Kominfo Padang Panjang

Kominfo Padang Panjang * Media komunikasi dan informasi Pemko Padang Panjang
* Boleh mengkritik. Kalau bercarut kami blokir.

Selamat bertugas Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si selaku Pj. Sekda Kota Padang Panjang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidu...
02/09/2026

Selamat bertugas Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si selaku Pj. Sekda Kota Padang Panjang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Semoga sukses dalam mengemban amanah.



Dilantik Jadi Kepala DLH Sumbar, Kuartini Deti Putri Tetap Jalankan Amanah sebagai Pj Sekdako Padang PanjangPADANG, KOMI...
02/09/2026

Dilantik Jadi Kepala DLH Sumbar, Kuartini Deti Putri Tetap Jalankan Amanah sebagai Pj Sekdako Padang Panjang

PADANG, KOMINFO — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang Kuartini Deti Putri, mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat. Meski menduduki jabatan baru di tingkat provinsi, Kuartini tetap menjalankan tugasnya sebagai Pj Sekdako Padang Panjang.

Deti dilantik Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran Sumatera Barat, Rabu (2/9/2026). Pelantikan tersebut turut disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis.

Wako Hendri menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas kepercayaan yang diberikan kepada Deti untuk memimpin DLH Sumatera Barat.

“Selamat kepada Ibu Kuartini Deti Putri atas amanah dan kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan amanah besar sekaligus bentuk kepercayaan atas pengalaman dan kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.

Menurut Hendri, selama menjalankan tugas sebagai Pj Sekdako, Deti telah memberikan kontribusi dalam membantu kelancaran roda pemerintahan serta mengkoordinasikan berbagai program pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian, dedikasi dan kerja sama yang telah diberikan. Tentunya, kami juga berharap Ibu Deti tetap dapat menjalankan amanah sebagai Pj Sekdako dan bersama-sama melanjutkan tugas-tugas pemerintahan di Padang Panjang,” katanya.

Hendri berharap amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia juga berharap Deti tetap mampu memberikan kontribusi bagi Padang Panjang di tengah tugas barunya sebagai Kepala DLH Provinsi Sumatera Barat.

“Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berharap Ibu Deti dapat terus memberikan kontribusi terbaik, baik dalam menjalankan tugas sebagai Kepala DLH maupun sebagai Pj Sekdako,” harapnya.

Selain Deti, Gubernur Mahyeldi juga melantik sejumlah pejabat lainnya dalam kesempatan tersebut. Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov, Adib Alfikri (Asisten Administrasi Umum Setdaprov), Ekonomi dan Pembangunan, Medi Iswandi (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Mahdianur (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Tasliatul Fuaddi (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga). (angga)

Tiga Lomba dalam Sehari, Kontingen PKK Padang Panjang Tampil Percaya Diri di Jambore SumbarBUKITTINGGI, KOMINFO — Kontin...
02/09/2026

Tiga Lomba dalam Sehari, Kontingen PKK Padang Panjang Tampil Percaya Diri di Jambore Sumbar

BUKITTINGGI, KOMINFO — Kontingen Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang tampil penuh percaya diri dalam tiga perlombaan pada Wirakarya Jambore Kader PKK Berprestasi ke-XXII Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Rabu (2/9/2026).

Tiga cabang yang diikuti secara maraton tersebut yakni Lomba Bermain Peran (Drama), Lomba Cakap Gelari Pelangi, serta Lomba Kampanye Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Penampilan pertama dibuka melalui Lomba Bermain Peran. Para kader Padang Panjang tampil kompak dengan penguasaan karakter dan dialog yang kuat. Drama tersebut mengangkat pesan edukatif terkait program Pokja IV, khususnya lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pesan yang disampaikan melalui alur cerita tersebut mendapat respons positif dari penonton di Panggung Utama Istana B**g Hatta.

Penampilan kader Padang Panjang turut mendapat dukungan langsung Wakil Wali Kota Allex Saputra, Ketua TP-PKK Ny. Maria Feronika Hendri, Staf Ahli PKK Ny Sri Wahyuni Allex, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno, Kepala Bappeda Putra Dewangga, jajaran pengurus TP-PKK serta para kader.

Dari panggung drama, perjuangan kontingen Padang Panjang berlanjut pada Lomba Cakap Gelari Pelangi atau Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi.

Perwakilan Pokja II Padang Panjang menyampaikan materi mengenai penguatan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) serta peningkatan literasi. Materi dikemas secara komunikatif dengan pendekatan yang solutif terhadap pemberdayaan keluarga.

Sementara pada Lomba Kampanye Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pokja III Padang Panjang mengangkat isu pemilahan sampah dari sumbernya, khususnya di lingkungan rumah tangga.

Ny. Maria mengaku bangga sekaligus terharu melihat penampilan para kader. “Alhamdulillah, penampilan kader kita di tiga perlombaan hari ini luar biasa bagus. Saya sangat mengapresiasi kerja keras, kekompakan, dan rasa percaya diri yang mereka pancarkan di atas panggung. Apapun hasil akhirnya nanti, yang paling utama adalah mereka telah memberikan performa terbaik untuk nama baik Kota Padang Panjang,” ucapnya.

Menurutnya, keikutsertaan dalam jambore bukan semata-mata mengejar hasil perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi kader untuk menunjukkan kemampuan, membangun kekompakan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi. (cigus)

Pemko Tegaskan Perubahan APBD 2026 Fokus Pemulihan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat PADANG PANJANG, KOMINFO — Pemer...
02/09/2026

Pemko Tegaskan Perubahan APBD 2026 Fokus Pemulihan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

PADANG PANJANG, KOMINFO — Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan perekonomian dan memperkuat pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra saat membacakan jawaban Wali Kota Hendri Arnis atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (2/9/2026).

Menjawab pertanyaan DPRD mengenai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,87 persen, Allex mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kondisi riil dan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun.
Menurutnya, dinamika aktivitas ekonomi, capaian pajak dan retribusi, serta penyesuaian proyeksi Opsen PKB dan BBNKB menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi perubahan target PAD.

“Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan,” tegasnya.

Meski target PAD disesuaikan, Pemko tetap melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pendapatan daerah. Di antaranya melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data PBB, penagihan piutang, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara transparan.

Di sisi lain, pendapatan transfer mengalami kenaikan Rp79,018 miliar. Tambahan tersebut berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat untuk penanggulangan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026. Tambahan TKD itu akan diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan jalan, jaringan, irigasi, gedung dan berbagai sarana prasarana lainnya.

Pemko juga memanfaatkan SiLPA 2025 sekitar Rp39 miliar sebagai sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026. Penggunaan tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, Pemko tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang 5,95 persen pada 2026.
Untuk mengejar target tersebut, belanja daerah diarahkan kepada sektor yang dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian, seperti perdagangan, UMKM, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, event dan infrastruktur.

Dukungan langsung bagi UMKM dialokasikan Rp1,326 miliar. Jika digabungkan dengan dukungan melalui urusan perdagangan, totalnya mencapai Rp5,195 miliar. “Orientasinya adalah mendorong UMKM naik kelas, semakin mandiri, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Allex.

Pemko, lanjutnya, juga menyadari kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio membutuhkan respons melalui kebijakan yang konkret. Langkah yang disiapkan meliputi pelatihan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.

Dalam penyusunan Perubahan APBD, efisiensi belanja dilakukan dengan menyasar belanja administratif, perjalanan dinas, rapat dan kegiatan yang urgensinya relatif rendah, serta belanja barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan. Namun, Allex menegaskan efisiensi tidak dilakukan terhadap pelayanan dasar masyarakat.

“Pelayanan dasar bukan menjadi objek efisiensi. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Anggaran hasil efisiensi selanjutnya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur pelayanan, penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi dan penguatan ekonomi masyarakat.

Untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting, Pemko memperkuat intervensi berbasis DTSEN, verifikasi lapangan serta koordinasi lintas perangkat daerah melalui TKPKD. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang tepat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

Selain menangani dampak bencana, Pemko juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontingensi.

Allex menegaskan keberhasilan Perubahan APBD nantinya tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi terutama dari manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Kita ingin Perubahan APBD ini menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata,” harapnya.

Pemko berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah untuk mencapai target RPJMD 2025–2029.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri dan dihadiri anggota DPRD lainnya, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, Bawaslu, camat, lurah serta undangan lainnya. (rifki)

Padang Panjang Ikuti Pembukaan Jambore PKK Sumbar, Gubernur Mahyeldi Tekankan Program Harus BerdampakBUKITTINGGI, KOMINF...
02/09/2026

Padang Panjang Ikuti Pembukaan Jambore PKK Sumbar, Gubernur Mahyeldi Tekankan Program Harus Berdampak

BUKITTINGGI, KOMINFO — Kota Padang Panjang turut ambil bagian dalam pembukaan Wirakarya Jambore Kader PKK Berprestasi ke-XXII dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi, Rabu (2/9/2026).

Rombongan TP-PKK Kota Padang Panjang yang dipimpin Ketua TP-PKK Ny. Maria Feronika Hendri bersama Staf Ahli PKK Ny Sri Wahyuni Allex dan jajaran kader, hadir dalam pembukaan yang berlangsung di Aula Gedung Istana B**g Hatta. Kegiatan dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, ditandai dengan pemukulan tabuah.

Kehadiran Padang Panjang menjadi bagian dari perhelatan yang mempertemukan kader PKK berprestasi dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbat. Selain mengikuti rangkaian kegiatan jambore, kontingen Padang Panjang juga membawa semangat untuk menunjukkan kekompakan serta kapasitas kader dalam berbagai kegiatan yang diperlombakan.

Sebelum pembukaan, rombongan Gubernur Mahyeldi bersama Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi dan Ny. Dianita Maulin Vasco, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sumatera Barat serta ketua dan wakil ketua TP PKK kabupaten/kota disambut Tari Pasambahan.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi seluruh kader PKK yang mengikuti Jambore PKK ke-22 dan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Ia meminta TP-PKK di seluruh daerah terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan menajamkan program agar tidak berhenti pada kegiatan rutin, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kami berharap Tim Penggerak PKK dapat melakukan penajaman prioritas program yang selaras dengan kebijakan Pemerintah. Setiap kegiatan PKK tidak hanya bersifat rutin, namun juga memberikan peran nyata yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, sinergi dan kolaborasi antara PKK dengan Pemerintah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Ny. Harneli membacakan pidato Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian. Disampaikannya, peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas kader, meningkatkan sinergi dengan Pemerintah serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Gerakan PKK juga diharapkan tetap berpegang pada esensinya, yakni memberdayakan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Optimalisasi 10 Program Pokok PKK diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri dan berdaya serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Ny. Dianita membacakan sejarah singkat gerakan PKK yang bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada 1957 dan berkembang menjadi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada 1961. (cigus)

 Daftar PNS Purnabakti Pemko Padang Panjang per 1 September 2026.Terima kasih atas pengabdiannya untuk Kota Padang Panja...
02/09/2026


Daftar PNS Purnabakti Pemko Padang Panjang per 1 September 2026.

Terima kasih atas pengabdiannya untuk Kota Padang Panjang. Semoga menjadi kebaikan dan amal ibadah.



PadangPanjangKolaboratif

Selamat Memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI, 2 September 1945-2 September 2026
02/09/2026

Selamat Memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI, 2 September 1945-2 September 2026



Defile Jambore PKK, Padang Panjang Pamerkan Kekompakan dan Kuliner Khas DaerahBUKITTINGGI, KOMINFO — Kontingen Kota Pada...
02/09/2026

Defile Jambore PKK, Padang Panjang Pamerkan Kekompakan dan Kuliner Khas Daerah

BUKITTINGGI, KOMINFO — Kontingen Kota Padang Panjang tampil penuh semangat dalam Lomba Defile Kegiatan Wirakarya Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat di halaman Istana B**g Hatta, Rabu (2/9/2026).

Mengenakan atribut yang mencerminkan kekhasan daerah, barisan kader PKK Padang Panjang tampil kompak dan percaya diri. Kreativitas serta semangat kebersamaan yang ditunjukkan kontingen berhasil mencuri perhatian dalam kegiatan tersebut.

Tak hanya menampilkan kekompakan, kontingen Padang Panjang juga membawa identitas daerah melalui kuliner khas. Ketua TP PKK Kota Padang Panjang Ny. Maria Feronika Hendri Arnis turut menyambut peserta dengan mengalungkan syal serta menyerahkan paragede dan keripik pisang sebagai buah tangan khas Padang Panjang.

Momen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dan tamu yang hadir. Paragede dan keripik pisang tidak sekadar menjadi oleh-oleh, tetapi juga menjadi cara Padang Panjang memperkenalkan kekayaan kulinernya dalam sebuah ajang tingkat provinsi.

Bagi kontingen Padang Panjang, defile menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa semangat berkompetisi dapat berjalan beriringan dengan kebanggaan terhadap identitas daerah.

Penampilan para kader juga mencerminkan peran PKK yang tidak hanya aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, tetapi mampu membangun kekompakan dan kreativitas dalam membawa nama daerah.

Usai penampilan, Ny. Maria mengaku bangga melihat semangat seluruh kader yang telah mempersiapkan diri dan memberikan kemampuan terbaik. Rasa haru bahkan tak dapat disembunyikannya saat menyampaikan apresiasi kepada para peserta.

“Alhamdulillah, kita sudah tampil dalam lomba defile. Saya tidak banyak berharap, hanya saja saya sangat bangga dengan semangat para kader kita. Mereka telah memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih semuanya,” ujarnya terharu.

Menurutnya, hasil perlombaan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberanian tampil, kekompakan, semangat, serta kesediaan para kader membawa nama Kota Padang Panjang menjadi kebanggaan tersendiri.

Semangat tersebut diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat selesai. (cigus)

Lima Fraksi DPRD Padang Panjang  Sampaikan Pemandangan Umum Perubahan APBD 2026PADANG PANJANG, KOMINFO — Lima fraksi DPR...
01/09/2026

Lima Fraksi DPRD Padang Panjang Sampaikan Pemandangan Umum Perubahan APBD 2026

PADANG PANJANG, KOMINFO — Lima fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi.

Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang yang dipimpin Ketua DPRD Imbral dan dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Selasa (1/9/2026), di Ruang Sidang DPRD.

Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Puji Hastuti mendorong Pemerintah Daerah mempercepat implementasi e-Tax dan digitalisasi retribusi daerah secara terintegrasi. Fraksi ini juga meminta pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta potensi pajak terutang menjadi prioritas untuk mencegah kebocoran penerimaan.

“Kami mendesak Pemerintah Kota agar membuat skema kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga secara transparan untuk mendongkrak PAD tanpa mengorbankan kepentingan publik, mengingat masih banyaknya aset yang belum dikelola secara maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Yudha Prasetya menyatakan dukungan terhadap prinsip Perubahan APBD 2026, khususnya dalam menyesuaikan kondisi keuangan daerah, memanfaatkan SiLPA 2025, serta mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun pembangunan infrastruktur dasar.

Fraksi Gerindra juga menyoroti kenaikan belanja modal yang cukup signifikan. Fraksi tersebut mengapresiasi kenaikan tersebut, namun mengingatkan agar percepatan pelaksanaan kegiatan fisik tetap dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kenaikan Belanja Modal yang cukup signifikan 233,66 persen. Namun, kami mengingatkan agar percepatan realisasi fisik, terutama jalan, irigasi, jaringan, gedung, serta peralatan, harus dilakukan secara transparan, tepat waktu, tepat sasaran, dengan perencanaan yang matang dan taat asas,” jelasnya.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan juga penting agar manfaat ekonomi dari belanja Pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat serta pekerjaan fisik tidak terkendala kondisi cuaca ekstrem di akhir tahun.

Fraksi PBB-PKS yang disampaikan Amrizal menyoroti ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Fraksi ini mengapresiasi tambahan transfer yang diterima daerah, tetapi mengingatkan Pemerintah Kota agar tidak mengabaikan penguatan PAD. Menurutnya, penurunan PAD, khususnya dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus menjadi perhatian serius.

“Ini bukan sekadar persoalan angka, ini persoalan kapasitas Pemerintah Kota dalam mengelola potensi ekonominya sendiri. Jangan sampai Padang Panjang hanya menjadi daerah yang pandai membelanjakan transfer, tetapi kurang berhasil menggali kekuatan ekonominya sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Robi Zamora mempertanyakan urgensi Perubahan APBD 2026 dalam mempercepat pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029.

Fraksi NasDem juga meminta penjelasan mengenai indikator yang digunakan Pemko untuk memastikan setiap pergeseran anggaran benar-benar menjadi prioritas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Terkait adanya penambahan dan pergeseran pada pos belanja modal, kegiatan prioritas apa yang menjadi fokus dalam perubahan APBD ini. Dan bagaimana Pemko memastikan pelaksanaannya tepat waktu serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Adapun Fraksi PAN melalui Yandra Yane mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan dengan mengutamakan pembenahan sistem, pendataan, digitalisasi, kepatuhan, serta optimalisasi aset daerah. Fraksi PAN mengingatkan agar peningkatan PAD tidak semata-mata ditempuh melalui kenaikan tarif atau kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat.

“Kami juga meminta agar kebijakan peningkatan PAD tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi UMKM, dunia usaha, serta stabilitas ekonomi daerah,” ungkapnya.

Beragam pandangan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kuartini Deti Putri, staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, Bawaslu, camat, lurah, serta undangan lainnya. (shintia)

Address

Jalan M. Yamin, SH No. 02 Kelurahan Pasar Usang
Padangpanjang
27116

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kominfo Padang Panjang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share