03/08/2021
Pandangan Umum Fraksi PAN Atas Ranperda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatab Tahun 2021 - 2026, dan Ranperda Penyelolaan Barang Daerah
Disampaikan oleh Ketua Fraksi, Novermal, SH pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pessel, Selasa, 3 Agustus 2021.
Fraksi PAN menyambut baik atas diajukannya Ranperda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua Ranperda ini penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, dan peningkatan tata kelola barang milik daerah secara baik dan benar.
Dengan Visi "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional", Fraksi PAN meyakini Duet Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Bupati Rudi Hariansyah bisa membawa Pesisir Selatan ke arah yang lebih baik lagi. Dan, sebagai salah satu partai pengusung, Fraksi PAN akan bergandeng tangan dengan seluruh fraksi yang di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk bersama-sama membantu merealisasikan Visi tersebut.
Terhadap enam Misi penguatan Visi tersebut, Fraksi PAN memberi catatan dan penekanan sebagai berikut:
Misi Pertama:
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
Fraksi PAN mendorong terwujudnya pelayanan publik berbasis aplikasi sebagaimana diamanatkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perda SPBE) di Pesisir Selatan. Dan, menyediakan call center dan aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan kepala OPD terkait, dan tindak lanjutnya termonitor langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
Fraksi PAN meminta penguatan layanan Puskesmas dan rumah sakit terus ditingkatkan, dan memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang terlantar karena tidak ada biaya untuk berobat. Pemda harus punya anggaran lebih untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum dapat kartu KIS atau kartu BPJS Kesehatan gratis yang iyurannya dibayar oleh pemerintah.
Guna pemerataan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Fraksi PAN meminta Pemda membangun satu lagi rumah sakit di Ranah Pesisir. Untuk ini, Fraksi PAN akan berusaha bersama Anggota Dewan asal Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir mendapatkan hibah tanah ulayat Nagari Pelangai seluas 1,5 sampai 2 hektar dari Ninik Mamak Nagari Pelangai, yang lokasinya berada di perbatasan Ranah Pesisir dan Lengayang, untuk pembangunan rumah sakit tersebut.
Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemda harus mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, data masyarakat miskin harus diperbaharui setiap tahun, dan ditetapkan dengan melibatkan unsur masyarakat nagari setempat, supaya tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak mendapat bantuan sosial. Bantuan jaring pengaman sosial, dan bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin harus dipastikan benar-benar tepat sasaran.
Misi Ketiga:
Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Sektor Pertanian, Fraksi PAN meminta Pemda melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani dan terus mengembangkan usaha agribisnis di nagari-nagari. Dan, Pemda juga diminta memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dan memastikan bantuan modal usaha dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di nagari-nagari terlaksana dengan baik, dan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Gapoktan penerima bantuan modal usaha, supaya tidak ada penyalahgunaannya oknum pengurus dan anggota Gapoktan bersangkutan.
Dan, guna menunjang program ketahanan pangan tersebut, Fraksi PAN juga meminta Pemda lebih serius dan fokus meningkatkan daerah irigasi, baik kewenangan kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena, kondisinya saat ini lebih dari 50 persen dalam keadaan rusak berat. Bahkan ada daerah irigasi di Lakitan kecamatan Lengayang kewenangan provinsi tidak ada bendung dan jaringan irigasi, dan di Air Haji, kecamatan Linggo Sari Baganti, ada pembangunan daerah irigasi kewenangan pusat yang mangkrak sejak tahun 2015, dimana bendungnya sudah siap tapi jaringan irigasinya tidak ada karena terkendala pembebasan lahan.
Sektor Perikanan Laut, Fraksi PAN meminta Pemda terus meningkatkan kerja sama dengan DKP Provinsi Sumbar, Lantamal II Padang, dan Satpolair Polres Pessel dan Polda Sumbar dalam penanggulangan illegal fishing di laut Pesisir Selatan. Dan, Pemda juga diminta untuk tidak lagi memunggungi laut. Sektor perikanan laut harus dijadikan sektor unggulan dengan terus melakukan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok nelayan dan usaha pengolahan ikan, dan terus mengucurkan anggaran untuk bantuan modal usaha dan alat tangkap yang moderen, termasuk meminta bantuan ke DKP Provinsi Sumbar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sektor Perkebunan, Fraksi PAN meminta Pemda memastikan harga TBS Sawit masyarakat dibeli oleh PKS-PKS yang ada di Pessel dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pemda harus memberi sanksi tegas kepada PKS-PKS yang membeli TBS Sawit masyarakat jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Dan, guna mencegah praktek monopoli, Pemda diminta mencari investor dan memfasilitasinya mendirikan beberapa unit PKS baru lagi di Pesisir Selatan. Karena, PKS-PKS yang ada sudah tidak mampu menampung TBS Sawit masyarakat, dan banyak yang dijual ke PKS di luar Pessel, yaitu ke Muko-Muko dan Kiliran Jao.
Untuk mendukung sektor unggulan tersebut, Fraksi PAN meminta Pemda segera meningkatkan sarana prasarana jalan dan jembatan, terutama di daerah Pesisir Selatan bagian tengah dan selatan. Jalan-jalan tersebut tidak mesti diaspal semua, tapi kerusakan-kerusakannya harus segera diperbaiki. Karena kondisinya kini banyak dalam yang rusak berat.
Misi Keempat:
Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
Fraksi PAN meminta Pemda terus melakukan pengembangan kawasan wisata Pantai Carocok Painan dan Kawasan Wisata Mandeh. Khusus untuk Kawasan Wisata Mandeh, Pemda diminta memfasilitasi pelaku usaha pariwisata dalam mengurus izin usaha dengan memberi kemudahan-kemudahan, terutama untuk pembangunan resort-resort di pinggir pantai. Karena, kini banyak resort yang sudah beroperasi tanpa izin, karena terkendala status lahan dan ketentuan sempadan pantai.
Fraksi PAN juga mendorong Pemda memfasilitasi biaya kebersihan masjid-masjid yang ada di sepanjang jalan utama dan kawasan wisata, terutama kebersihan toilet dan tempat berwudhunya. Selain tempat shalat, masjid-masjid tersebut juga harus didorong menjadi rest area atau tempat istirahat bagi wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Selatan. SPBU-SPBU yang ada di Pesisir Selatan juga harus dipaksa menyediakan mushala dan toilet yang bersih. Begitu juga dengan rumah-rumah makan, juga perlu didorong menyediakan mushala dan toilet yang bersih.
Misi Kelima:
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkam sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
Fraksi PAN meminta Pemda terus memfasilitasi pendidikan anak-anak keluarga tidak mampu dengan memfasilitasi mereka mendapatkan beasiswa sampai ke perguruan tinggi.
Misi Keenam:
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
Fraksi PAN meminta Pemda terus meningkatkan kerja sama yang baik dengan Polres Pesisir Selatan, Kejari Painan, dan Kodim 0311 Pesisir Selatan, termasuk dukungan bantuan hibah untuk peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh tiga institusi tersebut.
....
Tentang Ranperda Pengelolaan Barang Daerah, Fraksi PAN juga mengapresiasi Pemda. Karena, ini penting guna optimalisasi pemanfaatan dan penyelamat aset daerah. Dalam hal ini, Fraksi PAN memberi catatan dan penekanan pada penyelamatan aset daerah dengan segera menyertifikatkan seluruh tanah milik Pemda, baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah, serta tanah-tanah milik Pemda lainnya. Hal ini penting segera dilakukan, karena banyak tanah-tanah hibah dari masyarakat untuk sekolah-sekolah yang diambil atau dikuasai kembali oleh pemilik asalnya.
....
Untuk kesempurnaan kedua Ranperda ini, Fraksi PAN juga akan memberi pengayaan berupa saran dan masukan pada pembahasan oleh Panitia Khusus dan tim asistensi Pemda. Semoga Ranperda yang diajukan bisa ditetapkan menjadi Perda yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.
