17/08/2026
๐ฆ๐ฒ๐น๐ผ๐ป๐ด, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri Penyerahan Remisi Umum Narapidana Lapas IIB Selong dalam rangka HUT-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 yang berlangsung Senin (17/8). Membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bupati menekankan makna mendalam tema HUT ke-81 RI, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur." Tema tersebut menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya.
Tahun 2026 ini, Pemerintah memberikan Remisi Umum kepada sebanyak 173.706 Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum kepada sebanyak 1.085 Anak Binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut, diungkapkan, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi Narapidana dan Anak Binaan.
๐๐ฒ๐๐ฒ๐ฟ ๐ณ๐ผ๐๐ผ ๐๐ป๐๐๐ธ ๐ถ๐ป๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ฒ๐น๐ฒ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ฝ๐ป๐๐ฎ! โก๏ธ
Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peran sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan dan menekankan untuk terus menjaga integritas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan dalam bentuk apa pun. Ditegaskan p**a bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar,
