03/08/2026
SAMARINDA – Peran humas pemerintah semakin dituntut adaptif dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Penyampaian informasi yang cepat, akurat, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya di Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat perhatian nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si., saat menjadi narasumber pada Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, posisi Kalimantan Timur yang semakin menjadi perhatian publik menjadikan peran humas pemerintah semakin strategis. Berbagai isu, mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), investasi, lingkungan, pertambangan hingga pelayanan publik, memerlukan komunikasi yang terencana agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berasal dari sumber resmi pemerintah.
"Kaltim itu seksi banget. Kaltim punya IKN," ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan IKN menjadi salah satu faktor yang membuat Kalimantan Timur terus menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, berbagai perkembangan yang terjadi di daerah perlu dikomunikasikan secara konsisten agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai program dan pembangunan yang berlangsung.
"Kaltim punya IKN," katanya.
Nursodik menilai masih banyak perkembangan positif di Kalimantan Timur yang perlu dipublikasikan secara lebih luas. Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran penting dalam membangun narasi positif melalui penyampaian informasi yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Bagaimana hal-hal yang begitu luar biasa di Kaltim ini bisa di-frame dengan positif dan bisa disampaikan kepada publik. Rajin-rajin saja Anda posting," pesannya.
Dalam paparannya, Nursodik mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan komunikasi publik di Kalimantan Timur, di antaranya IKN, investasi, lingkungan, pertambangan, konflik lahan, banjir, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga hoaks.
Menurutnya, berbagai isu tersebut memerlukan pemantauan secara berkelanjutan agar pemerintah dapat mendeteksi sejak dini perkembangan informasi, melakukan analisis, menentukan tingkat risiko, serta menyusun langkah komunikasi yang tepat kepada masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan materi yang disampaikan dalam Forum Bakohumas, yakni pengelolaan isu dilakukan melalui tahapan monitoring, deteksi dini, analisis, penentuan risiko, respons, publikasi, dan evaluasi.
Selain itu, Nursodik mengingatkan agar humas pemerintah tidak memilih diam ketika muncul berbagai komentar maupun informasi yang berkembang di media sosial. Menurutnya, kehadiran pemerintah di ruang digital sangat penting untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta.
"Jangan sampai kita absen," tegasnya.
Ia menjelaskan, konsistensi dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi resmi juga akan memperkuat keberadaan pemerintah di ruang digital, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya.
Lebih lanjut, Nursodik mendorong humas pemerintah untuk mengembangkan pola komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan seremonial, tetapi juga mengedepankan manfaat kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.
Melalui pendekatan storytelling, publikasi pemerintah diharapkan mampu mengangkat manfaat kebijakan, solusi atas persoalan masyarakat, kisah inspiratif warga, keberhasilan program, serta inovasi pelayanan publik.
Untuk mendukung hal tersebut, humas pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi di bidang media monitoring, analisis isu, komunikasi krisis, storytelling, konten digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), serta memperkuat jejaring dengan media.
Nursodik menegaskan, tantangan komunikasi publik di era digital menuntut humas pemerintah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika informasi. Dengan komunikasi yang efektif, humas diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai radar, navigator, sekaligus penjaga kepercayaan publik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan informatif. (rey/pt)
Foto; Teguh
Simak juga berita ini di laman Portal Kaltim dengan tautan :
https://kaltimprov.go.id/detailberita/nursodik-gunarjo-dorong-humas-kaltim-perkuat-komunikasi-publik-di-era-digital
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/nursodik-gunarjo-dorong-humas-kaltim-perkuat-komunikasi-publik-di-era-digital
