BPD Muara Madras 2020-2028

08/10/2026

MUSDES APBDes PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Ketika kondisi desa berubah, anggaran pun bisa perlu disesuaikan. Tetapi perubahan anggaran bukan sekadar memindahkan angka dari satu pos ke pos lainnya. Di sinilah Musyawarah Desa (Musdes) APBDes Perubahan menjadi penting, karena melalui forum ini perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas secara terbuka dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di desa.

Musdes APBDes Perubahan merupakan ruang untuk membahas dan menyepakati penyesuaian APBDes ketika terdapat kondisi tertentu yang membuat anggaran yang telah ditetapkan perlu disesuaikan. Perubahan dapat terjadi karena adanya perubahan pendapatan, kebutuhan belanja, pembiayaan, kegiatan yang mengalami penyesuaian, maupun adanya kebijakan pemerintah dan kondisi aktual yang berkembang di desa.

Dalam pelaksanaannya, Musdes tidak hanya membicarakan berapa anggaran yang berubah, tetapi juga mengapa harus berubah, untuk apa digunakan, siapa yang membutuhkan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan, mencermati kebutuhan, dan memastikan perubahan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan nyata desa.

Karena itu, Musdes APBDes Perubahan jangan berhenti sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi. Musdes seharusnya menjadi ruang dialog dan pengambilan keputusan yang terbuka, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perubahan anggaran perlu memiliki alasan yang jelas dan dapat dijelaskan kepada masyarakat.

Yang perlu dikritisi bukan semata-mata apakah angka dalam APBDes berubah, tetapi apakah perubahan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan desa. Jangan sampai perubahan APBDes hanya menjadi aktivitas memindahkan angka dalam dokumen, sementara persoalan dan kebutuhan masyarakat justru tidak menjadi perhatian utama. Anggaran desa harus tetap diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat, tepat sasaran, dan mendukung prioritas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada akhirnya, APBDes bukan hanya dokumen Pemerintah Desa. APBDes adalah bagian dari tata kelola pembangunan desa yang perlu dipahami dan dikawal bersama. Semakin masyarakat memahami prosesnya, semakin besar p**a peluang anggaran desa dikelola secara terbuka dan memberikan manfaat yang nyata. Karena setiap rupiah yang direncanakan dalam APBDes, pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

05/10/2026

PRIORITAS DANA DESA BUKAN DAFTAR WAJIB BELANJA

Saya sering membaca komentar dari banyak sahabat: “Untuk apa kita melaksanakan Musdes, kalau penggunaan Dana Desa sudah ditentukan dari pusat melalui Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa?” Pertanyaan ini justru menunjukkan pentingnya kita memahami perbedaan antara prioritas dan mandatori. Prioritas adalah arah kebijakan yang menjadi pedoman, sehingga pelaksanaannya tetap harus diterjemahkan sesuai kebutuhan, potensi, permasalahan, dan kewenangan desa. Sedangkan mandatori adalah ketentuan yang memang wajib dipenuhi, termasuk apabila regulasi menetapkan persentase, batasan, atau sasaran tertentu yang mengikat desa.

Karena itu, tidak semua yang masuk dalam prioritas otomatis menjadi belanja wajib bagi setiap desa. Desa memiliki kondisi yang berbeda. Desa yang memiliki potensi wisata tentu berbeda dengan desa yang tidak memiliki potensi wisata. Maka ketika pembangunan desa wisata menjadi salah satu arah prioritas, pertanyaannya sederhana: mengapa desa yang tidak memiliki potensi wisata harus dipaksa membangun wisata? Di sinilah ruang desa untuk memilih, memilah, dan menerjemahkan prioritas berdasarkan kondisi lokal harus dihormati. Tetapi ketika suatu program memang ditetapkan sebagai mandatori, desa tidak bebas mengabaikannya; kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Namun, mandatori pada alokasi anggaran tidak berarti seluruh keputusan turun dari atas. Ketika regulasi menetapkan persentase tertentu untuk suatu tujuan, maka persentase atau alokasi tersebut harus dipenuhi. Tetapi siapa penerima manfaat, bentuk kegiatan yang paling sesuai, dan bagaimana pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku. Dalam BLT Desa, misalnya, sasaran penerima tidak semestinya ditentukan hanya karena tersedia anggaran, tetapi melalui proses pendataan, pembahasan, dan mekanisme musyawarah sesuai ketentuan.

Begitu p**a dengan ketahanan pangan. Jika regulasi menetapkan alokasi yang bersifat wajib, maka alokasi tersebut harus dipenuhi. Tetapi bukan berarti dari atas harus menentukan secara seragam, “usahanya harus ini.” Desa tetap perlu membahas potensi pangan, kebutuhan masyarakat, kelayakan usaha, pengelola, serta manfaat ekonominya. Jika BUM Desa diberi peran, jangan sampai ketahanan pangan berubah menjadi sekadar proyek yang menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan kekuatan ekonomi desa.

Jadi, jangan campurkan prioritas dengan mandatori. Prioritas adalah kompas: menunjukkan arah, tetapi memberi ruang bagi desa membaca medan dan menentukan jalan yang paling tepat. Mandatori adalah batas yang wajib dipatuhi karena ditetapkan oleh ketentuan yang mengikat. Justru karena itulah Musdes tetap penting: bukan untuk mengabaikan kebijakan pusat, tetapi untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam kebutuhan dan kondisi nyata desa. Sebab pembangunan desa bukan sekadar bertanya, “Apa yang ditentukan untuk dibelanjakan?” tetapi juga, “Bagaimana ketentuan itu diterapkan agar benar-benar menjawab kebutuhan dan memberi manfaat bagi masyarakat?”**

Hamadin Moh.Nurung

26/09/2026

MEMBANGUN DESA BUKAN HANYA SOAL MEMBANGUN FISIK.

Jalan, jembatan, drainase, gedung, fasilitas umum, dan berbagai infrastruktur memang penting. Tetapi pembangunan desa memiliki makna yang jauh lebih luas.

Desa juga perlu membangun manusia, pengetahuan, keterampilan, kesadaran, kemandirian, serta kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam menentukan masa depannya.

Karena itu, membangun desa setidaknya membutuhkan tiga sikap: BELAJAR, BERPIKIR, DAN MENGABDI.

1. BELAJAR

Pembangunan desa adalah proses yang terus berkembang. Pemerintah desa, BPD, kader, pemuda, dan masyarakat perlu terus belajar memahami aturan, membaca data, mengenali potensi desa, memahami kebutuhan masyarakat, serta mengevaluasi pengalaman sebelumnya.

Kesalahan bukan untuk ditutupi, tetapi dijadikan bahan perbaikan. Keberhasilan pun bukan sekadar untuk dirayakan, tetapi dipelajari agar dapat dikembangkan.

2. BERPIKIR

Setiap program pembangunan seharusnya berangkat dari persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Sebelum menentukan kegiatan, penting untuk bertanya: Apa masalahnya? Siapa yang membutuhkan? Apa potensi yang tersedia? Apa manfaatnya? Dan apakah hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang?

Dengan cara berpikir seperti ini, pembangunan tidak berhenti pada “anggaran terserap”, tetapi bergerak menuju “masyarakat memperoleh manfaat.”

3. MENGABDI

Pembangunan desa membutuhkan orang-orang yang bersedia memberikan waktu, tenaga, pengetahuan, dan kemampuan untuk kepentingan bersama.

Pengabdian tidak selalu berarti memiliki jabatan. Petani yang mengembangkan usahanya, pemuda yang membangun kegiatan positif, kader yang mendampingi masyarakat, maupun warga yang aktif dalam musyawarah—semuanya dapat menjadi bagian dari pembangunan desa.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan desa bukan hanya seberapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi juga seberapa kuat manusianya, seberapa baik tata kelolanya, seberapa mandiri ekonominya, dan seberapa besar masyarakat terlibat dalam menentukan arah pembangunan.

Belajar memperluas pengetahuan.
Berpikir menentukan arah.
Mengabdi menghadirkan manfaat.

Mari membangun desa bukan hanya agar terlihat berkembang, tetapi agar benar-benar tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat.

💬 Menurut Anda, pengetahuan dan keterampilan apa yang paling perlu diperkuat masyarakat desa saat ini agar pembangunan desa semakin berkualitas?

22/09/2026