Fraksi PKS DPRD Lombok Timur

19/05/2024

02/05/2024

Oke Gasss...✊👊😀😀

30/04/2024

Tak kenal maka...?? 😁😁

24/04/2024

PKS Persiapkan SJP Maju Pilkada Lombok Timur

PKS Lombok Timur menggadang H. Suryadi Jaya Purnama (SJP) untuk maju sebagai Calon Bupati Lombok Timur pada Pilkada 2024 mendatang. Anggota DPR RI Dapil NTB 2 tersebut dinilai layak untuk mengambil tongkat kepemimpinan di Gumi Patuh Karya itu.

Keputusan mengusung SJP didasarkan pada hasil rapat pleno yang digelar jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Lombok Timur pada Selasa, 23 April 2024 kemarin.

Salah satu poin yang menjadi pembahasan adalah terbukanya peluang PKS untuk mengusung kader terbaiknya untuk maju sebagai Calon Bupati Lombok Timur.

"DPTD telah menyepakati untuk mengusung H. Suryadi Jaya Purnama (SJP) sebagai Calon Bupati Lombok Timur dalam Pilkada Tahun 2024," kata M. Ali Imran, Sekretaris Umum DPD PKS Lombok Timur dalam rilis yang disampaikannya.

Sebagai bentuk keseriusan PKS, DPTD telah memerintahkan elemen pemenangan partai untuk melakukan komunikasi politik dengan mitra koalisi, serta melakukan sosialisasi secara masif, terukur dan terstruktur di semua jenjang dan jejaring partai.

Sebagai informasi, pada Pemilu 2024 kemarin, PKS menjadi runner-up dengan raihan suara terbanyak kedua setelah Gerindra. PKS berhasil mempertahankan 5 kursi yang dimiliki serta mengamankan kursi pimpinan.

Untuk dapat mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati, PKS harus berkoalisi dengan partai lain agar kuota minimal 20 persen kursi DPRD dapat terpenuhi. (SL)

09/05/2023

Namanya Abdul Ali Mutammima Ammar Al-Haq. Usianya masih 24 Tahun. Putra Asli Masbagik ini, maju melalui PKS Dapil 4 meliputi Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Lenek dan Kecamatan Aik Mel.

Mari dukung Ammar untuk berkiprah di Parlemen dengan memilih PKS pada Pemilu 2024 mendatang.

https://youtu.be/-DtzMGzIO6Q

DPD PKS Lombok Timur pada Senin, 08 Mei 2023 telah mendaftarkan BCAD ke KPUD Lombok Timur untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.Sebanyak 50 orang BCAD telah...

08/05/2023

️PENDAFTARAN BCAD PKS LOMBOK TIMUR KE KPUD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lombok Timur resmi mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Senin (8/5/2023).

Jajaran DPTD PKS Lombok Timur dan para kader mengantarkan 50 orang BCAD dengan berjalan kaki dari Kantor DPD PKS Lombok Timur, menuju Gedung KPUD Lombok Timur. Ketua DPD PKS Lombok Timur, Murnan menyatakan pihaknya menjadi parpol pertama yang mendaftar ke KPUD sebagai peserta Pemilu 2024.

07/05/2023

08/09/2022

Ketua Fraksi PKS DPRD Lombok Timur : Cabut dan Anulir Kenaikan Harga BBM

Lombok Timur -- Maraknya demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi atensi serius anggota DPRD Lombok Timur, tak terkecuali Fraksi PKS.

Mengutip wartarinjani.net Ketua Fraksi PKS DPRD Lombok Timur, TGH.Lalu Wildan Dzikrullah saat diwawancarai pada Rabu 7 September 2022, menegaskan sikap PKS sudah final. PKS Konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami di Fraksi PKS jelas menolak kenaikan harga BBM, karena ini penarikan subsidi, bukan lagi pengurangan subsidi," cetusnya.

Dijelaskannya, saat ini banyak ketimpangan yang menjadi pertanyaan masyarakat terkait subsidi BBM ini. Ia menduga ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dari kenaikan harga yang ada.

"Misalnya, kasus Vivo, perusahaan swasta milik asing yang menjual harga BBM lebih murah dibandingkan Pertamina. Padahal, jenis dan kualitasnya sama. Ini namanya bukan lagi mengurangi subsidi, tapi nyari untung kepada rakyat, " terangnya.

Untuk itu, PKS secara nasional menyerukan para kader dan simpatisan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, karena jelas-jelas membebani rakyat.

"Selama tiga tahun terakhir, rakyat dihantam covid-19. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka mencoba pulih, dihantam lagi dengan kenaikan harga BBM. Karenanya harus ditolak," serunya.

Ia berharap, pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, Ia juga meminta pemerintah menganulir dan mencabut kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Cabut dan Anulir!" tandasnya. (SL)

06/09/2022

Ketua DPRD Lombok Timur Temui Masa Aksi Demo Penolakan Kenaikan Harga BBM

Lombok Timur -- Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan menemui masa aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang digelar di depan Kantor DPRD Lombok Timur hari ini, Selasa (6/09/2022). Aksi dimotori oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa (HIMMAH) NWDI.

Mereka membawa sejumlah tuntutan yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu. Mereka juga mendesak DPRD bersuara atas keputusan yang nyata-nyata menyusahkan rakyat miskin itu.

"Kami meminta para wakil rakyat untuk tidak tinggal diam dan segera bersikap atas keputusan pemerintah pusat yang menyengsarakan rakyat," kata salah seorang perwakilan aksi saat berorasi.

Menanggapi tuntutan Mahasiswa itu, Murnan langsung menemui mereka dan mempersilahkan mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Ia juga menghimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara tertib dan elegan.

"Saya mengucapkan terimakasih atas kepedulian rekan-rekan mahasiswa yang turun ke jalan hari ini. Kami mendukung apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan sekalian," terang politisi PKS tersebut.

Dikatakan Murnan, dirinya sependapat dengan tuntutan Mahasiswa. Keputusan menaikkan harga BBM berdampak terhadap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

"Apalagi kita baru saja belajar bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19," katanya.

Sebagai bentuk dukungan, DPRD akan bersurat ke pemerintah pusat dan juga DPR RI untuk menyampaikan apa yang menjadi seruan aksi hari ini. Ia berharap, apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa ini bisa didengar oleh pemerintah pusat.

"Sekali lagi, DPRD Lombok Timur mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa dan kami akan segera bersurat ke Presiden dan juga DPR RI," tutupnya.(SL)

09/08/2022

Ketua DPRD Sentil Kadis PMD Soal Pilkades Serentak di Lombok Timur

SELONG -- Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan menyinggung pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Muhammad Hairi terkait jadwal pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan media, Kadis PMD menyebut kemungkinan penyelenggaraan Pilkades serentak akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 mendatang.

Dalam rapat kerja pimpinan Komisi DPRD dengan Dinas PMD Lombok Timur yang digelar hari ini (9/8), Murnan mengingatkan agar eksekutif berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di media. Pasalnya, apa yang disampaikan Kadis PMD itu berpotensi mengundang polemik dan juga melanggar aturan yang ada.

"Eksekutif jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Harusnya, ini dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD, baru mengambil kesimpulan," terangnya.

Sebelumnya, Kadis PMD menyampaikan kemungkinan penyelenggaraan Pilkades serentak untuk 154 Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hairi merinci, ada 53 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada 2023. Sedangkan 101 Kepala Desa lainnya berakhir masa jabatannya pada 2024.

Sesuai regulasi yang ada, lanjut Hairi, mereka yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2024 kemungkinan bisa mengikuti Pilkades serentak pada bulan Oktober 2023.

"Dari mana Kadis mengambil kesimpulan seperti itu. Bagaimana jika nanti, Kades yang terpilih dilantik, sementara Kades yang lama belum habis masa jabatannya, apa ini tidak melanggar aturan," terang legislator PKS kelahiran Montong Beter ini.

Ia menambahkan, untuk Kades yang berakhir masa jabatannya pada 2023, tidak masalah menyelenggarakan Pilkades pada tahun depan.

"Masalahnya, jika 101 Kades yang berakhir di Tahun 2024, sementara belum habis masa jabatannya, itu bagaimana. Masa mereka dipaksa turun dan diganti sebelum masa kerjanya berakhir?" tanyanya.

Untuk itu, Ia mengajak eksekutif untuk bersabar dan duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Ia berharap agar Pilkades serentak bisa berjalan kondusif tanpa ada polemik di kemudian hari.

Sesuai agenda, rapat kerja hari ini rencananya akan dihadiri oleh Kadis PMD. Hanya saja yang bersangkutan berhalangan, sehingga rapat ditunda dan diagendakan di hari berikutnya. []