05/06/2026
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
DPRD Kota Padang panjang gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota Padang Panjang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Rapat DPRD, Jumat (5/6/2026).
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH, serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Turut hadir Wakil Walikota Padang Panjang Allex Saputra, unsur Forkopimda, kepala OPD, kepala instansi vertikal, dan undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum, masukan, serta pertanyaan kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Yudha Prasetia menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 89,07 persen atau Rp100,42 miliar dari target Rp112,74 miliar. Fraksi Gerindra menilai belum optimalnya capaian pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perlunya inovasi serta pengembangan objek pajak baru guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan penyebab tidak tercapainya target pendapatan tersebut, tingginya SiLPA yang bersumber dari belanja pegawai, rendahnya realisasi belanja modal, serta meminta evaluasi terhadap penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Robi Zamora, ST menekankan pentingnya penguatan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan. Fraksi NasDem juga mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, mengoptimalkan prioritas pembangunan pada sektor-sektor strategis, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional dan berkualitas.
Fraksi PAN melalui Yandra Yane, SE memberikan perhatian terhadap rendahnya realisasi PAD yang baru mencapai 89,07 persen. Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi, pengawasan kebocoran penerimaan, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru. Selain itu, Fraksi PAN menyoroti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, rendahnya penyerapan belanja daerah dan belanja modal, besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025, serta meminta evaluasi terhadap rencana kenaikan tarif dasar air dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Puji Hastuti, A.Md menyoroti belum tercapainya target pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dua komponen utama PAD. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai kendala di lapangan serta strategi pemerintah dalam meningkatkan capaian pendapatan pada tahun mendatang. Selain itu, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa mengapresiasi peningkatan signifikan pada sektor lain-lain PAD yang sah, namun tetap mempertanyakan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer. Dari sisi belanja, fraksi ini memberikan perhatian terhadap rendahnya realisasi belanja subsidi, efektivitas belanja pegawai, rendahnya serapan belanja modal, serta minimnya realisasi Belanja Tidak Terduga yang hanya mencapai sekitar 10 persen dari anggaran yang tersedia.
Adapun Fraksi PBB-PKS yang disampaikan oleh Amrizal, ST menyoroti sejauh mana realisasi belanja daerah sebesar Rp531,65 miliar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PBB-PKS mempertanyakan efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang. Fraksi ini juga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian daerah masih menghadapi tantangan pascabencana banjir dan longsor yang sempat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Fraksi PBB-PKS meminta penjelasan terkait rendahnya realisasi BTT, belum optimalnya capaian pajak dan retribusi daerah, serta strategi pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal, mendorong investasi, dan membuka peluang kerja bagi generasi muda.
Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui berbagai masukan, kritik konstruktif, serta rekomendasi yang disampaikan, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang. (humas/DPRD).
