DPRD Provinsi Kalimantan Timur

22/09/2026

22/09/2026

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), melaksanakan tinjauan lapangan ke sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Paser, pada 21-23 September 2026.

Kunjungan lapangan dipimpin, Ketua Pansus MBLB Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Wakil Ketua Pansus MBLB Apansyah, dan sejumlah Anggota Pansus MBLB, Abdurrahman KA, Abdul Rahman Bolong, Muhammad Samsun, Syahariah Mas'ud, Baba, dan Husin Djufri.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penyelenggaraan usaha MBLB sekaligus menggali berbagai persoalan, kendala, dan masukan dari para pelaku usaha sebagai bahan dalam penyempurnaan substansi Ranperda MBLB.

Tinjauan lapangan dilaksanakan di sejumlah lokasi kegiatan MBLB, meliputi PT Gunung Tunggal Makmur, dan PT Dewadaru Karyautama Jaya. Selanjutnya, Pansus meninjau PT Semesta Pertambangan Indonesia, CV Bukit Uhud, serta PT Seven Ant Corp.

Ketua Pansus MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa tinjauan lapangan merupakan bagian penting untuk memastikan penyusunan ranperda mempertimbangkan kondisi nyata penyelenggaraan MBLB di daerah.

Hasil kunjungan lapangan selanjutnya akan menjadi bahan bagi pansus dalam memperdalam dan menyempurnakan pembahasan ranperda.

22/09/2026

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), melaksanakan tinjauan lapangan ke sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Paser, pada 21-23 September 2026.

Kunjungan lapangan dipimpin, Ketua Pansus MBLB Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Wakil Ketua Pansus MBLB Apansyah, dan sejumlah Anggota Pansus MBLB, Budianto Bulang, Muhammad Samsun, Syahariah Mas'ud, Baba, dan Husin Djufri.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penyelenggaraan usaha MBLB sekaligus menggali berbagai persoalan, kendala, dan masukan dari para pelaku usaha sebagai bahan dalam penyempurnaan substansi Ranperda MBLB.

Tinjauan lapangan dilaksanakan di sejumlah lokasi kegiatan MBLB, meliputi PT Gunung Tunggal Makmur, dan PT Dewadaru Karyautama Jaya. Selanjutnya, Pansus meninjau PT Semesta Pertambangan Indonesia, CV Bukit Uhud, serta PT Seven Ant Corp.

Ketua Pansus MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa tinjauan lapangan merupakan bagian penting untuk memastikan penyusunan ranperda mempertimbangkan kondisi nyata penyelenggaraan MBLB di daerah.

Hasil kunjungan lapangan selanjutnya akan menjadi bahan bagi pansus dalam memperdalam dan menyempurnakan pembahasan ranperda.

22/09/2026

Pansus Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim menggelar uji petik ke sejumlah perusahaan tambang, perkebunan, dan industri di Kutai Timur, Senin (21/9/2026). Ketua Pansus Dr. Sarkowi V. Zahry menegaskan ranperda ini disusun untuk mengisi kekosongan regulasi jasa lingkungan hidup di Kaltim. “Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan jasa lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang saat ini belum ada aturannya,” ujarnya.

Sejumlah perusahaan seperti PT Kaltim Prima Coal, PT Indominco Mandiri, PT Indexim Coalindo, PT Gunta Samba, PT Kobexindo Limestone, PT Tawabu Mineral Resource, PT Darma Henwa Tbk, PT Kemilau Indah Nusantara, PT Anugrah Energitama, PT Kutai Balian Nauli, PT Kalimantan Argo Nusantara dan PT Dharma Satya Nusantara menyatakan dukungan terhadap ranperda, namun masih membutuhkan kejelasan mekanisme pembayaran jasa lingkungan serta penyelarasan aturan baku mutu antara pusat dan daerah. Anggota Pansus Agus Aras menekankan pentingnya sektor ini bagi pendapatan asli daerah di tengah kondisi fiskal Kaltim yang belum membaik. Rapat merekomendasikan kunjungan lapangan lanjutan ke perusahaan serta mendorong identifikasi potensi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti setelah perda berlaku.

22/09/2026

Pimpinan, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD Beserta Seluruh Jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan

Selamat dan Sukses kepada Shemmy Permata Sari, S.H., M.A.P., Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas keberhasilan menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman dengan predikat Sangat Memuaskan.

Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kalimantan Timur dan kesejahteraan masyarakat Benua Etam.

22/09/2026

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menekankan kepada pihak kontraktor agar pembangunan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Ekti Imanuel saat melakukan peninjauan langsung pembangunan STT Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (21/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ekti didampingi perwakilan Dinas PUPR-PERA dan disambut Ketua STT Tenggarong, Gideon, bersama pihak pengembang yang menangani pembangunan Gedung Rektorat STT Tenggarong.

Ekti mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, pihak kontraktor masih memiliki waktu sekitar 38 hari kerja untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 28 Oktober 2026.

Meski waktu penyelesaian terbilang terbatas, Ekti menegaskan agar seluruh pekerjaan dilaksanakan secara serius, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk memastikan pembangunan dapat rampung tepat waktu serta tidak menghambat pemanfaatan gedung.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Timur. Karena itu, pembangunan Gedung Rektorat STT Tenggarong diharapkan dapat diselesaikan sesuai target, baik dari sisi waktu maupun kualitas pekerjaan.

Ekti juga meminta pihak terkait untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi selama proses pengerjaan berlangsung. Dengan sisa waktu yang tersedia, seluruh pihak diharapkan dapat bekerja secara optimal sehingga pembangunan Gedung Rektorat STT Tenggarong dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

22/09/2026

Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kalimantan Timur melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Senin (21/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pansus Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, Darlis Pattolongi, menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan mendorong agar Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS segera diselesaikan sebagai pengganti peraturan daerah lama yang telah berusia sekitar 20 tahun.

Menurut Darlis, Kemenkes memberikan sejumlah masukan agar penyusunan ranperda memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta menyesuaikan dengan dinamika kasus HIV/AIDS dan IMS yang terus berkembang.

Selain itu, Kemenkes merekomendasikan agar ranperda memuat target program yang jelas dan terukur sebagai bagian dari upaya mencapai target eliminasi HIV/AIDS pada 2030. Kemenkes juga menyarankan agar pengaturan mengenai pemberian obat pencegahan HIV, seperti Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) dan Post-Exposure Prophylaxis (PEP), diatur secara tegas dalam ranperda sebagai bagian dari strategi pencegahan penularan HIV.

Lebih lanjut, Darlis mengatakan Kemenkes juga memberikan masukan agar ranperda mengatur pendidikan, pelatihan, dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi tenaga kesehatan terkait HIV/AIDS dan IMS. Hal tersebut termasuk penguatan modul pencegahan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dengan memanfaatkan berbagai pelatihan daring yang tersedia secara nasional.

Dalam konsultasi tersebut, hadir Wakil Ketua Pansus HIV/AIDS dan IMS Andi Satya Adi Saputra bersama sejumlah anggota Pansus, yakni Fadly Imawan, Baharuddin Muin, Shemmy Permata Sari, Damayanti, Abdul Giaz, dan Muhammad Husni Fahruddin.

Rombongan Pansus turut didampingi jajaran Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dan diterima oleh Ketua Tim Kerja HIV dan PIMS Kementerian Kesehatan RI, Tiersa Vera Junita.

21/09/2026

20/09/2026

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil Kutai Kartanegara, Akhmed Reza Fachlevi dan Firnadi Ikhsan, menghadiri rangkaian Erau Tenggarong di Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Minggu (20/9/2026).

Erau menjadi momentum penting dalam menjaga adat, budaya, dan identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Lebih dari sekadar tradisi tahunan, Erau juga menjadi ruang untuk menumbuhkan rasa syukur, kebanggaan terhadap budaya daerah, serta mempererat kebersamaan masyarakat.

Mari bersama menjaga dan melestarikan budaya daerah sebagai warisan leluhur, mengenalkannya kepada generasi muda, serta menjadikan keberagaman budaya sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan mendukung kemajuan Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur.