Antara RIAU, Jalan Sumatera No 4, Pekanbaru (2026)

13/05/2026

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Riau Kepri Syariah kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui program zakat pegawai. Kali ini, bantuan diserahkan kepada para mualaf binaan Rumah Mualaf Pekanbaru dalam kegiatan yang digelar di Kantor Cabang BRK Syariah Arifin Ahmad, Rabu (13/5/2026).

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program distribusi zakat pegawai BRK Syariah yang dikelola UPZ BRK Syariah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Setiap bulannya, zakat pegawai yang terhimpun di wilayah Riau daratan mencapai sekitar Rp62 juta dan disalurkan melalui berbagai program sosial kemasyarakatan.

Ketua UPZ BRK Syariah, Jon Hendri mengatakan bahwa dana zakat yang dihimpun berasal dari potongan gaji pegawai BRK Syariah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang direkomendasikan oleh BAZNAS.

“Zakat ini merupakan himpunan dari gaji pegawai yang dipotong dan diserahkan kepada BAZNAS. Alhamdulillah, zakat yang terkumpul dari pegawai BRK Syariah di wilayah Riau daratan saat ini mencapai sekitar Rp62 juta setiap bulannya. Penyalurannya dilakukan melalui program-program yang direkomendasikan, salah satunya bantuan untuk mualaf,” ujar Jon Hendri.

Ia menjelaskan, UPZ BRK Syariah secara konsisten menyalurkan bantuan di berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, mulai dari bantuan untuk fakir miskin, dhuafa, guru ngaji, bantuan pendidikan bagi pelajar SD, SMP dan SMA, hingga program sosial lainnya seperti sunatan massal dan renovasi rumah warga.

“Minggu kemarin kami juga telah menyerahkan bantuan bedah rumah layak huni kepada mustahik di Siak Sri Indrapura. Program tersebut merupakan kolaborasi antara UPZ BRK Syariah bersama BAZNAS Kabupaten Siak,” katanya.

13/05/2026

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun terus mendorong kemudahan pelayanan publik berbasis digital melalui pembayaran retribusi sampah menggunakan QRIS Bank Riau Kepri Syariah.

Inovasi pembayaran non tunai tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan digitalisasi transaksi di Kabupaten Karimun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Ahmadi mengatakan, penggunaan QRIS BRK Syariah menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sampah tanpa harus menggunakan uang tunai.

“Melalui QRIS BRK Syariah, masyarakat sekarang bisa melakukan pembayaran dengan lebih mudah, cepat dan aman. Ini sangat membantu pelayanan kami agar lebih efektif dan efisien,” ujar Ahmadi.

Menurutnya, kerja sama dengan BRK Syariah menjadi langkah positif dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Selain memudahkan masyarakat, sistem pembayaran QRIS juga dinilai lebih transparan dalam proses pencatatan transaksi retribusi daerah.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan QRIS BRK Syariah ini karena prosesnya sangat praktis. Tinggal scan barcode menggunakan mobile banking atau dompet digital, pembayaran langsung terselesaikan,” katanya.

Ahmadi menambahkan, kehadiran BRK Syariah melalui layanan QRIS menunjukkan komitmen perbankan daerah dalam mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang kini semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan.

12/05/2026

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan jajaran mengungkap 435 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Lancang Kuning 2026 dengan total 557 tersangka diamankan.

Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi di Pekanbaru Pekanbaru, Selasa, menjelaskan operasi yang digelar sejak 16 April hingga 7 Mei 2026 itu merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Riau.

“Selama Operasi Antik Lancang Kuning 2026, kami berhasil mengungkap 435 laporan polisi dengan total 557 tersangka yang diamankan,” sebut Brigjen Pol Hengki.

Ia menjelaskan dari total tersangka tersebut, sebanyak 530 orang merupakan laki-laki dan 27 perempuan. Sebanyak 487 tersangka dilakukan penahanan, sedangkan 70 lainnya menjalani rehabilitasi.

Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 34,38 kilogram, terdiri atas 31,85 kilogram sabu, 2.319 butir ekstasi, 110,74 gram g***a, 62 butir happy five, dan 761 cartridge yang diduga mengandung etomidate.

Selain narkotika, petugas juga menyita uang tunai Rp159,8 juta, lima unit mobil, satu unit speedboat, 128 unit sepeda motor, serta 467 unit telepon genggam.

Pengungkapan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 162.754 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp34,85 miliar apabila diedarkan di masyarakat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira Juga menjelaskan, salah satu pengungkapan menonjol terjadi di wilayah Kepulauan Meranti pada 27 April 2026, ketika Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti menggagalkan penyelundupan sabu melalui jalur perairan Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu.

11/05/2026

Seluruh jamaah dan petugas calon haji asal Riau yang terdiri atas 4.622 jamaah, 21 petugas haji daerah, 5 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh (KBIHU), dan 43 petugas kloter telah berangkat ke Tanah Suci.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon mengatakan keberangkatan Kloter BTH 18 pada Minggu (10/5) di Embarkasi Haji Batam menandai berakhirnya seluruh proses pemberangkatan jamaah asal Riau tahun ini.

“Dengan diberangkatkannya jamaah haji Provinsi Riau pada Kloter BTH 18 ini, maka berakhir sudah proses keberangkatan jamaah haji Provinsi Riau tahun 1447 Hijriah,” kata Defizon dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Senin.

Pada gelombang keberangkatan itu lanjutnya seluruh jamaah telah mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Hal tersebut dilakukan karena setibanya di Arab Saudi, para jemaah akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kota Makkah untuk melaksanakan umrah wajib.

Kloter BTH 18 terdiri atas 265 jamaah haji, 1 PHD, serta 3 petugas kloter. Meski demikian, terdapat 2 jemaah dan 1 pendamping yang untuk sementara harus menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan dan masih menjalani pemantauan medis.

Selain itu, terdapat 9 jemaah mutasi masuk dari beberapa kloter sebelumnya, yakni 1 jemaah dari Kloter BTH-7 asal Indragiri Hilir, 2 jemaah dari Kloter BTH-8 asal Kuantan Singingi, serta 6 jemaah dari Kloter BTH-12 yang berasal dari Rokan Hulu dan Siak.

11/05/2026

Pemerintah Provinsi Riau bersama direktorat lalu lintas kepolisian daerah setempat dan Jasa Raharja memberlakukan kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau, Ninno Wastikasari berharap kebijakan ini menjadi stimulus bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunggak karena alasan dokumen tidak lengkap. Hal ini juga sekaligus menata ulang database kepemilikan kendaraan di Riau.

“Semoga program ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih antusias membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bermanfaat untuk kesinambungan pembangunan di Provinsi Riau,” katanya di Pekanbaru, Senin.

Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasa Raharja Riau. Nino memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi solid antarinstansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan warga.

Direktur Ditlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Samsat nasional di Semarang. Kebijakan ini menjadi solusi atas banyaknya kendaraan yang berpindah tangan namun belum dilakukan proses Balik Nama (BBN), sehingga identitasnya masih tertahan pada pemilik lama.

Akan tetapi lanjutnya kebijakan ini bersifat sementara atau dengan masa berlaku diberikan selama satu tahun. Tujuannya agar masyarakat segera melakukan proses balik nama kendaraan mereka Jika pemilik kendaraan tidak segera melakukan proses balik nama hingga 31 Desember 2026, maka sanksi administratif akan diberlakukan di tahun berikutnya.

11/05/2026

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan harmonis dengan insan pers di Provinsi Riau melalui dukungan pada kegiatan Trofeo Sepakbola Mini Soccer yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau bersama PLN. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat sinergi antara dunia perbankan, media, dan mitra strategis lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, BRK Syariah dihadiri langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah serta Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan, T.M Fadhly Kholis.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah, Fajar Restu Febriansyah mengatakan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendukung penyebaran informasi yang edukatif dan membangun kepada masyarakat.

“BRK Syariah selama ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan teman-teman media. Kami memandang insan pers bukan hanya sebagai mitra publikasi, tetapi juga bagian penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar Fajar.

Ia menambahkan, kegiatan olahraga bersama seperti trofeo mini soccer menjadi momentum positif untuk mempererat komunikasi dan kebersamaan di luar aktivitas formal.

“Melalui kegiatan seperti ini, hubungan silaturahmi antar lembaga dapat semakin erat. Semangat sportivitas, kekompakan, dan kolaborasi yang terbangun di lapangan tentu diharapkan juga membawa energi positif dalam mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

11/05/2026

Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) turut ambil bagian dalam kegiatan Car Free Day bersama Samsat Pekanbaru Kota dan UPT I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang digelar pada Minggu (10/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Car Free Day tersebut menghadirkan berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), layanan kesehatan gratis, hingga pembagian bibit tanaman gratis.

Selain itu, masyarakat wajib pajak juga berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik berupa total 14 gram emas dari Jasa Raharja dan dua unit sepeda motor Yamaha serta hadiah hiburan lainnya dari BRK Syariah.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut selaku Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru. Turut hadir dalam kegiatan itu Komisi III DPRD Riau H. Abdullah, S.Pd., Kepala Jasa Raharja Riau Muhammad Hidayat, S.E., Kepala Bapenda Provinsi Riau Ninno Wastikasari, SE, M.Si., serta jajaran Korlantas Kota Pekanbaru.

Dalam kegiatan ini, BRK Syariah menurunkan seluruh tim Funding Officer (FO) wilayah Pekanbaru Kota untuk memberikan pelayanan dan edukasi langsung kepada masyarakat terkait layanan perbankan syariah serta kemudahan transaksi pembayaran pajak melalui BRK Syariah.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, mengatakan keikutsertaan BRK Syariah dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“BRK Syariah terus mendukung program-program pemerintah daerah, termasuk dalam memberikan kemudahan layanan transaksi pembayaran pajak kepada masyarakat. Melalui kegiatan Car Free Day ini, kami ingin hadir lebih dekat sekaligus memberikan edukasi terkait layanan dan transaksi perbankan syariah yang mudah, aman, dan nyaman,” ujar Edi Wardana.

Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh tim FO Pekanbaru Kota menjadi bagian dari komitmen BRK Syariah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

08/05/2026

Kuasa hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid meminta sejumlah nama yang kerap disebut dalam persidangan turut dihadirkan sebagai saksi, termasuk SF Hariyanto, guna memperjelas perkara yang tengah disidangkan, Kamis.

Kuasa hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, usai sidang mengatakan kehadiran sejumlah pihak dinilai penting agar seluruh fakta yang muncul selama persidangan dapat diuji secara terbuka.

“Kami ingin semua fakta dibuka di persidangan agar jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ucap Kemal.

Menurut dia, beberapa nama kerap disebut dalam jalannya persidangan sehingga perlu dimintai keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim.

Selain membahas permintaan menghadirkan saksi tambahan, persidangan juga menyinggung mekanisme mutasi aparatur sipil negara (ASN), penggunaan dana operasional pimpinan, hingga dugaan pemberian uang kepada seseorang tanpa sepengetahuan gubernur.

Dalam sidang tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi turut memberikan keterangan terkait sistem penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

08/05/2026

Di tengah tantangan dunia industri yang terus berkembang, Program Studi (Prodi) D3 Teknologi Pulp dan Kertas (TPK) Universitas Riau (UNRI) berhasil mencatat pencapaian penting dengan meraih akreditasi “Unggul”. Raihan tersebut dirayakan melalui kegiatan syukuran sebagai wujud apresiasi atas capaian bersama sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Capaian tersebut juga menjadi bukti komitmen Prodi D3 TPK UNRI dalam meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi lulusan, serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia industri. Kegiatan berlangsung di Ruang Meeting Power Boiler, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Kimia, UNRI, Rabu (7/5/2026).

Wakil Rektor Bidang Akademik UNRI Dr. Mexsasai Indra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Prodi D3 TPK UNRI meraih akreditasi unggul. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kualitas pendidikan tinggi yang baik. Ke depan, kami berharap Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas terus berkembang serta memperkuat sinergi dengan dunia industri maupun berbagai mitra strategis lainnya,” ujar Mexsasai.

Sejak didirikan pada 2018, Prodi D3 TPK UNRI memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan sumber daya manusia di sektor industri pulp dan kertas, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu pusat industri pulp dan kertas nasional. Program studi ini juga dikenal sebagai program vokasi TPK pertama di Indonesia yang dibangun melalui kolaborasi antara UNRI, Tanoto Foundation, dan RAPP.

Selain dukungan dalam pengembangan kurikulum berbasis industri, RAPP juga berkontribusi melalui penyediaan fasilitas laboratorium, dukungan tenaga praktisi industri, program magang mahasiswa, hingga kesempatan magang selama sembilan bulan bagi mahasiswa untuk memperkuat pengalaman praktik dan kesiapan memasuki dunia kerja.

05/05/2026

PT Bank Riau Kepri Syariah bersama PT Taspen (Persero) Cabang Pekanbaru memperkuat sinergi layanan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kerjasama ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas layanan pembayaran manfaat pensiun, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), dengan sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan mudah diakses oleh peserta.

Plt Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menegaskan bahwa penguatan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan publik yang lebih baik, khususnya bagi para pensiunan.

“Para pensiunan adalah sosok yang telah mengabdi puluhan tahun. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan penuh kepastian, dengan pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, BRK Syariah sebagai BUMD tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan memberikan rasa nyaman.

Penguatan kerjasama ini juga mencakup peningkatan kualitas layanan di lini terdepan. Petugas layanan diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyulitkan peserta.

Sementara itu, Branch Manager Taspen Pekanbaru, Firson Arya Iskandar, menekankan pentingnya pelayanan yang tuntas di satu titik.

“Kami tidak ingin peserta harus bolak-balik karena informasi yang tidak lengkap. Setiap kendala harus diselesaikan di lini terdepan oleh mitra melalui komunikasi yang solid, bukan justru dibebankan kepada peserta,” tegasnya.

Ia menilai, pelayanan pensiun tidak hanya soal teknis administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan peserta terhadap institusi.

04/05/2026

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru menggelar Forum Konsultasi Publik 2026 guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, Kamis (30/4).

Kepala BBPOM di Pekanbaru Alex Sander mengatakan forum tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi layanan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi informasi.

“Kebijakan ini merupakan langkah menuju institusi yang lebih lincah dan berbasis teknologi. Kami juga akan menindaklanjuti hasil forum ini dengan penyesuaian standar pelayanan,” sebut Alex.

Ia menjelaskan, melalui forum tersebut pihaknya menghimpun masukan kritis dari berbagai pihak agar kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, bukan menjadi hambatan administratif.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, kediaman Gubernur Riau, BBPOM juga memaparkan transformasi layanan dari sistem konvensional menuju digital-sentris, termasuk kebijakan pelayanan tatap muka yang difokuskan setiap hari Jumat.

Kebijakan tersebut diterapkan seiring pelaksanaan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian pegawai sebagai upaya efisiensi birokrasi dan menjaga keseimbangan kerja.

Forum ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari penerima layanan, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat, akademisi, dan media.

Alex menambahkan, masyarakat dan stakeholder akan dilibatkan dalam proses penyusunan hingga penetapan standar pelayanan sebelum dipublikasikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menilai forum konsultasi publik tersebut merupakan implementasi nyata Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kami berharap peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk memberikan masukan, tanggapan, maupun pengaduan guna peningkatan layanan publik, termasuk bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Melalui forum ini, BBPOM di Pekanbaru diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pengembangan dan kemajuan Provinsi Riau ke depan.

Antara RIAU

13/05/2026

13/05/2026

12/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

05/05/2026

04/05/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share