05/01/2026
melaporkan:
“Laporan untuk Rakyat” adalah bentuk keterbukaan dan tanggung jawab moral Fraksi PDI Perjuangan atas kinerja tahun 2025. Laporan ini menjadi alarm evaluasi bagi pemerintah agar setiap kebijakan dijalankan secara akuntabel, adil, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
Berbagai isu strategis disorot, mulai dari penanganan bencana di Sumatera yang harus cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, hingga persoalan pertahanan, pertanahan, penegakan hukum, lingkungan hidup, perumahan rakyat, perlindungan konsumen, pendidikan, kesehatan, energi, dan hak asasi manusia.
Melalui kerja di setiap komisi, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sikap:
1. Mendorong modernisasi pertahanan dan profesionalisme TNI–Polri,
2. Memulihkan hak rakyat atas tanah,
3. Melindungi hutan dan masyarakat adat,
4. Memastikan rumah layak huni bukan sekadar janji,
5. Menjaga martabat rakyat melalui perlindungan konsumen,
6. Menolak eksploitasi sumber daya alam yang merugikan rakyat dan lingkungan,
7. Memperjuangkan pendidikan, gizi, dan kesejahteraan tenaga pendidik secara adil.
Di sektor fiskal dan energi, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBN, reklamasi pasca-tambang, dan proyek strategis nasional harus dikelola secara transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat—bukan sekadar investasi fisik atau kepentingan segelintir pihak.
Inilah komitmen Fraksi PDI Perjuangan: mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak pada rakyat.
Jangan lupa follow 🤟
PDIPerjuangan BantengSenayan
