Pengadilan Agama Pontianak

14/08/2026

🎉🇮🇩 PUNCAK ACARA SEMARAK HUT RI KE-81 & HUT MARI KE-81 🇮🇩🎉

Suasana penuh keceriaan, tawa, dan kekompakan mewarnai puncak acara Semarak HUT RI ke-81 dan HUT MARI ke-81 di Pengadilan Agama Pontianak! ❤️🤍

Acara dibuka secara meriah oleh Ketua Pengadilan Agama Pontianak, M. Sa’dan, S.Ag., yang turut memberikan semangat kepada seluruh peserta untuk menikmati setiap momen kebersamaan. 🎊

Beragam perlombaan seru dan menghibur sukses membuat suasana semakin meriah, di antaranya:
👕 Estafet Sarung – menguji kekompakan dan kecepatan tim.
🗣️ Tebak Kata – mengasah kekompakan, kreativitas, dan ketepatan.
🐟 Gepuk Ikan – penuh kejutan dan mengundang gelak tawa.
💦 Estafet Air – seru, menegangkan, dan tentunya bikin suasana semakin pecah! 😆

Tidak hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang kebahagiaan, kebersamaan, sportivitas, dan semakin eratnya silaturahmi keluarga besar Pengadilan Agama Pontianak.

🇮🇩 Satu semangat, satu kebersamaan, satu Indonesia!
❤️🤍 Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 & HUT Mahkamah Agung RI ke-81!

SemarakHUTRI MahkamahAgungRI Kebersamaan Kekompakan Sportivitas DirgahayuIndonesia 🇮🇩

13/08/2026

13/08/2026

📍 Pontianak — Sekretaris Pengadilan Agama Pontianak Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak

Pontianak, 13 Agustus 2026 — Sekretaris Pengadilan Agama Pontianak menghadiri undangan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak yang digelar pada Kamis siang di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pontianak.

Rapat Paripurna tersebut mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Sekretaris Pengadilan Agama Pontianak menjadi bagian dari partisipasi sekaligus upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pengadilan Agama Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak, dan DPRD Kota Pontianak.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perubahan kebijakan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rapat turut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

🤝 Pengadilan Agama Pontianak terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang prima, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

APBD2026 Sinergi Koordinasi PelayananPublik

13/08/2026

🇮🇩⚖️ Briefing PTSP: Semarakkan HUT RI & HUT MARI ke-81, Pelayanan Tetap Nomor Satu!

Dalam briefing PTSP, Salimin, S.Ag. mengingatkan seluruh petugas untuk turut menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Namun, di tengah semaraknya berbagai kegiatan peringatan, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai antusiasme dalam memeriahkan HUT RI dan HUT MARI mengganggu tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

💬 “Mari kita semarakkan peringatannya, tetapi jangan sampai pelayanan terabaikan.”

Tetap disiplin, profesional, dan berintegritas. 🇮🇩
Semarak kegiatannya, prima pelayanannya!

MahkamahAgungRI PeradilanAgama PTAPontianak

13/08/2026

📢 PTA Pontianak Ajak Seluruh Satker PA se-Kalimantan Barat Ikuti “Ngobrol Bareng Santai PTSP Online”

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak mengajak seluruh satuan kerja Pengadilan Agama (PA) se-Kalimantan Barat untuk mengikuti kegiatan “Ngobrol Bareng Santai PTSP Online” bersama Sekretaris PTA Pontianak dan Tim IT PTA Pontianak.

Kegiatan ini menjadi wadah untuk berdiskusi secara santai namun tetap solutif, khususnya dalam membahas berbagai hal terkait pelaksanaan PTSP Online di satuan kerja.

Para peserta dapat menyampaikan kendala, permasalahan yang ditemukan di lapangan, maupun pengalaman dalam pelaksanaan PTSP Online, untuk kemudian dibahas dan dicarikan solusi bersama.

💬 Sampaikan kendalanya, ceritakan pengalamannya, mari cari solusinya bersama!

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan kolaborasi yang semakin baik antar-satuan kerja, sehingga pelaksanaan PTSP Online dapat terus dikembangkan dan memberikan pelayanan yang lebih efektif, mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

☕💻 Ngobrol santai, berbagi solusi, tingkatkan pelayanan!

PelayananPrima TransformasiDigital PeradilanAgama

12/08/2026

⚖️ PA PONTIANAK LAKSANAKAN SIDANG ONLINE DENGAN PA SINGKAWANG

Pengadilan Agama Pontianak melaksanakan persidangan secara online dengan Pengadilan Agama Singkawang dalam perkara Nomor 750/Pdt.G/2026/PA.Ptk dengan agenda perkara Cerai Gugat dan Penguasaan Anak.

Persidangan dilaksanakan secara daring untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara dan memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengikuti persidangan.

Setelah persidangan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi secara online sebagai upaya penyelesaian perkara secara damai.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya peradilan dalam mengedepankan perdamaian, efektivitas, dan kemudahan akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara keluarga yang menyangkut hubungan suami istri dan kepentingan anak.

📍 Pengadilan Agama Pontianak
⚖️ Perkara No. 750/Pdt.G/2026/PA.Ptk
💻 Persidangan Online & Mediasi Online






CeraiGugat

12/08/2026

⚖️ BRIEFING PTSP: KUMULASI GUGATAN PASCA PERCERAIAN & SYAHADAH AL-ISTIFADHAH

Kokon Furkon, S.H.I. dalam briefing menjelaskan dua hal penting dalam praktik Peradilan Agama.

📌 Pertama, gugatan nafkah anak, hadhanah, dan harta bersama dapat diajukan secara kumulatif setelah perceraian.

Hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 8, yang merujuk pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Artinya, setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang berkepentingan tetap dapat mengajukan gugatan terkait nafkah anak, hadhanah, dan harta bersama, bahkan tuntutan tersebut dapat dikumulasi dalam satu gugatan sesuai ketentuan hukum acara.

📌 Kedua, mengenai Syahadah al-Istifadhah.

Kokon Furkon, S.H.I. juga menjelaskan bahwa Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan dalam perkara itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.a.

💡 Pesan utama briefing: pemahaman terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung sangat penting agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Peradilan Agama berjalan sesuai hukum acara, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.

📚 Sumber: Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

11/08/2026

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pontianak turut berdukacita yang mendalam atas wafatnya Nofiansyah, S.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh)

Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala kekhilafannya, dan diberikan tempat terbaik di surga-Nya. Aamiin ya Rabbal 'alamin."