12/09/2019
Pres Rilis Pesta Emas PMKRI Cabang Ruteng Santu Agustinus
PMKRI Cabang Ruteng Santu Agustinus memasuki usia ke-50 tahun pada 14 September 2019. Momentum pesta emas dirayakan dengan serangkaian kegiatan, antara lain seminar nasional, reuni akbar, diskusi publik, dan misa syukur.
Khusus untuk seminar nasional, panitia pesta emas mengusung tema 'Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Menuju Desa Sejahtera'. Seminar nasional diadakan di Aula Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Jumat (13/9/2019) pagi.
Hadir dalam seminar tersebut, dua narasumber yakni Budi Santoso, Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Suhandani, Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa (Kemendesa).
Narasumber dari KPK akan mengupas sub tema 'Langkah Preventif Pencegahan Korupsi'. Sedangkan dari Kemendesa akan membahas sub tema Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan'.
Peserta seminar meliputi para kepala desa, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan bupati dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Seminar tersebut juga terbuka untuk kalangan kampus dan masyarakat umum yang peduli dengan pembangunan desa.
Seminar tersebut merupakan salah satu kontribusi PMKRI Cabang Ruteng untuk turut serta membangun NTT terutama tiga kabupaten di wilayah Manggarai Raya. Diharapkan, seminar tersebut dapat menginspirasi para pelaku dan pemerhati desa agar bisa mengentas kemiskinan NTT terutama tiga kabupaten se-Manggarai Raya mulai dari desa-desa.
“Ini merupakan kontribusi gagasan PMKRI Ruteng di usia yang ke-50 tahun. Agar dana desa bisa bermanfaat untuk mengentas kemiskinan di NTT, terutama di Manggarai Raya,” ujar Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng Ignasius Padur.
Mengacu pada data BPS tahun 2019, NTT merupakan propinsi termiskin ketiga di Indonesia. Predikat miskin ini masih melekat pada propinsi tersebut sejak berdirinya tahun 1958 lalu hingga saat ini.
Masih berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa lokus rawan kemiskinan di NTT ada di wilayah pedesaan yakni 24,65%. Sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 9,09%. Hal itu menunjukkan adanya disparitas yang jauh antara desa dan kota.
Ini sebuah ironi yang mesti diurai. Kemiskinan masih menggerogoti wilayah pedesaan meskipun sudah beberapa tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan dana desa dengan jumlah yang signifikan.
"Ada yang perlu dibenahi agar dana desa efektif mengentas kemiskinan NTT mulai dari desa-desa," ujarnya.
Kehadiran utusan Kemendesa diharapkan bisa membantu para kepala desa untuk lebih inovatif dan kreatif mengelola anggaran agar berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, kehadiran dana desa yang besar tidak luput dari praktek-praktek korupsi. Tak sedikit penggunaan dana desa yang disinyalir menyimpang oleh warganya. Bahkan tak sedikit p**a kepala desa yang harus dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Karena itu PMKRI Cabang Ruteng perlu menghadirkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Apalagi ke depan KPK akan mengawasi penggunaan dana desa. Para kepala desa perlu dibekali dengan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Diharapkan agar kehadiran KPK dapat membekali para kepala desa dan para pelaku pembangunan di desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa semakin tepat sasaran dan tentu sajaemberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan," ujarnya.
