What are the opening hours?

Monday 08:00 - 16:00 Tuesday 08:00 - 16:00 Wednesday 08:00 - 16:00 Thursday 08:00 - 16:00 Friday 08:00 - 17:00

Pusat Layanan Digital NTB, Jalan Udayana No. 14, Selaparang, Mataram (2026)

18/12/2025

MATARAM, 18 Desember 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) Daerah NTB dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB menggelar kegiatan edukasi keuangan digital bagi ratusan siswa di SMKN 1 Mataram.

Kegiatan bertajuk "Generasi Cakap Digital: Cerdas Mengelola Keuangan, Waspada Investasi Bodong" ini bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan di kalangan pelajar serta membentengi mereka dari ancaman kejahatan siber dan pinjaman online ilegal yang kian marak.

Manager OJK NTB Yudi Tri Widodo menyampaikan bahwa pelajar merupakan kelompok yang sangat akrab dengan teknologi, namun seringkali masih rentan terhadap godaan gaya hidup konsumtif dan tawaran investasi instan di media sosial.

"Kami ingin siswa SMKN 1 Mataram tidak hanya mahir menggunakan gadget, tetapi juga bijak dalam mengelola uang secara digital. Pemahaman tentang produk jasa keuangan yang legal adalah kunci agar mereka tidak terjebak skema penipuan yang merugikan di masa depan," pungkasnya.

Selain itu Manager OJK Wilayah NTB juga menekankan pentingnya prinsip 2L (Legal dan Logis) sebelum melakukan transaksi keuangan atau investasi. Siswa diajarkan cara mengidentifikasi ciri-ciri investasi bodong dan pinjaman online ilegal yang sering menyasar anak muda melalui iklan yang menggiurkan.

Sementara itu, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Dinas Kominfotik NTB Ari Wahyudin,S.STP.,M.M memberikan materi mengenai keamanan digital. Pelajar diberi edukasi bagaimana cara agar bijak dan aman di dunia digital antara lain dengan tidak sembarangan membagikan data sensitif seperti KTP, kode OTP,maupun password dan username sosial media kepada pihak yang tidak dikenal, guna mencegah terjadinya pencurian identitas digital.

"Ruang digital itu luas tidak ada batasannya,dan arahnya itu bebas bisa mengarah ke hal yang positif bisa juga mengarah ke hal yang negatif dan itu bisa mengakar pada fikiran kita" ungkap Ari.
"sistem kerja dari dunia digital ini adalah sistem algoritma jadi ketika adik-adik mengakses hal-hal yang positif maka otomatis gadget kalian akan selalu merekomendasikan hal-hal yang positif begitu juga sebaliknya" lanjut Ari.

Dalam kesempatan ini Perwakilan dari Ditreskrimsus Polda NTB IPTU IWAN memaparkan bahwa judi online bukan sekadar permainan keberuntungan, melainkan sistem yang dirancang untuk menjerat pemain dalam kerugian finansial yang sistematis.
Selain dampak ekonomi, Ditreskrimsus mengingatkan adanya konsekuensi hukum yang berat bagi siapa pun yang terlibat.
"Masyarakat harus sadar bahwa pasal 27 ayat (2) UU ITE mengancam pelaku judi online dengan pidana penjara hingga 6 tahun. Kami tidak hanya melakukan penindakan (represif), tetapi juga pencegahan (preventif) agar adik-adik pelajar tidak terjebak dalam lingkaran setan ini," tegasnya.

Kepala Sekolah SMKN 1 Mataram menyambut baik inisiatif ini dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan lulusan SMK siap secara finansial saat memasuki dunia kerja atau berwirausaha.

12/10/2025

Penguatan Tata Kelola SPBE NTB: Wujud Nyata Efisiensi dan Transparansi Digital Pemerintahan

Mataram, Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Lalu Herdianto Tri Wisnuharnowo, S.Kom., M.M selaku peserta Pelatihan Kepeminpinan Pengawas (PKP) bersama Melalui aksi perubahan bertajuk “Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Penyusunan Regulasi Dan SOP Clearance TIK Dalam Tata Kelola Perencanaan Dan Penganggaran SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Selama ini, perencanaan dan penganggaran di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menghadapi berbagai kendala, seperti duplikasi aplikasi, tumpang tindih anggaran, serta belum adanya regulasi dan prosedur baku yang mengatur proses evaluasi belanja SPBE. Melalui aksi perubahan ini atas bimbingan Ari Wahyddin, S.STP., MM selaku Mentor, telah disusun draft regulasi dan SOP Clearance SPBE yang berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap pengeluaran TIK benar-benar selaras dengan arsitektur SPBE dan kebutuhan riil pelayanan publik.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pejabat Pengawas peserta PKP Angkatan VII dengan dukungan dari Bappeda, BPKAD, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB. Kolaborasi lintas perangkat daerah ini menghasilkan model kerja terpadu dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program SPBE secara sistematis dan terukur.
Dalam keterangannya, Wisnu menyampaikan bahwa penyusunan regulasi dan SOP Clearance SPBE ini merupakan langkah awal menuju penguatan tata kelola digital di NTB. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk sistem digital membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang cerdas dan efisien,” ujarnya.
Selain menghasilkan produk kebijakan, aksi perubahan ini juga berdampak positif terhadap pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam hal kepemimpinan kolaboratif, inovasi kebijakan digital, dan manajemen perubahan. ASN yang terlibat kini memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola perencanaan SPBE yang berbasis data, kebutuhan, dan efisiensi anggaran.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil aksi perubahan ini melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur tentang Perencanaan Penganggaran SPBE, serta implementasi SOP dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
Inisiatif ini menjadi bagian penting dari agenda besar transformasi digital NTB, yang sejalan dengan semangat NTB Makmur Mendunia dan proglam unggulan meunju NTB Good and Smart Governance. Dengan adanya tata kelola SPBE yang kuat, NTB diharapkan mampu menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pengelolaan sistem pemerintahan digital yang efisien dan berkelanjutan.

23/07/2025

Demi meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Pemprov NTB bersama Bank Indonesia,OJK NTB,dan Bursa Efek Indonesia NTB,menggelar sosialisasi Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Lombok Utara. (Rabu 23/07/2025)

Turut hadir dalam kegiatan ini,Sekda Kabupten Lombok Utara,Anding Duwi Cahyadi,S.STP.,M.M,Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, Hairul Anwar, S.Kom., Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Lombok Utara, H. Haris Nurdin, S.Sos., serta Kepala UPTD Pusat Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP., M.M., bersama sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala UPTD Pusat Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan IMDI merupakan program tahunan dari Kementerian Kominfo melalui BPSDM yang menyasar berbagai kalangan masyarakat termasuk UMKM, pelajar, dan guru.

“Kami fokus pada pilar pembinaan digital yang sangat penting. Pembinaan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di NTB, dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif dan produktif," jelas Ari.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, Hairul Anwar, S.Kom, juga menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui perangkat pintar, kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun penggunaannya harus dibarengi dengan kesadaran dan kehati-hatian khususnya dalam urusan keuangan digital.

“Era digital memberi kemudahan, tapi juga risiko. Banyak kasus penipuan digital melalui mobile banking atau aplikasi keuangan lainnya. Maka dari itu, kami terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan smartphone dan memanfaatkan teknologi secara aman,"jelasnya.

Sekda Kabupaten Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, S.STP., M.M, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya bersama mendorong percepatan literasi keuangan digital di daerah Lombok Utara.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini. Literasi keuangan digital sangat penting di era transformasi digital saat ini. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengguna yang cerdas, aman, dan sejahtera secara finansial," ungkapnya.

Lebih lanjut, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat menghadapi era digital, termasuk melalui penguatan inklusi keuangan digital.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara digital yang inklusif dan berdaya saing, dimulai dari daerah tercinta kita ini," tutupnya.

17/07/2025

Lombok Timur, DiskominfotikNTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), sebagai bagian dari strategi nasional menuju Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui Sosialisasi Literasi Keuangan Digital, yang diselenggarakan di Ruang Rupatama 1, Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (16/7).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, H. Lalu Yusron, ST., MUM, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan adaptif terhadap transformasi digital.

"IMDI menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam era digital. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital, khususnya di Lombok Timur, agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman," ungkap Lalu Yusron dalam sambutannya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Indonesia telah mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang kini menjadi kerangka kerja dari IMDI. Framework ini terdiri dari empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan ekosistem digital, Keterampilan digital, Pemberdayaan digital, Pekerjaan dan peluang digital

Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, nilai IMDI tahun 2023 tercatat sebesar 46,73 persen, sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 44,48 persen. Data ini menunjukkan pentingnya intervensi dan edukasi yang berkelanjutan agar indeks dapat kembali meningkat seiring dengan perluasan akses, pengetahuan, dan keterampilan digital masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi ruang strategis untuk mendorong peran aktif seluruh pihak—baik dari sektor pemerintahan, pendidikan, swasta, hingga komunitas lokal—dalam menguatkan ekosistem digital yang berpihak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita terus berupaya mendorong agar proses digital dapat terintegrasi dengan baik dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Harapannya, masyarakat semakin memahami cara memanfaatkan teknologi untuk mempermudah aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka sehari-hari," tutur Kepala Dinas Kominfotik NTB.

Ia juga menyampaikan bahwa Sosialisasi Literasi Keuangan Digital memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat. Bukan hanya menyasar pelaku usaha, kegiatan ini juga membuka akses pengetahuan bagi berbagai profesi dan generasi muda agar dapat terus menambah wawasan di era digital.

"Banyak yang terjebak dalam praktik judi online. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tidak hanya dalam upaya mengontrol dan mengendalikan, tetapi juga mendorong masyarakat agar cerdas dalam memilah dan memilih aktivitas digital yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan kita," ungkapnya.

Platform digital pada pilar Pemberdayaan melibatkan tiga aktor utama, pengguna, penyedia, dan platform sebagai perantara. Pilar ini berfokus pada dua subpilar yang terkait dengan dimensi people-participatory, yaitu pengguna/konsumen dan penyedia/penjual, yang mencerminkan pengembangan keterampilan digital.

"Setiap subpilar diukur menggunakan indikator yang mencakup berbagai aktivitas digital produktif, seperti layanan keuangan, e-commerce, media sosial, dan pembelajaran daring. Indikator pada kedua subpilar tersebut terdiri dari pertanyaan self-assessment yang mengukur intensitas dan keragaman aktivitas digital," jelasnya.

Adapun narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari berbagai lembaga strategis yang berperan penting dalam ekosistem keuangan digital. Perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi NTB membahas mengenai perluasan akses ekonomi melalui digital payment serta pembinaan UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menyampaikan materi terkait perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks. Dari sisi edukasi investasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan NTB memperkenalkan konsep dasar investasi dan pasar modal kepada masyarakat digital. Sedangkan Dinas Kominfotik NTB menekankan pentingnya keamanan dalam transaksi digital, khususnya melalui platform e-commerce, untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko siber.

17/07/2025

Jumlah penduduk terbanyak di Nusa Tenggara Barat membuat kabupaten Lombok Timur (Lotim) potensial dalam pemanfaatan keuangan digital.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Yusron Hadi membuka kegitaan Literasi Keuangan Digital di Ruang Rapat Utama kantor Bupati Lotim, Rabu (16/07).

Ia mengatakan, pemanfaatan digital dalam beragam sektor kehidupan nasyarakat dan pentingnya literasi akan menjadikannya kekuatan menghadapi era teknologi digital.
Pemerintah dalam hal penyedia pelayanan publik menjadikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai cermin keberhasilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital.

"Pemerintah mengelola pelayanan publik dan masyarakat yang cerdas dalam penggunaan teknologi akan mendatangkan kesejahteraan", tambahnya. Termasuk p**a kewaspadaan pada dampak buruk media digital seperti penipuan, judi online, pinjaman online, pembajakan data dan lain lain.

Yusron juga menghimbau peserta sosialisasi dari pelaku UMKM, pelajar dan masyarakat umum untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain.

Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Kominfotik Lotim, H Fauzan bahwa dalan pemanfaatan digital agar masyarakat tidak terbawa arus negatif dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang teknologi digital.

"Kebijakan digital pemerintah yang open sky atau ruang terbuka membuat kita harus punya pengetahuan tentang cara kerja dan regulasinya", ujarnya.

Dalam sosialisasi literasi digital bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia NTB menghadirkan kiat kiat agar terhindar dari dampak negatif digital dengan benar benar menjaga dan melindungi data pribadi selain meningkatkan pengetahuan tentang dunia digital terkini seperti transaksi aman, pembayaran digital yang aman dengan QRIS dan investasii aman.

Antusiasme peserta terlihat dalam diskusi dan tanya jawab tentang e commerce yang disampaikan narasumber dari Dinas Kominfotik yang mengadu, bertanya seputar kasus phising, scam, fraud, takeover data dan lain lain.
Beberapa trik mengatasi ancaman dan resiko transaksi digital diantaranya, penjebakan melalui link palsu dari Whatsapp dan Email, pemalsuan QR Code, pencurian akun melalui web dan wifi publik, serangan database dan pembajakan data pribadi, malware/ ransomware dan berita palsu/ hoax.

Indeks Masyarakat Digital sendiri adalah ukuran pencapaian yang terdiri dari infrastruktur dan ekosistem, keterampilan, pemberdayaan dan pekerjaan berbasis digital. NTB dalam kurun 2022-2024 mencapai nilai 45,59 sedangkan Lombok Timur 44,48 dalam kategori Cukup.

02/07/2025

*Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Pemprov Dorong Masyarakat Gunakan Layanan Aduan*

Pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPAN LAPOR masih rendah. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mendorong masyarakat memanfaatkan layanan ini.

"Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sebenarnya untuk meningkatkan kualitas layanan bahkan bisa menjadi dasar kebijakan baru pemerintah", jelas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital Dinas Kominfotik NTB, Ari Wahyudi di kantor Gubernur Mataram, Rabu (02/06).

Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi seluruh admin SPAN LAPOR organisasi perangkat daerah sebagai upaya perbaikan pengelolaan dan penanganan.
Hasil evaluasi selama 2024, dikatakannya dari 65 aduan yang masuk ke SPAN LAPOR dinilai masih rendah, respon aduan dan kualitas aduan yang berarti substansi dan data dukung yang belum sempurna. sehingga dibutuhkan evaluasi prosedur standar dan kompetensi pengelola layanan.

Ditambahkannya, tingkat kepuasan masyarakat dari penyelesaian pengaduan menjadi bagian dari penilaian kinerja pimoinan daerah maupun dinas dinas yang ada.

Selain sosialisasi yang masif ke masyarakat dan penyelesaian aduan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, para admin OPD juga diharapkan aktif mengkonversi setiap aduan yang masuk ke kanal internal sebagai bagian dari perbaikan layanan publik secara keseluruhan dalam kebijakan umum seperti layanan kesehatan di rumahsakit atau urusan sosial.

Sementara, Arya Wiguna, Perwakilan Ombudsman RI NTB Bidang Penanganan Laporan mengatakan, banyaknya pengaduan tidak mencerminkan buruknya pelayanan publik. Beberapa hal penting dari pengelolaan pengaduan diantaranya standar pelayanan, pemilahan laporan dan evaluasi pelayanan publik.

"Laporan atau pengaduan, ada yang berkadar pengawasan dan tidak sehingga harus dipilah. Misalnya aduan yang berisi saran dan kritik dengan laporan terjadinya pelanggaran, maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang", jelasnya.

Ia mengatakan, sebagai bentuk perlindungan atas hak masyarakat untuk melapor juga pengawasan kepada kebijakan dan aparatur.
Arya menilai, perbaikan pengelolaan pengaduan juga sangat penting, tidak hanya menyediakan salurannya namun solusi memuaskan terlebih di era media sosial dan keterbukaan informasi sehingga masysrakat tak apatis dan memanfaatkan media lain untuk mengadu.

Hadir p**a Kepala Dinas Kominfotik, Plh Sekdis Kominfotik dan perwakilan OPD lingkup Setprov NTB. (jm)

19/05/2025

*INTEGRASI PORTAL NTB SATU DATA DENGAN DASHBOARD COMMAND CENTER TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI BAGI PIMPINAN*

Dalam Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang berfokus pada peningkatan layanan Dashboard Command Center melalui integrasi dengan Portal NTB Satu Data di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam modernisasi tata kelola pemerintahan.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuan aksi perubahan ini ada 3 (tiga), Yang pertama dalam jangka pendek dapat meningkatkan visualisasi informasi dan optimalisasi penggunaan NTB Satu Data, yang kedua dalam jangka menengah dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data publik dan yang ketiga dalam jangka panjang mewujudkan pemerintahan berbasis data yang transparan dan akuntabel.

Ada beberapa strategi penyelesaian masalah aksi perubahan meliputi terobosan inovasi dalam sistem data terintegrasi, pengembangan dashboard interaktif, dan kemitraan dengan akademisi untuk memastikan keberlanjutan.

Implementasi Integrasi dilakukan melalui sinkronisasi data antara Portal NTB satu data dengan Dashboard Command Center, meliputi penyajian dashboard interaktif, dan mekanisme update otomatis. Penggunaan teknologi seperti API, basis data MySQL, dan server GIS menjadi bagian penting dalam sistem ini.

"Integrasi salah satunya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memudahkan penyajian data dan informasi kepada pimpinan sehingga kebijakan dan keputusan pimpinan bisa lebih cepat dan tepat karena berbasis data dalam pengambilan keputusannya", ungkap Ari Wahyuddin selaku project leader aksi perubahan.

Adapun perubahan setelah implementasi integrasi ini yaitu waktu respons layanan menurun hingga 80%, akurasi data meningkat menjadi 100%, dan kebutuhan rapat antar instansi berkurang drastis.

Aksi perubahan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan data yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

16/02/2025

UPTD Pusat Layanan Digital Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan rapat koordinasi data penunjang pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan di Ruang Command Center. (14/2/25)

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala UPTD Pusat Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,MM. Dalam pembukaannya menyampaikan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo-Gibran dengan salah satu programnya yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK), Yasrul, S.Kom.,M.Eng beserta staf Bidang PTIK, BKKBN Perwakilan NTB, Dikbud NTB, Dikes NTB, DPMPD Dukcapil NTB, DP3AP2KB NTB, Diskapang NTB, BPKAD NTB.

Pada program MBG perlu diperhatikan sasaran program tersebut. Menurut pengalaman Diskapang NTB hal ini sudah tidak asing lagi karena pernah mengadakan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada tahun 2024 yang sasarannya pun sekolah-sekolah. Selain sasarannya sekolah, anak balita dan ibu hamil/menyusui mendapatkan program MBG untuk mencegah risiko anak stunting.

Jumlah SMA, SMK, SLB sebanyak 803, yang beroperasi 770 sisanya tidak beroperasi karena tidak memiliki peserta didik atau berubah dari SMA ke SMK dan jumlah siswa 204.403 negeri dan swasta. Ungkap Dikbud NTB.

Untuk kelancaran program tersebut dibutuhkan data-data penunjang, dimana data penunjang dan pendukung tersebut dapat ditampilkan di Command Center Provinsi NTB yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan.

Harapan dari program berjalan lancar yang ditunjang dengan data yang valid menjadikan data yang andal mengacu pada data yang dapat menjadi dasar tepercaya untuk analisis dan pengambilan keputusan.

13/02/2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB menggelar Rapat Evaluasi dan Implementasi Aplikasi Srikandi, rapat dipimpin oleh Plt Kadis Perpustakaan dan Kearsipan H. Amir, S.Pd., MM.,Kamis (13/02/25).

Dalam pembukaannya disampaiakan bahwa kondisi saat ini penggunaan aplikasi Srikandi dilingkup pemerintahan Provinsi NTB masih perlu perhatian bersama. “Hal ini menjadi perhatian dan harus diformulasikan secara bersama strategi dan. Kolaborasi Dinas Perpustakaan dan kearsipan bersama Biro Organisasi dan Dinas Kominfotik agar pemanfaatan Srikandi di NTB bisa optimal”, ungkap H Amir.

Biro Organisasi yang diwakili oleh Agung Budi Kusuma menyampaikan perlunya membuat wadah pengaduan terkait permasalahan yang dialami OPD-OPD dalam mengimplementasikan penggunaan Aplikasi Srikandi dan juga perlunya dinas perpustakaan dan kearsipan dan OPD terkait melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang ada di lingkup Provinsi NTB dalam pengimplementasian Aplikasi Srikandi.

Selain itu p**a hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB, Kepala Seksi Layanan Administrasi Pemerintahan Digital Lalu Herdianto Tri Wisnuharnowo,S.Kom.,M.M menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yg dilakukan pemerintah pusat salah satunya pemotongan anggaran dalam pos belanja alat tulis kantor (ATK) sebagai momentum mengoptimalkan pengimplementasian Aplikasi Srikandi.

Selain itu p**a diungkapkan bahwa “semenjak serangan terhadap PDNS beberapa waktu lalu membuat aplikasi Srikandi tidak stabil dalam waktu yang cukup lama sehingga menjadi salah satu penyebab menurun pemanfaatannya. Oleh karena itu beberapa perangkat daerah butuh me-refresh kembali untuk penggunaannya dan kami siap support untuk ini,” ungkap Wisnu.

Disamping itu p**a pentingnya dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Aplikasi Srikandi secara berkala serta pemberian reward bagi perangkat daerah yang telah optimal dalam memanfaatkan Srikandi juga dipandang perlu untuk memacu perangkat daerah dlam mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Umum Srikandi ini.

22/01/2025

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bank NTB Syariah menyerahkan realisasi bantuan Rumah Layak Huni ( Mahyani) di Sekotong. Penyerahan ditandai secara simbolik kepada penerima manfaat dan pengguntingan pita di salah satu rumah penerima manfaat oleh Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hassanudin bersama Ketua BAZNAS NTB, DR.TGH. Said Ghazali, LC,MA, Financing Direktur PT. Bank NTB Syariah, H. Muhammad Usman dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB, di halaman Masjid Nurul Iman, Dusun Sayong Songkang, Desa Cendi Manik, Sekotong, Lombok Barat, Rabu (22/1/2025).

Diungkapkan Pj. Gubernur NTB Hassanudin, bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah bersama BAZNAS dan Bank NTB Syariah sekaligus mendukung program pemerintah menghadirkan hunian yg layak karena rumah merupakan kebutuhan dasar sebagai tempat berteduh dan kehidupan. Program BAZNAS peduli NTB 2024 ini telah membangun sebanyak 1.829 unit rumah di seluruh wilayah NTB.

“Ini merupakan contoh nyata sinergi antara lembaga pemerintah lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam mendukung peogram pemerintah untuk menciptakan NTB yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu hal ini selaras dengan program 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto, simana NTB sebagai Pilot Project Desain Perumahan dan Kawasan Pemukiman oleh Kementerian PKP. Karena rumah bukan tempat berteduh semata tapi tempat kehidupan keluarga,” ujar Hassanudin.

Gubernur NTB, menyampaikan apresiasi dan terima kasih terimakasih kepada BAZNAZ NTB dan Bank NTB Syariah yang telah berkontribusi mendukung program Pemerintah untuk memberikan hunian yang layak di NTB.

22/11/2024

Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB Ari Wahyuddin,S.STP.,M.M hadir sebagai pemateri pada agenda diskusi dan deklarasi generasi muda dalam mendukung visi asta cita yang diadakan oleh Solidaritas Generasi Milenial (SGM) NTB di aula gedung serbaguna Asrama Haji NTB. (22/11/24)

Kegiatan diskusi yang bertemakan “Inklisivitas Generasi Muda dalam Visi Asta Cita” ini dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kadispora NTB Anang Zulkarnain,S.H yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur NTB.

Dalam sambutannya Plh Kadispora NTB menyampaikan bahwa visi presiden dan wakil presiden kita adalah bersama indonesia maju menuju indonesia emas 2045,sementara misinya ada 8 misi salah satunya adalah memperkokoh ideologi pancasila.

“Oleh karena itu awal tadi sebelum memulai sambutan ini saya sampaikan bahwa pemuda itu harus maju,pemuda itu harus menjujung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila dan menanamkam dalam dirinya bahwa NKRI harga mati” tegas Anang.

“Saya atas nama pribadi dan mewakili pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman pemuda yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik” tutupnya.

Kemudian dalam sesi diskusi Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Ari Wahyuddin,S.STP.,M.M menyampaikan pentingnya Etika Digital.

“Ketika kita berbicara tentang dunia nyata dan dunia maya atau dunia digital pada dasarnya ini sama saja,bagaimana dunia nyata ini kita geser kearah ruang digital perbedaanya hanya pada dunia nyata ada batasannya,sedangkan ruang digital tidak ada batasannya” ungkap Ari.

“Oleh karena itu karena tidak ada batasan dalam dunia digital ini perlu kita tanamkan dala diri kita terkait etika dalam berdigitalisasi” sambungnya.

“Etika digital adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Etika digital mencakup berbagai aspek, mulai dari cara berkomunikasi, berbagi informasi, mengunggah konten, hingga perlindungan data pribadi” jelasnya.

Turut hadir dalam agenda ini Plh Kadispora NTB,Perwakilan Biro Perekonomian Setda NTB,Perwakilan Kesbangpol NTB,Kepala UPTD PLD Diskominfotik NTB,dan Perwakilan Mahasiswa se kota Mataram.

Pusat Layanan Digital NTB

18/12/2025

12/10/2025

23/07/2025

17/07/2025

17/07/2025

02/07/2025

19/05/2025

16/02/2025

13/02/2025

22/01/2025

22/11/2024

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	08:00 - 16:00
Tuesday	08:00 - 16:00
Wednesday	08:00 - 16:00
Thursday	08:00 - 16:00
Friday	08:00 - 17:00