Pemerintah Kota Samarinda

02/09/2026

Dulu Belajar Jadi Welder di BLK, Kini Saefuddin Ajak Generasi Muda Siap Hadapi Transisi Energi

SAMARINDA.KOMINFONEWS – Ada cerita nostalgia yang dibagikan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri saat menghadiri Workshop Just Energy Transition (JET) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Rabu (2/9/2026).

Di hadapan peserta workshop, Saefuddin mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), nama yang digunakan sebelum lembaga itu berkembang menjadi BPVP seperti sekarang.

Ia bahkan masih mengingat keterampilan yang dipelajarinya saat itu, yakni menjadi welder atau tenaga pengelas pada 1987.

“Dulu, saya masih tahun ’87 masuk di BLK, BLK namanya dulu. Tapi sekarang ada BPVP, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujar Saefuddin.

Kenangan itu bukan sekadar nostalgia. Saefuddin menjadikannya sebagai pengingat bahwa keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dapat menjadi bekal penting dalam perjalanan seseorang menghadapi dunia kerja.

Ia pun meminta peserta memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh.

“Orang yang sungguh-sungguh ternyata Allah memberikan jalan tidak disangka-sangka,” katanya.

Pesan itu dinilai semakin relevan di tengah perubahan dunia kerja akibat transisi energi. Workshop JET yang mengangkat tema Powering the Future: The Challenges and Opportunities in the Energy Transition Era tersebut menjadi ruang untuk membahas kesiapan sumber daya manusia menghadapi pergeseran dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih.

Saefuddin mengatakan Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, memiliki sejarah panjang dengan sektor pertambangan dan energi fosil. Batu bara selama ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Namun, perubahan kebijakan dan berkurangnya kegiatan pertambangan melalui RKAB menuntut adanya kesiapan baru. Tenaga kerja yang selama ini bergantung pada sektor fosil perlu dibekali kemampuan agar dapat beradaptasi dengan bidang pekerjaan baru.

“Jangan hanya mengganti teknologinya, tetapi kita juga harus memikirkan para pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut,” ujarnya.

Menurut Saefuddin, konsep Just Energy Transition harus memastikan perubahan menuju energi bersih berlangsung secara adil. Bukan hanya teknologi yang dipersiapkan, tetapi juga pekerja, masyarakat, serta wilayah yang selama ini bergantung pada sektor energi fosil.

Karena itu, peningkatan kompetensi melalui reskilling dan upskilling menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan tersebut.

Ia mengapresiasi langkah BPVP Samarinda yang terus membuka ruang pelatihan bagi masyarakat. Menurutnya, lembaga vokasi seperti BPVP memiliki posisi strategis untuk membantu generasi muda memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Saefuddin juga mengajak anak muda yang belum memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi untuk tidak berhenti belajar. Pelatihan vokasi, menurutnya, dapat menjadi salah satu jalan untuk membangun kompetensi dan membuka peluang kerja maupun usaha.

“Kalau bisa pelatihan sambil kuliah. Jadi kemampuan dan pendidikan sama-sama kita dapatkan,” pesannya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi perubahan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga lembaga internasional menjadi penting agar kebutuhan tenaga kerja ke depan dapat dijawab dengan tepat.

Sementara itu, Kepala BPVP Samarinda Eka Cahyana Adi menjelaskan, workshop JET digelar untuk meningkatkan kesadaran sekaligus kesiapan masyarakat menghadapi transisi energi menuju Net Zero Emission.

Menurutnya, perubahan menuju ekonomi hijau juga akan melahirkan kebutuhan terhadap jenis pekerjaan dan kompetensi baru. Karena itu, kurikulum dan program pelatihan perlu terus menyesuaikan perkembangan dunia kerja.

BPVP Samarinda saat ini mulai mengembangkan sejumlah pelatihan yang berkaitan dengan green jobs, termasuk energi surya. Ke depan, peluang kolaborasi juga diarahkan pada bidang kendaraan listrik, pengelolaan limbah, hingga pengembangan potensi lokal seperti batik dengan pewarna alami.

Workshop diikuti sekitar 100 peserta secara luring, terdiri dari 48 peserta pelatihan, 25 alumni BPVP, dan 25 mahasiswa. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh peserta dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Eka menyebut BPVP Samarinda menargetkan 12.000 orang mengikuti pelatihan hingga Desember 2026. Saat ini sekitar 4.000 orang telah mengikuti pelatihan, sehingga masih terdapat ribuan masyarakat yang ditargetkan mendapat kesempatan peningkatan keterampilan.

Seluruh pelatihan diselenggarakan secara gratis melalui pembiayaan APBN. Peserta juga memperoleh sejumlah fasilitas pendukung, termasuk uang makan, pakaian kerja, sepatu keselamatan, serta sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP sesuai program pelatihan.

Bagi Saefuddin, perjalanan dari seorang peserta BLK yang belajar menjadi welder hingga kini berdiri sebagai Wakil Wali Kota menjadi pengingat bahwa keterampilan dapat menjadi salah satu pintu menuju masa depan.

Karena itu, ia berharap para peserta tidak hanya mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar membawa p**ang kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja, berwirausaha, dan menghadapi perubahan zaman.

“Yang penting kita harus terus belajar, meningkatkan kemampuan, reskilling dan upskilling,” pesannya.

Ia pun mengajak generasi muda Samarinda melihat perubahan energi bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk memasuki bidang pekerjaan baru yang lebih berkelanjutan.

Dari pengalaman pribadinya sebagai alumni BLK, Saefuddin ingin para peserta hari ini memiliki kesempatan yang sama—bahkan lebih besar—untuk membangun masa depan melalui keterampilan yang mereka miliki.(DON/KMF-SMR || FOTO: CHAIDIR DOKPIM)

02/09/2026

Pemkot Samarinda Evaluasi Masa Tanggap Darurat dan Ketersediaan Air Bagi Warga

SAMARINDA, KOMINFONEWS — Pemerintah Kota Samarinda menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan akibat dampak fenomena El Niño. Rapat koordinasi ini berlangsung di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Gedung BPBD Kota Samarinda, Jalan Sentosa Dalam No. 1, Rabu (2/9/2026) pukul 10.00 WITA.

Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, S.T., M.Si., selaku Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB). Hadir p**a Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso, AKS., M.Si., Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Hendra AH, S.H., Kepala Dinas Perdagangan Nurrahmani, S.IP., M.M., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Drs. H. Muhammad Darham, M.Si., Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kaharuddin, S.T., perwakilan DLH, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta para camat se-Kota Samarinda.

Para camat yang hadir antara lain Camat Palaran Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si., Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi, S.STP., Camat Sambutan Norbaiti Zarta, S.E., M.Si., dan Camat Sungai Kunjang Dwi Siti Noorbayah, S.Sos., M.Si.

Mengawali arahannya, Sekda Samarinda menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas kerja sama dan kerja keras dalam menangani dampak kekeringan serta ancaman kebakaran lahan di Samarinda.

"Penanganan darurat ini telah kita tetapkan berlangsung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026. Evaluasi dan langkah selanjutnya akan ditentukan tepat setelah 7 September berdasarkan analisis data teknis di lapangan. Saya bangga melihat koordinasi antarunsur yang sangat aktif dan responsif di grup komunikasi tanpa terbatas waktu demi memberikan pelayanan cepat bagi masyarakat," tegas Sekda.

Sekda juga menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, efektif, dan efisien. Terkait alokasi dana, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun BPBD kini telah memasuki tahap pencairan kepada bendahara OPD dan kecamatan.

Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 juta per kelurahan yang disalurkan melalui kecamatan setempat.

Dalam pengelolaannya, Sekda memberikan penekanan khusus terhadap akuntabilitas tata kelola dan audit. Para camat dan lurah diminta meneliti serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana BTT secara teliti dan ketat.

Mengingat dana penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian auditor internal maupun eksternal dalam proses pemeriksaan atau audit, setiap pengeluaran wajib dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya.

Dana BTT di tingkat kelurahan diimbau agar difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Kelurahan harus aktif mengedukasi warga agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran besar di tengah kondisi cuaca kering.

Tak hanya memperhatikan pasokan air untuk permukiman, Pemkot Samarinda juga memberikan perhatian kepada para petani lokal yang rentan terdampak kemarau.

"Para petani adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Semangat mereka harus terus dijaga. Ini adalah bentuk hadirnya kepedulian aparatur pemerintah dengan menyuplai pasokan air darurat ke lahan-lahan pertanian warga agar tidak memicu kegagalan panen," tambah Sekda.

Di sisi lain, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kaharuddin, S.T., melaporkan bahwa pihak Perumdam melakukan pemantauan kondisi debit dan pasokan air secara real-time setiap jam untuk menjamin distribusi air bersih bagi warga Samarinda tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso, AKS., M.Si., memaparkan perkembangan penanganan bencana di lapangan. Suwarso mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan terus berjalan. Saat ini, terdapat enam orang yang sedang diproses hukum akibat pelanggaran dan tindakan sengaja membakar lahan.

Patroli penanganan dampak El Niño dan pemadaman di berbagai kecamatan terus digencarkan. BPBD bekerja sama dengan lurah dan camat melengkapi data pemetaan sumber air, armada pemadam, sumur warga, hingga lubang bekas tambang (void) sebagai sumber air untuk pemadaman karhutla maupun penyiraman sawah.

BPBD juga menginventarisasi sejumlah kendala utama di lapangan. Di antaranya, kedalaman sumur warga yang rata-rata hanya 40–50 meter sehingga mudah mengering saat musim kemarau, berbeda dengan sumur bor dalam atau sumur komersial. Selain itu, rute dan jarak mobilisasi armada menuju lokasi titik api kerap cukup jauh dan masuk ke area vegetasi yang sulit dijangkau.

Untuk memangkas birokrasi, seluruh koordinasi antarperangkat daerah diintegrasikan secara cepat melalui grup WhatsApp Operasi Terpadu El Niño.

Mengingat penetapan Tanggap Darurat Tahap 1 berakhir pada 7 September 2026, BPBD berharap kondisi iklim membaik sehingga status dapat ditransisikan menuju status darurat pemulihan atau kesiapsiagaan. Fokus kegiatan nantinya dipusatkan pada patroli rutin, optimalisasi Early Warning System (EWS), pemantauan titik rawan, dan pendistribusian air bersih.

Untuk rencana pembagian masker gratis kepada warga, BPBD akan menjadwalkan ulang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan indeks kualitas udara di lapangan.

Menutup rapat, Kepala BPBD kembali mengingatkan instruksi Wali Kota Samarinda yang menegaskan agar seluruh OPD bergerak sinergis sesuai fungsi masing-masing dalam struktur komando bencana, serta senantiasa memperkuat langkah pencegahan kebakaran lahan di wilayahnya masing-masing.

(ACL/ASYA/KMF-SMR || FOTO JIR DOKPIM)

02/09/2026

Inovasi Pemkot Samarinda Jadi Rujukan Sinjai, Andi Harun Buka Peluang Kerja Sama

SAMARINDA, KOMINFONEWS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menjadikan Samarinda sebagai rujukan untuk menggali pengalaman dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Rabu (2/9/2026) siang. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar pengalaman, sekaligus membuka peluang kerja sama konkret antara kedua daerah.
Andi Harun didampingi Plt Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda, Dewan Pengawas Perumda Tirta Kencana, Kabid Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo, serta Kabid SDA Dinas PUPR.
Rombongan Pemkab Sinjai dipimpin langsung Bupati Sinjai, Rahmawati Arif. Rahmawati menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan dan inovasi yang telah dikembangkan Pemkot Samarinda. Menurut dia, pengalaman Samarinda penting untuk dipelajari, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami melihat banyak hal yang bisa dipelajari dari Samarinda, khususnya terkait inovasi pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Tak hanya belajar tata kelola pemerintahan, Pemkab Sinjai juga menawarkan peluang kerja sama di sektor ekonomi. Pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi sejumlah bidang yang dinilai potensial untuk dikembangkan bersama.
Rahmawati menyebut berbagai komoditas Sinjai telah dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Banjarmasin dan Balikpapan. Produk tersebut antara lain sayuran, ikan, dan sapi.
Sinjai juga tengah mengembangkan kopi sebagai komoditas unggulan baru yang diharapkan mampu menembus pasar lebih luas. Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata turut menjadi perhatian Pemkab Sinjai dengan mengandalkan potensi alam dan budaya daerah.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menyambut positif peluang kolaborasi yang ditawarkan Sinjai. Ia menilai hubungan antarpemerintah daerah tidak cukup berhenti pada pertukaran informasi, tetapi harus diarahkan menjadi kerja sama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik tawaran kerja sama dengan Kabupaten Sinjai. Semoga pertemuan ini menjadi awal kerja sama di berbagai bidang antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Sinjai,” kata Andi Harun.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun juga memaparkan sejumlah inovasi Samarinda. Di antaranya pengembangan Kelurahan Digital serta inovasi pelayanan dan pengembangan usaha daerah melalui Perumda Tirta Kencana.
Menurutnya, Perumda Tirta Kencana tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan air bersih, tetapi juga terus didorong melakukan inovasi dan pengembangan usaha, termasuk produksi air minum dalam kemasan.
“Berbagai inovasi terus kami kembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan di tingkat kelurahan dan pengembangan usaha daerah menjadi bagian dari upaya tersebut,” jelasnya.
Bagi Andi Harun, inovasi pemerintahan harus bermuara pada satu tujuan, yakni pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi warga. Karena itu, ia mengajak rombongan Pemkab Sinjai melihat langsung sejumlah fasilitas pelayanan publik dan pusat inovasi Pemkot Samarinda.
Rombongan kemudian mengunjungi Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, ruang pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kota Samarinda.
Kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai studi tiru. Lebih jauh, pertemuan Samarinda dan Sinjai menjadi pintu masuk bagi pertukaran pengetahuan, penguatan ekonomi daerah, dan kolaborasi antardaerah yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (EKO/HER/KMF-SMR | FOTO: CHRIS/DOKPIM)

02/09/2026

02/09/2026

Rekonsiliasi Parkir Berlangganan, Saefuddin: Jangan Sampai Data Pemerintah Sendiri Tak Sinkron

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Sinkronisasi data menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Samarinda dalam mematangkan pelaksanaan program parkir berlangganan. Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, menegaskan jangan sampai data di lingkungan pemerintah sendiri masih tidak sinkron saat kebijakan tersebut akan diterapkan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Rekonsiliasi Data Parkir Berlangganan Seluruh Perangkat Daerah Kota Samarinda di Arutala Ballroom Bapperida Kota Samarinda, Rabu (2/9/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda memastikan data aparatur di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari ASN, PPPK, PPPK paruh waktu, hingga tenaga dengan status lainnya, dapat terdata secara lengkap dan akurat, khususnya berkaitan dengan kepemilikan maupun penggunaan kendaraan bermotor.

Rekonsiliasi dilakukan untuk menyinkronkan data antarperangkat daerah sekaligus memastikan implementasi program parkir berlangganan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dalam arahannya, Saefuddin menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan sekadar kegiatan mencocokkan data, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu mampu memastikan ketertiban di lingkungan internal sebelum mengajak masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.

“Bagaimana masyarakat mau percaya kalau pemerintahnya sendiri tidak bisa memberikan contoh?” tegasnya.

Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap proses pendataan yang sedang dilakukan. Setiap pimpinan bertanggung jawab memastikan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya memperoleh informasi yang jelas dan menyelesaikan proses pendataan sesuai ketentuan.

Menurutnya, masih ditemukannya data yang belum sinkron menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara pimpinan perangkat daerah dengan jajaran di bawahnya. Persoalan seperti mutasi pegawai, pensiun, kesalahan pengisian data, data ganda, kendaraan yang digunakan bersama keluarga, hingga pegawai yang tidak memiliki kendaraan harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi.

Saefuddin juga menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memiliki mekanisme monitoring internal. Koordinator atau pejabat yang ditunjuk tidak cukup hanya menyampaikan tautan atau informasi kepada pegawai, tetapi juga harus memastikan informasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti.

“Harapan saya ke depannya itu komunikasi dengan baik, di mana letak permasalahannya, di mana. Minggu depan harus selesai semua,” ujarnya.

Ia meminta perangkat daerah yang datanya masih belum lengkap agar segera berkoordinasi dengan tim teknis maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang menangani program tersebut. Apabila terdapat persoalan dalam penginputan maupun verifikasi, penyelesaiannya harus dilakukan melalui komunikasi dan klarifikasi, bukan dibiarkan berlarut-larut.

Saefuddin menilai validitas data menjadi bagian penting dalam keberhasilan program parkir berlangganan. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi sebenarnya berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap implementasi. Karena itu, setiap pegawai yang menjadi sasaran pendataan harus memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sementara perangkat daerah berkewajiban memastikan data tersebut dapat diverifikasi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai persoalan teknis yang menyebabkan data belum terbaca atau belum dapat diverifikasi secara optimal. Di antaranya kesalahan memasukkan nomor polisi, data kendaraan yang tidak sesuai, pendaftaran yang dilakukan lebih dari satu kali oleh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di lingkungan Pemkot Samarinda, hingga kendaraan yang digunakan dengan status pinjam pakai.

Terhadap berbagai persoalan tersebut, Saefuddin meminta agar seluruh perangkat daerah tidak menjadikan kendala teknis sebagai alasan untuk menunda penyelesaian.

Ia justru meminta setiap persoalan segera dikomunikasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Menurutnya, pekerjaan yang tidak segera diselesaikan akan terus menumpuk dan pada akhirnya menyulitkan proses evaluasi maupun pelaksanaan program pemerintah.

Karena itu, ia mendorong setiap pimpinan perangkat daerah untuk lebih proaktif dalam melakukan monitoring. Jika terdapat kendala, pimpinan diminta segera mencari solusi dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa menunggu terlalu lama.

Saefuddin juga mengapresiasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, maupun badan usaha milik daerah yang telah menunjukkan progres baik dalam proses pendataan. Menurutnya, kepatuhan dan kedisiplinan tersebut harus menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya agar program dapat diterapkan secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa program parkir berlangganan merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang harus dijalankan bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pelaksanaannya.

Sementara itu, tim teknis dalam pemaparannya menjelaskan bahwa proses pendataan dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai kepemilikan dan pajak kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Data yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan sinkronisasi dan verifikasi agar informasi yang digunakan dalam pelaksanaan program benar-benar valid.

Tim teknis juga mengingatkan perangkat daerah untuk segera mengonfirmasi apabila masih ditemukan perbedaan antara data yang dimiliki masing-masing OPD dengan data hasil rekonsiliasi. Hal tersebut diperlukan agar setiap perubahan status pegawai maupun kendaraan dapat segera diperbarui dan tidak menimbulkan perbedaan data pada tahap berikutnya.

Saefuddin kembali menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keseriusan seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan sampai ke tingkat paling bawah.

“Ini bukan mencari-cari apa yang belum kita laksanakan. Intinya, ayolah kita sama-sama semua untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Apa yang ditugaskan sebagai pimpinannya bisa dilaksanakan, pimpinannya juga begitu, monitoring anak buahnya,” tuturnya.

Ia berharap proses rekonsiliasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pola kerja internal Pemkot Samarinda, khususnya dalam hal koordinasi, pengelolaan data dan pengawasan pelaksanaan program. Dengan data yang akurat dan koordinasi yang baik, berbagai kebijakan pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Maka dengan itu harapan kita kesiapan Bapak-Ibu semua, kita bersama-sama ayo kita bangun Kota Samarinda ini yang lebih baik. Program-program yang ada semua kita laksanakan,” pungkasnya. (MAF/DON/KMF-SMR | FOTO: BAY/DOKPIM)

01/09/2026

Kota Sehat yang Aman bagi Perempuan dan Anak Berkelas Dunia, Samarinda Raih WHO Healthy City Award

SAMARINDA.KOMINFONEWS – Komitmen Kota Samarinda membangun kota sehat yang aman, inklusif, serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak mendapat pengakuan di tingkat internasional. Hari ini, Selasa (1/9/2026), Kota Samarinda meraih WHO Healthy City Award, penghargaan tingkat dunia atas upaya mencegah kekerasan dan mendorong kesetaraan gender melalui transformasi sistem, norma, dan ruang perkotaan.

Penghargaan tersebut diterima Ketua Forum Kota Sehat (Forkots) Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, yang mewakili Kota Samarinda dalam agenda penerimaan penghargaan di Sydney.

Rinda mengaku bangga dan bersyukur karena Samarinda menjadi salah satu kota yang mendapat pengakuan dunia dari World Health Organization (WHO) atas komitmen membangun lingkungan perkotaan yang tidak hanya berorientasi pada kesehatan fisik, tetapi juga keselamatan, kesetaraan, dan perlindungan masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini saya sebagai Ketua Forum Kota Sehat Kota Samarinda sangat berbangga hati, berbahagia mewakili Kota Samarinda menerima penghargaan dari WHO,” ujar Rinda.

Menurutnya, Samarinda mengusung tema mencegah kekerasan dan mendorong kesetaraan gender melalui transformasi sistem, norma, dan ruang perkotaan.

Upaya tersebut kemudian mengantarkan Kota Tepian meraih pengakuan internasional. Bagi Rinda, penghargaan itu menjadi kebanggaan besar bagi Samarinda karena diberikan dalam lingkup global.

“Alhamdulillah, dari situlah Kota Samarinda mendapat penghargaan tersebut. Itu merupakan satu kebanggaan, di mana itu sifatnya dunia, seluruh dunia. Luar biasa,” ungkapnya.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan pandangan bahwa pembangunan kota sehat tidak hanya berbicara mengenai fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Lebih dari itu, sebuah kota dapat disebut sehat apabila masyarakatnya memiliki lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan, mendapat kesempatan yang setara, serta memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut.

Hal inilah yang menjadi salah satu semangat pembangunan Kota Samarinda, terutama dalam menghadirkan lingkungan yang lebih peduli terhadap perempuan dan anak.

“WHO telah memberikan sesuatu yang mendorong kota-kota yang ada di dunia ini untuk menjadi kota yang sehat, kota yang peduli akan lingkungannya, peduli akan masyarakatnya, khususnya kepada perempuan dan anak-anak,” kata Rinda.

Ia berharap anak-anak di Samarinda dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, ceria dan aman.

“Di mana anak-anak bisa berkembang dengan sehat, dengan ceria, tumbuh dengan rasa aman di lingkungannya,” lanjutnya.

Penghargaan yang diraih Samarinda bukan sekadar pengakuan atas satu program. WHO menilai kekuatan Kota Samarinda terletak pada pendekatan multisektoral dengan kepemimpinan lokal dalam mencegah kekerasan dan memajukan kesetaraan gender.

Hal tersebut disampaikan Dr Joana Madureira Lima, Coordinator Division of Health Promotion, Disease Prevention and Control WHO Office for the Western Pacific Region.

Dalam sambutannya, Joana menyampaikan ucapan selamat kepada Kota Samarinda atas penghargaan yang diterima. Ia menilai pengalaman Samarinda penting untuk dibagikan kepada kota-kota lain di kawasan.

“Kami ingin pengalaman Anda dibagikan kepada kota-kota lain di wilayah kami. Jadi sangat penting untuk memberi tahu Anda, kota Anda, dan semua orang lainnya apa sebenarnya alasan Anda mendapatkan penghargaan ini,” ujarnya.

Joana menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan atas upaya Samarinda dalam mencegah kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender melalui transformasi sistem, norma, dan ruang perkotaan.

Menurutnya, Samarinda diakui karena berhasil menerapkan pendekatan multisektoral yang dipimpin secara lokal.

“Penghargaan Anda diberikan karena upaya mencegah kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender. Hal ini berkaitan dengan transformasi sistem, norma, dan ruang perkotaan,” jelasnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Joana, menggabungkan berbagai unsur penting, mulai dari layanan kesehatan dan sosial, keberadaan forum anak, pelaporan digital, hingga keterlibatan masyarakat.

Selain itu, penganggaran yang responsif gender dan pembiayaan yang berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan Samarinda.

“Elemen-elemen inilah dari pengajuan Anda yang menarik perhatian kami,” tambahnya.

Dalam perjalanan membangun kota sehat yang aman dan inklusif, Samarinda menempuh tiga arah transformasi utama.

Pertama, transformasi sistem melalui integrasi layanan kesehatan masyarakat dengan jejaring perlindungan masyarakat. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya respons yang cepat, pelayanan kesehatan yang penuh kepedulian, serta dukungan pemulihan trauma bagi perempuan dan anak.

Kedua, transformasi norma sosial. Melalui pendidikan dan kepemimpinan di tingkat lokal, Samarinda mendorong terbukanya ruang dialog dan secara aktif berupaya memecah kebisuan terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Upaya tersebut juga dibarengi dengan pemberdayaan perempuan serta penguatan tanggung jawab bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Ketiga, transformasi ruang perkotaan dengan menghadirkan lingkungan yang semakin responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Penataan ruang publik, transportasi dan fasilitas pelayanan diarahkan dengan menempatkan aspek keamanan, aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prinsip utama.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Samarinda dalam membangun kota yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Komitmen tersebut juga tercermin melalui capaian Samarinda yang berhasil meraih Predikat Nindya Kota Layak Anak, sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang generasi muda.

Penghargaan yang Menjadi Komitmen

Bagi Samarinda, WHO Healthy City Award bukan hanya sebuah penghargaan untuk dirayakan. Pengakuan internasional ini menjadi penegasan bahwa kesehatan perkotaan dapat dibangun melalui kolaborasi lintas sektor dan dengan menempatkan keselamatan serta martabat manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan.

Ketika perempuan memiliki ruang yang setara, anak-anak dapat tumbuh tanpa rasa takut, dan ruang kota dapat diakses secara aman oleh semua kelompok masyarakat, maka kota sehat tidak lagi sekadar menjadi konsep, tetapi menjadi bagian nyata dari kehidupan warganya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi Samarinda untuk terus memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman dan memperluas jejaring dengan berbagai kota dan mitra di dunia.

Rinda menyampaikan apresiasi kepada WHO atas ruang dan dukungan yang diberikan kepada kota-kota di dunia untuk terus memperkuat komitmen mewujudkan kota yang sehat dan peduli terhadap masyarakat.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Samarinda, sekaligus pengingat bahwa pembangunan kota sehat harus terus berjalan seiring dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, setara dan inklusif.

Dari Samarinda untuk dunia, sebuah kota sehat bukan hanya tentang masyarakat yang terbebas dari penyakit, tetapi juga tentang perempuan yang merasa aman, anak-anak yang tumbuh tanpa rasa takut, dan setiap warga yang memiliki ruang untuk hidup serta berkembang secara setara.(DON/KMF-SMR. Foto: Istimewa)