BNN Kabupaten Mempawah, Jalan Gusti M. Saleh Aliudin No. 1, Mempawah (2026)

11/03/2024

Selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1946
11 Maret 2024

10/03/2024

Kokohkan Collaborative Government dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, BNN RI Gandeng Seluruh Stakeholder

Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Resolusi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Sinergitas Penegakan Hukum yang diselenggarakan BNN dengan Australian Federal Police (AFP) kembali menghadirkan para pemangku kepentingan, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika, pada Jumat (8/3). Berbeda dengan hari pertama yang berfokus pada aspek hukum, di hari kedua diskusi pembahasan sinergitas penanganan narkotika berfokus pada aspek kesehatan.

Belum terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika antar para pemangku kepentingan masih menjadi isu utama. Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., menegaskan pentingnya upaya bersama dan penguatan berbagai lini, baik mekanisme rehabilitasi maupun infrastruktur sebagai bentuk komitmen collaborative government dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkoba.

"Saya berharap di era kepemimpinan saya sebagai Kepala BNN RI kita harus dapat membangun sistem, tidak bekerja asal-asalan dan sekedar memenuhi kewajiban, tetapi kita harus bekerja profesional, memiliki big data, analisa telaahan tugas, membuat tools, serta aturan-aturan yang akan memayungi kita untuk bekerja secara kolaborarif," pungkas Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.

Sejalan dengan Kepala BNN RI, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial berharap ke depan akan ada suatu sistem mekanisme dalam rehabilitasi yang menyeluruh bagi semua stakeholder seperti sinergitas dalam SOP, sehingga tidak bekerja secara terkotak-kotak.

Komitmen untuk bersinergi juga disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
yang diwakili oleh Inspektur 1 Kemendagri. Pihaknya bersedia untuk memfasilitasi kolaborasi dalam pelaksanaan rehabilitasi di daerah sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

09/03/2024

MUSREN BNN RI: MOMENTUM KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI UNTUK MERAIH LEGITIMASI PUBLIK
Surabaya, 6 Maret 2024

Musyawarah Perencanaan (Musren) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) 2024 yang digelar selama dua hari di Surabaya, Jawa Timur, secara resmi ditutup oleh Kepala BNN RI, pada Rabu (6/3).
Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan Musren memiliki arti khusus dan sangat penting baginya. Karena di awal kepemimpinannya yang baru berjalan tiga bulan, Ia berkesempatan berinteraksi secara langsung dengan seluruh pimpinan BNN, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran terkait arah dan strategi kerja BNN di masa mendatang.
Lebih lanjut Kepala BNN RI memaknai Musren sebagai ajang konsolidasi kekuatan jajaran BNN untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas BNN dari tingkat pusat hingga daerah dalam bergerak sesuai dengan nilai-nilai, arah dan strategi penanganan permasalahan narkotika.
Momentum konsolidasi sangat penting untuk menakar tingkat kemampuan BNN dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta berorientasi pada legitimasi publik. Menurutnya, landasan etika dan profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dikompromikan dalam pelaksanaan tugas penanganan narkotika.
"Ketika jajaran BNN kehilangan landasan etika dan profesionalisme dalam bertugas, maka jangan berharap BNN akan mendapat legitimasi publik," ujar Kepala BNN RI.

Musren BNN Tahun 2024, tahun transisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah, juga menjadi momentum dalam mentransformasikan BNN, baik secara struktural maupun kultural. Kepala BNN RI mengatakan bahwa BNN di masa mendatang harus mampu menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang penuh akan ketidakpastian.

05/03/2024

BNN Kabupaten Mempawah Siap Memberikan Pelayanan dengan Sepenuh Hati, STOP SUAP & GRATIFIKASI

03/03/2024

TEMUI KEPALA BNN RI, BUPATI BURU AJUKAN PEMBENTUKAN BNN KABUPATEN BURU
Jakarta, 29 Februari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., didampingi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama menerima kunjungan kerja Bupati Buru, Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si., beserta jajaran, di Gedung BNN RI, Cawang, Jakarta, pada Jumat (1/3).

Dalam kunjungannya, Bupati Buru mengajukan proposal terkait pembentukan BNN Kabupaten Buru sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Buru.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bupati Buru, pada tahun 2017-2023 terdapat 36 kasus pengungkapan kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 33 orang. Adapun kasus penyalahgunaan narkotika didominasi oleh para pekerja tambang emas ilegal di wilayah tersebut.

Bupati Buru khawatir, jika tidak segera ditangani, penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buru akan merambah kepada generasi muda.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan BNN Kabupaten Buru yang diusulkannya, pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana yang telah disiapkan antara lain berupa hibah tanah seluas 10.000 m2, bangunan kantor yang sudah siap digunakan untuk operasional BNN Kabupaten Buru, 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit, dan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Buru sebesar Rp 750 juta s.d. Rp 1 miliar untuk setiap tahunnya.

Kepala BNN RI menyampaikan apresiasinya atas keseriusan serta komitmen Bupati Buru dalam P4GN. Ia mengatakan bahwa dengan hadirnya BNN di Kabupaten Buru artinya pemerintah setempat memiliki komitmen yang besar untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

25/02/2024

..
BNN RI-CNB Bangun Kemitraan Strategis dalam Penanganan Narkotika di Asia Tenggara

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengadakan pertemuan penting dengan Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura guna membahas upaya bersama dalam penanganan peredaran narkotika di kedua negara, pada Jumat (23/2). Mengingat ancaman narkotika yang semakin kompleks dan merajalela di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan kali ini, Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.IK., M.Si., memperkenalkan jajarannya kepada Director of CNB, Mr. Sam Tee, beserta anggota timnya. Kedua belah pihak mendiskusikan kondisi terkini yang menjadi fokus utama yaitu peredaran sabu, serta g***a, ekstasi, dan NPS (New Psychoactive Substances). Selain itu, yang juga menjadi sorotan adalah potensi bahaya Phentanyl di kawasan Asia Tenggara.

Pihak CNB melalui Director Of CNB Mr. Sam Tee menegaskan pihaknya berkomitmen dalam mengentas permasalahan narkotika dan bersedia membuat strategi bersama dengan BNN RI untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba. Dalam upaya peningkatan kerja sama, di pertemuan ini, CNB juga memperlihatkan peralatan dan teknologi yang dimiliki dalam pemberantasan narkotika serta alat deteksi dini penyalahgunaan narkotika dengan test kit via urine maupun saliva (air liur).

Melalui pertemuan bilateral ini Kepala BNN RI berharap dapat terjalin pertukaran informasi dan kolaborasi, baik dalam bidang penegakan hukum, operasi bersama, serta pertukaran data mengenai tren penyalahgunaan narkotika yang menjadi prioritas dalam rencana kerja sama ke depan.

Sekadar informasi, Indonesia dan Singapura memiliki perbatasan maritim yang rentan terhadap peredaran narkotika. Dengan kerja sama yang solid antara BNN RI dan CNB ini dapat menjaga stabilitas perbatasan dan mencegah masuknya narkoba.

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

25/02/2024

..
KEMENDESA PDTT TERBITKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DUKUNG PROGRAM P4GN
Jakarta, 21 Februari 2024

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan menjadikan P4GN salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa yang menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana kerja.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendesa PDTT, Drs. Luthfy Latief, M.Si., dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), di Menteng, Jakarta, pada Rabu (21/2).

Lebih lanjut Luthfy mengatakan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN, Kemendesa PDTT telah melaksanakan Inpres tersebut dengan membuat regulasi agar dana desa juga dimanfaatkan untuk kegiatan P4GN.

"Jadi regulasi yang Kita terbitkan, Peraturan Menteri Desa No. 7 Tahun 2023, bahwa dana desa ini boleh dipakai untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, bagaimana warga bisa diedukasi dengan membuat pamflet dan pengumuman serta hal lainnya yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa betapa berbahayanya narkotika," ujarnya.

Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa dana desa juga dapat dipakai untuk kegiatan keagamaan, olah raga, festival seni dan budaya, pelatihan relawan anti narkoba, penyuluhan, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan agar generasi muda di desa melakukan kegiatan yang positif sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menyampaikan bahwa kegiatan pencegahan jauh lebih penting dilakukan ketimbang harus mengatasi jika penyalahgunaan narkotika yang telah marak dilakukan. Untuk itu pihaknya telah membuka ruang agar dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di desa yang bersifat preventif.

22/02/2024

..
SIARAN PERS

BNN RI MUSNAHKAN 42,6 KG NARKOTIKA, SELAMATKAN LEBIH 84 RIBU JIWA
Jakarta, 22 Februari 2024

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memusnahkan barang bukti narkotika berupa 42.093 gram sabu, 0,0485 gram g***a sintetis, dan 515,8 gram synthetic cannabinoid, yang berasal dari pengungkapan 3 (tiga) kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 11 (sebelas) orang tersangka serta narkotika yang berasal dari sisa uji laboratorium.

Dari ketiga kasus yang diungkap oleh BNN RI, satu diantaranya masih dalam proses pengembangan penyelidikan. Adapun kronologis dari pengungkapan kedua kasus narkotika lainnya adalah sebagai berikut:

1. LKN/0001
Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh jaringan sindikat internasional lintas negara (Malaysia-Indonesia), dari Penang, Malaysia, melalui wilayah perairan di Aceh Timur.
Pada Minggu (7/1), petugas gabungan BNN bersama Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di wilayah Aceh Timur, dan pada Selasa (9/1), sekitar pukul 08.30 WIB, tim gabungan menghentikan sebuah perahu jenis bot timur (kepala dua) berwarna cokelat di perairan Langsa, Desa Teulaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang diduga membawa narkotika jenis sabu tersebut. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kapal dan berhasil menemukan 40 bungkus plastik berisi narkotika dengan total berat 42.177 gram atau 42,17 kilogram.
Atas temuan tersebut, petugas selanjutnya mengamankan 2 (dua) orang ABK Perahu berinisial Ab dan Fa alias N. Berdasarkan hasil pemeriksaan keduanya petugas selanjutnya mengamankan 5 (lima) orang tersangka lainnya, yaitu masing-masing berinisial Sa, MD, Am, Ma, dan Hu.

21/02/2024

..
SESTAMA BNN RI HADIRI SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHAKAMAH AGUNG

Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M., mewakili Kepala BNN RI hadir dalam sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sidang Pleno yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya tersebut berlangsung di ruang Plenary Hall JCC, Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam sambutannya pada sidang Istimewa Laporan Tahunan Makhamah Agung 2023, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan transformasi hukum.

“Saya menyambut baik reformasi internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menegakkan prinsip rule of law dan good governance,” ungkap Jokowi.

Di tengah tantangan perkembangan zaman yang begitu cepat, Presiden pun mengingatkan para hakim maupun panitera untuk menjadikan integritas sebagai pilar utama. Jokowi berpesan kepada para hakim untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas putusan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas putusan yang berarti bahwa putusan tersebut harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin tinggi, masyarakat saat ini juga semakin kritis dan semakin terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, “tukas Presiden.

Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, dan kepekaan terhadap sekitar menurut Jokowi harus terus diasah karena merupakan kunci dalam peningkatan kualitas SDM hakim.

Biro Humas dan Protokol BNN RI

21/02/2024

..
BNN RI-BSSN SHARING SESSION PEMANFAATAN PHLN UNTUK PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
Depok, 19 Februari 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kementerian/lembaga didukung dengan ketersediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan oleh negara. Selain berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat sumber pendanaan pemerintah lainnya, yaitu Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi pemerintah guna mendukung program prioritas strategis.

Sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, utamanya dalam pemenuhan sarana dan prasarana, sehingga memerlukan dukungan pendanaan selain APBN, yaitu melalui PHLN.

Adapun project tittle yang diajukan BNN RI sebagai prasyarat PHLN adalah "Development of Technological Support in Preventing and Eradicating The Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors", yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk pengembangan Information and Technology (IT), peningkatan aksesibilitas di bidang rehabilitasi, serta peningkatan penyediaan informasi dan edukasi P4GN bagi masyarakat.

Usulan PHLN bagi BNN RI telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sampai dengan tahapan penerbitan bluebook. Saat ini BNN tengah mengusulkan greenbook atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN).

Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M., mengunjungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat, pada Senin (19/2), dalam rangka sharing session terkait prosedur PHLN tersebut. Kedatangan beliau disambut hangat oleh Sekretaris Utama BSSN, Y.B. Susilo Wibisono beserta jajaran.

Perlu diketahui bahwa BSSN juga mengusulkan pembiayaan melalui PHLN yang saat ini sudah masuk pada tahap akhir, yaitu kontrak atau pencairan dana. Oleh karena itu, BNN RI ingin mendapatkan informasi terkait prosedur PHLN, mulai dari penarikan, realisasi, hingga pelaporan.

16/02/2024

..
PERINGATAN ISRA MI’RAJ SEBAGAI MOMENTUM MEMBANGUN DIGITAL MINDSET
Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengajak seluruh personel BNN RI untuk menjadikan semangat peristiwa Isra Mi’Raj sebagai momentum dalam membangun digital mindset di era industry 4.0 dan society 5.0.

Hal ini disampaikan Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., dalam sambutannya pada acara Peringatan Isra Mi’Raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1445 H, yang diselenggarakan di Masjid At-Taubah BNN, Cawang, Jakarta, pada Kamis (15/2).

Menurutnya, peristiwa Isra Mi’raj yang telah terjadi 1.400 tahun lalu memiliki hikmah yang luar biasa bagi umat manusia, khususnya kini dalam era digital.

Dalam peristiwa Isra Mi’raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukzijat agung dari Allah SWT. Hanya dalam satu malam Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjid Al Aqsa hingga naik ke langit sampai di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah shalat.

Peristiwa tersebut relevan dengan konteks era digital saat ini. Kemajuan teknologi juga telah mampu mengurangi waktu secara signifikan untuk mengerjakan berbagai hal. Banyak aspek kehidupan yang dilakukan secara manual, kini dilakukan secara efisien berkat teknologi.

Saat ini kehidupan telah memasuki era industry 4.0 dan era society 5.0 yang ditandai oleh adanya adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), konektivitas, dan integrasi sistem dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini merupakan kelanjutan dan perkembangan industri sebelumnya dan mencakup transformasi besar-besaran dalam cara produksi, distribusi, dan interaksi manusia dengan teknologi.

Oleh karenanya, disampaikan Sekretaris Utama BNN RI, bahwa untuk merespon hal tersebut dibutuhkan karakter yang dapat megidentifikasi dan merespons secara cepat dan efektif, baik peluang dan tantangan digital di masa depan, sehingga dibutuhkan pengembangan pola pikir digital (digital mindset).

15/02/2024

AUDIENSI STRATEGIS: BNN RI-KEMENDIKBUDRISTEK PERKUAT KERJA SAMA P4GN

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melakukan audiensi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.

Kehadiran Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., didampingi sejumlah pejabat tinggi diantaranya Sekretaris Utama BNN RI, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi, Kepala Biro Humas dan Protokol, serta Kepala Biro Perencanaan.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim B.A., M.B.A., yang didamping oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., dan sejumlah pejabat tinggi Kemendikbudristek lainnya menekankan pentingnya kerja sama antara BNN RI dan Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Sementara itu, Marthinus Hukom, mengatakan bahwa selama ini BNN RI dan Kemendikbudristek tengah melakukan kerja sama terkait upaya P4GN pada sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Menurutnya, audiensi kedua instansi pemerintah ini merupakan bentuk penguatan potensi kerja sama yang selama ini telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Salah satu kerja sama sektor pendidikan yang telah berjalan adalah dengan menyisipkan materi P4GN pada kurikulum pendidikan di tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Hal tersebut telah berhasil dilakukan antara BNN RI dan pemerintah daerah Bangka Belitung dan menunjukan hasil yang cukup signifikan.

Selain itu, Menteri Nadiem juga menyebutkan bahwa Kemendikbudristek telah melakukan pemetaan data pendidikan. Sementara, BNN RI mengantongi data pemetaan kawasan rawan narkoba. Kedua data ini diharapkan dapat dikolaborasi dan digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan P4GN di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kedua pihak melihat adanya potensi yang juga dapat dijadikan upaya kolaboratif dengan memanfaatkan program Platform Merdeka Mengajar (PMM) besutan Kemendikbudrist

BNN Kabupaten Mempawah

11/03/2024

10/03/2024

09/03/2024

05/03/2024

03/03/2024

25/02/2024

25/02/2024

22/02/2024

21/02/2024

21/02/2024

16/02/2024

15/02/2024

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category