08/04/2013
Proyek JALUR LINTAS SELATAN (JLS)
Realisasi rencana Jatim untuk membuka prasarana jalan raya di kawasan selatan sepanjang 654,67 km, agaknya tinggal menunggu waktu, setelah adanya kesepakatan soal pembebasan tanah dan rumah penduduk yang kelak akan terkena proyek itu.
Rencana proyek yang digulirkan tahun lalu itu meliputi pengembangan kawasan lintas selatan Jatim melalui delapan daerah, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
Kabupaten Malang sendiri baru pada tahap sosialisasi pembebasan tanah dan beberapa rumah penduduk, meskipun sudah ada beberapa titik yang dimulai pembangunannya.
"Kami sudah menyiapkan dana untuk pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi rumah penduduk yang terkena proyek ini, disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)," kata Kahumas Pemda Kabupaten Malang, Dra.Cholis Bidayati.
Menurut dia, sebelum pelaksanaan ganti-rugi, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisai menyangkut proyek ini, agar masyarakat di daerah setempat terhindar dari 'jeratan' makelar-makelar tanah.
Menurut Cholis, wilayah Kabupaten Malang yang dilalui proyek tersebut, di antaranya Kecamatan Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Bantur, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Pagak dan Turen, sepanjang 180,80 km.
Untuk keperluan itu, setidaknya 2.300 rumah, pasar di dua kecamatan, terpaksa digusur, dan dialihkan ke lokasi lain.
Badan Perencana Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Malang meprediksikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk pembebasan tanah dan ganti rugi bagi rumah-rumah penduduk yang terkena proyek di daerah itu, sekitar Rp50 miliar.
"Ini baru angka minimal, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan membengkak sampai dua kali lipat, dan dana pembebasan tanah itu harus disediakan oleh masing- masing daerah yang dilalui proyek," kata Kepala Bappekab Malang, Ir. Erijanto.
Soal rencana proyek dan besarnya dana yang harus ditanggung Pemkab Malang tersebut, kabarnya sampai saat ini, masih diperdebatkan oleh pihak legislatif dan eksekutif setempat.
Pihak eksekutif ingin tetap mempertahankan jalur lama yang sudah ada, dan hanya diperlebar sesuai dengan ketentuan lebar jalan arteri, sedangkan legislatif mengusulkan membuka jalur baru yang melintas seratus meter dekat kawasan pantai di Malang Selatan.
Harapan Masyarakat
Walaupun sampai sekarang proyek yang akan didanai oleh pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan delapan daerah yang dilaluinya itu, masih berbentuk rencana, paling tidak telah menanamkan harapan bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.
"Jika jalur selatan ini benar-benar terwujud, tentu akan memudahkan akses kami ke pusat perkotaan, dan masyarakat kota pun akan lebih mudah mengunjungi pusat-pusat wisata setempat, seperti Pantai Sendang Biru, Kondang Merak, Balaikambang dan lainnya," kata Jamaludin, seorang penduduk di kawasan Sendang Biru.
Ia berharap, pembangunan sarana jalan lintas selatan terutama di Kabupaten Malang tersebut, bisa dijadikan satu tahapan untuk membangun kawasan Malang Selatan, serta mewujudkan ide "Kota Nelayan" yang mandiri, sekaligus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu.
Menurut dia, potensi kawasan Malang selatan cukup besar, baik untuk pariwisata, maupun perikanan. Pengembangan potensi itu hingga kini masih terkendala oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, sehingga sulit dijamah masyarakat luar, apalagi wisatawan manca negara.
"Jika potensi perikanan dan wisata air di kawasan Malang selatan dipadukan menjadi satu paket, pasti hasilnya akan luar biasa. Hanya saja, sampai sekarang belum dikelola secara optimal oleh pemerintah," ujarnya.
Sementara warga Kecamatan Ampelgading, Hamidah, juga berharap, dengan dibukanya jalur lintas selatan, masyarakat di sekitarnya tidak lagi terisolasi seperti selama ini.
"Kami sangat bersyukur dengan adanya rencana pembukaan jalan itu, lebih-lebih kalau secara bertahap pusat perdagangan dan perekonomian juga bisa masuk ke kawasan selatan, seperti daerah-daerah lain," kata Hamidah.
Selesai 2016
Hasil pemetaan ekonomi di seluruh wilayah Jatim, menunjukkan adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang cukup mencolok antara Jatim bagian utara dan tengah, dengan bagian selatan.
Melalui realisasi rencana proyek ini agaknya Pemprov Jatim ingin menyelaraskan dan menyeimbangkannya pertumbuhan tersebut di semua kawasan.
Dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan terjadi peningkatan pembangunan perekonomian di kawasan selatan yang diperkirakan berpenduduk sekitar 10, 1 juta jiwa.
Proyek jalan itu diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp3,046 triliun, Rp2,08 triliun di antaranya akan ditanggung pemerintah pusat, Pemrov Jatim Rp364 miliar, dan daerah kabupaten sebesar Rp600 miliar.
Pembangunan jalan sepanjang 654,67 km yang melalui delapan daerah itu agaknya memang tidak semudah membalik telapak tangan, dan harus dilakukan secara bertahap, atas koordinasi berbagai pihak terkait.
"Jika proyek ini selesai pada 2016, sesuai dengan rencana semula, kawasan selatan yang selama ini terisolir, akan menjadi salah satu pusat perekonomian baru," kata Cholis.
hargai usaha admin dg sekedar coment ato ike . . oke bray . .
