https://www.facebook.com/972581805934746/

Biro Umum dan Adpim Setda Provinsi NTB, Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Mataram (2026)

06/06/2026

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, membuka Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) NTB di Mataram, Sabtu (6/6).

Mengusung tema “Satukan Langkah Wujudkan Muaythai NTB Mendunia”, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Sekda NTB menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Muaythai NTB yang terus menunjukkan komitmen dalam membangun organisasi, membina atlet, serta mengharumkan nama daerah melalui berbagai capaian prestasi.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar Muaythai NTB yang terus berkomitmen membangun organisasi, membina atlet, dan mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga,” ujar Abul Chair.

Ia menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui olahraga, lahir generasi yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan memiliki semangat juang tinggi sebagai modal penting dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, Muaythai sebagai cabang olahraga bela diri tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga membentuk karakter atlet melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, keberanian, kerja keras, dan sikap saling menghormati.

“Organisasi yang sehat dan kuat akan melahirkan tata kelola yang baik serta program pembinaan yang terukur. Dari sanalah lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Nusa Tenggara Barat ke tingkat nasional bahkan dunia,” tegasnya.

Abul Chair juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mendukung pengembangan olahraga prestasi, termasuk Muaythai. Menurutnya, NTB tidak hanya ingin dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga sebagai daerah yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pembinaan olahraga tidak boleh berhenti pada target jangka pendek. Pembinaan harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis prestasi agar mampu menghasilkan atlet yang kompetitif,” katanya.

Sekda berharap Musprovlub dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis serta kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi, memperkuat kebersamaan, dan fokus pada peningkatan kualitas pembinaan atlet.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) yang diwakili Ketua Korwil II Barat, Nurdin Longgari, menegaskan bahwa Musprovlub merupakan amanat organisasi yang penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memperkuat soliditas organisasi.

“Melalui Musprovlub ini, kita berharap lahir kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh kekuatan Muaythai di Nusa Tenggara Barat, memperkuat solidaritas organisasi, serta membawa prestasi Muaythai NTB ke level yang lebih tinggi,” ujarnya.

Nurdin menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, transparan, disiplin, dan terukur. Pengurus yang terpilih nantinya diharapkan segera menyusun program kerja yang konkret dan berorientasi pada prestasi, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.

Menurutnya, pembinaan atlet harus dilakukan secara terencana melalui pemetaan potensi atlet, peningkatan kapasitas pelatih, pelaksanaan try in dan try out, serta program latihan yang berkelanjutan.

“Muaythai Indonesia bukan alat kepentingan kelompok tertentu, bukan kendaraan politik, dan bukan ruang mencari keuntungan pribadi. Organisasi ini adalah rumah besar yang harus dijaga kehormatan, persatuan, dan marwahnya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengprov Muaythai Indonesia NTB, Eddy Sophiaan, mengajak seluruh pengurus kabupaten dan kota untuk menjaga tata kelola organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Ia menilai Musprovlub menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat baru dalam membangun prestasi Muaythai NTB. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana latihan atlet.

“Pada PON terakhir, Muaythai NTB berhasil meraih satu medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu. Namun hingga saat ini masih banyak atlet yang berlatih di lapangan terbuka, bahkan memanfaatkan ruang di bawah bangunan karena keterbatasan fasilitas,” ungkap Eddy.

Karena itu, ia berharap adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan fasilitas olahraga Muaythai, termasuk penyediaan ring latihan yang memadai di kabupaten dan kota.

Menjelang Porprov NTB 2026 dan PON 2028, Eddy optimistis Muaythai NTB mampu meningkatkan prestasi sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap target NTB masuk lima besar nasional saat menjadi tuan rumah PON 2028.

“Boleh bermimpi besar, tetapi harus dibarengi dengan kerja keras dan persiapan yang matang. Target kita bukan hanya berprestasi di Porprov, tetapi juga menyiapkan atlet-atlet terbaik untuk bersaing pada PON 2028,” pungkasnya.

Melalui Musprovlub ini, insan Muaythai NTB diharapkan semakin solid dalam memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan atlet, dan mewujudkan cita-cita bersama menjadikan Muaythai NTB sebagai kekuatan olahraga yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat dunia.

06/06/2026

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat perlindungan hutan dan membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi saat mengikuti Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 secara virtual dari Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (6/6).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Saatnya Bekerja untuk Iklim” dan dirangkaikan dengan peluncuran inisiatif “Indonesia Memilah Sampah dari Sumber” dalam Gerakan Indonesia ASRI. Pada kesempatan tersebut, NTB terpilih sebagai satu dari tujuh provinsi bersama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang melaksanakan aksi bersih atau korve serentak nasional.

Dalam laporannya, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah bergerak cepat menindaklanjuti arahan pusat terkait pelestarian lingkungan dengan menggandeng berbagai pihak strategis.

"Kami laporkan bahwa sejak mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk kegiatan ASRI ini, kami sampai hari ini sudah melakukan penanaman pohon lebih dari satu juta pohon di seluruh NTB selama beberapa bulan terakhir. Dan yang paling penting, semua pemangku kepentingan dilibatkan di tingkat kabupaten, kota, baik TNI, Polri, bahkan Kejaksaan, semua terlibat dalam upaya untuk menggiatkan kegiatan ASRI ini," ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan tantangan besar terkait isu lingkungan di daerahnya, khususnya rentetan bencana banjir di beberapa wilayah Pulau Sumbawa lainnya yang diakibatkan oleh gundulnya hutan lindung dan hutan produksi akibat penanaman palawija. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur mengambil langkah strategis dengan mendelegasikan sebagian kewenangan provinsi kepada pemerintah kabupaten agar lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan, serta mengarahkan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan tambang setempat.

"Karena itu kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Bupati Sumbawa yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten Sumbawa untuk melakukan upaya-upaya perlindungan hutan. kami juga dibantu oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di sana, sehingga CSR-CSR yang ada sebagian besar kita arahkan untuk memberikan perlindungan kepada hutan dan menghutankan kembali daerah-daerah yang selama ini mengalami deforestasi di Pulau Sumbawa," urainya.

Terkait persoalan kebersihan, Gubernur mengungkapkan bahwa penanganan sampah di destinasi pariwisata dunia seperti Gili Trawangan masih menjadi pekerjaan rumah yang sedang dicarikan solusi terpadu. Di saat yang sama, pemprov juga tengah mengintensifkan komunikasi bersama kabupaten dan kota untuk membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang memiliki nilai ekonomi.

"Saat ini kami sedang berdiskusi dengan Pertamina untuk memanfaatkan sampah yang ada agar biomassa dan gas metannya bisa digunakan sebagai pengganti LPG bagi masyarakat," jelasnya.

Merespons paparan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat, yang memimpin acara utama dari Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, berkomitmen untuk memberikan intervensi langsung ke NTB. Ia memastikan akan menginstruksikan jajarannya untuk memetakan dan menyelesaikan persoalan sampah di kawasan Gili.

"Insyaallah kita akan menanam banyak pohon di sana, baik di Sumbawa maupun di Lombok. Dan saya akan perintahkan dari Kementerian LH untuk memastikan masalah apa yang harus diintervensi terkait dengan gili-gili tersebut dan persampahannya. Dari situ mudah-mudahan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan," papar Menteri LH.

Dalam arahannya secara nasional, Menteri LH mengingatkan bahaya ancaman krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang mengancam stabilitas ekologi serta ekonomi bangsa. Ia menyoroti kerentanan Indonesia, di mana lebih dari 90 persen bencana yang terjadi bersifat hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.

"Mari kita jadikan Gerakan Indonesia ASRI yang diluncurkan oleh Bapak Presiden sebagai budaya baru bagi Indonesia. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang peduli lingkungan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, *let's act now for climate*, saatnya bekerja untuk iklim," serunya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keberlanjutan lingkungan di daerah, rangkaian acara di NTB juga diisi dengan penyerahan Sertifikat PROPER kepada 16 perusahaan yang dinilai mematuhi standar lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB melalui CSR, serta penandatanganan kesepakatan bersama mengenai sinergi perlindungan lingkungan dan rehabilitasi ekologis di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan di Poltekpar Lombok ini turut dihadiri oleh Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTB Hari Nugroho, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB Waito Wongateleng, serta jajaran pimpinan OPD Provinsi NTB.

Sementara itu, puncak acara di Cibubur dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Duta Besar Slovakia untuk Indonesia Tomas Ferko, beserta jajaran pimpinan kementerian dan lembaga.

06/06/2026

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Mataram, Jumat (5/6). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah KAI dari seluruh Indonesia, perwakilan Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta para advokat dan paralegal.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kongres Advokat Indonesia yang telah mempercayakan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas ke-18. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus peluang strategis untuk semakin memperkuat posisi NTB sebagai destinasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) nasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan terima kasih kepada KAI yang telah memilih NTB, khususnya Kota Mataram, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi daerah kami,” ujar Gubernur.

Gubernur juga memberikan apresiasi atas inisiatif KAI yang tidak hanya menyelenggarakan agenda organisasi, tetapi turut menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi para paralegal melalui Gerakan Seribu Paralegal (GSP) dari NTB untuk Indonesia.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Saat ini, NTB telah memiliki 1.166 paralegal yang tersebar di seluruh desa sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Di tengah berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, kehadiran paralegal dan pos bantuan hukum sangat penting. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada KAI atas inisiatif memberikan peningkatan kapasitas bagi para paralegal di NTB,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan capaian pembangunan daerah. Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, perekonomian NTB tetap menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan pertama tahun 2026, NTB mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Ia menjelaskan, sektor pariwisata dan pertanian sama-sama tumbuh dua digit, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB berlangsung secara berkelanjutan dan ditopang oleh sektor-sektor produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian sama-sama tumbuh dua digit. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan optimisme bagi investasi serta pembangunan daerah,” katanya.

Gubernur berharap komunitas advokat di NTB dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, Andi Yulia Hertaty, yang hadir mewakili Menteri Hukum RI, menegaskan bahwa Kongres Advokat Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Menurutnya, tema Rakernas tahun ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan hukum nasional yang menuntut para advokat tidak hanya memiliki kapasitas intelektual yang kuat, tetapi juga kepekaan sosial terhadap kebutuhan masyarakat.

“Advokat tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperluas akses keadilan melalui bantuan hukum, pendampingan masyarakat, serta penguatan pos bantuan hukum yang kini hadir hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Andi menjelaskan, Kementerian Hukum saat ini terus memperluas akses keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang telah menjangkau lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan KAI dalam rangkaian Rakernas, mulai dari konsultasi hukum gratis, layanan bantuan hukum pro bono, hingga pelatihan paralegal.

“Program-program ini menunjukkan bahwa profesi advokat bukan sekadar profesi yang berorientasi pada penanganan perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Heru S. Notonegoro, menjelaskan bahwa Rakernas 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi pasca Kongres KAI Tahun 2024 di Solo sekaligus menyusun arah kebijakan organisasi ke depan.

Menurutnya, Rakernas kali ini dirancang tidak hanya sebagai forum konsolidasi organisasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan Gerakan Seribu Paralegal yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami ingin meninggalkan legacy berupa ilmu dan pengetahuan hukum bagi masyarakat desa. Rakernas ini tidak hanya memikirkan organisasi, tetapi juga bagaimana memperluas akses keadilan hingga ke akar rumput,” ujarnya.

Selain agenda Rakernas, rangkaian kegiatan juga diisi dengan diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pakar hukum nasional, pelatihan paralegal, layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Kongres Advokat Indonesia yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus daerah dan advokat berprestasi.

Penyelenggaraan Rakernas KAI 2026 di NTB diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat dalam memperluas akses keadilan, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

05/06/2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

LHP diserahkan langsung Ketua BPK RI, Dr. Ismayatun, CSFA., CfrA, kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Jum'at (5/6).

05/06/2026

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2026 di Ruang Kerja Gubernur NTB, Jum’at (5/6).

Pertemuan tersebut menjadi ajang pemberian motivasi dan dukungan moral sekaligus penegasan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mengayomi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang agama maupun keyakinan.

Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) akan terus hadir untuk merangkul dan melayani seluruh umat beragama. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan kerukunan dan kesalehan sosial di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama sebagai fondasi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai di NTB.

"Saya adalah bapak kalian. Sebagaimana saya mencintai agama Islam, saya juga mencintai kalian. Melalui Biro Kesra, kita akan mengayomi seluruh elemen masyarakat dan akan kita upayakan dukungan melalui program CSR," ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan semangat kepada para peserta PESPARAWI agar tetap optimistis dan tidak menyerah menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, keikutsertaan kontingen NTB pada ajang nasional merupakan sebuah kehormatan sekaligus misi penting untuk membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

"Kami akan selalu mendukung apa yang kalian perjuangkan karena perjuangan itu membawa nama NTB. Kalian harus tetap semangat. Keterbatasan tidak boleh membatasi mimpi kita. Kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Doa kami menyertai ananda sekalian. Insyaallah, kalian menjadi duta-duta NTB di sana. Berjuanglah dan berikan usaha terbaik kalian," tegasnya.

Sementara itu, Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Johnson Parulian Hotua, menjelaskan bahwa PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2026 akan diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat, dan diikuti oleh 38 provinsi dari seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa persiapan kontingen NTB telah dilakukan secara matang melalui koordinasi intensif dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. Selain pembinaan teknis, para peserta juga dibekali kesiapan mental melalui berbagai penampilan di gereja-gereja yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

"Kontingen NTB berjumlah 20 orang dan akan mengikuti enam kategori lomba dari total 12 kategori yang dipertandingkan. Kami berharap dukungan dari Bapak Gubernur NTB, termasuk berkenan melepas kontingen kami secara resmi sebelum keberangkatan," ungkap Johnson.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Biro Kesra Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah NTB, Pendeta Radius Aditya, serta Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) NTB, Pendeta Kawi Aryaguna.

05/06/2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

LHP diserahkan langsung Ketua BPK RI, Dr. Ismayatun, CSFA., CfrA, kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Jum'at (5/6).

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menyampaikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap bersaing di tingkat global.

BPK RI mencatat sejumlah capaian positif, terutama dalam penyelesaian persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian pada sektor kesehatan dan pendidikan. Permasalahan terkait pengendalian utang belanja rumah sakit daerah dan tata kelola dana pendidikan yang menjadi catatan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dinilai tidak lagi terulang pada tahun 2025.

Permasalahan keuangan Rumah Sakit Daerah yang pada tahun 2024 ditandai oleh realisasi belanja yang melampaui kapasitas anggaran hingga menimbulkan utang besar, kini telah dikelola secara lebih tertib dan disiplin sesuai pagu yang ditetapkan. Bahkan, seluruh utang belanja dan utang bank telah diselesaikan pada tahun 2025.

Di sektor pendidikan, Pemprov NTB juga mengambil langkah progresif dengan menghapus pungutan biaya pengelolaan pendidikan pada SMA dan SMK sejak semester II tahun 2025. Pemerintah daerah saat ini juga tengah mengupayakan penyesuaian regulasi terkait sumber penerimaan daerah yang terdampak kebijakan tersebut.

Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Meski terdapat sejumlah catatan, BPK menilai dampaknya tidak material dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Atas dasar itu, BPK RI kembali memberikan opini WTP kepada Pemprov NTB. Capaian ini menjadi opini WTP ke-15 yang diraih Pemerintah Provinsi NTB secara berturut-turut.

Ketua BPK RI berharap, seluruh hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh DPRD NTB dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi mendukung pembangunan NTB yang semakin maju dan mendunia.

Gubernur NTB dalam sambutannya menegaskan bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Gubernur menyebut, penyerahan LHP tahun ini memiliki makna yang sangat spesial bagi dirinya bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Pasalnya, laporan keuangan yang diperiksa merupakan hasil kerja pemerintahan yang sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2025.

“Bagi saya dan Ibu Wakil Gubernur, ini adalah peristiwa yang spesial karena merupakan pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang 100% kami laksanakan pada tahun 2025. Hasil pemeriksaan ini menjadi wajah dari kepemimpinan dan pemerintahan yang kami jalankan selama satu tahun terakhir,” ujarnya.

Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi NTB, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, profesional, sekaligus edukatif.

Menurutnya, selama proses pemeriksaan, BPK tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi yang mendorong semangat perbaikan tata kelola keuangan di seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Gubernur menjelaskan, penyerahan LHP memiliki arti penting karena memberikan keyakinan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip good governance. Selain itu, berbagai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami memandang setiap rekomendasi yang diberikan BPK sebagai energi perbaikan yang harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi sejauh mana mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Di tengah dinamika perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, perubahan geopolitik, hingga tekanan terhadap perdagangan internasional, NTB dinilai tetap mampu menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptasi yang baik.

Untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, Pemprov NTB terus melakukan transformasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan DPRD NTB yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Kami beruntung mendapatkan dukungan penuh dari legislatif dalam upaya pembenahan tata kelola keuangan dan pemerintahan. Kemitraan yang konstruktif ini menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi NTB telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut. Namun demikian, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Menindaklanjuti catatan yang disampaikan BPK terkait pentingnya peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih keras dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi tersebut.

“Ke depan kami ingin menjadi contoh tidak hanya dalam meraih opini WTP, tetapi juga dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,” ujarnya.

Gubernur berharap hasil pemeriksaan yang diterima hari ini menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

“Semoga hasil pemeriksaan yang kita terima hari ini menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.

05/06/2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Chair, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik terkait Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi NTB. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (5/6/2026).

Rakor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam proses penerimaan murid baru, sekaligus memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Budi Herman, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal proses penerimaan murid baru, khususnya pada jenjang SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Harapan kami selaku Inspektorat, seluruh arahan dari KPK terkait penerimaan murid baru dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kami juga berharap adanya panduan mengenai model-model pengawasan yang dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota sebagai langkah penguatan pengawasan dan pemetaan risiko dalam pelaksanaan SPMB,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua, menyampaikan sejumlah arahan strategis berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan. Menurutnya, SPMB merupakan pintu awal dalam membangun integritas di lingkungan sekolah sehingga harus terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Dalam pemaparannya, Maruli menjelaskan sejumlah risiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan SPMB, antara lain pungutan liar (pungli), praktik titipan, manipulasi data, hingga maladministrasi. Risiko-risiko tersebut harus diantisipasi melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit.

“SPMB bukan ruang transaksi, akan tetapi SPMB adalah layanan publik untuk menjamin hak anak,” tegas Maruli.

Sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi, KPK juga telah menerbitkan surat edaran terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Menutup arahannya, Maruli menekankan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini harus menjadi bukti nyata komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bersih dan berintegritas. Ia berharap NTB, termasuk Kota Mataram, dapat menjadi contoh penyelenggaraan SPMB yang bebas dari pungli, titipan, maupun manipulasi data.

Melalui partisipasi aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak peserta didik sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Biro Umum dan Adpim Setda Provinsi NTB

06/06/2026

06/06/2026

06/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category