BKAD Prov. NTB

23/04/2026

Rabu, 22 April 2026
‎
‎Kepala BKAD Provinsi NTB Bapak Dr. H. Nursalim, S.Sos., MM membuka acara Workshop Konsolidasi Penerapan Mandatory Spending dan Pembahasan DAU Earmark dalam APBD Provinsi NTB se-Kabupaten/Kota yang di selenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram.
‎
‎Acara ini bekerjasama dengan SKALA (Program kemitraan Indonesia-Australia) diselenggarakan selama dua hari dan menghadirkan narasumber dari Provinsi maupun Kementrian dan diikuti oleh OPD terkait baik di Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota.
‎
‎Pada kesempatan tersebut Kepala BKAD NTB menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan sebagai pedoman bersama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi kunci agar dukungan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara optimal.
‎
‎BKAD NTB memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga seluruh program dan kebijakan yang dirancang dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB melalui pengelolaan APBD yang sehat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, Ungkapnya.
‎
‎Pada kesempatan tersebut p**a Pimpinan SKALA NTB Lalu Anja Kusuma juga menyampaikan bahwa Program SKALA memiliki empat fokus utama, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Data dan Analisis, serta Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di NTB melalui penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat implementasi penggunaan DAU Earmark guna mendukung pencapaian target pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar di tingkat provinsi maupun kab/kota.
‎
‎Kedepannya seluruh pihak diharapkan dapat terus berkomitmen dalam mematuhi amanat peraturan perundang-undangan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal.

14/04/2026

Selasa 14 April 2026

Rapat musrembang Provinsi Nusa Tenggara Barat pembahasan desk program unggulan dan indikator makro pembangunan rapat ini diselenggarakan di hotel lombok raya dan diikuti oleh seluruh opd lingkup provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutannya kepala Bappeda Provinsi NTB Ibu Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menyampaikan rencana kerja pemerintah daerah seluruh program kegiatan baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota maupun mitra akan fokus pada pengentasan kemiskinan ada pemenuhan layanan dasar, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan penguatan ketahanan pangan dan energi, penyiapan industri agromaritim dan pembangunan destinasi wisata berkelanjutan peningkatan kualiatas dan daya saing pariwisata.

Dalam penyampaiannya Wakil Gubernur NTB Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., mengawali kegiatan pra musrembang untuk tahun 2027 untuk perencanaan yang lebih baik sebagai langkah awal untuk melakukan dan mengevaluasi berbagai hal atau program yang sudah di laksanakan tahun 2025.
Penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada RPJMD 2025-2029 visi bangkit bersama NTB makmur mendunia.

pemerintah provinsi NTB menempatakan akselerasi pengentasan kemiskinan target prioritas utama yang dilakukan secara integrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia perluasan kesempatan kerja serta penguatan perlindungan sosial disaat yang sama terus mendorong ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian peternakan dan perikanan karna pertumbuhan ekonomi yang baik adalah yang mampu mengurangi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan yang ada.

02/04/2026

Rabu, 1 April 2026

Kepala BKAD Provinsi NTB, Bapak Dr. H. Nursalim, S.Sos., MM., mendampingi Wakil Gubernur NTB Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini di selenggarakan di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB dan dihadiri oleh seluruh OPD lingkup Provinsi NTB.

Dalam sambutanya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan ini. Beliau menekankan agar setiap catatan dan permintaan data, khususnya yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan akan melakukan pemanggilan terhadap OPD, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait LKPD yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk dalam hal pendataan aset sekolah dan dana BOS.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemeriksaan BPK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun di seluruh provinsi serta kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh perangkat daerah. Wakil Gubernur mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada, sehingga tidak menghambat proses pemeriksaan dan dapat menghasilkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut p**a, BPK RI Perwakilan Provinsi NTB menyampaikan bahwa Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan ini mencakup laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2025, dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

31/03/2026

Selasa, 31 Maret 2026

Kepala BKAD Provinsi NTB Bapak Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mendampingi Wakil Gubernur NTB Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., dalam kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-NTB dan berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam acara tersebut Wakil Gubernur NTB menyampaikan bahwa penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI merupakan bentuk
komitmen Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya
dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Beliau menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban secara regulasi, tetapi juga mencerminkan
keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan. Selain itu, kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian, tetapi juga dari ketepatan, kejelasan, dan akurasi dalam penyajian.

Pemerintah Provinsi NTB juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 14 kali berturut-turut. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota
untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut p**a, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa penyerahan LKPD Unaudited
ini bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, dokumen yang disampaikan merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

27/03/2026

Kamis, 26 Maret 2026

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Bapak Muhammad Baihaki, SE., M.E., mewakili Kepala BKAD Provinsi NTB, memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-73 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dewan Pengelola Islamic Center Provinsi NTB Periode 2026–2031.
Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pulau Moyo, Lantai 2 Kantor BKAD Provinsi NTB, dan turut dihadiri oleh Dewan Pengelola Islamic Center Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Sekretaris BKAD NTB menyampaikan bahwa akan dilakukan penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Dinas Pariwisata (Disparekraf) kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD), sebagai dasar penetapan penggunaan aset.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pariwisata (Disparekraf) mengungkapkan bahwa seiring dengan perubahan Peraturan Daerah, status kepegawaian dalam Surat Keputusan penempatan perlu disesuaikan dan diberlakukan efektif sejak penerapan SOTK yang baru. Selain itu, disampaikan p**a pentingnya penunjukan koordinator pada masing-masing sektor, khususnya sektor kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta sektor pengamanan aset di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB.

Sementara itu, Sekretaris BKAD NTB dalam kesempatan yang sama berpesan agar seluruh kegiatan rutin yang selama ini telah berjalan di Islamic Center Provinsi NTB tetap dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

20/03/2026

Mari saling memaafkan di hari yang suci ini. Selamat Idul Fitri 1447 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin 🙏

11/03/2026

09/03/2026

Jum'at 6 Maret 2026

Kepala BKAD Bapak Dr.H.Nursalim.,S.sos.,MM. mendampingi Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal bersama wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Hj.Indah Dhamayanti Putri.,SE.,M.I.P beserta ketua Ibu TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibu Sinta Agathia Iqbal dan forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan safari ramadhan memperingati Nuzulul Qur'an 1447 hijriah di Masjid Jami Praya Kabupaten Lombok Tengah

Bupati Kabupaten Lombok Tengah Bapak H. Lalu Pathul Bahri.,S.I.P menyampaikan banyak terimakasih kepada Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB berserta jajaran forkopimda Provinsi Nusa tenggara Barat dalam bantuan penyaluran bantuan kepada anak yatim dan ahli waris jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan.
Bupati Kabupaten Lombok Tengah juga menyampaikan di Lombok Tengah ini juga berobat cukup dengan menggunakan KTP

Dalam kunjungannya Bapak Gubernur NTB Bapak Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa toleransi masyarakat Lombok Tengah menjadi modal sosial penting bagi stabilitas dan keberhasilan pembangunan kemajuan daerah NTB selain itu juga Gubernur NTB menyampaikan pengembangan Bandara Internasional Lombok yang direncanakan menjadi bandara transit timur Indonesia, seaplane di bendungan batu jai serta jalur logistik lembar- kayangan.

Gubernur NTB juga menyinggung situasi global, khususnya kondisi situasi di timur tengah yang saat ini belum kondusif oleh karena itu masyarakat diimbau harus menjaga persatuan memperkuat rasa kebersamaan serta tidak mudah di pengaruhi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.

Safari ramadhan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan membangun daerah NTB lebih maju.

26/02/2026

Rabu 25 februari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Dr.H. Nursalim., S.Sos., MM mendampingi Gubernur Nusa tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bersama ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibu Sinta Agathia Iqbal melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Alun-alun Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H.,M.H menyampaikan apresiasi telah dilaksanakannya safari ramadhan pertama yang di mulai dari Kabupaten Lombok Utara. Bupati kabupaten Lombok Utara juga menyampaikan kondisi Lombok Utara mulai sedang berbenah untuk masyarakat Lombok Utara yang lebih maju dan sejahtera pada masa akan datang.

Dalam kesempatan tersebut gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan pembangunan di Nusa Tenggara Barat harus menyebar di seluruh NTB untk memajukan NTB dari ujung barat sampe timur di mulai dengan lentera ramadhan di Kabupaten Lombok Utara.

12/02/2026

Kamis, 12 Februari 2026

Kepala BKAD NTB Bapak Dr. H. Nursalim, S.Sos, MM dan Plt. Kabid Pengelolaan BMD BKAD NTB mendampingi Gubernur Provinsi NTB dalam acara Penandatanganan Naskah Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kanwil DJKN Bali Nusra yang bertempat di Kanwil DJKN Bali Nusra.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan sebagai salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yg lebih baik, terutama untuk peningkatan potensi penerimaan daerah dari sisi pemanfaatan aset daerah.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi NTB menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB kedepan akan berupaya lebih serius dan intens agar aset daerah dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah.

Adapun ruang lingkup dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
1. Penilaian BMD,
2. Pengelolaan Piutang Daerah,
3. Pelaksanaan Lelang,
4. Pembinaan tenaga penilai yg akan segera ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB setelah diberikan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

08/02/2026

Bakti Sosial DWP BKAD NTB di Dusun Esoh Desa Kelebuh Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah