Lembaga negara

29/05/2020

12/02/2020

ININUSANTARA.COM

08/02/2020

[7/2 6:25 PM] rudihatta08: https://m.ininusantara.com/detailpost-1977-petani-butuh-hidup-sejahtera
[7/2 6:26 PM] rudihatta08: https://m.ininusantara.com/detailpost-1976-menjaga-harga-beras

Sepenggal cerita dari petani Lamongan Lamongan, INc – Ribuan buruh yang bekerja sebagai ‘kuli’ tani atau petani meminta

01/02/2020

http://www.sorotnuswantoronews.com/2020/01/diduga-melakukan-pungli-dpd-lembaga.html?m=1

Bojonegoro, SNN.com - Terindikasi banyak dugaan penyelewengan dengan membebankan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluar ...

28/01/2020

Modus2 Proyek hati2 sauudara.

1 - Modus Cari investor / Take Over Proyek
Pelaku awal menyiarkan kepada para mediator bahwa PTnya butuh kontraktor... setelah ketemu akan berubah butuh investor kerjasama karena pelaku dapat SPK yg mana SPK itu dikeluarkan oleh PT komplotannya sendiri dan minta sejumlah uang kepada kontraktor dengan alasan untuk " Orang Dalam", agar segera keluar SPMK..

2- Modus Landing Account
cari Kontraktor yang bersedia menaruh sejumlah uang dengan alasan untuk " Landing Account" karena katanya wajib ada direkening bersama tersebut sejumlah nilai tertentu... ( Dijamin hilang tuh duit ).

3- Modus Take Over Proyek LPSE ...
Mereka rapi mengatur Seolah-olah merekalah orang PT yg dapat Proyek tersebut... dan PT serta proyek yg dipalsukan memang Real proyek yg memang jelas dan PT yg dipalsukan tersebut memang pemenang di LPSE... modus mereka Menjadi Figur yg mengaku dari PT tersebut.

4- Modus Uang Jaminan Pelaksanaan...
Dengan alasan takut kontraktornya nggak punya modal... padahal yg benar cukup dengan asuransi atau DP di counter BG dari kontraktor.

5 - Modus Uang Kordinasi
Proyek Pemerintahan PL / Penunjukan Langsung nilai diatas 1Milyar ..Padahal proyek Pemerintah diatas 1 Milyar wajib melalui lelang & banyak lagi modus- modus lainnya

6 - Modus Proyek " Dana Amanah "
Mewajibkan kontrakor bayar uang dengan alasan Infaq dulu... dll
Intinya jangan layanin proyek yg pakai embel-embel memberikan terlebih dahulu " uang jaminan pelaksanaan / uang orang dalam / uang jalan / atau landing account... / uang fee setelah ttd kontrak.. 99.99% dijamin Ketipuuu....
Fee dan lain-lain baiknya diberikan setelah DP cair atau bila turnkey proyek dengan jaminan pembayaran SKBDN, fee dikeluarkan setelah SKBDN dinyatakan Valid oleh Bank Kontraktor... dan jika jaminan pembayaran Pakai BG... harus BG yg mengacu pasal 1832 KUHP... jangan yg pasal 1831 Sekedar Sharing ... agar kita tidak menjalani bisnis yang buang waktu dan dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain...

27/01/2020

Sahabat Kontraktor

Karena banyaknya kasus proyek Abal Abal, pendana palsu, ataupun kelompok Mafia terstruktur.
Untuk mempersempit ruang geraknya maka Kita harus Sering Share Modus mereka.

MODUS SATU.
Ketika ada Tawaran proyek dan disitu Fee Team Mediasi minta dibayar di muka, atau Saat tandatangan SPK. Jangan diambil dulu.
Standar yang benar Kontraktor membuat pernyataan menyebutkan nilai fee yang diberikan dan cara pembayarannya.
Yang fair adalah Fee dibayarkan setelah Kontraktor menerima pembayaran dari Owner. Apakah itu dengan DP Atau sesuai Progres ataupun Turnkey Project.
Dan prosentase menyesuaikan.

Tetaplah berhati-hati.
RUDI 085257503167
Salam LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA

23/01/2020

Selamat datang di Pengaduan Masyarakat Lembaga investigasi negara

Saudara dapat melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan melampirkan:
1. Identitas pelapor;
2. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi yang dilengkapi dengan informasi siapa yang melakukan (Nama & Jabatan terlapor), waktu dan tempat terjadinya, modus operandi beserta potensi nilai kerugian negara;
3. Data/dokumen pendukung terjadinya dugaan tindak pidana korupsi

Pengaduan Saudara akan kami pelajari terlebih dahulu.

Terima kasih
Salam,
Pengaduan Masyarakat (Lembaga investigasi Negara)

21/01/2020

polda jatim

17/01/2020

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2020/01/struktur-bumdes.html

Struktur BUMDes adalah satu sistem kelembagaan yang ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tugas dan fungsi serta hubungan kerjanya. Sebagai suatu organisasi di Desa, BUMDes memiliki susunan organisasi pengelola yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa seperti Peme...