Bpkh Wilayah XI

13/07/2026

Serah Terima Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan 🤝✨
​Pada tanggal 10 Juli 2026, telah dilaksanakan agenda Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan.
​Dalam momen berharga ini, dilakukan penyerahan estafet kepemimpinan kepada Bapak Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc. sebagai Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, yang disaksikan langsung oleh Bapak Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Planologi Kehutanan.
​Selamat dan sukses atas amanah baru yang diemban. Semoga kepemimpinan yang baru dapat membawa BPKH Wilayah XI Yogyakarta semakin solid, inovatif, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi kelestarian kawasan hutan Indonesia dengan menjunjung budaya kerja "Bersih" (Berdedikasi, Etos kerja, Responsif, Siap berubah, Informatif, Harmonis).
​

12/06/2026

Rapat Pembahasan Trayek Batas Areal Persetujuan PPTPKH di Kabupaten Ngawi

​Pada tanggal 4 Juni 2026, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta menggelar Rapat Panitia Tata Batas Kabupaten Ngawi. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas Trayek Batas Areal Persetujuan Penyelesaiam Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Diharapkan proses tata batas dapat berjalan dengan lancar, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

​ TataBatas KehutananIndonesia

31/05/2026

14/05/2026

Keluarga besar Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI mengucapkan Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

​Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa memenuhi hati kita dan membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Mari kita jadikan momentum ini untuk menebar kedamaian dan kebaikan bagi sesama serta menjaga kelestarian alam ciptaan-Nya.

​

13/05/2026

Menuju Kinerja yang Lebih Akuntabel!

​BBPKH Wilayah XI baru saja melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja & DIPA untuk periode Mei 2025. Dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Balai, Bapak Dony Setiawan Septiono, S.T., M.T., rapat ini menjadi momentum penting untuk:
​✅ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan & DIPA Tahun 2026.
✅ Memantau progres SPIP, SMAP, dan ZI-WBBM.
✅ Memastikan implementasi ISO 9001 berjalan optimal.
​Sinergi inj terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola kehutanan yang bersih, profesional, dan melayani.

​ ZIWBBM

13/05/2026

..
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di United Nations Forum on Forests atau UNFF yang digelar PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5) waktu setempat.

Dalam forum itu, Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga hutan sebagai bagian dari aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla turun dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 359.619 hektare pada 2025, didukung penguatan sistem peringatan dini dan pengawasan.

Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis serta memproses pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.

antaranewscom

Video : BAKOM RI
Editor : Bayu Wicaksono

13/05/2026

..
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di United Nations Forum on Forests atau UNFF yang digelar PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5) waktu setempat.

Dalam forum itu, Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga hutan sebagai bagian dari aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla turun dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 359.619 hektare pada 2025, didukung penguatan sistem peringatan dini dan pengawasan.

Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis serta memproses pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.



Video : BAKOM RI
Editor : Bayu Wicaksono