JDIH KPU Kota Tegal

20/08/2026

Delapan puluh satu tahun Mahkamah Agung senantiasa menjadi pilar penegakan hukum dan keadilan dalam menjaga tegaknya negara hukum Indonesia.

Dirgahayu Mahkamah Agung, terus menguatkan integritas peradilan, menjunjung supremasi hukum, serta menghadirkan keadilan yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

20/08/2026

Jajaran Komisioner dan Sekretariat Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal kembali mengikuti kegiatan diskusi rutin bertajuk "Kamis Sesuatu" pada Rabu, 19 Agustus 2026. Pada seri ke-63 kali ini mengupas novel berjudul "Pulang" karya Leila S. Chudori. Diskusi yang menghadirkan narasumber Fatkhuddin, S.Pd.I, M.Pd Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan dan sebagai keynote speaker, Muslim Aisha, S.H.I. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Tengah, Drs. Basmar Perianto Amron, M.M. dimana dalam sambutannya, Basmar menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai ruang untuk mengasah pemahaman, wawasan, serta integritas bagi para penyelenggara pemilu di Jawa Tengah.

Novel "Pulang" yang terbit pada tahun 2012 ini menjadi sorotan karena kedalaman riset sejarahnya. Fathuddin memaparkan bahwa novel ini bukan sekadar fiksi, melainkan berpijak pada peristiwa sejarah nyata, mulai dari peristiwa G30S 1965 di Indonesia, revolusi mahasiswa di Prancis pada Mei 1968, hingga peristiwa besar di Indonesia pada Mei 1998. Novel ini membawa kita pada pertanyaan sederhana namun mendalam "Apa artinya pulang bagi seseorang yang tanah kelahirannya sendiri pernah mengelaknya?" ujar Fathuddin dalam pemaparannya.

Novel ini juga mengeksplorasi nasib para eksil yang kehilangan hak kewarganegaraan karena situasi politik, serta bagaimana trauma sejarah diwariskan dari generasi ke generasi melalui tokoh Lintang, putri Dimas.

Berita lengkapnya diwebsite JDIH KPU Kota Tegal https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/blog/read/25098/kamis-sesuatu-advokasi-hukum-pemilu-pembahasan-novel-pulang-karya-leila-s-chudori

17/08/2026

Kemerdekaan bukan sekadar upacara dan penghormatan kepada Sang Merah Putih.Kemerdekaan adalah semangat untuk terus menjaga persatuan, menjunjung hukum, dan menjalankan demokrasi dengan penuh tanggung jawab.

Mari kita teguhkan kembali komitmen untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, integritas, dan pengabdian bagi Indonesia.

Merdeka! 🇮🇩
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

17/08/2026

Untuk setiap keluarga yang sedang berjuang, dan untuk mereka yang terdampak musibah.

Semoga selalu ada kekuatan di tengah ujian, harapan di tengah kesulitan, dan ketabahan untuk melewatinya.

17/08/2026

Selamat Memperingati HUT Bawaslu ke 18

Terus mengawal demokrasi dengan integritas, profesionalitas, dan keadilan. Semoga semakin kuat dalam menjaga kualitas Pemilu Indonesia.

17/08/2026

Selamat Hari Pramuka!

Dari tunas muda tumbuh generasi yang tangguh.
Dari semangat kebersamaan lahir pengabdian.
Dari Pramuka, kita belajar bahwa setiap langkah kecil dapat menjadi bagian dari perubahan besar.

Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan.

Salam Pramuka!

17/08/2026

Jajaran Komisioner dan Sekretariat Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal mengikuti kegiatan Kamis Sesuatu Edisi ke-62 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan secara daring, Kamis (13/8). Kegiatan rutin yang diikuti jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut mengangkat tema bedah buku Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungjawaban karya Mochtar Lubis. Buku tersebut menjadi bahan diskusi untuk melihat kembali karakter manusia Indonesia sekaligus merefleksikannya dengan kehidupan demokrasi dan tugas penyelenggara pemilu.

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiyono, S.Sos. Dalam sambutannya, Handi menyampaikan bahwa kajian Kamis Sesuatu diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dan turut mewarnai proses berpikir jajaran KPU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Handi menilai pemikiran Mochtar Lubis yang dituangkan dalam Manusia Indonesia masih memiliki relevansi hingga saat ini. Meskipun gagasan tersebut berasal dari ceramah kebudayaan yang disampaikan pada tahun 1977, sejumlah karakter yang dikemukakan masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan zaman tentu turut membawa perubahan pada manusia Indonesia. Karena itu, pembahasan tidak hanya melihat kondisi Indonesia pada masa lalu, tetapi juga bagaimana gagasan tersebut dapat dibaca dalam konteks masa kini dan masa depan. Kajian kemudian diarahkan lebih mendalam melalui pendekatan filsafat dan dikaitkan dengan pertanyaan mengenai bagaimana menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Hadir sebagai narasumber Muhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Temanggung yang memaparkan isi dan relevansi buku Manusia Indonesia terhadap penyelenggaraan pemilu.

Berita lengkapnya diwebsite JDIH KPU Kota Tegal https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/blog/read/25054/menilik-karakter-manusia-indonesia-dan-relevansinya-bagi-demokrasi-melalui-diskusi-hukum-di-kamis-sesuatu

Menilik Karakter Manusia Indonesia dan Relevansinya bagi Demokrasi melalui Diskusi Hukum di Kamis Sesuatu Kamis, 13 Agustus 2026 48 Jajaran Komisioner dan Sekretariat Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal mengikuti kegiatan Kamis Sesuatu Edisi ke-62 yang diselenggarakan....

14/08/2026

Menjaga konstitusi berarti menjaga hak setiap warga negara. Menegakkan keadilan berarti menjaga kepercayaan terhadap demokrasi.

Dirgahayu Mahkamah Konstitusi, tetap teguh dalam mengawal konstitusi, demokrasi, dan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.

12/08/2026

Setiap tahapan pemilu bukan sekadar soal prosedur, tetapi juga tentang melindungi hak pemilih, menjaga keadilan, menjamin integritas, dan memastikan kedaulatan rakyat terlaksana. Karena Salus Populi Suprema Lex adalah dimana kepentingan rakyat harus dicapai melalui kewenangan yang sah.

Salus Privata Suprema Lex dapat digunakan sebagai konsep untuk menggambarkan keadaan ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan publik. Dalam negara demokrasi, warga negara memiliki hak politik yang harus dilindungi, termasuk hak memilih dan dipilih. Persoalan muncul ketika kepentingan pribadi tersebut mengalahkan hukum, mengganggu independensi, merusak keadilan, atau merampas hak pemilih.

Pemilu bukan tentang siapa yang paling diuntungkan, tetapi tentang bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan secara jujur, adil, bebas, dan berintegritas.

12/08/2026

Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 24 Tahun 2023.

Pada Pemilu, warna penanda surat suara digunakan untuk membedakan
🔘 Abu-abu, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
🟨 Kuning, Pemilihan Anggota DPR RI
🟥 Merah, Pemilihan Anggota DPD RI
🟦 Biru, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan
🟩 Hijau, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Warna pada surat suara merupakan salah satu bagian dari perlengkapan pemungutan suara yang membantu Pemilih dan petugas mengenali jenis pemilihan.