JDIH Provinsi Jawa Tengah

10/02/2024

06/02/2024

*Penyerahan Hasil Alih Media Staatsblad Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Hasil Kerja Sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*

Semarang, 6 Februari 2024 Dalam rangka upaya memperkaya koleksi produk hukum dan optimalisasi pelayanan Produk Hukum pada website JDIH Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan Kerja sama kegiatan alih media Staatsblad oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang sudah berlangsung ini dilaksanakan sejak tahun 2023 dan sampai saat ini sudah terdapat 2 (dua) buah Staatsblad yang dialihmediakan untuk kemudian diinformasikan kedalam website JDIH. Alihmedia dilakukan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama telah dilaksanakan tahun 2023 dan pada tahun 2024 ini berlanjut untuk penyerahan Staatsblad hasil alihmedia tahap kedua.

Penyerahan Staatsblad tahap kedua dengan judul “Bijblad Op Het Staatsblad Van Nederlandsch Indie Deel LXII No 10466-10657 Tahun 1923” dilakukan bertempat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Bp Alimin Suprayitno, SH, MSi dengan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tenagh yang diwakili oleh Koordinator Peraturan Perundang-Undangan Bp Haryono Widyastomo, SH, MH.

Harapannya kerjasama ini akan terus berlanjut guna pengamanan terutama pada dokumen produk hukum yang dikelola sebagai tugas, pokok, dan fungsi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jenis arsip permanen. Selain itu, softfile hasil alihmedia yang diinformasikan ke website JDIH dapat dimanfaatkan dan diakses oleh seluruh masyarakat luas yang membutuhkan dokumen hukum tersebut.

24/01/2024

*Persiapkan Kegiatan JDIH Tahun 2024, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah lakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*

Jakarta, 24 Januari 2024 Dalam rangka optimalisasi Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Jawa Tengah, tim JDIH Provinsi Jawa Tengah melaksanakan konsultasi ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan diterima oleh Ketua tim kerja JDIH Diden Priya Utama beserta Anggota tim dari JDIH Nasional.

Hal-hal yang dibahas antara lain mengenai kegiatan JDIH di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di tahun 2024, pengembangan website JDIH serta keamanan informasi website JDIH, termasuk didalamnya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH di Kabupaten/Kota, baik di Bagian Hukum serta di Sekretariat DPRD yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan JDIH di Jawa Tengah dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang telah dilaksanakan oleh anggota JDIH.

Guna pematangan kegiatan, dilakukan konsultasi serta menjaring masukan dari tim JDIH Nasional mengenai indikator Monitoring dan Evaluasi bagi anggota JDIH Kabupaten/Kota. Indikator Monitoring dan Evaluasi bagi anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dirumuskan oleh tim JDIH Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Biro Hukum, Kanwilkumham Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH Provinsi Jawa Tengah berharap dengan adanya indikator dalam monitoring dan evaluasi dapat dipenuhi oleh anggota JDIH dan mampu untuk lebih meningkatkan kegiatan pengelolaan JDIH.

Harapannya, kegiatan pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Tengah serta bagi anggota JDIH di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dapat berjalan dengan maksimal guna memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat, serta memperoleh hasil yang terbaik pada penilaian JDIH di tingkat Nasional.

JDIHN

28/12/2023

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan Penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM

Semarang, 28 Desember 2023 bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meyelenggarakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan Penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM.
Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Jawa Tengah (GTD-BHAM) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 180/173 Tahun 2023 beranggotakan organisasi perangkat daerah provinsi, dan Kanwil Kemenkumham serta mitra non pemerintah dan dikukuhkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah. GTD-BHAM ini dibentuk sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan menyelaraskan serta memantau pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan p**a Penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM yang diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah kepada 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diantara 34 Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Purworejo masuk ke dalam kategori 5 Kabupaten/Kota Terbaik Nasional. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil masuk 5 kategori Provinsi terbaik dalam membina dan membangun Kabupaten/Kota Peduli HAM. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam meningkatkan tanggung jawab melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan Hak Asasi Manuasia (P5HAM) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Pj Gubernur Jawa Tengah mengingatkan bahwa penghargaan adalah bentuk apresiasi, dan yang terpenting adalah adanya tolok ukur atas komitmen dalam memenuhi tanggung jawab negara kepada masyarakatnya khususnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

10/12/2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai provinsi pembina Kabupaten Kota Peduli HAM dalam rangkaian acara peringatan Hari HAM sedunia ke 75 yang diselenggarakan pada Hari Minggu, 10 desember 2023 di Lapangan Banteng Jakarta.
-
Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan diterima oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.
-
Penghargaan ini diraih karena Provinsi Jawa Tengah berhasil membina dan mendorong pengelolaan peduli HAM di 34 Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Keberhasilan Pemprov Jateng dalam melaksanakan kegiatan Kabupaten Kota Peduli HAM dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari sinergi bersama Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah
-
JDIHN

06/12/2023

Dalam rangka kegiatan pengembangan pengelolaan JDIH pada Kementerian Pertahanan RI, dilaksanakan Studi Banding ke JDIH Provinsi Jawa Tengah pada Hari Rabu, 6 Desember 2023 yang bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Gedung A lantai 5 Setda Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan dipimpin oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kementerian Pertahanan, Yuwono Agung Nugroho beserta tim pengelola JDIH, dan diterima oleh Kepala Biro Hukum Iwanuddin Iskdandar beserta tim pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah.
Adapun kegiatan diisi dengan paparan singkat mengenai pengelolan JDIH di Provinsi Jawa Tengah, kegiatan pembinaan kepada anggota, pengelolaan website JDIH dan lain lain, serta dilanjutkan dengan diskusi dan sharring mengenai kegiatan JDIH di masing-masing instansi, yang pada intinya adalah JDIH harus dilaksanakan meliputi tiga hal utama yakni pendokumentasian dokumen2 hukum baik peraturan maupun monografi hukum, Pemenuhan akan kebutuhan informasi hukum bagi masyarakat dengan menggunakan media website maupun media sosial.
Harapannya dengan kegiatan ini akan terjalin sinergi antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Pertahanan serta menjadi pemantik semangat dalam mengelola JDIH dengan tujuan utama memberikan kontribusi pelayanan informasi kepada masyarakat dibidang hukum.

JDIHN

23/11/2023

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
-
Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis, 23 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Ciremai Kantor Gubernur Jawa Barat.
-
Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Bantuan Hukum dan HAM bapak Mulyono dengan didampingi oleh tim dari Biro Hukum Jawa Tengah, dan diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan HAM Jawa Barat ibu Lia Fitrianingrum dengan didampingi oleh Analisis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan serta pengelola JDIH di Biro Hukum dan HAM.
-
Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain :
1. Implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui LBH yang telah bekerjasama dgn biro hukum provinsi Jawa Barat, dimana Provinsi Jawa Barat telah memiliki aplikasi bantuan hukum yang dapat diakses melalui sidbankumda.jabarprov.go.id yang merupakan aplikasi berbasis online;
2. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat , meliputi Perda dan Perkada di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat;
3. kegiatan analisis dan evaluasi hukum, dimana Provinsi Jawa Barat untuk saat ini menerapkan analisis dan evaluasi hukum dari perspektif HAM;
4. Kegiatan pengelolaan JDIH, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Jawa Barat serta aplikasi pendukung kegiatan yang ada di Biro Hukum dan HAM, proses TTE produk hukum serta pembinaan kepada anggota JDIH di Provinsi Jawa Barat.
-
Harapannya dengan kegiatan ini dapat memberikan lebih memberikan semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi Jawa Barat

JDIHN

12/11/2023

Integrasi Produk Hukum Di Lingkungan Perangkat Daerah melalui JDIH Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 9 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA selaku Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Person In Charge (PIC) Tim Pengelola JDIH di Lingkungan OPD Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah bahwa Perangkat Daerah Provinsi merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi serta penginformasian produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Walaupun pada beberapa Perangkat Daerah telah melakukan penginformasian terhadap produk hukum di lingkungan OPD melalui kanal website masing masing Perangkat Daerah, namun sesuai ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, perlu dilakukan pendokumentasian dan penginformasian baik secara manual maupun digital yang akurat, lengkap dan terintegrasi secara nasional melalui JDIH menuju Satu Data Dokumen Hukum Indonesia.

Oleh karena itu perlu dilakukan Bimbingan Teknis terhadap pengelolaan dokumentasi dan penginformasian produk hukum baik secara fisik maupun secara elektronik yang terintegrasi melalui JDIH. Pada pertemuan dimaksud dilaksanakan pemaparan mekanisme pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum atas dokumen huukum di lingkungan OPD. Selanjutnya atas masukan para anggota JDIH Perangkat Daerah, diperlukan adanya standar dalam pengelolaan dokumentasi dan penginformasian produk hukum yang dikeluarkan oleh Pusat JDIH di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya standar pengelolaan dokumentasi dan penginformasian produk hukum diharapkan akan memudahkan anggota JDIH dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola JDIH

JDIHN

27/10/2023

Semarang, 27 Oktober 2023) Dalam rangka upaya pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten, JDIH Provinsi Banten melaksanakan kunjungan kerja ke JDIH Provinsi Jawa Tengah. Rombongan JDIH Banten dipimpin oleh Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Banten Akhmad Saefullah dan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (Iwanuddin Iskandar) dan jajaran pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah. memimpin rombongan Tim JDIH Provinsi Banten. Kunjungan kerja dimaksud bertujuan untuk menjalin silaturahim serta benchmark untuk mengembangkan JDIH Provinsi Banten lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam penerimaanya Kepala Biro Hukum menyatakan pengelolaan JDIH di Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengembangan internal JDIH Provinsi saja, tetapi sebagai pusat JDIH di Provinsi juga berkomitmen untuk terus membantu, membina dan memfasilitasi pengembangan anggota JDIH di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat dijadikan ajang saling sharing dan memberi masukan agar kedepan pengelolaan di JDIH pada 2 Provinsi semakin baik dalam melayani kebutuhan informasi hukum masyarakat

JDIHN

16/10/2023

Dalam rangka pembinaan kepada seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 dengan tema “Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital” yang bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center pada Kamis, 12 Oktober 2023.
-
Kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari 400 peserta sebagai pengelola JDIH yang terdiri dari unsur Kementerian, Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi.
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil sukses meraih terbaik ke-1 sebagai Pengelola JDIH Terbaik kategori Provinsi setelah 3 tahun berturut-turut menjadi terbaik ke-2.
-
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Provinsi Jawa Tengah mengungguli Provinsi lainnya dikarenakan peningkatan kualitas sesuai standar pengelolaan yang telah ditetapkan serta rutin membina anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah di Daerah.
-
Hasilnya terbukti sejumlah anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah juga meraih penghargaan, diantaranya Kab. Batang Terbaik ke-2, Kab. Semarang Terbaik ke-3, Kab. Wonosobo Terbaik ke-4, Kab. Magelang Terbaik ke-5, Kab. Sukoharjo Terbaik ke-7 dan Kab. Demak Terbaik ke-10 kategori pengelola Kabupaten Terbaik. Kemudian pada kategori pengelola Kota Terbaik ada Kota Tegal yang meraih Terbaik ke-5. Selain itu pada kategori Sekretariat DPRD Provinsi, Jawa Tengah meraih terbaik Ke-2 dan pada kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, Kab. Batang dan Kab. Sukoharjo meraih terbaik ke-2 dan terbaik ke-3. Tak hanya itu, pada kategori Perguruan Tinggi, Universitas Tidar Magelang pun meraih Terbaik ke-1 tingkat Nasional dalam mengelola JDIH.

JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM

11/10/2023

JDIH Provinsi Jawa Tengah siap turut serta mensukseskan acara Pertemuan Nasional JDIHN dan LDCC Awards Tahun 2023 "Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital"



JDIHN