LPM Kel Silaing Bawah

06/02/2026

Tujuh Usulan Bidang Fisik dan Sosial Dibahas pada Musrenbang Silaing Atas

PADANG PANJANG, KOMINFO — Kelurahan Silaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) membahas tujuh usulan prioritas pembangunan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kamis (5/2/2025).

Musrenbang tersebut dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako, Ade Nafrita Anas, dan dihadiri Sekretaris Bappeda, Erny Hafni, Camat PPB, Romi Ar Rahman, perwakilan OPD terkait, serta unsur kelurahan dan masyarakat.

Ade Nafrita menyampaikan, musrenbang merupakan forum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Usulan yang disampaikan harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta dokumen perencanaan yang telah disusun. Mengingat keterbatasan anggaran, maka perlu dilakukan penetapan skala prioritas yang sejalan dengan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota telah memberikan arahan agar setiap RT mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp150 juta yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur lingkungan.

“Silakan diusulkan kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak di masing-masing wilayah, disertai rincian anggaran dan dampak manfaatnya bagi masyarakat. Setiap usulan tentu akan melalui proses verifikasi dan peninjauan lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Silaing Atas, Mulyadi, menjelaskan, dari tujuh usulan yang dibahas, enam di antaranya merupakan usulan bidang fisik dan satu usulan di bidang sosial budaya.

“Usulan-usulan ini merupakan hasil rembuk warga dan diharapkan dapat menjadi perhatian pada tahapan musrenbang selanjutnya. Kami berharap ada usulan yang dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Silaing Atas,” ungkapnya.

Melalui musrenbang ini, Pemerintah Kota berharap perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat kelurahan. (shintia)

06/02/2026

Musrenbang TPL Bahas Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan

PADANG PANJANG, KOMINFO — Peningkatan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan, serta penanganan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL), Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), Kamis (5/2/2026).

Dalam musrenbang yang digelar di kantor lurah itu, sebanyak sepuluh usulan prioritas dibahas sebagai hasil musyawarah bersama masyarakat. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, kelurahan mengusulkan rehabilitasi Gedung Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan kantor lurah, pengedaman tebing, pengadaan perlengkapan kerja kantor lurah, serta kegiatan sosial dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Selain itu, turut dibahas usulan dari tingkat RT berupa perbaikan saluran air, jalan setapak, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Di bidang pendidikan, TPL mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Lansia sebagai sarana peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi sosial warga lanjut usia. Kelurahan juga mengajukan bantuan keperluan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Sementara itu, sektor kesehatan difokuskan pada penanganan stunting melalui pelaksanaan pos gizi guna memenuhi kebutuhan asupan gizi anak balita. Upaya ini sejalan dengan target Pemerintah Kota untuk menurunkan angka stunting hingga nol persen.

Selain itu, diusulkan p**a kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kebugaran masyarakat.

Mewakili Wali Kota, Kepala Bappeda Putra Dewangga menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang menjadi sarana dialog penting antaraa pemerintah dan masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Setiap RT dianggarkan sekitar Rp150 juta. Karena itu, musrenbang ini menjadi forum untuk menentukan fokus utama pembangunan di masing-masing kelurahan. Meski ada efisiensi, Pemko tetap berupaya mengajukan bantuan keuangan ke Pemerintah Pusat dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang paling mendesak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti isu kemiskinan dan pengelolaan sampah sebagai persoalan krusial yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Warga diharapkan dapat mengurangi produksi sampah serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Setiap RT juga diupayakan memiliki bank sampah guna menekan volume sampah kota.

Sementara itu, Lurah TPL, Romi Saputra mengatakan, seluruh usulan yang dibahas telah melalui proses musyawarah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah TPL sebagai kawasan yang mayoritas warganya bergerak di sektor perdagangan.

“Pengembangan wilayah diarahkan untuk mendukung peningkatan UMKM, sehingga usulan yang disampaikan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (mg/radin)

06/02/2026

Koto Katik Usulkan 12 Program, Wawako Allex Tekankan Manfaat Nyata bagi Warga

PADANG PANJANG, KOMINFO — Sebanyak 12 usulan program kegiatan dibahas dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), Kamis (5/2/2026). Usulan tersebut merupakan hasil penjaringan dan rekapitulasi aspirasi masyarakat dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan di kelurahan.

Dari total 12 usulan, terdiri atas tiga kegiatan fisik, empat bidang sosial budaya, serta lima bidang ekonomi. Musrenbang ini dibuka Wakil Wali Kota, Allex Saputra. Dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, Camat Padang Panjang Timur (PPT), Wira Jaya Septikha, perwakilan OPD terkait, unsur RT, LPM, FKPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta fasilitator kelurahan.

Wawako Allex menegaskan, musrenbang kelurahan merupakan tahapan awal yang sangat strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang 2027.

“Musrenbang adalah ruang partisipasi publik. Di sinilah masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan, persoalan, dan harapan pembangunan. Perencanaan yang baik harus dimulai dari bawah, dari RT dan kelurahan,” ujarnya.

Ia menyampaikan lima fokus utama RKPD 2027, yakni pemulihan pascabencana, penanganan sampah secara sistematis, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh usulan musrenbang, menurutnya, harus sejalan dengan fokus tersebut.
Sebagai kebijakan strategis, Pemerintah Kota merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta per RT untuk 241 RT pada 2027. Kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan mendasar di tingkat RT dan kelurahan secara cepat dan tepat sasaran.

“Saya berharap anggaran ini dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Utamakan infrastruktur dasar, kebersihan lingkungan, akses air bersih, penanganan sampah, dan kegiatan ekonomi produktif. Jangan gunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak,” tegasnya.

Allex juga mengingatkan agar setiap usulan benar-benar berasal dari masyarakat, bersifat spesifik, terukur, realistis, serta memberikan dampak luas. Ia turut mendorong penguatan budaya gotong royong, karena tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui APBD.

“Musrenbang harus menjadi forum yang produktif, terbuka, dan bertanggung jawab demi terwujudnya Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan bermarwah,” tutur
nya.
Sementara itu, Lurah Koto Katik, Riki Hamdi menyampaikan, usulan yang diajukan berangkat dari persoalan nyata di tengah masyarakat, seperti kerusakan saluran irigasi serta longsor bahu jalan yang berdampak pada lahan pertanian warga.

“Kami juga mengusulkan pelatihan pengolahan sampah berbasis event tradisional, beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu, pengadaan peralatan kebencanaan, bantuan UMKM, serta bantuan modal bagi petani,” jelasnya.

Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dan mendapat respons positif dari Pemerintah Kota demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Koto Katik. (rifki)

06/02/2026

Wako Hendri Arnis Dorong Pemanfaatan Pagu Rp150 Juta per RT untuk Ketahanan Kota

PADANG PANJANG, KOMINFO — Wali Kota, Hendri Arnis meminta seluruh RT memanfaatkan pagu anggaran Rp150 juta untuk penguatan ketahanan kota dan pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), Kamis (5/2/2026).

“Saya menginginkan anggaran sekitar Rp40 miliar di kecamatan, yang dibagi Rp150 juta per RT di setiap kelurahan, benar-benar dimanfaatkan untuk penanganan infrastruktur. Mulai dari perbaikan irigasi, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga penyediaan lahan budi daya ikan atau usaha lainnya. Bahkan, setiap rumah bisa disediakan polibag untuk menanam cabai,” tegas Wako Hendri.

Ia juga menyampaikan, pagu anggaran 2027 akan difokuskan pada ketahanan kota, pemulihan pascabencana, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi warga.

“Khusus pascabencana, kami telah mendata seluruh jalan yang rusak serta masyarakat terdampak. Ini akan kita perbaiki dan kerjakan secepatnya,” ujar Hendri.

Terkait persoalan sampah, Wali Kota menekankan agar setiap RT mengelola sampah secara mandiri. Sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos diharapkan bisa dimanfaatkan, bahkan dijual sebagai tambahan pemas**an warga.

“Semua ini bisa kita kerjakan dengan kemauan bersama. Banyak peluang usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya ingin lurah, camat, dan OPD mengawal pelaksanaan ini di setiap kelurahan agar anggaran yang tersedia digunakan tepat sasaran,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Wako Hendri juga mengingatkan para pelaku UMKM yang ingin beriklan di videotron milik Dinas Komunikasi dan Informatika agar langsung menghubungi Kominfo.

Sementara itu, Lurah Balai-Balai, Tedryon menyampaikan, dalam musrenbang kali ini terdapat enam usulan, terdiri dari lima usulan fisik dan satu usulan sosial budaya.

“Usulan fisik antara lain pergantian atap kantor lurah, pengadaan layar infokus, pengadaan sarana dan prasarana kematian, pembuatan drainase sawah, serta pelatihan kader posyandu,” jelasnya.

Musrenbang tersebut turut dihadiri Anggota DPRD, Yandra Yane, Ridwansyah, Eka Anugerah Dia, dan Aditiawarman, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdako Ade Nafrita Anas, Kepala Bappeda, Putra Dewangga, kepala OPD terkait, Camat PPB, Romi Ar Rahman, perwakilan OPD, Bhabinkamtibmas, LPM, serta unsur masyarakat lainnya. (cigus)

05/02/2026

Silba Ajukan 14 Program Infrastruktur dan Sosial dalam Musrenbang Kelurahan

PADANG PANJANG, KOMINFO — Kelurahan Silaing Bawah (Silba), Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) usulkan 14 kegiatan pembangunan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang digelar di Aula Kantor Lurah setempat, Senin (2/2/2026).

Musrenbang tersebut dihadiri OPD terkait, perwakilan kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pengurus RT dan RW, fasilitator, serta tokoh masyarakat setempat.

Usulan yang disampaikan mencakup berbagai sektor strategis. Pada bidang fisik, prioritas diarahkan pada peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, kelanjutan pembangunan trotoar, pembuatan riol, penutupan drainase, serta pembangunan dam tebing jalan.

Selain itu, juga diusulkan pembangunan area parkir, perbaikan sarana Kantor Lurah, serta pengadaan becak motor dan perangkat komputer.

Sementara pada bidang sosial budaya, usulan difokuskan pada peningkatan kompetensi kader posyandu serta pelatihan bagi kelompok siaga bencana.

Asisten III Setdako Padang Panjang, Ade Nafrita Anas saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan Musrenbang tahun ini mengusung tema Percepatan Pemulihan Pascabencana dan Penguatan Ketahanan Kota untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurutnya, tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota dalam mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.

“Perencanaan pembangunan harus dimulai dari usulan masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah serta kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, mari bersama-sama menyukseskan program pembangunan ini. Kami berharap setiap usulan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Silaing Bawah, Yohanes Alatumahu berharap seluruh usulan yang telah disusun melalui rembuk warga dapat direalisasikan secara maksimal sesuai dengan ketersediaan anggaran.

“Seluruh usulan merupakan hasil kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas di tingkat kelurahan. Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti pada tahapan perencanaan berikutnya agar pembangunan di Silaing Bawah semakin merata dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” harapnya. (andes)

05/02/2026

Wako Hendri Arnis Minta Musrenbang Ganting Fokus pada Ketahanan Pangan, Infrastruktur, dan UMKM

PADANG PANJANG, KOMINFO — Wali Kota, Hendri Arnis, meminta agar seluruh anggaran yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Wako Hendri saat membuka Musrenbang Kelurahan Ganting secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2/2026).

Ia menegaskan agar seluruh pihak mengutamakan perbaikan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta kegiatan produktif yang mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya tidak ingin anggaran ini digunakan untuk bedah rumah. Utamakan sanitasi, irigasi, dan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Setiap kelurahan dan RT harus memiliki kegiatan yang menghasilkan produk,” tegasnya.

Selain itu, Wako Hendri juga mendorong agar setiap RT memiliki lahan ketahanan pangan, seperti menanam cabai, terong, bawang, serta beternak ayam atau produksi telur.

“Hasilnya nanti bisa diperjualbelikan sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi RT dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, pada 2027 mendatang, seluruh kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Saya harap kegiatan yang kita laksanakan ke depan benar-benar berguna dan berdampak langsung bagi warga,” tutupnya.

Sementara itu, Lurah Ganting, Andra Daswara menyampaikan, pada musrenbang kali ini usulan yang diajukan didominasi kegiatan fisik, seperti pembangunan trotoar, rehabilitasi jalan, rehabilitasi MCK, pembangunan saluran irigasi, serta drainase.

“Namun sesuai arahan Wali Kota, kami akan lebih memprioritaskan ketahanan pangan. Masyarakat Ganting juga membutuhkan lahan untuk kegiatan tersebut, baik untuk menanam cabai maupun beternak, sesuai arahan Bapak Wali Kota,” jelasnya.

Musrenbang Ganting turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setdako, Ade Nafrita Anas, Kepala Bappeda, Putra Dewangga, Camat PPT, Wira Jaya Septikha, perwakilan OPD terkait, serta unsur masyarakat lainnya. (cigus)

18/12/2025

514 s**a, 12 komentar. "Alhamdulillah, Presiden RI Prabowo Subianto ke Lembah Anai Megamendung. Semoga jalur lembah Anai Mega Mendung Padang Panjang selesai dengan cepat. Aamiin ya rabbal alamiin..”

17/12/2025

17/12/2025

Kafilah Padang Panjang Tampil di 18 Cabang, Dua Grup Fahmil Bertanding di Semifinal

BUKITTINGGI, KOMINFO —Kafilah Kota Padang Panjang terus menunjukkan konsistensi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dipusatkan di Kota Bukittinggi.

Memasuki hari ketiga pelaksanaan, Selasa (16/12/2025), Padang Panjang tampil pada 18 cabang lomba, dua di antaranya cabang Fahmil Qur'an putra dan putri yang bertanding di babak semifinal.

Dua cabang Fahmil Qur'an tersebut sebelumnya telah menyelesaikan babak penyisihan pada Ahad (14/12/2025) atau hari pertama MTQN. Cabang Fahmil Qur'an Putra yang diperkuat Habib Cs berhasil melaju ke semifinal dengan raihan skor 1.210. Sementara Fahmil Qur'an Putri yang diwakili Rihadatul Aisyah Cs mencatat skor 1.435.

Selain Fahmil Qur'an, sebanyak 16 cabang lainnya pada hari ketiga masih menjalani babak penyisihan. Peserta yang tampil di antaranya Aisyah Hafizhatus Shabira Ade pada cabang Tilawah TK Putri, Zukhrufil Shadri di Tilawah Remaja Putra, Hazri Ratul Qudsi pada Tahfizh 1 Juz Tilawah Putra, Nada Fadila di Tahfizh 5 Juz Non Tilawah Putri, serta Nurul Hafizatul Rahmi pada Tahfizh 10 Juz Putri.

Padang Panjang juga menurunkan Muhammad Hafidz Wetri Mudris pada cabang Tartil Dasar Putra, M. Fauzan pada Tartil Umum Putra, dan Feni Mardika pada Tartil Umum Putri.

Pada cabang tafsir, Syarif Hidayatullah tampil di Tafsir Bahasa Arab Putra, sementara Rahayu mengikuti Tafsir Bahasa Indonesia Putri.

Cabang lainnya yang diikuti peserta Padang Panjang antara lain Syarhil Quran Putra oleh Dhaifullah Naufal CS, Kitab Standar Putra oleh Fauzan Adrian, Tartil Qiraat Mujawwad Putra oleh Yoga Bagas Ardiyanto, Tartil Qiraat Murattal Putra oleh M. Irsyad, serta cabang 100 Hadist Bersanad yang diikuti Abdu Zuljalali Wal Ikram untuk putra dan Assratul Furiya untuk putri.

Hingga hari ketiga pelaksanaan MTQN XLI Sumatera Barat, hasil resmi penilaian untuk seluruh cabang selain Fahmil Qur'an masih menunggu keputusan dewan hakim guna memastikan kelolosan ke babak final yang dijadwalkan berlangsung Rabu (17/12/2025).

Ketua Kafilah Kota Padang Panjang, Ade Nafrita mengapresiasi perjuangan seluruh peserta yang telah tampil maksimal di setiap cabang lomba.

“Alhamdulillah, seluruh peserta sudah berjuang dengan penuh kesungguhan. Dua cabang Fahmil telah melangkah ke semifinal, sementara cabang lainnya masih menunggu hasil. Kami berharap para peserta tetap fokus dan optimis menanti keputusan dewan hakim,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendampingan dan dukungan terus diberikan agar seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik hingga akhir perlombaan.

Turut hadir memberikan dukungan langsung, Kepala Bappeda, Putra Dewangga bersama sejumlah pejabat lainnya yang memantau jalannya perlombaan MTQN XLI Sumatera Barat.(harris)

17/12/2025

Bersama Ustaz Das’ad Latif, Wako Hendri dan Forkopimda Gelar Doa Bersama di Jembatan Kembar

PADANG PANJANG, KOMINFO — Sebagai bentuk ikhtiar batin dan empati atas musibah longsor yang melanda kawasan Jembatan Kembar, Silaing Bawah, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forkopimda, dan Ustaz Das’ad Latif menggelar doa bersama di lokasi bencana, Selasa (16/12/2025).

Doa bersama tersebut dilaksanakan usai Ustaz Das’ad Latif mengisi kajian bertajuk “Padang Panjang Bangkit dari Bencana” di Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Centre. Kegiatan ini menjadi wujud solidaritas dan kepedulian terhadap para korban bencana longsor yang merenggut puluhan korban jiwa serta menghancurkan permukiman warga di sekitar Jembatan Kembar.

Pada kesempatan tersebut, Wako Hendri menjelaskan secara langsung kronologi peristiwa longsor kepada Ustaz Das’ad Latif. Ia menyampaikan, hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut menyebabkan longsor besar yang datang secara tiba-tiba dan menyapu seluruh bangunan, rumah warga, serta warung di sekitar jembatan.

“Longsor terjadi secara mendadak dan menyapu seluruh bangunan di sekitar Jembatan Kembar. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia tercatat 43 orang, dan masih ada beberapa korban yang dalam proses pencarian,” jelas Hendri.

Ia juga menambahkan, pada saat kejadian, lokasi tersebut tidak hanya dipadati warga setempat, tetapi juga masyarakat dari luar Padang Panjang yang singgah dan berteduh akibat hujan deras, sehingga jumlah korban terdampak menjadi lebih banyak.

Sementara itu, Ustaz Das’ad Latif mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan musibah tersebut sebagai momentum muhasabah dan penguatan keimanan. Ia menekankan pentingnya menjalani kehidupan sebagai muslim yang sesungguhnya, bukan sekadar identitas.

“Musibah ini mengingatkan kita bahwa hidup sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT. Jadilah muslim yang benar-benar beriman, bukan hanya sekadar status atau nama,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menghadapi cobaan besar, manusia tidak memiliki daya selain berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.

“Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Jadikan musibah ini sebagai ujian kesabaran, dan mintalah kepada Allah agar diganti dengan sesuatu yang lebih baik,” tuturnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang terus berkomitmen melakukan penanganan maksimal terhadap dampak bencana, mulai dari pencarian korban, pemulihan infrastruktur, hingga pendampingan bagi masyarakat terdampak, sembari memohon doa dan dukungan seluruh pihak agar Padang Panjang dapat segera bangkit dan pulih. (rifki)

17/12/2025

Penanganan Cepat dan Terkoordinasi, Padang Panjang Fokus Pulihkan Dampak Bencana

PADANG PANJANG, KOMINFO —Pemerintah Kota Padang Panjang bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah. Setelah menuntaskan fase tanggap darurat, terhitung sejak 14 Desember 2025, Pemko resmi memasuki masa transisi menuju pemulihan dengan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung hingga enam bulan ke depan.

Wali Kota, Hendri Arnis menyampaikan, langkah penanganan dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum hingga pascabencana. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan telah diawali dengan apel gabungan lintas instansi pada 22 September 2025, yang kemudian diperkuat dengan apel kesiapsiagaan oleh Polres Padang Panjang.

Menindaklanjuti peringatan bahaya hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, Pemko secara aktif menyampaikan imbauan kesiapsiagaan kepada masyarakat melalui berbagai media, serta melakukan sosialisasi langsung ke wilayah rawan longsor. BPBD Kesbangpol juga menyiapkan sarana dan prasarana kebencanaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sejak bencana terjadi pada Kamis (27/11/2025), Pemko bersama Forkopimda dan instansi terkait langsung bergerak cepat memastikan keselamatan warga, membuka akses jalan yang terputus, serta mengoordinasikan seluruh penanganan melalui Posko Tanggap Darurat. Respons cepat ini dilakukan untuk meminimalkan risiko lanjutan dan mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.

Sejumlah kawasan seperti Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang menjadi wilayah terdampak terparah akibat longsor dan hujan deras. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, permukiman warga, serta terputusnya akses transportasi.

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar, Dinsos, TNI–Polri, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan bekerja sejak hari pertama untuk mengevakuasi warga, melakukan pencarian korban, serta menyalurkan bantuan logistik, makanan siap saji, dan layanan kesehatan. Dapur umum juga beroperasi setiap hari.

Di sektor infrastruktur, pembersihan material longsor, normalisasi sungai, serta pengecekan struktur jembatan dan drainase dilakukan secara bertahap. Jalur vital Jembatan Kembar kini telah dapat dilalui kembali, meskipun penguatan konstruksi lanjutan masih dibutuhkan di sejumlah titik. Pendataan kerusakan dilakukan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Wako Hendri menegaskan, penyediaan hunian aman bagi warga terdampak menjadi prioritas utama. "Selain menempatkan sebagian warga di Rusunawa, Pemko juga menyediakan hunian kontrakan lengkap dengan peralatan rumah tangga, logistik kebutuhan pokok, serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga. Layanan trauma healing turut diberikan kepada warga terdampak," katanya.

Melalui rapat evaluasi, Pemko memperpanjang masa tanggap darurat hingga 13 Desember 2025 guna memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani dan pekerjaan lapangan terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, masa transisi difokuskan pada pemulihan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi cuaca ekstrem.

Pemko juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi serta penyediaan hunian permanen. Data kerusakan rumah telah dimantapkan, termasuk rumah yang akan mendapatkan dukungan pembangunan dari Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman.

Wali Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade juga telah menyampaikan langsung kebutuhan percepatan penanganan titik-titik vital kepada Menteri PU, khususnya di kawasan Jembatan Kembar dan ruas jalan terdampak galodo.

Total kerugian infrastruktur tercatat mencapai Rp190.022.801.836 yang meliputi fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, gerbang batas kota, serta rumah ibadah. Kerusakan permukiman warga tercatat sebanyak 42 unit rusak berat, 23 unit rusak sedang, dan 333 unit rusak ringan dengan total kerugian sekitar Rp8,5 miliar. Untuk rumah rusak ringan, Pemko telah menyalurkan bantuan berupa atap seng dan kayu kasau.

Selain itu, sektor pertanian terdampak pada lahan seluas 18,03 hektare di sepuluh kelurahan, terutama komoditas padi dan hortikultura. Di sektor pendidikan, sebanyak 14 unit sekolah mengalami kerusakan, terdiri dari delapan SD, empat SMP, dan dua KB.

Sebagai tindak lanjut pemulihan, proposal bantuan telah disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Memasuki hari ketiga masa transisi per 16 Desember 2025, sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Tim Jitu Pasna Kota Padang Panjang mulai menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) untuk diinput ke dalam aplikasi e-Proposal Pemerintah Pusat.

Sementara itu, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh Basarnas dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang Panjang, termasuk penyediaan konsumsi dan logistik selama operasi pencarian berlangsung. (andes)