Perindo Riau

07/08/2013

PERINDO RIAU MENGUCAPKAN : SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1434 H, MOHON MAAF LAHIR & BATIN

11/07/2013

"Selamat Menunaikan Ibadah Puasa" bagi yang menjalankannya...

02/07/2013

Diskusi Mingguan Perindo : Partai Politik Harus Kawal Perencanaan Anggaran

Diskusi Mingguan: Dewan Ideologi dan Kader DPP Perindo menggelar diskusi mingguan tentang politik anggaran di Indonesia. Dari kiri: Roy Salam, peneliti anggaran dari Indonesia Budget Center, Andre Hehanusa sebagai moderator dan juga Ketua Lentera Perindo serta Yusuf Lakaseng, Ketua VI DPP Perindo bidang politik, hukum dan HAM. Diskusi dihelat di kantor DPP Perindo Jalan Diponegoro 29, Jakarta Pusat, kemarin (25/6/2013).

JAKARTA - Partai politik harus lebih aktif mengawal perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain sebagai kewajiban, keterlibatan itu sebenarnya merupakan ruang politik untuk mendekatkan diri pada masyarakat.

Roy Salam, peneliti anggaran dari Indonesia Budget Center mengatakan, pada praktiknya hal itu belum terjadi dan membuat kebutuhan riil masyarakat tidak terwujud.

"Perencanaan anggaran dimulai dari tingkat bawah seperti desa dan sayangnya lebih banyak dikuasai elit. Kepentingan dan kebutuhan rakyat kurang mendapat tempat," kata dia pada diskusi Politik Anggaran Kita: "Di Antara Tuntutan Keberpihakan Rakyat dan Kepungan Mafia" yang diselenggarakan ormas Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta, Selasa (25/6/2013). Diskusi tersebut dipandu oleh moderator, Andre Hehanusa sebagai Ketua Umum Lentera Perindo.

Jika parpol dan kadernya turut mengawal proses itu maka merupakan upaya nyata parpol menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

"Ini kan sebenarnya ruang politik yang bisa digunakan. Aktivitas ranting parpol sebaiknya hadir di pengambilan keputusan dari tingkat desa. Jadi tidak hanya berkonsentrasi pada penentuan anggaran di tingkat daerah yang lebih tinggi dan tingkat pusat," papar Roy.

Dia juga mencatat, ketidakhadiran parpol sejatinya tidak sejalan dengan filosofi parpol adalah meraup suara dan melakukan aktivitas yang mendorong perolehan dukungan. "Sayangnya parpol nggak ada. Mereka harus hadir dalam ruang-ruang politik dalam segala lingkup dan berapapun skalanya" tegasnya.

Indonesia Budget Center juga mencermati, selama ini proses penganggaran masih jauh melibatkan masyakarat. Yang terjadi, pihak pengusaha yang lebih banyak memanfaatkan proses perencanaan anggaran pembangunan.

"Pengusaha hadir dan intens mengikuti serta mempengaruhi anggaran karena ingin mengakses dan menyerap anggaran," terang dia.

Selain itu, dokumen anggaran masih dianggap dokumen negara yang sulit diakses oleh publik. Hal ini lantas menutup peluang transparansi dan selanjutnya menghalangi partisipasi masyarakat.

Roy juga mempertanyakan, sejauh mana penyusunan anggaran terintgerasi secara kegiatan, fungsi, organisasi dan wilayah. "Ego sektoral masih menjadi penyakit dalam penentuan anggaran. Masing-masing dinas dan kementerian menyodorkan rencana yang fungsinya sama. Ini karena mereka menggunakan pendekatan proyek dan bukan pendekatan fungsi," urainya.

Realisasi anggaran juga tidak efektif. Buktinya,seperti program pengentasan kemiskinan tiap tahun naik 30-50 persen per tahun tetapi angka kemiskinan tidak turun signifikan. "Artinya anggaran tidak efektif dan tidak menjawab persoalan publik," tegas Roy.

Selain itu politik anggaran juga tidak berpihak pada masyarakat. Seperti anggaran kesehatan naik 10 persen tetapi target penerimaan dari sektor kesehatan naik hingga 30 persen. "Padahal inti sektor kesehatan adalah kegiatan pelayanan tapi penaikan target itu menunjukkan pemerintah fokus pada penerimaan pendapatan," katanya.

Terkait ketimpangan anggaran antara pusat dan daerah, IBC mencermati penganggaran masih berpihak ke pusat. Rata-rata APBN yang diserahkan pengelolaannya ke pemda hanya 31,7 persen dari total belanja negara. Selain itu, dalam 7 tahun terakhir, pemerintah dan DPR hanya mampu menaikkan sekitar 2,4 persen belanja APBN ke daerah.

Kepentingan Politik

Pada kesempatan yang sama, Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Perindo Bidang Politik, Hukum dan HAM menilai politik anggaran sesungguhnya untuk kepentingan pokitk. Ini terlihat jelas dengan pencabutan subsidi BBM dan bergulirnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

"Lalu, sebagian besar APBN kita mengalir untuk belanja. Artinya jelas, politik anggaran kita untuk membayari birokrasi dan hanya basa basi untuk masyarakat," ujarnya.

Seharusnya, anggaran dialokasikan untuk menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi dengan membangun infrastruktur. Pemerintah juga menggunakan anggaran untuk meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan efisiensi.

More : http://persatuanindonesia.or.id/berita/138-diskusi-mingguan-perindo-partai-politik-harus-kawal-perencanaan-anggaran

Diskusi Mingguan: Dewan Ideologi dan Kader DPP Perindo menggelar diskusi mingguan tentang politik anggaran di Indonesia. Dari kiri: Roy Salam,

04/06/2013

Pejabat dan Mantan Pejabat Blora Gabung Perindo

BLORA, suaramerdeka.com - Sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat Pemkab Blora, Jawa Tengah masuk Persatuan Indonesia (Perindo), ormas yang didirikan Hary Tanoesoedibyo.

Pejabat yang bergabung ke Perindo diantaranya Wakil Bupati, H Abu Nafi. Abu Nafi yang juga ketua DPC PPP malah menjadi dewan penasehat Perindo Jateng.

Selain Abu Nafi, pejabat Pemkab Blora yang masuk Perindo adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Winoto. Bahkan dia diaulat menjadi ketua DPD Perindo Blora.

"Alhamdulilah kepengurusan DPD Perindo Blora sudah terbentuk. Saya menjadi ketuanya," ujar Winoto, pekan lalu.

Menurut Winoto, dia adalah salah satu dari tiga orang inisiator pembentukan Perindo di Blora. Inisiator lainnya adalah Aris Subandono dan Suprapto AZ.

Aris Subandono yang juga anggota DPRD dari Partai Hanura menjabat sekretaris umum DPD Perindo Blora. Sedangkan Suprapto menjadi wakil ketua.

Dengan terbentuknya pengurus, lanjut Winoto, kabar yang berkembang selama ini bahwa para pejabat akan bergabung bukan hanya isapan jempol belaka.

Sebab, selain dia, pejabat yang ikut gabung adalah sekretaris badan, kepala bidang, atau kasi-kasi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain itu juga sejumlah PNS di lingkungan pemkab juga banyak yang gabung.

"Perindo bukan parpol, tapi ormas, sehingga tak ada larangan PNS untuk gabung," kata Winoto.

Mantan Pejabat
Selain pejabat aktif, sejumlah mantan pejabat juga ikut masuk Perindo. Diantaranya mantan Kabag Tapem, Achmad Djohari, mantan Asisten II Umartono dan Pudiyatmo serta mantan sekretaris Bappeda, Didik Lukardono.

Selain itu, sejumlah pensiunan PNS juga banyak yang bergabung. Juga para tokoh masyarakat, pemuda dari berbagai profesi dan organisasi serta sejumlah Kepala Desa.

Winoto mengatakan, saat ini, Perindo sedang menyiapkan program kerja, berupa bakti sosial serta lainnya. Salah satu program awal adalah membentuk lembaga ekonomi, yakni BPR.

"Nanti minimal di setiap kabupaten berdiri BPR Perindo, yang akan disusul di setiap kecamatan," tandasnya.

Sementara itu Abu Nafi menegaskan Perindo adalah ormas, sehingga PNS atau pejabat bisa bergabung. Bahkan tokoh parpol pun tidak dilarang. Sebab, dia sendiri selain wabup juga ketua parpol.

Bergabungnya dia dengan ormas baru itu, untuk mengabdi dan berusaha mewarnai kehidupan bermasyarakat. Lewat Perindo dia ingin ada perubahan yang lebih baik. "Ini murni ormas, bukan partai politik," tegasnya.

Sumber suaramerdeka.com

More : http://persatuanindonesia.or.id/berita/124-pejabat-dan-mantan-pejabat-blora-gabung-perindo

Dari wakil bupati, kepala dinas, mantan sekretaris Bappeda hingga kepala desa. BLORA, suaramerdeka.co m - Sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat Pemkab Blora, Jawa Tengah masuk Persatuan

12/05/2013

SBY Tak Layak Terima Penghargaan ACF

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Teknologi Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan (HKL) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pantas menerima penghargaan pelopor kerukunan dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) Amerika Serikat. HKL justru mengatakan, SBY telah gagal membangun toleransi beragama di Indonesia sehubungan dengan terjadinya kekerasan agama.

"Sangat ironis jika SBY dikatakan pelopor kerukunan beragama. Buktinya sampai saat ini masih ada rumah ibadah yang disegel. Bahkan ada rumah ibadah yang sudah memiliki hukum tetap dari Mahkamah Agung, tetap saja disegel pemerintah Kota Bogor." kata HKL mencontohkan GKI Yasmin Bogor yang sampai saat ini tidak bisa beribadah.

Begitu juga perlakuan terhadap Jamaah Ahmadiyah yang terkesan hanya dibiarkan. "Justru sebenarnya masalah keagamaan di Indonesia masih harus dikritisi. Sebab pemerintah terkesan hanya membiarkan kekerasan terhadap agama." Komentar pengusaha muda yang juga Ketua HKTI Sulawesi Utara ini.

Dia berharap, pemerintah lebih tegas terhadap oknum maupun kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama untuk mengintimidasi bahkan menekan agama lain. Sebab lanjutnya, sudah menjadi rahasia umum, pemeluk agama selalu berada dalam tekanan, tapi kelompok penekan tidak pernah mendapat tindakan tegas dari pemerintah dan aparat keamanan.

Seperti diberitakan, Presiden SBY akan menerima World Statesman Award dari ACF. ACF adalah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi dan dialog antarkepercayaan yang berbasis di New York Amerika Serikat. Organisasi ini mulai memberikan penghargaan sejak 1997.

Beberapa pemimpin negara yang telah menerima penghargaan di antaranya PM Inggris waktu itu Gordon Brown (2009), Presiden Perancis kala itu Nicolas Zarkozy (2008). Pada 2012 penghargaan diberikan kepada Perdana Menteri Kanada Stephen Harper.

more : http://persatuanindonesia.or.id/berita/92-sby-tak-layak-terima-penghargaan-acf

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Teknologi Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan (HKL) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pantas menerima penghargaan pelopor kerukunan

12/05/2013

Wawancara Hary Tanoesodibjo dengan IpaVoices

http://www.youtube.com/watch?v=ml0us4O51ME

IpaVoices wawancara dengan Hary Tanoesodibjo. www.ipavoices.com

02/05/2013

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil audit BPK semester II tahun 2012. Hasilnya, sedikitnya 15 kementerian diduga merugikan negara.

"Menteri-menteri dari partai politik dalam pengelolaan anggaran mereka sangat jelek dan ambradul sehingga ditemukan adanya indikasi kerugian Negara. Indikasi kerugian negara ini sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak," kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, dalam siaran pers, Kamis (12/5/2013).

Indikasi kerugian negara tersebut ditemukan dalam Audit BPK tahun 2012 semester II. BPK yang mencatat bahwa kerugian negara sebesar Rp 8.311.534.656.000 untuk 1.950 kasus untuk 15 lembaga atau kementerian.

"Yang dimaksud dengan kerugian negara, ada dua kategori, yang pertama laporan kementerian tidak sesuai standar auditor, maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara; yang kedua, pemerintah sama sekali belum menindaklanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas negara," papar Uchok.

Berikut 15 Kementerian yang berdasarkan Audit BPK semester II tahun 2012 terindikasi merugikan negara:

1. Kementerian Kehutanan, kerugian Negara Rp 7,1 triliun dengan 278 kasus.
2. Kementerian ESDM , kerugian Negara Rp 379,1 miliar dengan 72 kasus.
3. Kemenko Kesra, kerugian negara Rp 268,9 miliar dengan 76 kasus.
4. Kementerian Pertanian, kerugian negara Rp 200,4 miliar dengan 127 kasus.
5. Kemenkominfo, kerugian negara Rp 174 miliar dengan 198 kasus.
6. Kementerian Agama kerugian negara Rp 79 miliar dengan 572 kasus.
7. Kementerian Sosial, kerugian negara Rp 17,6 miliar dengan 84 kasus.
8. Kementerian Nakertrans, kerugian negara Rp 17 miliar dengan 115 kasus.
9. Kementerian Perhubungan, kerugian negaran sebesar Rp 11 miliar dengan 167 kasus.
10. Kementerian Perumahaan Rakyat kerugian negara Rp 7,9 miliar dengan 15 kasus.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan kerugian negara Rp 7,6 miliar dengan 138 kasus.
12. Kementerian Koperasi dan UKM, kerugian negara Rp 5,7 miliar dengan 17 kasus.
13. Kementerian Hukum dan HAM, kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar dengan 71 kasus.
14. Kementerian PDT, kerugian negaran sebesar Rp 888 juta dengan 14 kasus.
15. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, kerugian negara Rp 566 juta dengan 6 kasus.

BPK belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini. 15 kementerian yang disebutkan juga belum bisa diklarifikasi terkait hasil audit BPK ini.

http://news.detik.com/read/2013/05/02/103203/2236029/10/fitra-hasil-audit-bpk-15-kementerian-diduga-rugikan-negara

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil audit BPK semester II tahun 2012. Hasilnya, sedikitnya 15 kementerian diduga merugikan negara.

23/04/2013

Penerima Mandat Pembentukan DPW dan Perwakilan Perindo Luar negeri:

DPW Perindo Maluku : Muhammad Isa Raharusun
DPW Perindo Maluku Utara : Mukti Baba
DPW Perindo Gorontalo : Masrun Rivai
DPW Perindo Sulteng : Yusuf Lakaseng
DPW Perindo Sulawesi Selatan : Sanusi Ramadhan
DPW Perindo Sulawesi Barat : Muhammad Yasin Hakim
DPW Perindo Sulawesi Tenggara : Jaffray Bittikaka
DPW Perindo Jawa Timur : Muhammad Mirdasy
DPW Perindo Jawa Tengah : Siswadi Selodipoero
DPW Perindo Jawa Barat : Rustam Effendi
DPW Perindo DKI Jakarta : Armyn Gultom
DPW Perindo Banten : dr. Yandra Doni & Titin Kholawiyah
DPW Perindo Sumatera Utara : Effendi Syahputra
DPW Perindo Sumatera Selatan : Febuar Rahman
DPW Perindo Kalimantan Timur : Hamdani HB
DPW Perindo Sumatera Barat : Endang Tirtana
DPW Perindo Sulawesi Utara : Hendrik Kawilarang Luntungan
DPW Perindo Kepulauan Riau : Andi Kusuma
DPW Perindo Bangka Belitung : Isyak Meirobie
DPW Perindo Kalimantan Selatan : Yoyo Arifardhani
DPW Perindo Kalimantan Barat : Iwan Gunawan
DPW Perindo Riau : Ahmi Saleh Djasit & Raja jeldi
Perwakilan Singapura : Juanita Dorothea Pantow
Perwakilan Malaysia : Andi Bin Ghani
Perwakilan Amerika Serikat : Barry Simorangkir
Perwakilan Hongkong : Iin Taran

18/04/2013

Antara Demokrasi dan Liberalisme

Ditulis Oleh:
George Soedarsono Esthu
Ketua Dewan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PERINDO

Karena definisi paham liberal tentang konstruk politik merupakan bentuk tanggung-jawab masyarakat warganegara sebagai kepedulian yang lahir dari sikap egalitarian yang inklusif dengan penekanan pada kebebasan dan rasa aman semua individu dari ancaman segala bentuk-bentuk kekuatan maka penguatan pada kebebasan menjadi lebih utama ketimbang kesamaan.

Di pihak lain, pemikiran republikan melekatkan hak-hak kultural dan perbedaan paham politik, tetapi memiliki dua perhatian berupa warganegara yang pasif, dan efek predator dari kebebasan dalam persamaan. Demokrasi representatif dapat membangkitkan ketidakacuhan kehidupan publik, dan penggerogotan kekuasaan oleh badan-badan khusus birokrasi dan politik. Sementara itu, moral toleransi dalam kontrak paham liberal mungkin akan menghilang, dan mekanisme control akan menggunakan pemilihan resmi dan warga akan merasa tidak terpenuhi aspirasinya.

Menyediakan ruang untuk mengekspresikan kegairahan alamiahnya, kesombongannya dan pembangkangannya, mungkin merupakan jalan keluar dalam bentuk menginvestasikan kehidupan sosial dari efek kontrol negara. Kesamaan sosial harus dinetralkan terutama diperlukan untuk mengarahkan dan melekatkan warga dengan menanamkan raca cinta pada kolektivitas demi terjaminnya kebebasan individu sebagai.

Kebaikan utama dalam demokrasi tidak memiliki kapasitas untuk membatasi kebebasan individu agar tetap dihormati sesamanya. Tetapi, untuk meletakkan minat kolektif sebelum minat dan opini personal dan untuk menolak korupsi, propaganda, otoritarianisme, dan ketidaksamarataan. Sikap mencintai dan menghormati kebajikan umum akan menjadi kunci moralitas warga yang tampak sebagai prasyarat partisipasi aktif dalam kehidupan publik.
Tetapi, rasa cinta tadi tidak alamiah dan manusiawi sifatnya dan harus ditranformasikan kepada warga, dididik oleh institusi, dan dijelmakan ke dalam politik komunitas. Dengan demikian, paham republikan mengkonstruk warga untuk aktif dalam perilaku politik dan moralitas publik, yang aneh bagi pertimbangan kalkulasi paham liberal dirasa aneh. Karena, tujuan dalam mengadakan pembatasan bagi individu itu dibutuhkan untuk menjamin kebebasan dan kemakmuran setiap orang. Dengan menekankan kesatuan dan egalitarian kolektivisme secara politik, paham republik merasa penting mengawasi badan-badan yang berkuasa atas warga negara, sebagai bahaya yang mengancam.

Baik paham liberalisme maupun paham republik, telah mendapat kritik yang cukup keras sejak abad 19, karena keduanya mengkhayalkan hak-hak, persamaan, dan kebebasan. Perbedaan antara ruang publik dan ruang privat misalnya, adalah untuk alasan menciptakan politik. Dan sebagai produk dari kekuatan perjuangan, tak masalah sejauh mana tingkat naturalisasi menjadi subyek tujuannya. Sebagai contoh: wilayah privat, aturan-aturan kepemilikan dan warisan, atau norma-norma yang lebih luas lagi bisa saja mendefinisikan relasi antara anak dan ayah, yang, secara lebih luas lagi akan dikontrol oleh Negara. Naturalitas demarkasi politik antara ruang publik, warga sipil dan wilayah privat telah menjadi ajang perburuan regim demokrasi lebih dari dua abad.

Rigiditas pembagian kelas sosial, monopoli kekuasaan oleh monarki dan pengadilannya, serta pengaruh agama, membuat regim demokrasi bergantung pada kekuatan populer yang acap disebut sebagai ‘mobilisasi’ dan ‘perusakan’ institusi oleh campur tangan individu dan Negara.

Dalam perjalanan interaksi sosial selanjutnya serta usaha-usaha individu untuk mengatasi kesenjangan dan pembedaan herarkis, nyata bertentangan dengan undang-undang tertulis, dan telah melahirkan ketidaksamaan.

http://persatuanindonesia.or.id/artikel/76-antara-demokrasi-dan-liberalisme

Ditulis Oleh: George Soedarsono Esthu Ketua Dewan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PERINDO Karena definisi paham liberal tentang konstruk politik merupakan bentuk tanggung-jawab masyarakat

12/04/2013

Sindonews.com - Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) meresmikan kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten.

"Dengan ini saya resmikan kantor DPW Perindo Banten," kata HT, saat meresmikan kantor DPW Perindo, di Banten, usai mengisi kuliah umum di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Minggu (17/3/2013).

Setelah itu, HT akan meresmikan gedung baru yang beralamat di Aip Usman, Nomor 30, Serang, Banten. Kemudian, HT langsung berangkat ke GOR Ciceri Serang, untuk melantik pengurus Perindo Banten.

Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo menyerukan, pengurus dan anggota Perindo Banten, untuk menjadi bagian sejarah Indonesia, untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. "Perindo ormas sosial, yang mengkhususkan untuk masyarakat bawah," kata HT.

Dia juga mengimbau, agar pengurus DPW dan anggota Perindo Banten bisa membantu masyarakat, yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Perindo Banten harus mampu, memberikan kontribusi, bagi usaha ekonomi menengah ke bawah," katanya.

more : http://nasional.sindonews.com/read/2013/03/17/15/728177/ht-resmikan-kantor-dpw-perindo-banten

Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) meresmikan kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Banten.

09/04/2013

JAKARTA - Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang kini tengah digodog di DPR RI. Ormas pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu juga mendesak untuk dicabutnya UU Ormas Nomor 8 Tahun 1985.

Ketua DPP Perindo Bidang Politik, Hukum dan HAM, Yusuf Lakaseng mengatakan Indonesia tidak membutuhkan RUU Ormas, menurutnya jika lahirnya RUU Ormas dilandasi oleh adanya beberapa organisasi sipil yang sering melakukan tindakan anarkis, penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu yang seharusnya menjadi solusi kongkrit.

"Jika ada aktivitas sekelompok masyarakat yang melanggar hukum, melakukan penganiayaan dan pengrusakan maka masalahnya ada pada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu yang menjadi solusi kongkritnya," kata Yusuf dalam keterangan persnya yang di terima Okezone, Senin (8/4/2013).

Dikatakan Yusuf, RUU Ormas sangat kental dengan semangat mengembalikan kontrol negara yang respensif terhadap kebebasan masyarakat sipil.

"Penentuan pengunaan asas tunggal Pancasila, adanya pasal karet tentang hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan perundang-undang misalnya membahayakan NKRI dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang rawan diselewengkan untuk membenarkan negara melakukan tindakan represif," ujarnya.

Selain itu, lanjut Yusuf, keharusan mendaftar, pembekuan sementara, pembubaran dan ketentuan pidana yang dikenakan dengan ketentuan yang multi tafsir menjadi bukti kuat RUU Ormas ini dapat mengembalikan era reprensif Orde Baru.

RUU Ormas tidak sejalan dengan semangat kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. "Masyarakat sipil harus diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berekspresi, berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia," tegasnya.

sumber: http://news.okezone.com/read/2013/04/09/339/788385/perindo-tolak-ruu-ormas

Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang kini tengah digodog di DPR RI.

27/03/2013

Perindo lanjutkan bagi-bagi sembako ke Pendongkelan

Sindonews.com - Masyarakat di lingkungan Rw 09/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, mengaku sangat antusias dengan pembagian sembako yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo).

Menurut Jailani, perwakilan Perindo Jakarta Pusat, masyarakat sangat terkejut dan senang dengan kedatangan anggota Perindo yang datang dari rumah ke rumah untuk memberikan sembako.

"Masyarakat sangat berterimakasih pada Perindo telah memperhatikan masyarakat akar rumput," kata Jailani, di Jakarta, Sabtu (23/3/2013).

Sumbangan ini, tidak hanya akan diberikan pada warga Gambir, namun akan berlanjut ke masyarakat kalangan bawah di daerah Jakarta lainnya.

"Pembagian ini bukan hanya di Gambir, tapi akan berlanjut ke daerah lain di Jakarta. Kita langsung ke Pendongkelan sekarang, untuk beri bantuan pada korban kebakaran minggu kemarin," tukasnya.

(san)

sumber: http://metro.sindonews.com/read/2013/03/23/31/730457/perindo-lanjutkan-bagi-bagi-sembako-ke-pendongkelan

Masyarakat di lingkungan Rw 09/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, mengaku sangat antusias dengan pembagian sembako yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo).