14/02/2017
Kriminalisasi Ulama’ dan Bungkam Suara Mahasiswa,
Rezim Jokowi Bersiap Menuai Badai Perlawanan
Kegaduhan politik di Indonesia pasca kasus pen*staan agama yang dilakukan gubernur petahana DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok semakin memanas, pasalnya sejak awal hingga berjalannya proses kasus Ahok yang melakukan pen*staan Al-Qur’an terkesan lamban penanganannya, bahkan proses penetapan tersangkanya pun mesti menunggu dorongan publik, walhasil kekuatan politik arus bawah khususnya ummat Islam pun bangkit dengan momen aksi bela Islam berkali kali, baik momen 411, 212, hingga 112.
Tak hanya proses penetapan tersangka, proses persidangan pun berlangsung dramatis karena diwarnai dengan kesan intimidasi terhadap para saksi yang dilakukan oleh tim pengacara ahok, tak tanggung tanggung, bahkan KH. Ma’ruf Amin yang merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus ro’is syuriah NU dicecar dengan pertanyaan pertanyaan yang menuduh bahwa KH. Ma’ruf Amin berkomplot dengan salah satu paslon untuk mengeluarkan fatwa dan sikap keagamaan terkait pen*staan agama demi kepentingan politik praktis. Walhasil ummat Islam semakin geram dengan sikap congkak sang pen*sta agama ini.
Tak cukup dengan persidangan Ahok yang diwarnai pelecehan terhadap ketua MUI yang merupakan ulama’ rujukan ummat Islam Indonesia, di saat yang sama terjadi kriminalisasi terhadap para tokoh ulama’ pengawal fatwa MUI atau lebih dikenal sebagai tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF – MUI), lewat berbagai tuduhan dengan menggerakkan ormas preman semacam GMBI hingga aliansi mahasiswa abal – abal, para tokoh dan aktivis Islam dikriminalisasi, hingga simbol tauhid yang merupakan simbol Islam pun dipersoalkan. Walhasil, wajar kemudian manuver rezim melalui media – media televisi yang menggambarkan bahwa ummat Islam menjadi sumber hoax dan fitnah kemudian tak serta merta mempengaruhi perasaan masyarakat yang telah terlanjur membaca kesan negatif terhadap rezim yang seolah melindungi sang pen*sta dengan beragam manuver fitnah dan tuduhan tuduhan keji terhadap para aktivis dan ulama’ yang hingga saat ini menuntut keadilan ditegakkan untuk Ahok sang pen*sta agama.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rocky Gerung, peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi yang juga merupakan pengajar Universita Indonesia yang menilai pembuat berita bohong terbaik adalah pemerintah yang sedang berkuasa. Alasannya, penguasa memiliki seluruh peralatan untuk berbohong, seperti intelijen, data statistik, dan media. "Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna,” kata Rocky. Dia juga mencontohkan bagaimana sebuah statistik berbohong secara definisi. Menurut dia, pernyataan Cagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam debat kandidat pertama bisa dikatakan hoax. Saat itu, Ahok menyatakan Jakarta human development index tertinggi se-Indonesia dua tahun berturut-turut. Oleh karena itu Ahok dapat award empat kali. "Sebagai fakta benar, tetapi sebagai pesan politik, itu adalah hoax. Karena enggak ada gunanya menyebut itu karena sejak 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, Jakarta selalu di atas memang,” kata Rocky.dalam diskusi Indonesia Lawyer Clubs (ILC) pada Selasa (17/1) malam.
Manuver licik rezim penguasa kemudian berlanjut hingga ke tataran mahasiswa, setelah muncul Resolusi 2017 yang diusung oleh Pemuda dan Mahasiswa Islam Indonesia dengan tuntutan keras agar rezim menghentikan kriminalisasi terhadap ulama’ dan aktivis Islam. Masyarakat kemudian dihebohkan dengan Jambore Mahasiswa yang diwarnai dengan pemelintiran dan politisasi demi kepentingan rezim penguasa dengan adian napitupulu sebagai aktor pemateri-nya. Setelah itu, beredar surat undangan untuk mengumpulkan perwakilan birokrasi kampus yang diinisiasi oleh pihak kepolisian, dalam pertemuan tersebut muncul wacana pemberlakukan badan pembinaan dan keamanan/ketertiban kampus (binkantimpus), jika wacana tersebut terrealisasi, manuver rezim penguasa saat ini tentu memasuki babak baru, berawal dari kesan yang terang benderang melindungi sang gubernur petahana pen*sta agama dengan beragam manuver termasuk manuver kriminalisasi terhadap ulama’, kini rezim penguasa seolah ingin membangunkan perlawanan elemen mahasiswa dengan sikap represifnya yang kian hari kian tampak. Bukan tidak mungkin perlawanan yang dipimpin ulama’ yang menuntut keadilan terhadap pen*sta agama dan kepongahan rezim pelindungnya juga akan diusung oleh pergerakan mahasiswa yang mulai dibungkam, jika mahasiswa bangkit maka bersiaplah rezim penguasa khianat yang represif akan menuai badai perlawanan mahasiswa yang terbukti secara historis mampu menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang diktator.!
Jakarta, 15 Februari 2017.
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pembebasan.
Ketum PP Gema Pembebasan
( Ricky Fattamazaya M. S.H., M.H. )
Sekjen PP Gema Pembebasan
( M. Gustar Umam. S. Si.)
Gerakan Mahasiswa Pembebasan senantiasa membuka seluas-luasnya bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Pembebasan dan berdiskusi dengan kami, Contact Person :
Pengurus Pusat GP : Ricky Fattama Z 089686987739
PW GP Jakarta Raya : Mudakir 085775233398
PW GP Bogor Raya : Fuad 085694223896
PW GP Banten : M. Kholiq 085717335644
PW GP JaBar : Firmansyah 089612192421
PW GP JaTeng : Gandha 085842666220
PW GP Yogyakarta : M. Aziz 085360918683
PW GP JaTim : Fajar 085606456379
PW GP Aceh : Akmal Jodi 085260742554
PW GP SumUt : Andika 082362625228
PW GP KepRi : Mujahid 085364236881
PW GP Riau : Husein 082392163578
PW GP SumBar : Ramlan 085376341524
PW GP SumSel : Bambang 085764698814
PW GP Bengkulu : Mastur Adhy 085758407922
PW GP Babel : Qodrul 081995591001
PW GP Lampung : Oyan 082375280847
PW GP KalSel : Ali Sadikhin 08520456313
PW GP KalBar : Galih Promono 085386018255
PW GP KalTeng : Hadipura 081348082372
PW GP KalTim : Aldi 082353611634
PW GP SulSelBar : Abdul Khaliq 085240757087
PW GP SulTra : Nurdin Syaifullah 082346795000
PW GP SulTeng : Singgih 085241425121
PW GP Gorontalo : Abdurahman 085255403488
PW GP Maluku : M. Yuman 085254841040
PW GP Jayapura : Reza 085211333834