dprdtuban

21/08/2026

Bapemperda DPRD Tuban Genjot Raperda Kelautan, Fokus Lindungi Nelayan dan Petambak Garam

TUBAN — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tuban menargetkan draf Raperda inisiatif tentang Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Kelautan rampung bulan depan.

Hal tersebut disampaikan Bapemperda dalam rapat gabungan harmonisasi isi raperda bersama tim penyusun Naskah Akademik (NA) di ruang rapat gabungan DPRD Tuban, Jumat (21/8/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Tuban, Tri Astuti, menyatakan, regulasi ini sangat mendesak untuk merespons realitas sosiologi masyarakat bahari di wilayahnya.

“Karakteristik geografis Kabupaten Tuban yang memiliki garis pantai sepanjang 65 km menempatkan Tuban pada realitas sosiologi masyarakat bahari yang memiliki ketergantungan ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi terhadap ruang laut,” ujar Tri Astuti usai rapat.

Kehadiran regulasi daerah ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi multisektoral sebagai penunjang pembangunan daerah. Selain itu, perda ini difokuskan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta petambak garam lokal dari ancaman konflik pemanfaatan ruang dan ketimpangan struktural.

Pengaturan tersebut juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangan daerah.

Usai harmonisasi bersama penyusun Naskah Akademik ini, pihak Bapemperda berharap proses pembahasan dapat terus berlanjut tanpa kendala. “Semoga bulan depan draf sudah selesai dan segera kita lakukan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya. (mj)

18/08/2026

15/08/2026

Semangat kebangsaan berpadu dengan komitmen pembangunan daerah! 🇮🇩🤝

​Hari ini, DPRD Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Pesan beliau menjadi pemacu semangat kita di daerah untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

​Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna krusial bagi keberlanjutan pembangunan Tuban, yakni penyampaian kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) dan penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

​Sinergi yang kuat antara Legislatif dan Eksekutif ini adalah wujud komitmen DPRD dan Pemkab Tuban untuk memastikan program-program pembangunan dan anggaran daerah di tahun 2026 berjalan secara optimal, adaptif, dan berpihak penuh pada kesejahteraan masyarakat Tuban.

​

13/08/2026

Komisi I DPRD Kabupaten Tuban kembali menggelar Rapat Audiensi untuk menindaklanjuti aspirasi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) Kecamatan Kerek terkait dampak lingkungan operasional PT. SIG.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Bpk. Suratmin, rapat ini mempertemukan warga dengan manajemen PT. SIG guna mencari titik terang atas keluhan debu, bau limbah B3, pengawasan lingkungan, hingga kompensasi dan ketenagakerjaan.

DPRD Kabupaten Tuban terus berkomitmen mengawal setiap penyelesaian masalah secara adil, menjaga lingkungan masyarakat tetap sehat, sekaligus memastikan iklim investasi di Kabupaten Tuban berjalan kondusif!

13/08/2026

Komisi 1 DPRD Tuban gelar Rapat Kerja dengan OPD Mitra untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

06/08/2026

Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, bersama Ketua Komisi 1 DPRD Tuban, Suratmin turun langsung mewakili regu Ganda Pimpinan dalam turnamen badminton “RALLY PATRIOT” yang diselenggarakan oleh Pemkab Tuban. Berhadapan dengan tim tangguh dari PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI), pertandingan berlangsung seru dan penuh sportivitas!

​Meski persiapan sudah dilakukan dengan maksimal dan kali ini harus mengakui keunggulan lawan, semangat tak lantas surut.

​“Kalah menang itu biasa, yang penting tetap semangat! Kita akan berlatih lebih keras lagi untuk menyambut pertandingan tahun depan,” ujar beliau usai pertandingan.

​Menang atau kalah, esensi sejati dari olahraga adalah kebersamaan, sinergi, dan sportivitas. Sampai jumpa di lapangan tahun depan, kita kembali lebih kuat! 💪✨

​

04/08/2026

Dalam upaya meningkatkan tata kelola sampah berkelanjutan dan berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban melaksanakan Kunjungan Kerja ke TPA Paras, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Di lokasi ini, Komisi 1 mempelajari proses Landfill Mining dan pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) — yaitu bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang diolah dari sampah anorganik.

Uniknya, hasil produksi RDF dari Kabupate Malang ini dikirim dan dimanfaatkan oleh pabrik semen PT. SIG yang beroperasi di Kabupaten Tuban. Pembakaran pada suhu tinggi di atas 1000°C di pabrik semen terbukti efektif menghilangkan senyawa berbahaya dari pembakaran plastik.

Ketua Komisi 1 DPRD Tuban, Suratmin menyampaikan bahwa studi tiru ini menjadi acuan penting bagi Kabupaten Tuban dalam mempersiapkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi daerah.

31/07/2026

Upaya mencari titik temu yang adil antara harapan masyarakat dan pihak korporasi terus dikawal secara intensif oleh DPRD Tuban. Pada agenda audiensi yang digelar hari ini, Rabu (29/7), Komisi 1 menyambut hangat kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat (AMPL) yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan lingkungan.

Pertemuan yang sedianya menjadi ruang diskusi bersama ini berlangsung dengan tertib. Pihak AMPL telah membawa rincian aspirasi yang menjadi harapan masyarakat sekitar. Namun, untuk menjaga agar dialog tetap berimbang, Komisi 1 menjadwalkan ulang agenda tersebut mengingat perwakilan manajemen PT. SIG berhalangan untuk hadir.

​”Kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman AMPL yang datang dengan niat baik. Aspirasi sudah kami terima dan catat. Namun, esensi dari sebuah audiensi adalah dialog dua arah yang setara. Agar kita bisa menghasilkan solusi yang benar-benar objektif dan saling menguntungkan (win-win solution),”. Jelas Suratmin, Ketua Komisi I DPRD Tuban.

Meski pertemuan tripartit tertunda, Suratmin memastikan bahwa langkah masyarakat tidak berhenti sampai di sini. Seluruh dokumen, berkas permohonan, dan poin-poin yang disuarakan oleh AMPL telah resmi diterima oleh Komisi 1 untuk dipelajari lebih mendalam.
​
“Aspirasi ini akan terus kita kawal hingga menemukan solusi yang baik” tuturnya.

Sebagai lembaga wakil rakyat, DPRD berkomitmen untuk berdiri di tengah sebagai jembatan komunikasi yang netral. Komisi 1 menilai, memaksakan sebuah kesimpulan tanpa mendengarkan penjelasan langsung dari pihak PT. SIG justru berpotensi membuat penyelesaian masalah menjadi tidak utuh.

“Nantinya kita akan undang kembali PT. SIG untuk penyesuaian jadwal audiensi berikutnya” terangnya

​DPRD akan terus mengawal proses ini dengan mengedepankan komunikasi yang kondusif, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama demi menjaga keharmonisan iklim sosial dan investasi di daerah. (Hie)

05/07/2026

Komisi I DPRD Kabupaten Tuban gelar Audiensi dengan Warga Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Audiensi yang di gelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Tuban itu dihadiri oleh beberapa Dinas terkait, Forkopimka Merakurak, dan warga Desa Tuwiri Wetan terkait dengan permasalahan Wabah Lalat Kandang Ayam yang ada di Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak.

Warga mengeluhkan, akibat keberadaan Kandang Ayam yang dikelola oleh BUM Desa Desa Tuwiri Kulon itu diduga mengakibatkan banyaknya lalat yang mengganggu kenyamanan warg sekitar. Sebab, keberadaannya yang di anggab berdekatan dengan pemukiman warga, lembaga pendidikan, hingga usaha kuliner warga sekitar.

Menurut salah satu warga Desa Tuwiri Wetan yang mengadu dan juga mantan ketua RT setempat, mengatakan bahwa keberadaan Kandang Ayam tersebut sempat mendapat penolakan dari warga sekitar sebelum didirikannya bangunan. Tidak adanya sosialisasi dan musyawarah dengan warga juga di anggap tidak adanya pendekatan kepada masyarakat sekitar Kandang Ayam.

“Kami sempat menolak kandang ayam tersebut di bangun di lokasi saat ini, karena lokasinya yang terlalu dekat dengan warga” Ucapnya.

Senentara itu, Kepala Desa Tuwiri Wetan, Wiji, mengatakan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan dari Dana Desa ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Termasuk Musyawarah Desa juga sudah beberapa kali di laksanakan karena merupakan syarat wajib dari pelaksanaan program ini.

“Kami sudah beberapa kali melakukan musdes. Dan dalam forum musdes tersebut tidak ada masalah” Tuturnya.

Untuk memastikan hal itu dalam penentuan keputusan bersama, Komisi I DPRD Tuban akan melakukan Check ke Lapangan / Lokasi Kandang Ayam dengan beberapa dinas dan pihak terkait guna bersama-sama mencari solusi dalam permasalahan ini.

“Hari Rabu, 8 Juli kita jadwalkan untuk check ke lokasi, kemudian baru kita putuskan bersama bagaimana solusi yang terbaik nantinya” ujar Saefulloh Ponco, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tuban saat memimpin rapat.