YPKP 65

09/02/2017

YPKP 65
Berdukacita atas Meninggalnya
B**g Agus Basuki Siswowitono

Lagi, seorang korban tragedy kemanusiaan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/66, B**g Agus Basuki Siswowitono (70 tahun) tutup usia pada Kamis 09 Februari 2017 pukul 01.00 WIB dini hari di RSU Boyolali. Jenasah kemudian disemayamkan di Rumah Duka/tempat kelahirannya di desa Jetis, Kragilan, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, kemudian dimakamkan di TPU dukuh Pundung, Ketaon, Banyudono, Jawa Tengah pada siang tadi.

B**g Agus Basuki adalah putra ketiga dari Bapak Siswowitono Anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Bapak Siswowitono dikenal sebagai carik/juru tulis desa yang pada Oktober 1965 diculik kemudian dieksekusi tanpa proses hukum dan jenasahnya dikuburkan secara massal di kuburan massal Sonolayu, Boyolali bersama Bapak Suali Bupati Boyolali dan orang-orang yang dituduh anggota PKI.

Karena situasi mencekam di Boyolali yang dikenal sebagai basis kaum merah dimana setiap orang - pemuda pria mau pun perempuan- akan ditangkap, ditahan, disiksa dan dibunuh, maka pemuda Agus Basuki berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu adik-adiknya yang masih kecil (semuanya ada 9 bersaudara) berusaha bersembunyi dan menyelamatkan diri di rumah saudara yang bisa dimintai tumpangan.

B**g Agus Basuki adalah salah satu saksi terjadinya penembakan petani di Ketaon oleh aparat keamanan yang disewa oleh tuan tanah yang menewaskan seorang petani Jumeri dalam peristiwa Aksi Petani (Aksi Sepihak) pelaksanaan UUPA (Undang Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 dan UUPBH (Undang-Undang Pendapatan Bagi Hasil Nomer 02 Tahun 1960) pada Februari 1964.

Mengenang wafatnya B**g Agus Basuki tidak bisa dipisahkan dari mengenang peristiwa pembunuhan massal 1965 dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan oleh aparat keamanan. Peristiwa kelam yang membuat banyak orang trauma berkepanjangan, bahkan banyak saksi mata yang merasa takut untuk bicara, karena sampai hari ini masih terus ada ujaran kebencian (hate speech) oleh kelompok intoleran yang anti Pancasila dan UUD 1945.

B**g Agus Basuki adalah kakak kandung dari Endang Kustantinah (istri Bedjo Untung Ketua YPKP 65)

Atas nama pengurus dan relawan YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, ikut berduka cita dan merasa kehilangan yang mendalam atas meninggalnya B**g Agus Basuki, semoga arwah dan jasadnya mendapat tempat yang paling terhormat di sisi Tuhan Allah sesuai amal bhaktinya. Secara khusus, duka mendalam untuk Ibu Endang, Ibu Heru, Ibu Hambar dan Bapak Bedjo Untung serta keluarga besar Siswowitono. Juga, kepada sanak saudara, handai taulan dan Kawan-Kawan seperjuangan yang ditinggalkannya kiranya diberi kekuatan untuk tabah menghadapi cobaan.

B**g Agus Basuki kini telah meninggalkan kita untuk selamanya, namun semangat perjuangannya, kegigihannya, keteguhannya akan tetap menyala dan terus memberi inspirasi kepada Kawan-Kawan yang ditinggalkannya serta akan senantiasa dikenang sepanjang jaman.

Ikut Belasungkawa,

Aris Panji
Humas YPKP 65
YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 (YPKP 65)
Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre
SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007
Tambahan Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 5 Juni 2007 , PENGURUS PUSAT
Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02
Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143
Banten,INDONESIA Phone : (+62 -21) 53121770, Fax 021-53121770
, E-mail [email protected]; [email protected]

10/12/2016

Kamis

03/08/2016

Lagi, Korban 65/YPKP 65 Kab. Pemalang mengadakan acara pertemuan Halalbihalal Minggu 31 Juli 2016 jam 10.00 - 14.00 bersama Jaringan Kerja se Kab. Pemalang: Comal, Ulujami, Ampelgading, Petarukan, Taman, Randudongkal, dll., bertempat di sebuah restoran di pinggir sawah Comal Baru. Acara berlangsung aman, tidak terganggu oleh oknum atau pun kelompok intoleran yang selama ini aktif memprovokasi dan mengganggu bahkan mengancam. Dihadiri 30 orang Korban 65 Pemalang, perwakilan dari YPKP 65 Kab Kebumen serta B**g Bedjo Untung dari Pengurus Pusat juga Pak Darno dari YPKP65 Pekalongan. Selain tradisi saling bermaafan, para Korban 65 juga mendengarkan penyampaian B**g Bedjo atas perkembangan perjuangan Korban 65 antara lain: Keputusan Tribunal Internasional Rakyat Tragedy 65 di Den Haag, Pertemuan Korban dengan Menko Polhukam untuk pencarian Kuburan Massal. Perjuangan masih panjang, diperlukan kegigihan, keuletan dan kesabaran. Ada sinyal anthek Orde Baru ingin terus menjegal usaha Jokowi untuk menyelesaikan korban pelanggaran HAM secara adil dan bermartabat. (bj)

23/12/2014

Acara Pemutaran Flm Senyap di Kampus Ganesha YAN Ciputat pada 17 Des 2014 dihadiri 200 mahasiswa justru aman, lancar dan penuh semangat. Nara sumber Bedjo Untung Ketua YPKP 65 Pusat dan pak Darno Korban 65 dari Pekalongan Jawa Tengah membongkar kebohongan Orba militeris Suharto. Acara dimulai pukul 19.00 dan berakhir pukul 22.00, setelah pemutaran film diteruskan dengan diskusi. Dihadiri Rektor, Dekan dan mahasiswa yang merupakan representasi dari berbagai kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari acara Dies Natalis Universitas. Para mahasiswa terkesima karena sejarah yang selama ini dipelajari adalah kebohongan rejim Suharto. Para mahasiswa bersepakat untuk terus belajar dari sejarah dan menggugat Orde Baru yang terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh Komunis padahal mereka tidak bersalah. Salam Juang. Bedjo Untung Ketua YPKP 65

23/12/2014

YPKP 65
Berdukacita atas Meninggalnya
Bapak Sitor Situmorang

Atas nama pengurus dan relawan YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 dan pribadi, ikut berduka cita dan merasa kehilangan yang mendalam atas meninggalnya Bapak Sitor Situmorang pada Minggu 21 Desember 2014 di Negeri Belanda dalam usia 91 tahun (lahir 2 Oktober 1923 di Harianboho, Tapanuli, Sumatera Utara).

Sitor Situmorang adalah penyair dan sastrawan besar yang juga menjadi korban kebiadaban rejim fasis Suharto. Beliau ditahan sejak 1967 sampai 1975 selama 8 tahun di Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba, Jakarta. Beliau termasuk pengikut setia B**g Karno, berjuang melalui sajak-sajaknya, tulisan-tulisannya sebagai seorang jurnalis, aktif sebagai pimpinan LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) yang berafiliasi kepada PNI (Partai Nasionalis Indonesia ) pimpinan Ali Sastroamidjoyo-Surachman).

Semoga arwah dan jasadnya mendapat tempat yang paling terhormat di sisi Tuhan Allah sesuai amal bhaktinya. Kepada sanak saudara, handai taulan dan Kawan-Kawan seperjuangan yang ditinggalkannya kiranya diberi kekuatan untuk tabah menghadapi cobaan dan akan terus berjuang melanjutkan cita-cita perjuangannya.

Meski Bapak Sitor Situmorang telah meninggalkan kita untuk selamanya, namun semangat perjuangannya akan tetap menyala dan terus memberi inspirasi kepada Kawan-Kawan yang ditinggalkannya serta akan senantiasa dikenang sepanjang jaman.

Ikut Belasungkawa,

Bedjo Untung
Ketua YPKP 65
YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 (YPKP 65)
Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre
SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007
Tambahan Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 5 Juni 2007 , PENGURUS PUSAT
Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02
Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143
Banten,INDONESIA Phone : (+62 -21) 53121770, Fax 021-53121770
, E-mail [email protected]; [email protected]

04/12/2014

PRESS RELEASE
INTERNATONAL PEOPLE´S TRIBUNAL 1965

For almost a half century the mass killings that happened in Indonesia following the events of October 1, 1965 and the impunity surrounding these events have been encircled in a social and political amnesia. About one million people accused of being members of the Communist Party of Indonesia (PKI) were murdered, many hundreds of thousands of
people were detained without trial, perished or exiled, and yet there has been no attempt to find out who have been behind these killings, who these victims were exactly, and where their graves are. The general public still believe that the PKI and its affiliate organizations are associated with atheism, horrendous cruelty, sexual perversion and the inherent
intention to destroy the nation.

History books and history classes so far have only one version of these events, namely the version created by the New Order State. Others prefer not to discuss this period in the history of their nation.
In order to address this culture of impunity and to initiate activities which would break down the vicious cycle of denial, distortion, taboo and secrecy, the Foundation of the International People’s Tribunal was established in March 2014.

Together with a broad network based in Indonesia and several other countries, the Foundation aims to establish an International People’s Tribunal (IPT), by which demands will be made towards the Indonesian state to investigate the extent of the crimes of humanity committed by the army and the vigilante groups it controlled. Through the various
activities before and after the Tribunal, voice will be given to the victims and survivors who are either in exile or who still live under the political stigma which has denied them rights that every citizen is entitled to.

The range of activities around the Tribunal will help open up a space for public debate on the history and the culture of the persistent nature of violence in post-colonial Indonesia. It can help create the ‘mental revolution’ which can help break through the culture of violence and create an Indonesia in which social and gender justice and equality become important values, sustained by religious and socially progressive groups alike.

Since the IPT will not be a criminal court, it will not have the mandate to ensure justice and compensation for the victims. But it will endeavour to push the state to take its responsibility towards the victims and their families, and towards Indonesian society as a whole.

The activities and public events undertaken in preparation of the Tribunal are as important as the Tribunal itself and these events will involve the participation of a number of researchers working both in Indonesia and in various countries outside Indonesia; and international lawyers and activists under the coordination of Mrs. Nursyahbani Katjasungkana and Prof. Dr. Saskia E. Wieringa.

The Foundation aims to hold the Tribunal in The Hague, City of Justice, immediately after October 2015 to seek truth and justice on these ‘crimes against humanity’; thus fifty years after the 1965 October events. The mission of the Tribunal is to examine the evidence for those crimes, develop an accurate historical and scientific record and apply principles of
International Law to the collected evidence. Testimonies will be given by a selected number of victims and survivors both from Indonesia and the exiles currently living in Europe. Central to this process is the creation of a website providing information on these crimes against humanity.

The launching of this website symbolizes the first step towards breaking open the culture of silence regarding the 1965 killings. This opening event will be held in collaboration with the International Institute of Social History or the Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

04/03/2013

YPKP 65 akan bawa persoalan tragedi 65/66 ke lembaga-lembaga Internasional: Dewan HAM PBB, UNWGIED, Amnesty internasional, ICRC ................ TIDAK MAIN-MAIN, karena indonesia gagal, tidak mampu, dan tidak mau selesaikan.

01/03/2013

Tangerang 21 Februari 2013

Nomor : 05/YPKP 65/Org/II/2013
Perihal : Pelaporan untuk PBB/Lembaga Internasional

Kepada Yth.
Relawan/Korban 65/Pengurus Cabang/ Daerah
YPKP 65 di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program YPKP 65 Pusat untuk melaporkan tindak kejahatan pelanggaran HAM berat tragedi pembunuhan massal 1965/1966 ke badan-badan Internasional: Dewan HAM - PBB, Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan orang secara Paksa (UNWGEID), Palang Merah Internasional (ICRC), Amnesty Internasional,dll., sebagai akibat dari ketidakseriusan dan ketidakmampuan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan 1965 dengan segala implikasinya, maka dengan ini Pimpinan Pusat YPKP 65 menyerukan/menginstruksikan:

1. Tiap Pengurus Wilayah/Cabang YPKP 65 mengirimkan laporan/daftar Orang-Orang yang Dihilangkan/Dibunuh pada 1965- 1966 dan sesudahnya, yang berisikan Nama lengkap, Umur/Tanggal Lahir, Alamat (ketika 1965), Pekerjaan, Organisasi yang diikuti, Di mana tempat penangkapan/penahanan/penyiksaan, Tempat dimana Orang tersebut dihilangkan/dibunuh, Pelaku yang diduga menghilangkan (aparat militer/ kelompok preman/organisasi massa tertentu).
2. Daftar Kuburan massal/ tempat eksekusi
3. Daftar Tempat-tempat Penahanan/Penyiksaan/Tempat Kerja Paksa
4. Daftar Orang-Orang yang Ditahan/Dikenakan Wajib Lapor (yang masih hidup/meninggal dunia): Nama, Umur, Pekerjaan, Organisasi, Alamat, Sejak kapan ditahan, Di mana Tempat Penahanan, kapan Dibebaskan.

Laporan agar dikirim ke YPKP 65 Pusat dengan alamat seperti tertera pada kop surat, ditunggu selambat-lambatnya 28 Maret 2013. (Sekiranya belum semuanya terdaftar, kirimkan yang ada saja. Yang lain, menyusul untuk laporan tahap berikutnya).

Demikian agar menjadikan maklum, dan terimakasih atas kerjasamanya.

Salam hangat,

Bedjo Untung
Ketua YPKP 65 Pusat
Ketua YPKP 65
YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 (YPKP 65)
Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre
SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007
Tambahan Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 5 Juni 2007 , PENGURUS PUSAT
Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02
Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143
Banten,INDONESIA Phone : (+62 -21) 53121770, Fax 021-53121770
, E-mail [email protected]; [email protected]

13/01/2013

Berikut ini Abstraksi YPKP 65 yang digunakan dalam Konferensi Perspektif Baru dalam Kekerasan Tragedi 1965 di Indonesia yang diadakan di Universitas Canberra, Australia, 11-13 Febuari 2013. Juga dalam bahasa Inggris. http://id.scribd.com/doc/120120722/DUNIA-BARAT-HARUS-BERTANGGUNG-JAWAB

Abstraksi untuk Seminar “Prospek penegakan HAM Tragedy 1965-66 di Indonesia”, diselenggarakan oleh Universitas Australia di Canberra. Januari 2013. | In English.

07/01/2013

Kasus 65 dan Petrus akan Gelar Perkara
http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=759

Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 tahun 2000 termasuk hukum yang bersifat spesial.

09/12/2012

Dalam memperingati Hari HAM Sedunia, YPKP 65 bersama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya akan menyelenggarakan diskusi publik mengundang Komisioner Komnas HAM, Anggota LPSK, dan Ketua YPKP 65. Diskusi diadakan di Gedung Seminar Techno Park Universitas UPN, Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya. Hari: Senin, 10 Desember 2012. Pukul 08.00 - selesai. Acara ini kerjasama YPKP 65 dan BEM UPN

12/11/2012

Berikut rilis YPKP 65 sebagai respon atas penolakan penyidikan Jaksa Agung terhadap rekomendasi Komnas HAM soal Tragedi 65. http://id.scribd.com/doc/112927458/Jaksa-Agung-Biang-Impunitas