20/04/2026
Warga Puungkoilu terlihat menandatangi Petisi dukungan kepada Alimudin Mahmud
Morowali, Liputan4.com – Gelombang dukungan terhadap Alimudin Mahmud di Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, terus menguat. Melalui Petisi 509 warga Puungkoilu, masyarakat menyampaikan sikap tegas mereka. Mereka menyatakan dukungan agar Alimudin Mahmud kembali melanjutkan kepemimpinannya.
Petisi 509 warga Puungkoilu ini tidak hanya menjadi simbol dukungan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang tengah berlangsung. Dalam konteks yang lebih luas, Petisi 509 warga Puungkoilu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menghendaki pergantian kepala desa. Bahkan, Petisi 509 warga Puungkoilu menjadi pijakan utama dalam mendorong pemerintah daerah untuk meninjau ulang keputusan administratif yang telah diambil.
Kronologi Awal: Surat Pengunduran Diri yang Memicu Polemik
Peristiwa bermula pada 03 Januari 2026. Pada hari itu, Kepala Desa Puungkoilu, Alimudin Mahmud, S.Kom, membuat surat pengunduran diri. Secara administratif, langkah tersebut langsung memicu proses lanjutan di tingkat kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai memproses kemungkinan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT). Namun, situasi tidak berjalan sederhana.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut terjadi dalam kondisi tekanan psikologis. Berbagai tuduhan dan narasi negatif muncul. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan moral dari keputusan tersebut.
Akibatnya, polemik mulai berkembang. Masyarakat terbelah. Sebagian menerima proses administratif, sementara sebagian lain mulai meragukannya.
Peran BPD: Menjaga Jalur Klarifikasi
Memasuki 03 Februari 2026, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puungkoilu mengambil langkah resmi. Mereka mengirimkan surat kepada pemerintah kabupaten.
Langkah ini menunjukkan bahwa BPD berusaha menjaga konflik tetap berada dalam koridor administratif. Selain itu, BPD juga mulai melakukan komunikasi internal dan menyerap aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, BPD menempatkan diri sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berupaya menjaga stabilitas desa.
Eskalasi Konflik: Demonstrasi dan Narasi Publik
Situasi berubah pada 27 hingga 29 Maret 2026. Dalam periode ini, demonstrasi muncul di Desa Puungkoilu. Aksi tersebut menuntut pengunduran diri kepala desa. Bersamaan dengan itu, berbagai narasi berkembang di ruang publik. Intensitas perdebatan meningkat.
Namun demikian, tidak semua masyarakat menerima narasi tersebut. Sebagian warga menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Mereka menganggapnya sebagai upaya menjatuhkan kepala desa.
Akibatnya, konflik tidak lagi bersifat administratif. Ia berubah menjadi konflik sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Penyegelan Kantor Desa: Titik Eskalasi
Di tengah situasi yang memanas, Aliansi GEMPUR melakukan aksi penyegelan Kantor Desa Puungkoilu. Tindakan ini menjadi titik eskalasi penting. Penyegelan tersebut berdampak langsung pada pelayanan publik. Aktivitas pemerintahan desa terganggu. Masyarakat tidak dapat mengakses layanan secara normal.
Petisi 509 Warga Puungkoilu: Emak-Emak Turun ke Jalan
Pada 29 Maret 2026, masyarakat pendukung Alimudin Mahmud melakukan aksi tandingan. Mereka turun ke jalan untuk menyatakan dukungan.
Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok emak-emak. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam dinamika konflik.
Mereka secara terbuka menyatakan dukungan kepada Alimudin Mahmud. Mereka menolak tuduhan yang berkembang. Mereka juga menuntut keadilan.
Pada hari yang sama, BPD melakukan klarifikasi langsung kepada kepala desa, Alimudin Mahmud. Langkah ini bertujuan mendapatkan penjelasan resmi terkait situasi yang terjadi.
Aksi emak-emak Puungkoilu mendukung Alimudin Mahmud. Foto: Istimewa
Petisi 509 Warga Puungkoilu: Dukungan Terorganisir Masyarakat
Puncak gelombang dukungan terjadi pada 30 Maret 2026. Pada tanggal ini, lahir Petisi 509 warga Puungkoilu yang menyatakan dukungan kepada Alimudin Mahmud.
Petisi tersebut digagas oleh Gerakan Masyarakat Puungkoilu Peduli Desa Inspiratif (GEMPPAR). Mereka berhasil menggalang dukungan dari sekitar 509 warga.
Isi petisi tersebut jelas. Masyarakat meminta agar Alimudin Mahmud tetap melanjutkan jabatannya. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Alimudin Mahmud masih dibutuhkan dan dinilai memiliki prestasi selama memimpin.
Selain itu, pada hari yang sama, BPD juga mengirimkan revisi surat kepada Bupati dan DPMD. Mereka meminta agar pengunduran diri kepala desa dikaji ulang.
Dengan demikian, dukungan masyarakat tidak hanya disampaikan secara lisan. Ia juga dituangkan dalam bentuk dokumen resmi.
Penetapan PLT: Memicu Penolakan
Meski gelombang dukungan terus menguat, Pemerintah Kabupaten Morowali tetap menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Puungkoilu melalui DPMD.
Keputusan ini memicu penolakan luas. Masyarakat merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi.
Reaksi datang dari berbagai pihak. BPD, perangkat desa, dan pengurus PKK menyatakan sikap. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi sosial di desa. Akibatnya, konflik semakin memanas.
Dalam perkembangan terbaru, seluruh unsur pemerintahan desa menyatakan sikap tegas. Mereka menyatakan akan mengundurkan diri jika kepala desa diganti.
Pernyataan ini disampaikan oleh BPD, perangkat desa, dan pengurus PKK. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Alimudin Mahmud masih mendapat dukungan mayoritas masyarakat.
Namun demikian, mereka menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk pembangkangan. Mereka menyebutnya sebagai sikap moral.
Mereka merasa tidak dapat menjalankan tugas secara optimal jika keputusan tersebut tetap diberlakukan.
Konsekuensi dari situasi ini sangat serius. Pelayanan pemerintahan desa berpotensi terganggu. Aktivitas kantor desa dapat terhenti. Stabilitas sosial juga terancam.
Masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tidak dapat mengakses layanan dasar secara normal. Oleh karena itu, situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Petisi 509 Warga Puungkoilu: Menuntut Solusi Dialogis
Persoalan di Desa Puungkoilu menunjukkan dinamika yang kompleks. Ia bermula dari persoalan administratif, kemudian bisa berkembang menjadi konflik sosial.
Dukungan terhadap kepala desa dianggap masih kuat. Hal ini tercermin dari Petisi 509 warga Puungkoilu serta berbagai aksi masyarakat.
Namun demikian, keputusan pemerintah daerah belum mampu meredakan konflik. Sebaliknya, situasi semakin memanas.
Oleh karena itu, solusi dialogis menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka ruang komunikasi. Dengan demikian, stabilitas desa dapat kembali terjaga. (G)
Morowali, Liputan4.com - Gelombang dukungan terhadap Alimudin Mahmud di Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
