13/06/2026
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu perlindungan sosial terbesar bagi rakyat Indonesia.
Namun, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang menghadapi tekanan akibat ketimpangan iuran dan klaim harus menjadi perhatian serius.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, mengingatkan bahwa defisit sekitar Rp2 triliun per bulan tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi fundamental.
Dengan jumlah peserta mencapai sekitar 283,4 juta jiwa, keberlanjutan JKN bergantung pada tata kelola yang sehat, efisiensi, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Dukungan pendanaan pemerintah penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Perlu pembenahan menyeluruh mulai dari pengelolaan risiko, validitas data peserta, kepatuhan iuran, sistem rujukan, hingga efektivitas pembayaran klaim.
“Jangan menunggu sampai terjadi gagal bayar baru kita bergerak. Keberlanjutan JKN adalah kepentingan nasional.” ujar Haris.