Demokrat NTB

12/05/2026

Sebanyak 155 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Utara hingga kini belum menerima gaji. Mereka sudah tidak digaji sejak Januari 2026, dan jumlahnya masih bisa bertambah setelah tenaga kependidikan paruh waktu selesai diverifikasi datanya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara dari Fraksi Partai Demokrat Ardianto, siap mengawal agar nominal yang disiapkan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima para guru dan tenaga kependidikan paruh waktu berdasarkan aturan yang berlaku.

Sebanyak 155 guru PPPK Paruh Waktu di Lombok Utara belum menerima gaji sejak Januari 2026 akibat perubahan status kepegawaian yang tidak sesuai nomenklatur anggaran yang tersedia.

12/05/2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan urgensi pembangunan Giant Sea Wall untuk menjawab berbagai tantangan di wilayah pesisir, mulai dari banjir rob hingga ancaman penurunan muka tanah.

Pembangunan ini dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir, penyediaan air bersih, serta perlindungan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan perencanaan berbasis data guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

12/05/2026

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Abdul Ra’uf menyoroti keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ia menyampaikan, bahwa sekitar lima bulan mulai menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.

Isu keterlambatan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu di bima menjadi perbicangan hangat masyarakat di media sosial.

Kendati demikian, Abdul Ra’uf Anggota DPRD NTB dari fraksi Demokrat mengatakan, pemerintah kabupaten bima bersama DPRD sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tersebut.

Keterlambatan pembayaran gaji tersebut menurutnya, kemungkinan besar, masalah ini bukan lagi soal ada atau tidak adanya anggaran, melainkan persoalan teknis di dalam sistem keuangan dan administrasi pemerintahan.

“Bisa saja pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan kas akibat tingginya belanja rutin, keterlambatan transfer pusat, atau pendapatan daerah yang belum maksimal sehingga proses pencairan harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian”, ujar anggota dewan dua periode Dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu.

11/05/2026

Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Nanang Samudra menyerahkan bantuan 500 bibit pohon gaharu ke DPC Partai Demokrat Kota Mataram.

Kayu yang kerap disebut sebagai “emas hitam” dari hutan ini memiliki nilai lingkungan. Di samping itu, membuka peluang ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Nanang Samudra mengatakan program pembagian bibit gaharu merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sekaligus upaya membuka peluang ekonomi baru berbasis penghijauan.

“Selain program penghijauan dan bentuk cinta terhadap bumi, harapannya ketika panen nanti bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat,” katanya.

11/05/2026

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf, menyoroti pentingnya BUMD hadir sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk mendukung sektor unggulan seperti perikanan di Maluku melalui akses pembiayaan, pengembangan industri, hingga infrastruktur pendukung.

Dede Yusuf menegaskan bahwa BUMD tidak perlu berorientasi menjadi institusi berskala nasional, melainkan fokus pada perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

09/05/2026

Dalam pertemuan itu, AHY menegaskan bahwa kemakmuran dan keberlanjutan harus berjalan beriringan dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Prosperity tidak boleh ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Namun di sisi lain, sustainability juga tidak boleh diabaikan,” kata AHY.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia dan dampak nyata bagi masyarakat bukan sekadar angka pertumbuhan.

CESGS Universitas Airlangga membawa kerangka pembiayaan infrastruktur berkelanjutan berbasis ESG hasil kolaborasi dengan Kemenkeu dan UNDP ke hadapan Menko AHY.

08/05/2026

Sebanyak 17 juta warga pesisir Pantura Jawa terancam abrasi dan banjir rob, mendorong pemerintah mengerahkan teknologi terpadu untuk melindungi mereka.

Sebanyak 17 juta warga pesisir Pantura Jawa terancam abrasi dan banjir rob, mendorong pemerintah mengerahkan teknologi terpadu untuk melindungi mereka.

08/05/2026

AHY mendorong generasi muda agar tidak antipati terhadap politik dan berani mengambil peran aktif dalam demokrasi di Indonesia.

AHY mendorong generasi muda agar tidak antipati terhadap politik dan berani mengambil peran aktif dalam demokrasi di Indonesia.

07/05/2026

Barakallah Fii Umrik Pak Andi Mardan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB.
Semoga setiap langkah dan pertambahan usia yang disyukuri adalah keberkahan. Sukses & Sehat Selalu Bersama Keluarga 🙏🏻

07/05/2026

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Si Made Rai Edi Astawa, menegaskan pentingnya peran kader sebagai garda terdepan partai dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi konkret di lapangan.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam kunjungan kerja dan konsolidasi kader di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (5/5).

Dalam sambutannya, Made Rai menekankan bahwa kader Demokrat di semua tingkatan harus terus menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan kader dalam memahami dan menjawab kebutuhan rakyat.

Sekjen Partai Demokrat turun langsung ke Sembalun untuk memperkuat konsolidasi kader hingga tingkat akar rumput sekaligus meninjau potensi pertanian di kaki Gunung Rinjani.