JDIH KPU Kota Tegal

JDIH KPU Kota Tegal Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

05/05/2026

Main TikTok sampai lupa waktu,
Eh kuota habis tinggal satu.
Kalau bingung cari aturan pemilu,
JDIH KPU solusi buat kamu......

Kalau urusan aturan pemilu bikin bingung, sekarang nggak perlu pusing lagi. Semua sudah tersedia rapi, lengkap, dan mudah diakses di JDIH KPU. Yuk jadi generasi yang nggak cuma update tren, tapi juga melek hukum dan pemilu.

Dalam istilah hukum, “quo vadis” biasanya digunakan untuk mempertanyakan arah penegakan hukum. Quo vadis penegakan hukum...
04/05/2026

Dalam istilah hukum, “quo vadis” biasanya digunakan untuk mempertanyakan arah penegakan hukum. Quo vadis penegakan hukum pemilu di Indonesia? Artinya apakah hukum pemilu sudah berjalan adil, atau justru tebang pilih? Apakah sengketa pemilu diselesaikan secara objektif? Kadang hukum formal ada, tapi keadilan belum tentu tercapai. Di situ muncul pertanyaan “quo vadis hukum?”

Dalam hukum pemilu, unde venis digunakan untuk melihat sejarah, dasar hukum, dan perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Unde venis dalam hukum pemilu Indonesia menegaskan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini merupakan hasil perjuangan panjang menuju demokrasi yang lebih substantif.

Pemahaman terhadap sejarah dan dasar hukum (unde venis) menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan reformasi di masa depan (quo vadis). Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan, upaya perbaikan sistem pemilu berpotensi tidak tepat sasaran. Sebaliknya, tanpa adanya orientasi ke depan, kajian historis hanya akan menjadi refleksi tanpa memberikan solusi. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan sistem pemilu yang tidak hanya kuat secara historis, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (Di depan memberi teladan, di tengah membangun seman...
02/05/2026

Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan).Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026.

Apresiasi kerja keras, hak-hak buruh, serta peran vital pekerja dalam membangun ekonomi dan bangsa. Selamat Hari Buruh, ...
02/05/2026

Apresiasi kerja keras, hak-hak buruh, serta peran vital pekerja dalam membangun ekonomi dan bangsa. Selamat Hari Buruh, 1 Mei 2026

(29/4)Kamis Sesuatu Advokasi Hukum Pemilu kali ini diskusi tentang film Antz yang merupakan film animasi produksi DreamW...
29/04/2026

(29/4)Kamis Sesuatu Advokasi Hukum Pemilu kali ini diskusi tentang film Antz yang merupakan film animasi produksi DreamWorks Animation yang dirilis pada tahun 1998. Dengan menghadirkan narasumber Aniek Ambarwati, SE Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Boyolali yang memaparkan inti dari film ini adalah demokrasi dalam cerita kecil, dengan makna besar.

Film animasi yang berkisah tentang semut ini sangat menginspirasi karena memberikan gambaran seekor semut yang berpikiran untuk merdeka. Dimana hak asasi semut yang memperjuangkan eksistensi diri dan koloninya. Film ini juga gambaran tentang kepemimpinan dan keberanian menyuarakan aspirasi. Demikian yang disampaikan oleh Akmaliyah, SPd I, MPd Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah dalam membuka kegiatan Kamis Sesuatu kali ini. Hadir sebagai keynote speaker Muslim Aisha,SHI Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tegal secara daring.

Secara keseluruhan, Antz bukan hanya film animasi biasa, tetapi sebuah refleksi mendalam tentang kekuasaan, hukum, demokrasi, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Film ini relevan karena menunjukkan bagaimana sistem yang tidak demokratis dapat melahirkan penindasan. Peran hukum yang adil, pemilu yang jujur, dan KPU yang independen menjadi kunci utama dalam menjaga demokrasi tetap sehat. Melalui kisah seekor semut kecil bernama Z, kita belajar bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari keberanian satu suara. Sama seperti dalam pemilu, satu suara rakyat dapat menentukan masa depan bangsa.

Berita Berita lengkapnya website JDIH KPU Kota Tegal https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/blog/read/23312/kamis-sesuatu-advokasi-hukum-pemilu-diskusi-film-antz

Menyalurkan hak pilih bukan hanya soal datang ke TPS, tapi juga mengikuti aturan yang berlaku.Dalam peraturan pemilu, ta...
28/04/2026

Menyalurkan hak pilih bukan hanya soal datang ke TPS, tapi juga mengikuti aturan yang berlaku.

Dalam peraturan pemilu, tata cara pencoblosan sudah diatur secara jelas, mulai dari membawa identitas, penggunaan surat suara, hingga ketentuan pencoblosan agar suara dinyatakan sah.

Agar tidak salah langkah, publik dapat mengakses seluruh regulasi melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Jadilah pemilih cerdas dengan memahami aturan sebelum mencoblos. Jangan sampai suara kamu tidak sah hanya karena kurang informasi.

Dalam kajian hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi, istilah jurisdictie dan onbevoegdheid memiliki m...
28/04/2026

Dalam kajian hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi, istilah jurisdictie dan onbevoegdheid memiliki makna yang saling berlawanan. Keduanya berkaitan dengan batas kewenangan suatu lembaga dalam menjalankan fungsi hukumnya. Konsep ini sangat relevan untuk memahami peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem demokrasi.

Pemahamannya jika KPU membatalkan kemenangan pasangan calon presiden karena ada gugatan hasil suara, maka itu merupakan onbevoegdheid, sebab kewenangan memutus sengketa hasil ada pada MK. Atau jika Bawaslu menetapkan hasil akhir pemilu nasional, itu juga termasuk onbevoegdheid karena tugas tersebut adalah kewenangan KPU. Karena KPU memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pemilu untuk menyusun tahapan pemilu, menetapkan daftar pemilih tetap, menetapkan peserta pemilu, menetapkan hasil pemilu dan menyelenggarakan pemungutan suara. Semua itu merupakan bentuk jurisdictie karena dilakukan berdasarkan hukum.

Penting untuk memahami jurisdictie dan onbevoegdheid agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, penyelenggaraan pemilu berjalan tertib, keputusan hukum tidak cacat, demokrasi berjalan adil dan konstitusional. Karena jika lembaga bertindak di luar kewenangannya, maka kepercayaan publik terhadap pemilu akan menurun.

Berikut produk hukum baru Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Badan Koordinasi Kehumas...
24/04/2026

Berikut produk hukum baru Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Untuk lengkapnya scan barcode.

v(23/4) Kamis Sesuatu kali ini berdiskusi tentang film Please Vote for Me dimana film ini adalah film dokumenter yang me...
24/04/2026

v(23/4) Kamis Sesuatu kali ini berdiskusi tentang film Please Vote for Me dimana film ini adalah film dokumenter yang merekam momen penting dari pemilihan ketua kelas di sebuah sekolah dasar di Wuhan, Tiongkok. Film ini menceritakan tiga calon ketua kelas, yaitu Xu Xiaodong, He Xin, dan Yang Doudou, saat mereka bersaing untuk memenangkan suara teman sekelas mereka. Dengan pengawasan dari orang tua dan guru, proses pemilihan ini menjadi lebih dari sekadar kontes dengan tema politik, kekuasaan, dan nilai sosial di kalangan anak-anak.

Muhammad Machruz, ST Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, menyampaikan bahwa dalam film ini terdapat konsep stratifikasi demokratis, peran pemilih dan masyarakat, serta implementasi teknis sistem pemilihan. Bagaimana tingkatan demokrasi dibentuk atau didefinisikan. Please Vote for Me adalah eksplorasi yang menyentuh dan menggelitik tentang kebangkitan kesadaran sosial di kalangan anak-anak. Selain memberi wawasan tentang dunia pendidikan di Tiongkok, film ini juga merupakan cermin yang menunjukkan bagaimana politik dan persaingan dapat muncul sejak usia dini.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mohammad Masyhadi, MPdI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Moh Mansur Syarifuddin, MSi, Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas Charis Budiman,SE, Kasubbag TPPH Widiya Hastantri, S.Sos beserta jajaran staf. Hadir sebagai narasumber Haryono, SH, M.Si Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pati, dan sebagai keynote speaker Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, SHI.

Berita lengkapnya website JDIH KPU Kota Tegal https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/blog/read/23216/kamis-sesuatu-serial-advokasi-hukum-pemilu-diskusi-film-please-vote-for-me

Berikut produk hukum baru Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggar...
23/04/2026

Berikut produk hukum baru Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk lengkapnya scan barcode.

Berikut produk hukum baru Keputusan KPU Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi...
22/04/2026

Berikut produk hukum baru Keputusan KPU Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk lengkapnya scan barcode.

Berikut produk hukum baru Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik...
22/04/2026

Berikut produk hukum baru Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk lengkapnya scan barcode.

Address

Jalan Sumbodro No. 20
Tegal

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+6283871362451

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH KPU Kota Tegal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to JDIH KPU Kota Tegal:

Shortcuts

Share

Category