What are the opening hours?

Monday 07:30 - 16:00 Tuesday 07:30 - 16:00 Wednesday 07:30 - 16:00 Thursday 07:30 - 16:00 Friday 07:30 - 17:00

http://blasemarang.kemenag.go.id/

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Jalan untung surapati kav 70 bambankerep Ngaliyan Semarang, Semarang (2026)

Q: What is the address?

Jalan Untung Surapati Kav 70 Bambankerep Ngaliyan Semarang

31/08/2026

Indeks Persepsi Antikorupsi BLA Semarang Triwulan II Capai 3,82, Kategori A.
‎

‎Balai Litbang Agama (BLA) Semarang melaksanakan Survei Persepsi Antikorupsi (PAK) untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pada Triwulan II periode April–Juni 2026, hasil survei menunjukkan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) sebesar 3,82 dengan kategori A.
‎
‎Kepala BLA Semarang, Moch. Muhaemin, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan adanya persepsi positif masyarakat terhadap komitmen lembaga dalam mencegah praktik korupsi sekaligus memberikan pelayanan yang bersih dan berintegritas.
‎
‎“Capaian ini menjadi indikator bahwa komitmen kita dalam membangun pelayanan yang bersih dan berintegritas mendapat respons positif dari masyarakat. Namun, capaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Muhaemin saat menjadi pembina apel, Senin (31/8/2026).
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Muhaemin juga menyampaikan adanya instruksi dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI melalui Surat Nomor B-1385/Set.BD/HK.00.7/08/2026, tertanggal 25 Agustus 2026 terkait Instruksi Pengisian Evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
‎
‎Ia menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengirimkan email kepada pegawai yang menjadi sasaran pengisian IEPK. Karena itu, seluruh pegawai diminta untuk secara aktif memeriksa email masing-masing.
‎
‎“Saya berharap Bapak dan Ibu untuk selalu mengecek email masing-masing. BPKP akan mengirimkan email untuk pengisian tersebut. Jangan sampai sudah mendapatkan email, tetapi tidak merespons,” tuturnya, di Semarang.
‎
‎Muhaemin menambahkan, setiap email yang dikirimkan kepada pegawai dalam rangka pengisian IEPK akan tercatat dan menjadi bagian dari proses monitoring. Oleh karena itu, setiap pegawai yang menerima email diharapkan memberikan respons dan mengikuti proses pengisian sesuai ketentuan.
‎
‎“Sudah menjadi catatan di BPKP bahwa pegawai yang mendapatkan email akan tercatat, termasuk seperti apa respons dari Bapak dan Ibu,” jelasnya.
‎
‎Mengakhiri sambutannya, Muhaemin mengatakan bahwa, keterlibatan pegawai menjadi bagian dalam memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja.
‎
‎“Dengan keterlibatan pegawai, kita turut memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya antikorupsi di BLA Semarang,” pungkasnya.

29/08/2026

Ini Kunci Evaluasi Kinerja agar Program Berdampak Menurut Kaban Dhani ‎

Evaluasi kinerja tidak cukup dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Evaluasi perlu dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampaknya bagi masyarakat.
‎
‎Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani, dalam Kick-Off Pelaksanaan Survei Evaluasi Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jumat (28/8/2026), di Jombang, Jawa Timur.
‎
‎Kaban Dhani sapaan akrabnya menjelaskan bahwa dalam perspektif analisis kebijakan, salah satu pendekatan evaluasi yang penting dilakukan adalah ex ante, yakni evaluasi sebelum suatu kebijakan atau program dilaksanakan. Pada tahap ini, kualitas perencanaan menjadi aspek penting yang harus diukur.
‎
‎“Jangan pernah lupa, dalam perencanaan kita harus melakukan pengukuran. Jangan merencanakan sesuatu yang hanya jauh di angan-angan. Kita harus mengecek sebabnya sejak berada di tahap perencanaan,” jelasnya.

‎Menurutnya, evaluasi ex ante diperlukan untuk memastikan perencanaan telah disusun secara tepat, realistis, dan memiliki dasar yang kuat. “Dengan program yang dirancang memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” sambungnya.
‎
‎Lebih lanjut, Kaban Dhani mengatakan hasil evaluasi dapat menjadi bahan ekspos dan pengukuran untuk melihat sejauh mana program telah mencapai target. Dari hasil tersebut, organisasi dapat menentukan langkah perbaikan pada tahap berikutnya.
‎
‎"Karena itu, survei evaluasi kinerja diharapkan mampu mendorong membangun budaya kerja yang lebih terukur, substantif, adaptif, dan berorientasi pada dampak,” ujarnya.

Terakhir, ia mengingatkan evaluasi bukan sekadar instrumen administratif untuk menilai kinerja. Namun bagian dari proses memastikan setiap kebijakan dan program memiliki arah yang jelas, direncanakan secara matang, dilaksanakan secara terukur, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎“Evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk mengetahui apa yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi pijakan untuk menentukan apa yang harus diperbaiki dan perubahan apa yang perlu diwujudkan pada masa mendatang,” tegasnya.
‎
‎Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Balai Litbang Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

28/08/2026

Survei Evaluasi Kinerja Kemenag Jatim Dorong Kebijakan Berbasis Bukti

Survei Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk membangun sistem evaluasi yang objektif, terukur, dan berbasis data. Melalui pendekatan penelitian berbasis bukti (evidence-based policy), hasil evaluasi diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Moch. Muhaemin, dalam kegiatan Kick-Off Survei Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang digelar di Kabupaten Jombang, Jumat (28/8/2026).

“Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan dan program di lingkungan Kementerian Agama diharapkan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi berangkat dari data empiris serta kondisi nyata di lapangan,” kata Muhaemin.

Menurut Muhaemin, evaluasi kinerja tidak semestinya hanya dipahami sebagai kegiatan untuk mengukur capaian organisasi. “Lebih dari itu, evaluasi perlu menjadi instrumen untuk memotret kondisi riil, menemukan berbagai kesenjangan, sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat,” sambungnya.

Muhaemin menegaskan, survei evaluasi kinerja hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar upaya mencari kekurangan dalam pelaksanaan program.

“Setiap temuan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Muhaemin mengatakan bahwa survei evaluasi kinerja bukan hanya tentang menghasilkan angka indeks atau laporan evaluasi. Namun sebagai upaya membangun budaya organisasi yang terbiasa melakukan refleksi, menerima masukan dan menjadikan data sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

“Dengan budaya evaluasi yang kuat dan kebijakan yang didasarkan pada bukti, Kementerian Agama diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, mengatakan bahwa survei evaluasi kinerja sebagai sarana untuk melihat kondisi organisasi secara lebih objektif. Hasil survei dapat menjadi semacam cermin untuk mengetahui apakah sebuah lembaga mengalami kemajuan, kemunduran, atau justru berkembang pada aspek tertentu.

“Kenapa harus diukur? Karena kita perlu tahu cermin kita seperti apa. Fungsi survei ini untuk mengetahui diri kita, apakah kita maju, mundur, atau berkembang,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengukuran kinerja bukan hanya bagi individu, tetapi bagi setiap instansi pemerintah. Dengan adanya hasil pengukuran yang objektif, organisasi dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, serta aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

“Instansi apa pun harus diukur. Ini penting bagi kita karena memang penting bagi lembaga kita,” tegasnya.
Akhir sambutannya, Sruji menyampaikan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada proses pengukuran, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kelembagaan.

“Ke depan, kita perlu memberikan support untuk mendukung kegiatan-kegiatan berikutnya,” pungkasnya.

24/08/2026

Lima PPPK BLA Semarang Ikuti Orientasi PPPK Tahap 2 Tahun 2026
‎
‎Balai Litbang Agama (BLA) Semarang mengikuti Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti lima orang PPPK, terdiri atas tiga PPPK penuh waktu dan dua PPPK paruh waktu.
‎
‎Koordinator Kepegawaian BLA Semarang, Novita Dwi Ariningrum, menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi tersebut mengacu pada surat Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Nomor B-605/P.IV/KP.01.2/08/2026 tanggal 14 Agustus 2026 tentang Pelaksanaan Orientasi PPPK Tahap 2 Tahun 2026.
‎
‎“Orientasi PPPK dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) pada wilayah kerja masing-masing. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, pelaksanaannya dilakukan oleh BDK Semarang pada 24 sampai 29 Agustus 2026,” ujar Novita, Senin (24/8/2026).
‎
‎Ia menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh melalui platform pjj.kemenag.go.id dengan metode Massive Open Online Course (MOOC).
‎Materi orientasi berfokus pada pengenalan nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah.
‎
‎"Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para PPPK mengenai nilai, etika, serta budaya kerja yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah," sambungnya.
‎
‎Menurut Novita, orientasi menjadi bagian penting dalam memberikan bekal awal bagi PPPK agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
‎
‎“Orientasi ini menjadi bekal bagi para PPPK agar dapat bekerja sesuai dengan core values ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK),” jelasnya.
‎

24/08/2026

Ruang Kerja Hijau, Cara BLA Semarang Rawat Lingkungan dari Kantor

Balai Litbang Agama (BLA) Semarang menyiapkan langkah sederhana untuk menjadikan lingkungan kerja lebih ramah lingkungan. Gerakan penghijauan dimulai dari setiap ruang kerja melalui penempatan tanaman dalam botol atau wadah yang sekaligus menjadi bagian dari dekorasi ruangan.‎

Kepala Subbagian Tata Usaha BLA Semarang, Nanang Slamet Murdiyat, mengatakan keberadaan tanaman di setiap ruang kerja diharapkan dapat menciptakan suasana kantor yang lebih hijau, asri, dan nyaman bagi pegawai.

“Untuk penghijauan dalam ruang kerja, nanti akan diterapkan satu ruangan ada tanaman yang ditaruh di botol. Selain sebagai bagian dari penghijauan, sekaligus menjadi hiasan,” ujar Nanang di Semarang, Senin (24/8/2026).

Menurut Nanang, penghijauan ruang kerja tidak hanya berkaitan dengan keindahan ruangan. Kehadiran tanaman juga dapat memberikan pandangan yang lebih segar bagi pegawai saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kehadiran tanaman yang memiliki tampilan menarik tentu sangat baik untuk memberikan pandangan yang lebih menyegarkan bagi mata. Kita bisa menikmati keindahan alam melalui tanaman,” katanya.

Ia menambahkan, tanaman hias maupun berbagai jenis tanaman lainnya dapat membantu menciptakan suasana ruang kerja yang lebih nyaman. Tumbuhan pada umumnya juga menyerap karbon dioksida dan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen.

“Tumbuhan pada umumnya menyerap karbon dioksida dan, melalui proses fotosintesis, menghasilkan oksigen sehingga dapat mendukung kualitas udara di lingkungan kerja,” tambahnya.

Nanang berharap gerakan penghijauan sederhana ini tidak berhenti sebagai upaya mempercantik ruangan, tetapi berkembang menjadi bagian dari budaya menjaga lingkungan di kantor.

“Dengan lingkungan kerja yang bersih, hijau, dan nyaman, kita dapat menciptakan suasana yang mendukung semangat pegawai dalam menjalankan tugas,” lanjutnya.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama merawat tanaman serta menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kantor.

“Lingkungan yang nyaman akan mendukung semangat kita dalam bekerja. Karena itu, mari bersama-sama menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kantor,” pungkasnya.

22/08/2026

Fakta 11 Tahun Survei Indeks Kerukunan, Tertinggi 2025

Jakarta (Kemenag) --- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencapai 77,89. Ini merupakan indeks tertinggi sejak kali pertama survei IKUB digelar pada 2015.

Survei IKUB yang mengusung tema Evaluasi Kerukunan Umat Beragama 2025 itu digelar Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI).
Rilis hasil survei ini diumumkan pada momen Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026 di Jakarta pada 22 Desember 2025. Berikut Angka KUB nasional dalam 11 tahun terakhir: 2015 (75,36), 2016 (75,47), 2017 (72,27), 2018 (70,90), 2019 (73,83), 2020 (67,46), 2021 (72,39), 2022 (73,09), 2023 (76,02), 2024 (76,47), dan 2025 (77,89)

Ada tiga indikator utama dalam pengumpulan data Survei Evaluasi KUB, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Keberasamaan. Toleransi berkenaan dengan sikap umat beragama untuk menerima dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan/kepercayaan dengan dirinya. Kesetaraan terkait pandangan dan sikap hidup umat yang menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban. Sementara kebersamaan diartikan sebagai tindakan saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, kenaikan IKUB dalam lima tahun terakhir tidak dimaknai bahwa seluruh persoalan kerukunan dan kebebasan beragama telah selesai. IKUB sebesar 77,89 menunjukkan bahwa secara agregat kondisi kerukunan umat beragama berada pada kategori tinggi dan ini memang merupakan capaian tertinggi dalam 11 tahun pengukuran.

“Pada saat yang sama, kami di Kementerian Agama juga terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan dan memitigasi berbagai dinamika yang muncul di lapangan,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

“Jadi indeks kerukunan yang tinggi ini memang patut kita syukuri. Tapi bukan berarti sudah tidak ada masalah. Kita terus berupaya memitigasi dan menyelesaikan kasus yang muncul agar kerukunan umat tetap terjaga,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Adib Abdusshomad. Menurutnya, hasil survei menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun telah terjadi perkembangan positif dalam toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan masyarakat Indonesia.

“Memang sampai saat ini masih terjadi persoalan kerukunan, tapi itu tidak serta-merta membatalkan kesimpulan hasil IKUB. Setiap kasus yang muncul kita upayakan penyelesaian dan mitigasi agar kerukunan tetap terjaga,” sebut Adib.

“Toleransi, kebersamaan, dan kehidupan dalam kesetaraan masyarakat Indonesia harus terus dirawat dan ditingkatkan kualitasnya,” lanjut Adib.

Adib menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak mengabaikan berbagai peristiwa yang terjadi. Setiap persoalan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama terus dipantau dan dikoordinasikan secara cermat bersama para pemangku kepentingan terkait. Berbagai pendekatan dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara proporsional, mengedepankan dialog, pencegahan eskalasi, serta penyelesaian yang berkeadilan.

“Dalam rangka merawat dan meningkatkan kualitas kerukunan, PKUB terus memperkuat instrumen deteksi dan pencegahan dini. Salah satunya melalui pengembangan Early Warning System (EWS) atau Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan,” papar Adib.

EWS, kata Adib, dirancang untuk menangkap berbagai potensi persoalan sedini mungkin. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya hadir setelah terjadi konflik, tetapi dapat melakukan langkahlangkah preventif dan mitigatif sebelum suatu persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. IKUB dan EWS bukanlah dua instrumen yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. IKUB memberikan gambaran mengenai kondisi kerukunan masyarakat secara agregat melalui dimensi toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Sementara itu, EWS berfungsi mendeteksi berbagai peristiwa dan potensi konflik secara lebih dini agar dapat segera dikoordinasikan dan ditangani.

“Kita tidak mengatakan Indonesia bebas dari persoalan kerukunan. Yang kita sampaikan adalah bahwa secara agregat, hasil survei menunjukkan kemajuan dalam toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Adapun setiap peristiwa yang terjadi tetap menjadi perhatian dan ditangani melalui mekanisme koordinasi, pemantauan, serta deteksi dan pencegahan dini,” tandasnya.

21/08/2026

BLA Semarang Bekali Satpam dengan Keterampilan Bela Diri Polri
‎
‎Balai Litbang Agama (BLA) Semarang membekali anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dengan keterampilan bela diri Polri yakni teknik tangkisan terhadap serangan tangan kosong serta teknik menghadapi ancaman senjata tajam, Jumat (21/8/2026).
‎
‎Nur Aji Pangestu mengatakan, keterampilan bela diri harus dimiliki petugas keamanan agar mampu menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan secara tepat dan terukur.
‎
‎“Dengan memiliki ketrampilan ini, Satpam bisa melakukan penanganan secara tepat, terukur, dan sesuai prosedur,” tutur Aji instruktur dari PT Sakti Purwa Mukti Semarang.
‎
‎Menurut Aji, keterampilan bela diri bagi petugas keamanan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan fisik. Petugas juga perlu memahami kapan dan bagaimana teknik pengamanan digunakan dengan tetap mengutamakan keselamatan.
‎
‎“Pelatihan ini tidak hanya menekankan kemampuan fisik, tetapi juga bagaimana petugas dapat bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika menghadapi situasi yang membutuhkan tindakan pengamanan,” jelasnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha BLA Semarang, Nanang Slamet Murdiyat, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan kesiapsiagaan Satpam dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
‎
‎“Mereka perlu memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam pencegahan maupun menghadapi situasi yang membutuhkan tindakan pengamanan,” ujarnya.
‎
‎Nanang menambahkan, peningkatan kompetensi Satpam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bela diri. Aspek disiplin, kewaspadaan, komunikasi, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi tertentu juga menjadi bagian penting dalam menunjang tugas pengamanan.
‎
‎“Melalui pelatihan ini Satpam semakin percaya diri dan profesional dalam menjalankan tugas, namun tetap mengedepankan pendekatan yang humanis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

20/08/2026

Pembibitan Sayuran, BLA Semarang Membangun Kepedulian terhadap Lingkungan
‎
‎Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dari berbagai ruang, termasuk di lingkungan perkantoran. Hal tersebut dilakukan di Balai Litbang Agama (BLA) Semarang melalui kegiatan pembibitan berbagai jenis sayuran, di antaranya terong, tomat ceri, dan cabai.
‎
‎Ali Muadzin mengatakan, pembibitan tanaman sayuran merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat ganda. Selain membuat lingkungan kantor menjadi lebih hijau, tanaman yang dirawat nantinya dapat menghasilkan sayuran yang bisa dinikmati oleh para pegawai.
‎
‎“Pembibitan sayuran ini selain membuat kantor menjadi lebih hijau, nanti hasilnya juga bisa dinikmati oleh pegawai,” kata Ali, Kamis (20/8/2026).
‎
‎Menurut Ali, pembibitan terong, tomat ceri, dan cabai juga menjadi sarana bagi pegawai untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan.
‎
‎“Dari proses menyiapkan bibit, menanam, merawat, hingga memanen, terdapat pembelajaran mengenai pentingnya kesabaran, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan,” ujarnya, di Semarang.
‎
‎Ali menjelaskan, manusia tidak hanya mengambil manfaat dari lingkungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.
‎
‎“Karena itu, lingkungan kantor dapat menjadi salah satu ruang untuk membangun kebiasaan tersebut,” sambungnya.
‎
‎Selain pembibitan sayuran, kepedulian terhadap lingkungan juga dilakukan pegawai melalui pemanfaatan barang bekas. Priyono, salah satu pegawai BLA Semarang, memanfaatkan botol bekas sebagai media sederhana untuk menanam tumbuhan.
‎
‎Botol bekas tersebut diisi dengan air dan kemudian dimanfaatkan sebagai wadah tumbuhan. Selain membantu mengurangi sampah plastik, pemanfaatan botol bekas tersebut juga menghasilkan hiasan alami yang dapat ditempatkan di meja kerja.
‎
‎“Botol bekas dimanfaatkan dengan diberi air kemudian ditanami tumbuhan. Selain mengurangi barang bekas, hasilnya juga bisa menjadi hiasan di meja kerja,” ujarnya.
‎
‎Menurut Priyono, pemanfaatan barang bekas menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara kreatif dan sederhana. Barang yang sebelumnya dianggap tidak terpakai masih dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak langsung menjadi sampah.
‎
‎“Barang yang sebelumnya dianggap tidak terpakai dapat diberi fungsi baru sehingga tidak langsung menjadi sampah,” tambahnya.
‎

18/08/2026

PPPK BLA Semarang Ikuti Pembukaan Orientasi PPPK Tahap 2 Secara Daring
‎
‎Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Balai Litbang Agama Semarang mengikuti Pembukaan Orientasi PPPK Tahap 2 secara daring, Selasa (18/8/2026).
‎
‎Dalam arahannya, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan, ASN Kementerian Agama tidak cukup hanya menguasai aspek teknis dan administratif. Setiap ASN juga dituntut menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai etika sekaligus inspirasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎“Kementerian Agama mengusung semangat ‘Kemenag Berdampak’. Paradigma ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
‎
‎Menurutnya, ASN Kemenag harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, ASN Kemenag juga diharapkan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan.
‎
‎“Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, ASN Kemenag juga diharapkan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menegaskan bahwa status sebagai PPPK merupakan awal dari sebuah ikhtiar untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat.
‎
‎“Menjadi PPPK merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan,” pesannya.
‎
‎Ali Ramdhani menyampaikan tiga hal utama yang harus diperhatikan peserta orientasi untuk membentuk ASN yang responsif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik.
‎
‎Pertama, mengaktualisasikan core value BerAKHLAK sebagai fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus diwujudkan dalam perilaku kerja sehari-hari dan tidak sekadar dipahami sebagai slogan.
‎
‎Kedua, mematuhi kode etik dan regulasi. Peserta orientasi diharapkan memahami berbagai ketentuan, panduan perilaku, serta kebijakan pelayanan publik sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
‎
‎Ketiga, bersikap adaptif dan inovatif. Perubahan zaman serta perkembangan teknologi menuntut ASN untuk mampu menyesuaikan diri, melahirkan inovasi, dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
‎
‎Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama, Musyarrafah Amin, dalam arahannya menegaskan bahwa orientasi tidak sekadar menjadi kegiatan pengenalan kedinasan. Lebih dari itu, orientasi menjadi momentum untuk membangun kesiapan peserta dalam menjalankan tugas secara profesional.
‎
‎“Orientasi PPPK Tahap 2 ini bertujuan membekali peserta dengan pengenalan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, agar mampu bekerja secara terstruktur dan profesional,” jelasnya.
‎

17/08/2026

Di Balik Gendongan Saat Upacara HUT RI, Ada Pesan tentang Kemerdekaan dan Pengasuhan

Di tengah khidmatnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Balai Litbang Agama Semarang, Senin (17/8/2026), terselip pemandangan sederhana namun penuh makna. Mazaya Fikrotil Aimmah mengikuti upacara sambil menggendong anaknya. Momen tersebut bukan sekadar gambaran seorang ibu yang menjalankan peran pengasuhan.

Bagi Mazaya, kesempatan tetap hadir dalam kegiatan kedinasan sembari membawa anak menjadi pesan tentang kemerdekaan, termasuk kemerdekaan bagi orang tua untuk berkarya tanpa harus mengabaikan hak anak.

Menurut Mazaya, kesempatan dan pemakluman yang diberikan kepada orang tua untuk tetap hadir, berkarya, dan mengambil peran di ruang publik ketika tanggung jawab pengasuhan tidak dapat diwakilkan merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti.

“Kesempatan dan pemakluman yang diberikan kepada orang tua untuk tetap dapat hadir, berkarya dan mengambil peran di ruang publik sambil mengasuh, di saat peran pengasuhan tidak dapat diwakilkan, adalah satu bentuk support system yang sangat berarti bagi kami para orang tua,” tuturnya.

Ia menilai dukungan tersebut tidak hanya membantu orang tua menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Salah satunya adalah hak anak untuk merasa aman bersama orang yang dipercaya.

“Salah satunya, hak anak untuk merasa aman bersama orang yang dipercaya,” sambungnya.

Mazaya juga memandang kehadiran anak di lingkungan kerja orang tua dapat menjadi pengalaman positif bagi tumbuh kembang mereka. Anak dapat melihat secara langsung bahwa ruang publik dan lingkungan kerja orang tuanya merupakan tempat yang memberi ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi.

“Ini juga sangat berarti bagi tumbuh kembang anak kami sebagai generasi penerus bangsa karena hak-haknya tidak terabaikan, termasuk hak merasa aman di sisi orang yang ia percaya,” tuturnya.

Bagi Mazaya, pengalaman mengikuti upacara sambil menggendong anak tersebut juga akan menjadi kenangan yang melekat bagi sang buah hati. Ia berharap anaknya kelak memahami bahwa negara dan institusi tempat ibunya bekerja memiliki kepekaan terhadap kebutuhan warganya, termasuk orang tua yang tengah menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

“Ini akan menjadi kenangan yang akan terekam dalam benak anak kami bahwa instansi pemerintah tempat ibunya bekerja, negara tempat ia tumbuh, memberikan kemerdekaan bagi setiap warganya, termasuk kelompok rentan, untuk berkarya seperti yang lain,” pungkasnya.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

31/08/2026

29/08/2026

28/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

22/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request

Monday	07:30 - 16:00
Tuesday	07:30 - 16:00
Wednesday	07:30 - 16:00
Thursday	07:30 - 16:00
Friday	07:30 - 17:00