18/04/2015
PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir frekuensi kejadian bencana semakin meningkat, hal ini diperburuk dengan adanya perubahan iklim yang berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. menurutnya salah satu dampak nyata dari perubahan iklim tersebut adalah terjadinya pergeseran dan perubahan musim dimana daerah tertentu musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim penghujan menjadi lebih singkat atau sebaliknya sehingga mengakibatkan pada musim hujan terjadi bencana banjir dan pada musim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengkibatkan bencana asap. Kondisi tersebut menurut Wagub menjadi perhatian bapak Presiden RI pada saat berkunjung di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2015 lalu, yang dalam arahannya menekankan agar hotspot di Kalimantan pada tahun 2015 dapat ditekan dan dikendalikan, untuk itu dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dimaksud, melalui Instruksi Presiden RI Nomor 16 tahun 2011 tetntang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Regional se-Kalimantan dalam rangka evaluasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan upaya penaggulangan Tahun 2015.
Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Kalbar dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Regional Penanggulangan Bencana Asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan se-Kalimantan tahun 2015, yang berlangsung di hotel kini Pontianak, kamis (16/4).
Ditambahkan Wagub bahwa khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat beberapa kejadian bencana (berdasarkan survei geospasial BNPB) Indeks Rawan Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan 24 dari 34 Provinsi di Indonesia, dan keadaan bencana ini sebagian besar tersebar di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah, dan informasi tentang sebaran hotspot yang terdeteksi di Kalbar tahun 2014 sebanyak 5.031 titik. Wagub mengingatkan, bahwa untuk sampai pada zero bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan perlu kerja keras aparatur terkait, oleh sebab itu perlu dipersiapkan personalia, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota secara optimal, imbuhnya.
Sementara itu, kepala Pelaksana BNPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong, selaku ketua panitia penyelenggara Rakor dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Rakor dilaksanakan selama 3 hari yakni dimulai tanggal 16 hingga 18 april 2015, dimana kegiatan tersebut disampaikan beberapa materi yang diberikan oleh beberapa narasumber diantaranya dari kementerian Dalam Negeri, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari BMKG, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam rangkaian acara pembukaan tersebut diserahkan p***a Pemadam Kebakaran dan peralatan lainnya kepada beberapa Kabupaten dan Kelompok Pemadam Kebakaran didaerah.
Hadir dalam kesempatan tersebut para pimpinan Daerah se-Kalimantan, Pangdam, Kapolda se-Kalimantan, para Kajati se-Kalimantan, Ketua DPRD Kalbar dan Ketua Komisi V beserta Anggota, Anggota Forkorpimda Prov Kalbar, Para Bu[ati/Walikota se-Kalbar, Pimpinan SKPD terkait, kepala BPBD se-Kalimantan, serta pimpinan BKSDA Prov Kalbar beserta staf (ruslanhumasprov)
