Pusat Bantuan Hukum LPW NTB

31/05/2026

MATARAM – Peneliti Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB), Yunita, SH, menyoroti risiko perjanjian dagang mineral kritis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam konferensi pers bertajuk “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang AS-Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal”, pada Rabu (13/5/26) di Gedung Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP UNRAM).

Tim Advokasi LPW NTB, Yunita, SH, menyoroti pentingnya perjanjian dagang mineral kritis antara Amerika Serikat dan Indonesia

31/05/2026

MATARAM – Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang AS – Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal” yang diselenggarakan Indonesia for Global Justice kerjasama Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP UNRAM), WALHI NTB, LPW NTB, Sorot Kamera dan Metajuridika di Aula Prof. Zainal Asikin, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram pada Rabu (13/5/2026), bongkar perjanjian dagang Amerika-Indonesia dan dampak buruk ke depan

Membedah FGD bertajuk “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang AS – Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal”

31/05/2026

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) mengeluarkan pernyataan sikap tegas mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan reformasi total terhadap sistem peradilan militer di Indonesia. Desakan ini muncul seiring dengan bergulirnya kasus Andrie Yunus yang saat ini tengah ditangani oleh Pengadilan Militer Jakarta.

Direktur LPW NTB Taufan SH MH mendesak kasus Andrie Yunus diadili di peradilan umum dan meminta reformasi UU Peradilan Militer demi transparansi hukum

31/05/2026

Belakangan ini, jagat digital kita diramaikan oleh fenomena doxing—penyebaran data pribadi—yang menyasar para pejabat publik. Identitas mulai dari nomor seluler hingga alamat rumah pribadi disebar luaskan oleh masyarakat di media sosial. Dari kacamata hukum pidana murni, tindakan ini adalah delik yang terang benderang. Namun, sebagai akademisi, kita wajib bertanya: Mengapa masyarakat yang sadar akan risiko pidana tetap nekat melakukannya?

Doxing pejabat bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan alarm runtuhnya kepercayaan publik. Simak analisis mendalam mengenai dilema penegakan UU PDP di tengah buntunya saluran aspirasi rakyat.

05/05/2026

Polemik laporan hukum terhadap seorang warga bernama Yuni terus menyita perhatian publik. Ahli hukum menilai penegak hukum perlu memahami unsur delik dan “niat jahat” atau mens rea secara mendalam sebelum menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Polemik laporan hukum terhadap seorang warga bernama Yuni oleh Gubernur NTB terus menyita perhatian publik .

29/04/2026

PERNYATAAN SIKAP

REFORMASI PERADILAN MILITER DAN URGENSI UNIFIKASI PERADILAN DALAM SEMANGAT KUHP NASIONAL

"Keadilan untuk Semesta"

24/04/2026

Penyerangan Kantor Inspektorat Kabupaten Bima, tengah menjadi sorotan. Diketahui, bahwa aksi itu dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari Desa Parangina, Kecamatan Sape.

Bukan tanpa sebab, ada fakta bahwa masyarakat nekat melakukan aksi akibat dari rentetan kritik terhadap tata kelola anggaran dana desa. Ketidakpuasan masyarakat memuncak akibat minimnya transparansi penggunaan Dana Desa periode 2023 hingga 2025.

Akibat perbuatan penyerangan dan perusakan, Polisi telah menahan sejumlah warga di Polres Bima Kota.

Tata kelola anggaran di Desa Parangina tengah menjadi sorotan akibat minimnya transparansi penggunaan Dana Desa tahun 2023 hingga tahun 2025

03/04/2026

Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba menyelenggarakan agenda Literasi Hukum dan Deklarasi Pemuda Anti Narkoba Wilayah Ambalawi di Gedung Serba Guna Teraluba Desa Tolowata pada Jumat (27/3). Agenda ini merupakan gerakan akar rumput yang ambisius, bukan hanya seremoni, kegiatan bertajuk “Meneguhkan Peran Pemuda Melawan Narkoba” menggunakan pendekatan literasi hukum, deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama.

Laporan mendalam Deklarasi Pemuda Anti Narkoba di Ambalawi, Bima. Kolaborasi lintas sektor yang mendobrak kebuntuan hukum dan membangun benteng pertahanan dari desa.

25/03/2026

Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Seri Literasi Hukum "Meneguhkan Peran Pemuda Melawan Narkoba".

Titik 1: Deklarasi Pemuda Anti Narkoba Wilayah Ambalawi, Kab. Bima.

18/03/2026

Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengambil langkah hukum tegas dengan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Senin (16/3/2026). Langkah ini dilakukan guna menguji keabsahan penetapan tersangka oleh Polres Bima terhadap Uswatun Hasanah, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Badai NTB.

Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Raba Bima