KP2KP Pelabuhan Ratu

25/03/2025

11/01/2025

Permohonan Maaf DJP Terkait Implementasi Coretax DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Wajib Pajak selama implementasi sistem Coretax DJP.

Kami terus berupaya memperbaiki sistem dan memastikan pelayanan yang lebih baik untuk seluruh Wajib Pajak.

Terima kasih atas pengertian dan dukungan yang telah diberikan.
—
Apology from DJP Regarding the Implementation of DJP Coretax

The Directorate General of Taxes (DJP) sincerely apologizes for any inconvenience experienced by taxpayers during the implementation of the DJP Coretax system.

We are continuously working to improve the system and ensure better service for all taxpayers.

Thank you for your understanding and continued support.

11/01/2025

Daftar NPWP di Coretax

, Sekarang proses pendaftaran NPWP dilakukan melalui coretaxdjp.pajak.go.id.

Dengan layanan terbaru ini, pendaftaran NPWP bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Pastikan untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dan ikuti langkah-langkahnya di infografis berikut.
—
Register Your TIN via Coretax

, the TIN registration process is now available through coretaxdjp.pajak.go.id.

With this new service, you can register your TIN anytime and anywhere.

Make sure to prepare the required documents and follow the steps in the infographic below.

05/01/2025

, yuk kenali perbedaan aturan PPN terbaru!

Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perpajakan agar tetap adil. Aturan PPN terbaru dirancang untuk tetap selektif dengan perlindungan kepada barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan tetap bebas PPN untuk melindungi seluruh masyarakat.

Sementara penerapan tarif PPN 12% khusus untuk Barang Mewah agar memberikan sisi keadilan.

Pahami lebih lanjut kebijakan terbaru ini untuk memastikan kewajiban perpajakan tetap terlaksana sesuai dengan peraturan PPN terbaru.



—
, let’s explore the latest updates on VAT regulations!

The government continues to refine tax policies to ensure fairness and equity. The new VAT rules are designed to remain selective, exempting essential goods, healthcare services, and education from VAT to protect entire society.

Meanwhile, a 12% VAT rate is applied specifically to luxury goods to promote fairness.

Learn more about these updates to ensure your tax obligations are fulfilled.

05/01/2025

, telah terbit Peraturan Menteri keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PMK 131/2024 berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada seluruh masyarakat dengan memperhatikan azas gotong royong dan azas keadilan, ketentuan ini mengatur antara lain PPN atas barang/jasa non-premium yang dibayar masyarakat tetap 11%, dan barang/jasa premium 12%.

Mari kita bergotong-royong membayar pajak karena dengan pajak semua dapat manfaatnya.

29/12/2024

, menurut APBN 2025, sebanyak 20,4 juta anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang terjangkau. Semua ini terwujud berkat pajak yang kita bayarkan.

Pemerintah berkomitmen memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi generasi penerus yang cerdas. Dengan pajak, semua dapat manfaatnya.

—

, according to 2025 State Budget, around 20.4 million Indonesian children gain access to affordable basic education. This is made possible thanks to the taxes we pay together.

The government is committed to ensuring every child has the opportunity to learn and grow into a bright future generation. With taxes, benefit for everyone.

29/12/2024

, apakah top-up e-wallet dikenakan pajak baru? Jawabannya, tidak.

PPN pada e-wallet hanya dikenakan atas biaya jasa layanan, seperti biaya admin saat top-up, bukan pada nilai uang yang diisi. Hal ini sesuai PMK 69/PMK.03/2022. Jadi, ini bukan pajak baru.

Top-up e-wallet tetap efisien dan aman. Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan perpajakan tetap adil dan tidak membebani pengguna.

27/12/2024

, Coretax DJP akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025! Masa praimplementasi berlangsung pada 16–31 Desember 2024, dan wajib pajak sudah bisa log in ke sistem Coretax DJP mulai 24 Desember 2024 melalui tautan: https://www.pajak.go.id/coretaxdjp.

Yuk, persiapkan diri Anda untuk layanan perpajakan yang lebih modern dan efisien! Informasi lebih lanjut bisa Anda akses di pajak.go.id.

-——————————
, Coretax DJP will officially launch on January 1, 2025! The pre-implementation period runs from December 16–31, 2024, and taxpayers can start login to Coretax DJP on December 24, 2024, via: https://www.pajak.go.id/coretaxdjp.

Get ready for a more modern and efficient tax system! Learn more at pajak.go.id.

27/12/2024

, mari bersama wujudkan budaya kerja yang bersih dan profesional dengan menolak dan melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik berupa uang, barang, atau fasilitas, dapat mengancam integritas dan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen memberikan layanan yang bebas dari korupsi dan gratifikasi.

Laporkan jika ada dugaan gratifikasi melalui laman gol.kpk.go.id atau wise.kemenkeu.go.id atau melalui surat elektronik ke alamat [email protected].
—
, let’s foster a clean and professional work culture by rejecting gratuities.

Gratuities in any form—whether money, goods, or services—can jeopardize integrity and public trust in service delivery. The Directorate General of Taxes is committed to providing services free from corruption and gratuities.

Report any suspected gratuity cases through DJP or the Corruption Eradication Commission (KPK).

26/12/2024

, sebanyak 96,8 juta masyarakat Indonesia mendapat layanan BPJS Kesehatan secara gratis. Ini semua terwujud berkat pajak yang kita bayarkan.

Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah pajak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk akses kesehatan bagi masyarakat. Dengan pajak, semua dapat manfaatnya.

—

, around 96.8 million Indonesians receive free BPJS Healthcare services. This is made possible thanks to the taxes we contribute together.

The government ensures every tax rupiah supports public welfare, including access to healthcare for public. With taxes, benefit for everyone.

26/12/2024

, menggunakan QRIS untuk pembayaran itu mudah, praktis, dan aman. Pajak yang dikenakan tetap sama seperti metode pembayaran lainnya, tanpa tambahan beban baru bagi pembeli.

Selain itu, Bank Indonesia telah memberlakukan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% sejak 1 Desember 2024 untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 pada merchant Usaha Mikro (UMI). Oleh karena itu, PPN atas MDR transaksi tersebut adalah Rp0.

Dengan QRIS, transaksi jadi lebih efisien dan mudah. Pajak yang kita bayarkan digunakan untuk membangun negeri, dari infrastruktur hingga layanan publik. Dengan pajak, semua dapat manfaatnya.






—

, QRIS makes payments simple, convenient, and secure. The taxes applied remain the same as other payment methods, with no additional burden for buyers.

In addition, Indonesian Central Bank has implemented MDR for QRIS since December 1st, 2024, for transaction up to Rp500.000 for micro enterprise merchant (UMI). Hence, VAT of the MDR transaction is Rp0.

With QRIS, transactions are more efficient and easy. The taxes collected contribute to nation-building, from infrastructure to public services. With taxes, benefit for everyone.