perjuangannya. Jika perjuangan damai tidak digubris, sementara segala bentuk penindasan mengancam eksistensi bangsa Papua, apa solusi yang harus diambil KNPB?

Kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari revolusi itu sendiri. Mari bersama memperkuat fondasi perjuangan menuju Papua yang bebas, merdeka, dan berdaulat.

Kirimkan kritik anda lewat Tulisan atau Rekaman Video di dinding halaman facebook resmi KNPB Pusat https://www.facebook.com/profile.php?id=100067136827011&mibextid=kFxxJD. Atau pada platform media sosial pribadi, organisasi/institusi anda.

16 tahun adalah bukti bahwa perlawanan ini tidak akan pernah mati. Melalui kritik dan saran, kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ke depan semakin kokoh, mengakar, dan tak tergoyahkan.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Warius Wetipo
Ketua 1 KNPB

15/11/2024

Segala macam CCTV di ruas jalan lingkaran Abepura bisa mengungkap pelaku demo damai. Tapi, bagaimana dengan dua pelaku bom molotov di kantor Media Jubi? Segala macam CCTV di sepanjang Jalan Raya Perumnas 2 Waena terpasang, Polisi belum mengungkap pelakunya. Apakah keadilan hanya selektif, tergantung siapa yang menjadi targetnya? Ini keadilan atau konspirasi?

DISKUSI PUBLIK: TOLAK TRANSMIGRASI DI WEST PAPUA. Komite Nasional Papua Barat (KNPB)Wilayah Manokwar, Gelar Diskusi Pu...
15/11/2024

DISKUSI PUBLIK:
TOLAK TRANSMIGRASI DI WEST PAPUA.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB)Wilayah Manokwar, Gelar Diskusi Publik Dengan Tema. "Transmigrasi Dan Papua Bukan Tanah Kosong".

Pada hari ini Jumat 15 November 2024.KNPB Mengundang salah satu narasumber dari Kontras HAM.bapak Semuel Awom, Terkait Dampak transmigrasi di West Papua. diskusi berlangsung dari jam 11: 00 -12:00.

Dalam diskus publik narasumber Semuel Awom di bantu moderator Melkias Beanal, ketua 1 KNPB Wilayah Mnukwar.

Awom, Dalam materinya menjelaskan bahwa "Program ini bukan baru. Sebenarnya di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan lainnya pernah menerapkannya. Kebijakan transmigrasi pada masa lalu diatur dalam kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). ada beberapa tahap, yakni; Pra Repelita (1964), Repelita I-III (1969-1984), Repelita IV (1984-1989), program ini pernah dijalankan di Tanah Papua semenjak Soekarno berkuasa. Wilayah seperti Sorong, Manokwari, Paniai (Nabire), Jayapura, dan Merauke menjadi sasaran dari kebijakan politik yang sarat dengan kepentingan penguasaan dan pengendalian serta pemusnahan etnis populasi lokal tersebut.

Lanjut, Awom dalam penjelasannya bahwa " Program Transmigrasi pase sebelumnya juga sudah berhasil mendominasi di berbagai aspek terutama di aspek ekonomi seperti pasar - pasar, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain.

Sekarang pemerintah hendak membuka DOB baru lagi dan menerapkan kebijakan transmigrasi di samping itu pengiriman pasukan keamanan dan militer yang dikirim hanya untuk meneror, menembak dan membunuh orang Papua.

Dalam sambutan penutup badan pengurus KNPB MNUKWAR Ketua Umum Alex Sander Nekenem, menyampaikan kepada puluhan mahasiswa, Masyarakat dan berbagai gerakan yang tergabung bahwa "Pemerintah kolonial Indonesia menjadikan rakyat papua sebagai objek kesejahteraan, pembangunan, kemakmuran untuk kepentingan ekonomi dan politik di West Papua. Sementara orang papua hanya dibunu, diteror dan di intimidasi oleh kolonialisme Indonesia.

Dalam materi berlangsung angota KNPB,mahasiswa dan beberapa gerakan yang tergabung sangat antosias dalam tanya jawab sampai selesai pada pukul 12 : 40 waktu west Papua.

Usai dari diskusi publik Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Menyatakan sikap kepada Indonesia untuk Segerah:
1. Hentikan kebijakan transmigrasi. Karena pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua.

2. Pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki kajian ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum. Tentu ini akan berdampak buruk pada pembantaian, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis.

3. Pemerintah kolonial Indonesia perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeskploitasi sumber daya alam Papua.

4. Seluruh kebijakan politik yang aneksasionis di Tanah Papua memiliki cacat hukum dan cacat moral, bahkan tidak relevan dan selalu saja merugikan kaum pribumi. Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komperhensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

5. Demi kemanusian, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui Referendum.

6. Penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusi yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua, memperbaiki nama baik kolonial Indonesia, dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global.

7. Kami mendesak kepada seluruh pemangku kepentingan Proyek nasional, internasional di seluruh Tanah papua untuk segerah di hentikan dan memberikan penentuan nasib sendiri bagi bangsa west papua.

8. Kami mendesak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk segerah hentikan proyek skala besar dan kecil di seluruh tanah adat rakyat papua barat dan Mengharagai rakyat papua sebagai pemilik tanah dan kekayaan alam.

9. Rakyat Papua Barat Bersama, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kutuk Pelaku Teror Penembakan Misterius terhadap aktivitas HAM (YAN CRISTIAN WARINUSI) Directur LP3BH Di Mnukwar dan Pelemparan Bom Molotov pada Kantor Redaksi Tabloid Jubi, belum lama ini di jayapura-Papua.

10. Rakyat Papua Bersama, Komite Nasional Papua Barat KNPB Tolak dengan tegas Pembangunan Pos Militer, Operasi Militer dan Pendropan Militer secara masif dan dalam jumlah besar Seluruh Di Tanah Papua.

11. Rakyat Papua Barat Bersama, Komite Nasional Papua Barat KNPB Tolak dan Mendesak segerah, Untuk membubarkan Menteri Transmigrasi dalam kabinet Prabowo Subianto.

Demikian pernyataan sikap Kami, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bersama Rakyat papua barat, atas perhatian diucapkan salam revolusi dan kita harus mengakhiri.
West Papua, 15 November 2024

Mengetahui
Badan Pengurus Wilayah
BPW KNPB Mnukwar

Alexander Nekenem
Ketua umum

Hari ini (15/11), Ketua Umum KNPB, Agus Kossay memberi orasi di depan ribuan masa aksi di Yalimo yang dimediasi KNPB Wil...
15/11/2024

Hari ini (15/11), Ketua Umum KNPB, Agus Kossay memberi orasi di depan ribuan masa aksi di Yalimo yang dimediasi KNPB Wilayah Yalimo. Ini 6 poin pernyataan KNPB secara nasional:

1. Hentikan kebijakan transmigrasi. Karena pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua.

2. Pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki kajian ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum. Tentu ini akan berdampak buruk pada pembantaian, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis.

3. Pemerintah kolonial Indonesia perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeskploitasi sumber daya alam Papua.

4. Seluruh kebijakan politik etis yang aneksasionis di Tanah Papua memiliki cacat hukum dan cacat moral, bahkan tidak relevan dan selalu saja merugikan kaum pribumi. Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komperhensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

5. Demi kemanusian, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui Referendum.

6. Penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusif yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua, memperbaiki nama baik kolonial Indonesia, dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global.

Di Lingkaran Abepura, Jayapura, aparat kepolisian intimidasi para peserta aksi damai tolak Transmigrasi kolonial di tana...
15/11/2024

Di Lingkaran Abepura, Jayapura, aparat kepolisian intimidasi para peserta aksi damai tolak Transmigrasi kolonial di tanah Papua, hari ini (15/11). Berikut nama-nama sebagian dari masa yang bergabung dari Tunas Harapan, Padang Bulan.

-Rudianto Pigay di pukul oleh gabung polisi/brimob menggunakan rotan listrik hingga bagian Kepala depan bocor,
-Albertus madai di pukul bagian Pergelangan tangan
-Roni Goo di pukul oleh gabungan polisi/brimob dengan rotan di kaki luka memar dan dibagian muka (bengkak)
-Yosep Degei dipukul dengan rotan hingga pergelangan tangan luka-luka
-Nongki Ukago di pukul dengan rotan (kaki bengkak
-Kris Douw di injak dengan sepatu laras hingga kaki luka berdarah dan alis mata picah
-Yakobus you di pukul bagian mata kaki

Sedangkan dua lainnya yakni:
-Yohanes Agapa dan
-Daud Degey di tahan oleh polisi
Hingga sampai saat ini belum di bebaskan.

BREAKING: Rakyat Papua di Yalimo dimediasi KNPB mulai bergerak keluar saat ini (15/11). Rakyat menolak transmigrasi kolo...
15/11/2024

BREAKING: Rakyat Papua di Yalimo dimediasi KNPB mulai bergerak keluar saat ini (15/11). Rakyat menolak transmigrasi kolonial di tanah Papua

BREAKING: Di Nabire, masa pendemo damai tolak transmigrasi kolonial yang direpresi dipukul mundur. Ini 10 aktivis yang d...
15/11/2024

BREAKING: Di Nabire, masa pendemo damai tolak transmigrasi kolonial yang direpresi dipukul mundur. Ini 10 aktivis yang ditangkap Polres Nabire (15/11).

1. Desepianus Dumupa
2. Kacau Dogomo
3: Meki Dumupa
4. Anton Pigome
5. Kela Agapa
6. Nikson Tabuni
7. Imelda Edowai
8. Kristin yatipai
9. Ones Selegani
10. Solomon

Address

Manokwari

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when West Papua National Committee [KNPB] posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category