Pemerintah Kota Payakumbuh

Pemerintah Kota Payakumbuh Media informasi Pemerintah Kota Payakumbuh, untuk Warga Payakumbuh, Sumatera Barat, dan di Perantauan

05/09/2026

Pawai Alegoris Tahun 2026

Pasar Ibuh Blok Barat Masuki Tahap Akhir Perencanaan, Pemko Payakumbuh Fokus pada Kebutuhan Pedagang dan Masyarakat Paya...
04/09/2026

Pasar Ibuh Blok Barat Masuki Tahap Akhir Perencanaan, Pemko Payakumbuh Fokus pada Kebutuhan Pedagang dan Masyarakat


Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh mematangkan rencana pembangunan Pasar Ibuh Blok Barat dengan menyempurnakan dokumen perencanaan agar pengembangan pasar dapat menjawab kebutuhan pedagang, masyarakat, dan perkembangan kota.

Tahap akhir perencanaan tersebut dibahas melalui Ekspose Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Pasar Ibuh Blok Barat yang digelar di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Jumat (4/9/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Nofriwandi yang memimpin pertemuan mengatakan pengembangan Pasar Ibuh harus dirancang secara menyeluruh karena pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pasar Ibuh bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan bagi pedagang, pusat distribusi kebutuhan masyarakat, dan salah satu ikon aktivitas ekonomi rakyat Kota Payakumbuh. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara terencana, terukur, dan komprehensif,” kata Nofriwandi.

Ia mengatakan Pemko Payakumbuh bersama konsultan perencana dan perangkat daerah terkait terus menyempurnakan konsep pengembangan Pasar Ibuh Blok Barat dengan mempertimbangkan aspek teknis bangunan, lingkungan, aksesibilitas, kenyamanan pengguna, sanitasi, drainase, pengelolaan limbah, hingga kebutuhan ruang perdagangan.

Konsep pengembangan diarahkan untuk menghadirkan pasar rakyat yang lebih modern dan representatif tanpa menghilangkan karakter Pasar Ibuh sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Penataan zonasi akan diperbaiki, fasilitas pengguna ditingkatkan, sistem utilitas diperkuat, serta lingkungan pasar ditata agar lebih bersih, aman, tertib, dan nyaman.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Faisal mengatakan ekspose laporan akhir menjadi momentum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan sebagai dasar tahapan pembangunan.

“Melalui forum ini, seluruh pihak dapat memberikan masukan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Faisal.

Menurutnya, selain kondisi lapangan, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah dan manfaat jangka panjang pembangunan bagi pedagang maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Payakumbuh berharap pengembangan Pasar Ibuh Blok Barat nantinya tidak berhenti pada pembenahan fisik, tetapi mampu menciptakan ruang usaha yang lebih layak, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta memperkuat aktivitas perdagangan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Ekspose tersebut turut dihadiri Staf Ahli Erizon, Inspektur Syahril, Kepala Dinas PUPR Muslim, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Lurah Ibuah, Tim Penyusun Dokumen AMDAL, serta Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Pasar Ibuh Blok Barat. (MC)

Wali Kota Zulmaeta Serahkan Bantuan Beras CPP untuk 14.020 Keluarga di Payakumbuh Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulm...
04/09/2026

Wali Kota Zulmaeta Serahkan Bantuan Beras CPP untuk 14.020 Keluarga di Payakumbuh


Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyerahkan bantuan pangan berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat di Kota Payakumbuh. Penyerahan secara simbolis dipusatkan di Kantor Lurah Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Jumat (4/9/2026) pagi.

Bantuan pangan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang penyalurannya dilaksanakan melalui Perum Bulog hingga diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

Zulmaeta menekankan agar penyaluran bantuan pangan berlangsung lancar dan tepat sasaran. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, camat, hingga lurah mengawal proses distribusi sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Bantuan pangan berupa beras ini disalurkan untuk membantu masyarakat penerima manfaat. Saya tegaskan dan harapkan kepada seluruh penerima bantuan bahwa beras ini adalah untuk dikonsumsi bersama keluarga, bukan untuk dijual kembali ataupun ditukar tambah,” tegas Zulmaeta dalam sambutannya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda mengatakan data penerima bantuan pangan alokasi Juli–September 2026 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Jumlah penerima bantuan pangan untuk Kota Payakumbuh pada periode ini sebanyak 14.020 Kepala Keluarga (KK). Alhamdulillah, jumlah penerima bertambah sebanyak 392 KK dibandingkan dengan alokasi bulan sebelumnya. Adapun total beras yang disalurkan mencapai 420.600 kg, di mana masing-masing KK menerima beras sebanyak 30 kg. Khusus untuk Kelurahan Napar, penerima bantuan berjumlah 431 KK,” ujar Edvidel dalam laporannya.

Ia menjelaskan penyaluran CPP beras tersebut bertujuan membantu masyarakat menghadapi potensi kekurangan pangan yang dapat berdampak pada krisis pangan dan gizi. Selain itu, bantuan pangan juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan.

Secara keseluruhan, sebanyak 420.600 kilogram beras disalurkan kepada 14.020 KK di Kota Payakumbuh. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan, sedangkan di Kelurahan Napar terdapat 431 KK penerima.

Penyerahan simbolis bantuan pangan tersebut turut didampingi Pimpinan Cabang Perum Bulog Bukittinggi, Asisten Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial, serta Camat Payakumbuh Utara. (MC)

Pemko Payakumbuh Bersama DPRD Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2026, Wako Zulmaeta: Anggaran Harus Responsif, Realistis,...
03/09/2026

Pemko Payakumbuh Bersama DPRD Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2026, Wako Zulmaeta: Anggaran Harus Responsif, Realistis, Terukur, Tepat Prioritas, dan Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat


Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah tujuh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujuinya dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan persetujuan bersama tersebut menjadi bagian penting dalam menyesuaikan program dan kegiatan pemerintah daerah hingga akhir 2026, sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Proses yang telah kita lalui bukan semata-mata merupakan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga merupakan perwujudan dari komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang lebih responsif, realistis, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Zulmaeta dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Payakumbuh.

Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp138,83 miliar, dari Rp650,30 miliar menjadi Rp789,13 miliar. Sementara itu, belanja daerah bertambah Rp138,99 miliar, dari Rp752,34 miliar menjadi Rp891,33 miliar.

Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran mencapai Rp102,20 miliar. Defisit itu ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp105,20 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp102,20 miliar.

Zulmaeta mengatakan persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

“Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilandasi komitmen kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebelum persetujuan diberikan, DPRD telah mencermati jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi serta laporan Badan Anggaran. Selanjutnya, tujuh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Zulmaeta meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dan kegiatan dalam perubahan APBD dilaksanakan sesuai target. Ia juga meminta persiapan penganggaran 2027 dilakukan lebih cermat dengan mengacu pada prioritas pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan, kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah dan target kinerja yang jelas,” katanya.

Ia menegaskan setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus menghasilkan manfaat nyata, terutama melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Semoga keputusan yang kita ambil pada hari ini menjadi keputusan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya. (MC)

03/09/2026

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menjadikan rutinitas sebagai ukuran keberhasilan, tetapi memastikan setiap tugas menghasilkan kinerja yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
“Ketika menjadi ASN, kita tidak cukup hanya hadir dan bekerja sesuai rutinitas. Setiap pekerjaan harus memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” kata Zulmaeta saat membuka Orientasi Klasikal PPPK Kota Payakumbuh Tahun 2026 Angkatan II di Aula SKB, Kelurahan Padang Alai Bodi, Rabu (2/9/2026).
Ia mengatakan orientasi tersebut menjadi bagian dari pembekalan PPPK agar memahami nilai, tugas, fungsi, dan etika sebagai aparatur sipil negara (ASN), sekaligus membantu peserta beradaptasi dengan lingkungan birokrasi dan memahami tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Orientasi berlangsung selama dua hari dan diikuti 124 PPPK dari berbagai bidang, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Menurut Zulmaeta, nilai dan etika ASN harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas. PPPK, kata dia, harus menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama, bukan kepentingan pribadi.

Selengkapnya di berita.payakumbuh.go.id

Tinjau Sejumlah Pekerjaan Pembangunan, Wako Zulmaeta: Anggaran Harus Sesuai Peruntukan dan Beri Manfaat bagi Masyarakat,...
03/09/2026

Tinjau Sejumlah Pekerjaan Pembangunan, Wako Zulmaeta: Anggaran Harus Sesuai Peruntukan dan Beri Manfaat bagi Masyarakat, Jaga Kualitas Pekerjaan, Tak Boleh Ada Pungli


Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan tidak boleh ada pungutan liar dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai pemerintah. Setiap anggaran yang dialokasikan harus digunakan secara utuh untuk pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Zulmaeta saat meninjau sejumlah pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Payakumbuh di sejumlah titik, Selasa (1/9/2026).

Dalam peninjauan itu, Zulmaeta memeriksa sejumlah pekerjaan, mulai dari peningkatan jalan, pembangunan tanggul, hingga pembangunan gedung. Ia meminta seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat waktu, memenuhi standar mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Anggaran yang telah disediakan harus benar-benar digunakan untuk pembangunan dan sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Zulmaeta.

Selain memastikan penggunaan anggaran, Zulmaeta menekankan pentingnya kualitas hasil pekerjaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan secara administratif, tetapi juga dari kesesuaian dengan standar dan kualitas yang telah ditetapkan.

“Pelaksana pekerjaan harus benar-benar memperhatikan kualitas pekerjaan yang dibangun. Pekerjaan juga harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.

Ia mengatakan setiap program pembangunan, baik berskala besar maupun kecil, harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, pekerjaan pemerintah harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

“Pada akhirnya, pembangunan ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik pekerjaan besar maupun kecil, semuanya harus memberikan manfaat dan mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Kepala Dinas PU Kota Payakumbuh Muslim mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Arahan Bapak Wali Kota menjadi perhatian kami, terutama dalam memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Muslim.

Muslim mengatakan Dinas PU juga meminta seluruh penyedia jasa dan pelaksana pekerjaan mematuhi ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pembangunan.

“Kami ingin memastikan setiap pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat Payakumbuh,” pungkasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Zulmaeta didampingi Kepala Dinas PU Kota Payakumbuh Muslim. Pengawasan langsung itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan pembangunan berjalan transparan, berkualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran. (MC)

Wali Kota Zulmaeta: Jambore PKK Perkuat Sinergi dan Kontribusi Kader bagi Masyarakat Bukittinggi — Wali Kota Payakumbuh ...
03/09/2026

Wali Kota Zulmaeta: Jambore PKK Perkuat Sinergi dan Kontribusi Kader bagi Masyarakat


Bukittinggi — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengapresiasi dedikasi kader Tim Penggerak (TP) PKK Kota Payakumbuh yang terus berkontribusi dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Apresiasi tersebut disampaikan Zulmaeta saat menghadiri pembukaan Wirakarya Jambore Kader PKK XXII sekaligus Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Istana B**g Hatta, Kota Bukittinggi, Rabu (2/9/2026).

“Kami mengapresiasi seluruh kader TP PKK Kota Payakumbuh yang terus menunjukkan semangat dan dedikasi dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Pemerintah Kota Payakumbuh berharap peran dan kontribusi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas,” ujar Zulmaeta.

Jambore yang berlangsung 1–3 September 2026 tersebut diikuti kader PKK dari 18 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kegiatan mengusung tema “Bersinergi, Berprestasi dan Menginspirasi Melalui 10 Program Pokok PKK, Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka kegiatan mengatakan PKK memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung pembangunan daerah. Karena itu, 10 Program Pokok PKK diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan rutin, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kesuksesan dan keberhasilan akan sulit kita hadirkan tanpa kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak. Semua pihak mesti berperan,” ujar Mahyeldi.

Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyeldi menegaskan gerakan PKK perlu terus memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai fondasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

“Gerakan PKK harus kembali meneguhkan jati dirinya dengan memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ungkap Harneli.

Dalam kesempatan tersebut, Zulmaeta juga menyaksikan dan memberikan dukungan terhadap penampilan devile kader TP PKK Kota Payakumbuh dalam rangkaian Jambore XXII.

Ketua TP PKK Kota Payakumbuh, Ny. Eni Zulmaeta, mengatakan Jambore XXII diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat semangat, kebersamaan, dan motivasi kader dalam menjalankan peran di tengah masyarakat.

“Semoga Jambore ini menjadi ajang untuk meningkatkan semangat, kebersamaan, dan motivasi para kader agar semakin aktif berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Eni.

Prestasi juga ditorehkan TP PKK Kota Payakumbuh melalui kader sekaligus Sekretaris TP PKK Kota Payakumbuh, Erma Yunita, yang menerima Piagam Penghargaan Adhi Bhakti Utama dari Ketua Umum TP PKK atas karya bakti dan pengabdiannya selama 25 tahun atau lebih secara terus-menerus sebagai kader atau pengurus TP PKK.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas pengabdian Erma Yunita sekaligus motivasi bagi jajaran TP PKK Kota Payakumbuh untuk terus berkarya dan menghadirkan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.

Keikutsertaan TP PKK Kota Payakumbuh dalam Jambore XXII HKG PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mengoptimalkan 10 Program Pokok PKK menuju keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berkualitas. (MC)

Wali Kota Zulmaeta: PPPK Harus Utamakan Kinerja dan Dampak Pelayanan bagi Masyarakat Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Z...
02/09/2026

Wali Kota Zulmaeta: PPPK Harus Utamakan Kinerja dan Dampak Pelayanan bagi Masyarakat


Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menjadikan rutinitas sebagai ukuran keberhasilan, tetapi memastikan setiap tugas menghasilkan kinerja yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

“Ketika menjadi ASN, kita tidak cukup hanya hadir dan bekerja sesuai rutinitas. Setiap pekerjaan harus memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” kata Zulmaeta saat membuka Orientasi Klasikal PPPK Kota Payakumbuh Tahun 2026 Angkatan II di Aula SKB, Kelurahan Padang Alai Bodi, Rabu (2/9/2026).

Ia mengatakan orientasi tersebut menjadi bagian dari pembekalan PPPK agar memahami nilai, tugas, fungsi, dan etika sebagai aparatur sipil negara (ASN), sekaligus membantu peserta beradaptasi dengan lingkungan birokrasi dan memahami tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Orientasi berlangsung selama dua hari dan diikuti 124 PPPK dari berbagai bidang, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Menurut Zulmaeta, nilai dan etika ASN harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas. PPPK, kata dia, harus menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama, bukan kepentingan pribadi.

“Nilai dan etika ASN harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas. Kita ingin PPPK memahami sejak awal bahwa orientasi mereka adalah memberikan pelayanan, bukan mengejar kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia menekankan pelayanan publik membutuhkan kesiapsiagaan aparatur dalam berbagai kondisi. ASN harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, termasuk dalam situasi darurat, serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab tanpa mengeluh.

Zulmaeta juga mengingatkan PPPK mengenai pentingnya disiplin sebagai bagian dari akuntabilitas aparatur. Jam kerja standar di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dimulai pukul 07.30 hingga 16.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00. Khusus Jumat, waktu kerja berakhir pukul 13.30.

“Disiplin terhadap waktu kerja merupakan bentuk tanggung jawab kita. Delapan jam kerja harus kita isi dengan pekerjaan yang produktif sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab kita,” katanya.

Lebih lanjut, Zulmaeta membedakan kerja dengan kinerja. Kerja merupakan aktivitas yang dilakukan, sedangkan kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dari aktivitas tersebut.

“Jangan merasa sudah berkinerja hanya karena sudah bekerja. Yang kita lihat adalah hasil akhirnya,” ujarnya.

Selain berorientasi pada pelayanan dan hasil kerja, Zulmaeta mendorong PPPK membangun kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah sesuai kemampuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Ia juga meminta PPPK menjaga loyalitas kepada negara dan instansi serta terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan sistem manajemen talenta.

“Jadilah ASN yang loyal, disiplin, terus belajar dan selalu siap melayani. Ukuran keberhasilan kita bukan sekadar sudah bekerja, tetapi seberapa besar hasil kerja itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dalam orientasi tersebut, peserta juga memperoleh materi pengenalan fungsi dan tugas ASN melalui sistem pembelajaran daring Massive Open Online Course (MOOC), serta materi mengenai nilai dan etika di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Payakumbuh berharap pembekalan tersebut dapat memperkuat kapasitas PPPK sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik. (MC)

🇮🇩 Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 🇮🇩Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan Selamat Hari Lahir Kej...
02/09/2026

🇮🇩 Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 🇮🇩
Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.
⚖️ “Menguatkan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas Menuju Indonesia yang Adil dan Makmur.”
Semoga Kejaksaan Republik Indonesia semakin profesional, berintegritas, dan humanis dalam menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Mari bersama memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan Indonesia yang semakin adil, makmur, dan berkeadilan.

Address

Payakumbuh

Telephone

+6275293279

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Pemerintah Kota Payakumbuh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Pemerintah Kota Payakumbuh:

Shortcuts

Share

Category