IC-WPNC-News:

09/05/2026

Kaum revolusioner yg memisahkan olahraga dari politik kolonial sedang gagal membaca dialektika kehidupan bangsanya. Sebab dalam masyarakat terjajah, tidak ada ruang yg netral. Stadion pun adalah arena kolonial. Wasit, federasi, mafia bola, media, bahkan narasi tentang “sportivitas” bisa menjadi menjadi alat reproduksi dominasi pada bangsa yang dianggap pinggiran.

Jangan jatuh pada apa yang dikritik Georg Lukas sebagai “kesadaran abstrak”; memisahkan teori dari pengalaman hidup massa. Kau hanya ingin rakyat sadar hanya melalui bahasa ekonomi-politik yang akademik, pdahal kesadaran revolusioner justru tumbuh dari pengalaman emosional konkret rakyat sendiri. Dari reaksioner kepada ksadaran kritis dan menuju revolusioner.

Penjajahan selalu mciptakan inferioritas kolektif: bangsa terjajah dipaksa melihat dirinya sebagai kalah, bodoh, tidak pantas menang, dan tidak layak dihormati. Kalau anda mencibir kemarahan rakyat terhadap luka yg dialami Persipura, maka anda gagal membaca proses dialektik kesadaran massa. Anda terjebak dalam elitisme teori: seolah rakyat hanya boleh sadar melalui seminar, buku, kelas ideologi, bukan melalui pengalaman hidupnya sendiri.

Kalau punya otak dialektis, tidak akan berhenti pada sepak bola sebagai industri kapitalis, karena jusrtu ruang kapitalis itu kontradiksi tercipta sehingga menjadi potensi membangun resistensinya. Kapitalisme sendiri slalu menghasilkan kontradiksi internal. Ruang yang diciptakan sistem untuk hiburan bisa berubah menjadi ruang produksi kesadaran kolektif yang melawan sistem itu sendiri.

Barcelona jg bermain dlm industri sepak bola kapitalistik global. Tetapi bagi rakyat Catalunya, klub itu tetap menjadi simbol identitas nasional dan perlawanan budaya terhadap sentralisme Spanyol. Kapitalisme tidak menghapus makna politik yang hidup dlm kesadaran massa.

Bagi banyak orang Papua, Persipura itu satu dari sedikit simbol nasional yang membuat rakyat merasa dihormati, dilihat, dan mampu menang di tengah struktur yang trrus meminggirkan mereka. Dalam situasi kolonial, simbol seperti itu punya fungsi psikologis-politik yang sangat besar.

Maka ketika rakyat Papua mulai membaca ketidakadilan terhadap Persipura sbg bagian dari struktur penghinaan yg lebih luas, di situ sebenarnya sedang tumbuh apa yang disebut Fanon sbg national consciousness.

Setiap org Papua punya pintu masuk kesadarannya sendiri terhadap penindasan.
Setiap suku, kampung, generasi, dan kelas sosial mengalami kolonialisme dalam bentuk yang berbeda-beda Karena itu, basis kesadaran rakyat pun tidak pernah seragam.

Ada yg sadar lewat darah. Ada yg sadar lewat penghinaan. Ada yag sadar lewat kemiskinan. Ada yg sadar lewat rasisme. Dan ada yg sadar ketika melihat simbol kebanggaan bangsanya dipatahkan di stadion.

Kesalahan banyak aktivis adalah memonopoli definisi penderitaan. Seolah hanya mereka yang hidup dekat operasi militer yangg sah disebut sadar politik. Padahal kesadaran nasional tidak lahir secara identik pada semua orang. Semua itu adalah bagian dari pengalaman kolonial yg sama, hanya dengan bentuk yg berbeda.

Tugas revolusioner bukan memaksa rakyat merasakan luka dengan cara yag sama. Tugas revolusioner adalah menghubungkan seluruh pengalaman luka itu menjadi kesadaran kolektif melawan struktur kolonial yang sama.

Victor Yeimo
Jubir Internasional BPP.KNPB

09/05/2026

Komite PBB Memperingatkan Prancis Terkait Reformasi Kaledonia Baru dan Penentuan Nasib Sendiri Suku Kanak

JENEWA | 9 Mei 2026: Sebuah komite anti-rasisme Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan Prancis bahwa reformasi politik di Kaledonia Baru berisiko merusak hak penentuan nasib sendiri masyarakat adat Kanak, menambah pengawasan internasional baru terhadap ketegangan seputar masa depan wilayah Prancis tersebut.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengatakan reformasi yang terkait dengan struktur politik yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Nouméa 1998 hanya boleh dilakukan dengan "persetujuan bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi" dari penduduk asli Kanak.

Dalam pernyataan yang dirilis berdasarkan Prosedur Peringatan Dini dan Tindakan Mendesak, komite tersebut mengatakan inisiatif Prancis baru-baru ini dapat melemahkan perlindungan yang tertanam dalam Perjanjian Nouméa, termasuk prinsip "ketidakbalikan" yang terkait dengan proses dekolonisasi wilayah tersebut.

Kesepakatan yang ditandatangani antara Prancis, kelompok Kanak pro-kemerdekaan, dan partai-partai anti-kemerdekaan, menciptakan jalan menuju otonomi yang lebih besar dan keputusan akhir tentang status politik melalui serangkaian referendum.

Komite tersebut menyatakan keprihatinan atas laporan bahwa reformasi politik, termasuk usulan perluasan daftar pemilih Kaledonia Baru, dikembangkan tanpa konsultasi yang berarti dengan badan-badan perwakilan Kanak, termasuk Senat Adat dan dewan adat.

Komite tersebut juga menunjuk pada laporan negosiasi tertutup yang diadakan di Bougival, Prancis, pada awal tahun 2025 yang diduga menghasilkan kesepakatan politik baru tentang masa depan Kaledonia Baru tanpa mendapatkan persetujuan Kanak.

Menurut komite, reformasi yang memengaruhi hak-hak politik masyarakat adat dan pengaturan dekolonisasi harus melibatkan "dialog inklusif dan partisipatif" dengan lembaga dan komunitas Kanak.

Peringatan ini muncul hampir dua tahun setelah kerusuhan mematikan meletus di seluruh Kaledonia Baru pada Mei 2024 menyusul reformasi pemilu kontroversial yang didukung Prancis. Kekerasan tersebut menyebabkan banyak orang tewas, merusak bisnis dan infrastruktur, dan memicu pengerahan pasukan keamanan Prancis besar-besaran ke wilayah Pasifik tersebut.

Komite PBB juga menyatakan keprihatinan atas tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh personel keamanan Prancis selama kerusuhan, termasuk laporan yang melibatkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.

Lebih lanjut, komite tersebut mengkritik pemindahan beberapa aktivis kemerdekaan Kanak dan pembela hak asasi manusia ke penjara-penjara di daratan Prancis, dan menggambarkan tuduhan tersebut sebagai hal yang serius.

Komite tersebut menyerukan kepada Prancis untuk melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran yang terkait dengan kerusuhan tahun 2024 dan memastikan akuntabilitas dan ganti rugi jika diperlukan.

Prancis telah berulang kali membela tindakannya di Kaledonia Baru sebagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga lembaga-lembaga demokrasi dan ketertiban umum, sambil menegaskan bahwa wilayah tersebut tetap merupakan bagian integral dari Republik Prancis.

Intervensi PBB terbaru ini diperkirakan akan mengintensifkan perdebatan di seluruh Pasifik, di mana hak-hak masyarakat adat, dekolonisasi, dan penentuan nasib sendiri tetap menjadi isu politik yang sangat sensitif, khususnya di antara negara-negara Melanesia yang mendukung aspirasi kemerdekaan Kanak.

UN Committee Warns France Over New Caledonia Reforms and Kanak Self-Determination

GENEVA| 9 May 2026: A United Nations anti-racism committee has warned France that political reforms in New Caledonia risk undermining the self-determination rights of the Indigenous Kanak people, adding fresh international scrutiny to tensions surrounding the French territory’s future.

The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination said reforms linked to the political structure established under the 1998 Nouméa Accord must proceed only with the “free, prior and informed consent” of the Kanak Indigenous population.

In a statement released under its Early Warning and Urgent Action Procedure, the committee said recent French initiatives could weaken protections embedded in the Nouméa Accord, including the principle of “irreversibility” tied to the territory’s decolonisation process.

The accord, signed between France, pro-independence Kanak groups and anti-independence parties, created a pathway toward greater autonomy and eventual decisions on political status through a series of referendums.

The committee raised concern over reports that political reforms, including proposed expansion of New Caledonia’s electoral roll, were developed without meaningful consultation with Kanak representative bodies, including the Customary Senate and customary councils.

It also pointed to reports of closed-door negotiations held in Bougival, France, in early 2025 which allegedly produced a new political agreement on New Caledonia’s future without securing Kanak consent.

According to the committee, reforms affecting Indigenous political rights and decolonisation arrangements must involve “inclusive and participatory dialogue” with Kanak institutions and communities.

The warning comes nearly two years after deadly unrest erupted across New Caledonia in May 2024 following controversial French-backed electoral reforms. The violence left multiple people dead, damaged businesses and infrastructure, and triggered a major French security deployment into the Pacific territory.

The UN committee also expressed concern over allegations of excessive force by French security personnel during the unrest, including reports involving lethal force against demonstrators.

It further criticised the transfer of several Kanak independence activists and human rights defenders to prisons in mainland France, describing the allegations as serious.

The committee called on France to carry out independent investigations into alleged abuses linked to the 2024 unrest and ensure accountability and reparations where appropriate.

France has repeatedly defended its actions in New Caledonia as necessary to maintain democratic institutions and public order, while insisting the territory remains an integral part of the French Republic.

The latest UN intervention is expected to intensify debate across the Pacific, where Indigenous rights, decolonisation and self-determination remain highly sensitive political issues, particularly among Melanesian states supporting Kanak independence aspirations.

09/05/2026

Lima Warga Sipil Dilaporkan Tewas Saat Pertempuran Meningkat di Wilayah Papua, Indonesia

Jayapura | 9 Mei 2026: Sebuah operasi militer di dekat distrik pertambangan emas Tembagapura di wilayah Papua, Indonesia, telah memicu tuduhan baru tentang kematian warga sipil, pengungsian massal, dan meningkatnya konflik antara pasukan keamanan Indonesia dan separatis bersenjata Papua.

Sayap bersenjata gerakan kemerdekaan Papua Barat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), mengklaim lima warga sipil tewas selama operasi di sepanjang Sungai Kabur antara Kamis malam dan Jumat pagi. Kelompok tersebut juga mengklaim seorang balita terluka selama penembakan dan menuduh pasukan Indonesia memblokir akses ke daerah tersebut setelahnya.

Belum ada verifikasi independen yang muncul, dan belum ada tanggapan resmi dari militer atau polisi Indonesia hingga Sabtu.

Insiden yang dilaporkan terjadi di dekat kompleks pertambangan Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport-McMoRan, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Ribuan penduduk asli Papua dan pekerja migran bertahan hidup di sekitar wilayah tersebut melalui penambangan emas informal dari limbah sungai dan sisa-sisa penambangan yang dibuang.

Menurut TPNPB, warga sipil mengungsi melalui hutan dan jalur pegunungan menuju Timika dan permukiman terdekat setelah terjadi baku tembak di dekat kamp penambangan di tepi sungai. Kelompok tersebut mengatakan bahwa perempuan, anak-anak, dan warga lanjut usia termasuk di antara mereka yang mengungsi.

Konflik di Papua adalah salah satu pemberontakan terlama di Asia. Perlawanan bersenjata dimulai setelah wilayah yang sebelumnya dikuasai Belanda tersebut dimasukkan ke dalam Indonesia pada tahun 1960-an menyusul "Undang-Undang Pilihan Bebas" yang kontroversial pada tahun 1969, sebuah proses yang didukung PBB yang dikritik keras oleh pendukung kemerdekaan Papua dan aktivis internasional.

Indonesia menganggap Papua sebagai bagian integral dari republik dan mengklasifikasikan kelompok separatis bersenjata sebagai pemberontak kriminal atau teroris. Pemerintah mempertahankan kehadiran militer dan polisi yang kuat di seluruh wilayah tersebut, terutama di sekitar infrastruktur strategis dan zona pertambangan.

Kelompok separatis Papua berpendapat bahwa konflik tersebut berakar pada marginalisasi politik, pelanggaran militer, perubahan demografi yang disebabkan oleh migrasi dari pulau-pulau lain di Indonesia, dan sengketa atas kendali sumber daya alam yang luas termasuk emas, tembaga, kayu, dan gas.

Kekerasan telah meningkat tajam sejak tahun 2018 setelah serangan mematikan terhadap pekerja konstruksi jalan di Kabupaten Nduga memicu perluasan operasi militer Indonesia di seluruh dataran tinggi Papua bagian tengah. Sejak itu, bentrokan berulang, serangan udara, penggerebekan desa, dan serangan bersenjata telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil mengungsi di berbagai kabupaten.

Akses kemanusiaan tetap sangat terbatas. Jurnalis asing memerlukan persetujuan khusus untuk memasuki Papua, sementara lembaga bantuan internasional dan pengamat hak asasi manusia menghadapi kontrol ketat. Hal ini telah mempersulit verifikasi korban secara independen dan menyebabkan narasi yang bersaing mendominasi informasi dari zona konflik.

Organisasi hak asasi manusia, gereja, dan kelompok kemanusiaan lokal telah berulang kali memperingatkan tentang memburuknya kondisi kehidupan di kamp-kamp pengungsi, di mana penyakit, kekurangan gizi, dan kurangnya perawatan medis telah menjadi masalah yang berulang.

TPNPB mengklaim lebih dari 107.000 orang telah mengungsi akibat operasi militer dan konflik bersenjata di seluruh Papua sejak eskalasi baru-baru ini dimulai. Otoritas Indonesia telah membantah narasi separatis dalam insiden sebelumnya, seringkali menuduh kelompok bersenjata menyebarkan informasi yang salah atau menargetkan warga sipil sendiri.

Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat pada akhir tahun 2024, telah melanjutkan pendekatan Indonesia yang berfokus pada keamanan di Papua sambil juga mempromosikan perluasan infrastruktur dan proyek integrasi ekonomi di seluruh wilayah.

Meskipun konflik telah berlangsung selama beberapa dekade, saat ini tidak ada negosiasi perdamaian formal antara Jakarta dan faksi-faksi kemerdekaan Papua bersenjata.

📸 Emil E Wakei

Five Civilians Reported Killed as Fighting Intensifies in Indonesia’s Papua Region

Jayapura| 9 May 2026: A military operation near the gold-mining district of Tembagapura in Indonesia’s Papua region has triggered fresh allegations of civilian deaths, mass displacement and escalating conflict between Indonesian security forces and armed Papuan separatists.

The armed wing of the West Papuan independence movement, the West Papua National Liberation Army (TPNPB), claimed five civilians were killed during an operation along the Kabur River between Thursday night and Friday morning. The group also alleged a toddler was wounded during the shooting and accused Indonesian troops of blocking access to the area afterward.

No independent verification has yet emerged, and there has been no official response from the Indonesian military or police as of Saturday.

The reported incident unfolded near the massive Grasberg mining complex operated by Freeport-McMoRan, one of the world’s largest gold and copper mines. Thousands of Indigenous Papuans and migrant workers survive around the region through informal gold extraction from river waste and discarded mining tailings.

According to the TPNPB, civilians fled through forests and mountain tracks toward Timika and nearby settlements after gunfire erupted near riverside mining camps. The group said women, children and elderly residents were among those displaced.

The conflict in Papua is one of Asia’s longest-running insurgencies. Armed resistance began after the former Dutch-controlled territory was incorporated into Indonesia in the 1960s following the controversial “Act of Free Choice” in 1969, a UN-backed process heavily criticised by Papuan independence supporters and international activists.

Indonesia considers Papua an integral part of the republic and classifies armed separatist groups as criminal insurgents or terrorists. The government maintains a heavy military and police presence across the region, particularly around strategic infrastructure and mining zones.

Papuan separatist groups argue the conflict is rooted in political marginalisation, military abuses, demographic change caused by migration from other Indonesian islands, and disputes over control of vast natural resources including gold, copper, timber and gas.

Violence has intensified sharply since 2018 after deadly attacks on road construction workers in Nduga Regency triggered expanded Indonesian military operations across Papua’s central highlands. Since then, repeated clashes, air strikes, village raids and armed attacks have displaced tens of thousands of civilians across multiple regencies.

Humanitarian access remains heavily restricted. Foreign journalists require special approval to enter Papua, while international aid agencies and rights observers face tight controls. This has made independent casualty verification difficult and left competing narratives dominating information from the conflict zone.

Rights organisations, churches and local humanitarian groups have repeatedly warned about deteriorating living conditions in displacement camps, where disease, malnutrition and lack of medical care have become recurring concerns.

The TPNPB claims more than 107,000 people have been displaced by military operations and armed conflict across Papua since recent escalations began. Indonesian authorities have disputed separatist narratives in previous incidents, often accusing armed groups of spreading misinformation or targeting civilians themselves.

President Prabowo Subianto, who took office in late 2024, has continued Indonesia’s security-focused approach in Papua while also promoting infrastructure expansion and economic integration projects across the region.

Despite decades of conflict, no formal peace negotiations currently exist between Jakarta and armed Papuan independence factions.

📸 Emil E Wakei

09/05/2026

Komite PBB Memperingatkan Prancis Terkait Reformasi Kaledonia Baru dan Penentuan Nasib Sendiri Suku Kanak

JENEWA | 9 Mei 2026: Sebuah komite anti-rasisme Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan Prancis bahwa reformasi politik di Kaledonia Baru berisiko merusak hak penentuan nasib sendiri masyarakat adat Kanak, menambah pengawasan internasional baru terhadap ketegangan seputar masa depan wilayah Prancis tersebut.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengatakan reformasi yang terkait dengan struktur politik yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Nouméa 1998 hanya boleh dilakukan dengan "persetujuan bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi" dari penduduk asli Kanak.

Dalam pernyataan yang dirilis berdasarkan Prosedur Peringatan Dini dan Tindakan Mendesak, komite tersebut mengatakan inisiatif Prancis baru-baru ini dapat melemahkan perlindungan yang tertanam dalam Perjanjian Nouméa, termasuk prinsip "ketidakbalikan" yang terkait dengan proses dekolonisasi wilayah tersebut.

Kesepakatan yang ditandatangani antara Prancis, kelompok Kanak pro-kemerdekaan, dan partai-partai anti-kemerdekaan, menciptakan jalan menuju otonomi yang lebih besar dan keputusan akhir tentang status politik melalui serangkaian referendum.

Komite tersebut menyatakan keprihatinan atas laporan bahwa reformasi politik, termasuk usulan perluasan daftar pemilih Kaledonia Baru, dikembangkan tanpa konsultasi yang berarti dengan badan-badan perwakilan Kanak, termasuk Senat Adat dan dewan adat.

Komite tersebut juga menunjuk pada laporan negosiasi tertutup yang diadakan di Bougival, Prancis, pada awal tahun 2025 yang diduga menghasilkan kesepakatan politik baru tentang masa depan Kaledonia Baru tanpa mendapatkan persetujuan Kanak.

Menurut komite, reformasi yang memengaruhi hak-hak politik masyarakat adat dan pengaturan dekolonisasi harus melibatkan "dialog inklusif dan partisipatif" dengan lembaga dan komunitas Kanak.

Peringatan ini muncul hampir dua tahun setelah kerusuhan mematikan meletus di seluruh Kaledonia Baru pada Mei 2024 menyusul reformasi pemilu kontroversial yang didukung Prancis. Kekerasan tersebut menyebabkan banyak orang tewas, merusak bisnis dan infrastruktur, dan memicu pengerahan pasukan keamanan Prancis besar-besaran ke wilayah Pasifik tersebut.

Komite PBB juga menyatakan keprihatinan atas tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh personel keamanan Prancis selama kerusuhan, termasuk laporan yang melibatkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.

Lebih lanjut, komite tersebut mengkritik pemindahan beberapa aktivis kemerdekaan Kanak dan pembela hak asasi manusia ke penjara-penjara di daratan Prancis, dan menggambarkan tuduhan tersebut sebagai hal yang serius.

Komite tersebut menyerukan kepada Prancis untuk melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran yang terkait dengan kerusuhan tahun 2024 dan memastikan akuntabilitas dan ganti rugi jika diperlukan.

Prancis telah berulang kali membela tindakannya di Kaledonia Baru sebagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga lembaga-lembaga demokrasi dan ketertiban umum, sambil menegaskan bahwa wilayah tersebut tetap merupakan bagian integral dari Republik Prancis.

Intervensi PBB terbaru ini diperkirakan akan mengintensifkan perdebatan di seluruh Pasifik, di mana hak-hak masyarakat adat, dekolonisasi, dan penentuan nasib sendiri tetap menjadi isu politik yang sangat sensitif, khususnya di antara negara-negara Melanesia yang mendukung aspirasi kemerdekaan Kanak.

09/05/2026

09/05/2026

Lima warga sipil dikabarkan tewas ditembak dalam operasi militer di Tembagapura, kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dampaknya terjadi pengungsian lagi. Suara Papua TV

09/05/2026

KNPB News : Indonesian Military Operation in Tembagapura killed five civilians and injured a toddler. May 7-8, 2026.

According to reports, an Indonesian military operation took place over two days, from May 7 to 8, 2026, along the Kabur River in Tembagapura, Papua.

Indonesian military personnel brutally shot civilians, killing five and injuring one toddler with a bullet in the lip. The civilians shot were those who were carrying out daily activities along the riverbank, panning for gold. The Kabur River itself is the final waste disposal site for PT Freeport Indonesia.

This incident triggered the evacuation of civilians from the area, forcing thousands of civilians to flee the Kabur River area. To date, data collection on the victims has not been fully completed due to limited and restricted access.

Many of the displaced people belong to vulnerable groups, including children, pregnant women, women, and the elderly.

The Indonesian military is still attempting to conceal information and access to the scene. In light of this incident, the KNPB strongly condemns the brutal and barbaric actions of security forces who continue to commit human rights violations against civilians, especially vulnerable groups targeted, including unarmed civilians. This constitutes a gross human rights violation and violates international law.

All national and international humanitarian observers must firmly demand that the Indonesian government withdraw the Indonesian military from the Freeport civilian area and halt military operations, which continue to claim civilian lives in Papua.

09/05/2026

Kekecewaan masyarakat Papua atas kekalahan Persipura tadi malam (8 Mei 2026) dalam pertandingan play-off Liga Dua melawan Adhyaksa FC memicu kekacauan di Stadion Lukas Enembe. Selain beberapa kendaraan yang dibakar oleh massa, sejumlah bendera Bintang Pagi dikibarkan di dalam stadion dan akhirnya dinaikkan di tiang bendera di depan Stadion Lukas Enembe.

09/05/2026

Papua sedang tidak baik-baik saja!
Simak video ini...
Suara Papua TV

08/05/2026

PERSIPURA KAM BIKIN ORANG PAPUA TAMBAH TERLUKA 💔😢